IMG-LOGO
Trending Now:
Fiqih Perbandingan

Soal Vaksin, Mengenal Tiga Teori Fiqih: Istihalah, Istihlak dan Darurat

Kamis 23 Agustus 2018 12:50 WIB
Share:
Soal Vaksin, Mengenal Tiga Teori Fiqih: Istihalah, Istihlak dan Darurat
Ilustrasi vaksin (njcom)
Belakangan ini terjadi kontroversi masalah vaksin yang berasal dari babi. MUI sudah memberikan fatwa dalam hal ini. Saya mendapat banyak pertanyaan mengenai argumentasi fatwa MUI yang membolehkan vaksin berasal dari kandungan babi tersebut karena darurat.

Silakan ditanyakan langsung kepada para ulama di Komisi Fatwa MUI. Tulisan saya ini hanya hendak menjelaskan tiga teori yang biasa dibahas dalam literatur keislaman agar kita bisa lebih mudah memahami kontroversi berkenaan dengan babi atau hal haram lainnya.

Fiqih klasik mengenal apa yang disebut dengan istihâlah, yaitu perubahan hukum suatu hal ke hal lain. Dalam kitab standar mazhab Hanafi, Radd Al-Mukhtâr ‘alâ Al-Durr Al-Mukhtâr, disebutkan contoh ekstrem dari aplikasi istihâlah: Bahwa menurut Ibn Abidin, kalau babi tenggelam di laut dan setelah itu tubuhnya hancur, kemudian berubah menjadi garam maka garamnya halal.

Jika najis sudah menjadi abu, tidak dikatakan najis lagi. Garam tidak dikatakan najis lagi, walaupun sebelumnya berasal dari keledai, babi, atau selainnya yang najis. Begitu pula dianggap suci jika najis jatuh ke sumur dan berubah jadi tanah.

Contoh ekstrem, kotoran sapi yang sudah berubah menjadi tanah liat dan dipakai sebagai bahan batako dinding masjid hukumnya boleh dan tidak najis. Sewaktu masih kotoran sapi berlaku hukum kotoran sapi. Berubah menjadi tanah liat, maka berubah pula hukumnya.

Khamar itu jelas dihukumi haram. Akan tetapi, kalau khamar didiamkan saja selama beberapa waktu, kemudian berubah menjadi cuka, berubah pula status hukumnya karena zatnya sudah berubah pula. Anggur itu halal, tetapi ketika perasan anggur diolah menjadi khamar maka hukumnya haram, dan begitu pula ketika terjadi perubahan berikutnya, saat khamar telah menjadi cuka maka hukumnya pun berubah menjadi halal.

Mazhab Hanafi menggunakan teori istihâlah ini secara mutlak, sedangkan mazhab Syafi‘i lebih berhati-hati. Menurut penjelasan kitab Syarh Al-Muhadzdzab oleh Imam Nawawi, kalau perubahan zat itu melalui proses alami, tanpa melibatkan unsur manusia dan bahan kimiawi lain, teori istihâlah bisa diterapkan. Akan tetapi, kalau perubahan zat itu terjadi karena unsur rekayasa kimiawi dan teknologi pangan, teori istihâlah tidak berlaku dalam mazhab Syafi’i.

Sebagai contoh: Kalau perubahan khamar ke cuka melalui proses alami, mazhab Hanafi dan Syafi'i sepakat istihâlah bisa diterapkan. Akan tetapi, kalau khamar menjadi cuka melalui proses rekayasa dengan ditambahkan cairan ataupun melalui proses kimiawi lain maka cuka tersebut tetap menjadi haram.

Nah, bagaimana soal lemak babi yang kemudian diproses menjadi gelatin misalnya? Mazhab Hanafi akan mengaplikasikan teori istihâlah dan menganggap telah terjadi perubahan dari lemak babi menjadi gelatin. Adapun mazhab Syafi‘i akan mengharamkannya karena proses perubahan itu tidak terjadi secara alamiah, tetapi melalui proses bantuan teknologi.

Yang menarik penjelasan Imam Daud Al-Zhahiri, seperti dipaparkan dalam Tafsir Al-Mawardi, yang diharamkan itu cuma daging babinya, karena secara literal Al-Qur'an menggunakan frasa “lahmal khinzîr” (daging babi). Itu artinya, Al-Quran seolah-olah mengisyaratkan selain dagingnya babi tidak diharamkan. Ya, memang ini pendapat kontroversial, karena menurut mayoritas ulama, disebut dagingnya saja bukan berarti selain dagingnya menjadi halal. Tetapi, paling tidak kita mencoba untuk bersikap jujur secara ilmiah, betapa ada pandangan lain soal lahmal khinzîr ini, seperti terekam dalam kitab klasik.

Fiqih juga mengenal teori istihlak. Yang dimaksud dengan istihlak adalah bercampurnya benda haram atau najis dengan benda lain yang suci dan halal yang jumlahnya lebih banyak, sehingga menghilangkan sifat najis dan keharaman benda yang sebelumnya najis, baik rasa, warna, maupun baunya.

Ada dua hadis yang menjadi dasar teori istihlak ini. Hadis pertama, ‘Air itu suci tidak ada yang dapat menajiskannya’ (HR Tirmidzi, Abu Daud, An-Nasa’i, dan Ahmad). Hadis kedua, ‘Jika air telah mencapai dua kulah, tidak mungkin dipengaruhi kotoran (najis)’ (HR Daruqutni dan Al-Darimi).

Berdasarkan kedua hadis di atas para ulama menjelaskan bahwa suatu benda najis atau haram yang bercampur dengan air suci yang banyak, sehingga najis tersebut lebur tak menyisakan warna atau baunya, maka ia menjadi suci. Jadi, dalam kondisi tertentu air yang najis bisa berubah menjadi suci apabila bercampur dengan air suci yang banyak.

Dari Hadis inilah berlaku aplikasi istihlak: Ketika khamar atau alkohol dimasukkan dalam suatu materi, lalu dimasukkan ke dalamnya berbagai materi yang lain sehingga sifat khamar yang memabukkan itu hilang dan tidak bersisa sama sekali, maka materi tersebut dianggap berstatus halal.

Selain contoh air dua kullah (dimana kotoran kecil menjadi tidak najis karena sudah bercampur dengan air yang jumlahnya lebih banyak), contoh lain soal penggunaan enzim babi dalam vaksin. Kalau ternyata jumlahnya sedikit dan dalam hasil akhir tidak lagi terdeteksi, maka bisa jadi vaksin itu dinyatakan halal melalui teori istihlak ini.

Kalau kedua teori di atas (istihalah dan istihlak) tidak mau kita terima, maka ada satu teori tersisa yaitu teori darurat. Dasarnya adalah ayat di bawah ini:

"Sesungguhnya Allah mengharamkan bagimu bangkai, darah daging babi dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barang siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) padahal ia tidak menginginkannya dan tidak melampaui batas maka ia tidak berdosa.” (QS.Al-Baqarah:173).

Pakar Ushul FiqIh, Abu Zahrah mendefinisikan darurat sebagai suatu keadaan yang memaksa untuk mengomsumsi sesuatu yang telah dilarang namun dilakukan juga dalam rangka mempertahankan nyawa, atau khawatir akan kehilangan harta atau karena kebutuhan daruri (pokok) seseorang terancam jika dia tidak mempertahankannya kecuali dengan melakukan sesuatu yang dilarang tanpa mengganggu hak orang lain.

Imam Suyuthi menyebutkan kaidah fiqh ini dalam kitabnya al-Asybah wan Nazhair:

‎الضَّرُورِيَّاتُ تُبِيحُ الْمَحْظُورَاتِ

"Kondisi darurat itu membolehkan hal-hal yang terlarang”

Harus digarisbawahi bahwa dalam menggunakan teori darurat ini hukum asalnya adalah haram. Namun hukum haram tersebut bisa berubah menjadi halal atau mubah dalam kondisi darurat. Ulama mazhab Syafi’i sepakat bahwa kondisi darurat itu tidak harus menunggu sampai kematian itu sebentar lagi datang. Karena menjelang sakratul maut tidak ada gunanya lagi makan.

Mereka juga sepakat bahwa seseorang diperbolehkan makan yang diharamkan kalau ia mengkhawatirkan dirinya bisa kelaparan, atau tidak kuat berjalan, atau kuat naik kendaraan atau terpisah dari rombongannya atau tersesat dan lain sebagainya. Atau kalau sampai ia tidak makan kekhawatiran seseorang terhadap munculnya penyakit yang menakutkan adalah sama seperti kekhawatiran datangnya kematian.

Salah satu ukuran darurat itu bisa melalui pertimbangan medis, atau opini dari pakarnya. Disamping itu, yang namanya darurat haruslah bersifat temporer atau sementara. Bila kondisi kembali ke normal, maka berlaku kembali hukum asal, yaitu haram.

Imam Suyuthi menyebutkan kaidah berikutnya:

‎مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَةِ يُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا

Hal lain yang harus diperhatikan, melakukan tindakan dalam kondisi darurat itu hanya sekadarnya saja, tidak berlebihan. Karena kalau sudah berlebih, maka tidak lagi dianggap sekadar memenuhi kondisi keterpaksaan.

Contoh praktis: anda tersedak makanan di kerongkongan dan di samping anda hanya ada khamr, maka anda minum khamr sekadar untuk melancarkan kerongkongan yang tersangkut makanan. Atau anda berada di tengah hutan dan berhari-hari tidak makan, lantas anda menemui babi atau bangkai, maka sekadar untuk mempertahankan hidup, anda boleh mengonsumsinya.

Contoh yang sedang ramai diperbincangkan: kalau anda tidak menggunakan vaksin yang berasal dari babi maka anda bukan saja membahayakan hidup anda tapi juga hidup orang lan yang berinteraksi dengan anda, maka selama belum tersedia jenis vaksin lain, penggunaan vaksin dari enzim babi dibenarkan dalam kondisi darurat, sesuai dengan penjelasan di atas.

Semoga penjelasan tiga teori fiqih di atas bisa bermanfaat.

Tabik,

Nadirsyah Hosen, Rais Syuriyah PCINU Australia-New Zealand, Dosen Senior Monash Law School
Tags:
Share:
Selasa 14 Agustus 2018 9:30 WIB
Hukum Membaca Ta’awwudz dalam Shalat Menurut Empat Mazhab
Hukum Membaca Ta’awwudz dalam Shalat Menurut Empat Mazhab
Ilustrasi (prayerinislam.com)
Membaca Al-Fatihah dan sebagian ayat Al-Qur’an merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan shalat. Sementara membaca isti’adzah atau ta’awwudz merupakan anjuran sebelum memulai membaca Al-Qur’an.

Baca juga: Ragam Bacaan Ta’awudz Menurut Qira’at Asyrah
Dalam hal ini, bagaimana pandangan ulama empat mazhab tentang hukum membaca ta’awwudz dalam shalat sebelum membaca Al-Fatihah atau sebagian ayat Al-Qur’an, apakah ia dibaca setiap rakaat, atau cukup pada rakaat pertama saja? Apa saja redaksi yang dipakai dan dipilih oleh para ulama mazhab? 

Untuk masalah di atas, para ulama mazhab empat berbeda pendapat. Berikut penjelasannya:

Pertama, menurut mazhab Hanafi membaca ta’awwudz adalah sunnah pada rakaat pertama setalah membaca takbiratul ihram dan doa iftitah. Redaksi yang populer digunakan dalam mazhab ini adalah:  (أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ).

Dalam hal ini, mazhab Hanafi hanya menganjurkan membaca ta’awwudz pada rakaat pertama, baik bagi imam, orang yang shalat sendirian maupun bagi makmum kecuali makmum masbuq. Bagi makmum masbuq boleh tidak membaca ta’awwudz jika baru mengikuti imam yang telah membaca ta’awwudz. Pada kasus makmum masbuq (telat) di atas, ia tidak perlu membaca ta’awwudz karena bacaan istia’dzahnya mengikuti bacaan imam menurut pendapat yang unggul.

Kedua, menurut mazhab Syafi’i membaca ta’awwudz adalah sunnah pada setiap rakaat. Redaksi yang paling unggul menurut mazhab ini adalah sebagai berikut:  (أَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ).

Ketiga, menurut mazhab Hanbali membaca ta’awwudz adalah sunnah pada rakaat pertama saja, sementara pada rakaat berikutnya tidak ada anjuran. Redaksi yang digunakan adalah sebagai berikut: (أَعُوْذُ بِاللهِ العَظِيْمِ السَّمِيْعِ الْعَلِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْم).

Keempat, dalam mazhab Maliki membaca ta’awwudz adalah makruh pada shalat wajib, baik shalat sirriyah maupun jahriyah. Sementara pada shalat sunnah sirriyah diperbolehkan membaca ta’awwudz dan makruh pada shalat sunnah jahriyah menurut pendapat yang unggul (Lihat: Abdurrahman Al-Jazariy, al-Fiqh ala al-Madzahib al-Arba’ah, Beirut, Dar Al- Kutub Al-Ilmiyah, 2002, juz 1, hal. 232).

Baca juga: Hukum, Waktu, dan Cara Membaca Ta’awudz atau Isti’adzah
Selain itu, menurut Imam an-Naqqasy dari Imam Atha’ membaca ta’awwudz adalah wajib. Demikian pula Imam Ibnu Sirin, an-Nakha’i dan para ulama yang lain menyatakan wajib. Mereka membaca ta’awwudz setiap rakaat shalat. Hal ini didasarkan pada perintah Allah dalam Al-Qur’an yang bersifat umum. (Lihat: Muhammad Al-Qurtubiy, Tafsir al-Qurtubiy, Beirut: Dar Al-Arabiy, tt) 104.

Dengan demikian, uraian di atas dapat dipetakan ke dalam tiga pendapat:

• Hukum membaca ta’awwudz sunnah pada rakaat pertama, tapi pada rakaat berikutnya berselisih pendapat.

• Hukum membaca ta’awwudz wajib di setiap rakaat karena berdasarkan pada keumuman perintah dalam ayat Al-Qur’an.

• Hukum membaca ta’awwudz makruh untuk shalat wajib dan sunnah untuk shalat sunnah.

Wallâhu a’lam bish shawâb.


Moh. Fathurrozi, Kaprodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir IAI Al Khoziny Buduran Sidoarjo 

Kamis 26 Juli 2018 17:30 WIB
Perbedaan Ulama soal Daging Sembelihan Tanpa Mengucap Basmalah
Perbedaan Ulama soal Daging Sembelihan Tanpa Mengucap Basmalah
Ilustrasi (wa-gulf.com)
Tak terasa sebentar lagi kita akan menghadapi bulan Dzul Hijjah, yang sering disebut dengan bulan kurban atau bulan haji, sebab di dalam bulan ini terjadi beberapa peristiwa penting bagi kaum muslimin, sebut saja salah satunya adalah memotong hewan kurban.

Hukum memotong kurban sendiri adalah sunnah muakkad, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim al-Ghazzi:

وَالأُضْحِيةُ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ عَلَى الْكِفَايَةِ؛ فَإِذَا أَتَى بِهَا وَاحِدٌ مِنْ أَهْلِ بَيْتٍ كَفَى عَنْ جَمِيْعِهِمْ. وَلَا تَجِبُ الْأُضْحِيةُ إِلَّا بِالنَّذْرِ

“Berkurban hukumnya sunnah muakkad kifayah; apabila satu orang berkurban untuk keluarganya maka sudah mencukupi semuanya, dan tidak wajib berkurban kecuali jika ia bernadzar. (Syekh Muhammad bin Qasim al-Ghazzi, Fathul Qarîb al-Mujîb fî Syarh Alfâdhit Taqrîb, Beirut, Daar Ibn Hazm, 2005, halaman 311)

Proses penyembelihan hewan sangat penting, karena hal ini menyangkut juga dengan diterima atau tidaknya pahala kurban kita. Beberapa anjuran dalam pelaksanaan kurban penting diperhatikan, seperti menyembelih hewan kurban mesti dilakukan setelah selesai shalat Id (tidak boleh sebelum shalat Id), dan menggunakan pisau yang tajam agar tidak terlalu menyakiti hewan sembelihan.

Namun, bagaimana dengan hukum membaca basmalah atau menyebut nama Allah bagi tukang jagal ketika proses penyembelihan?

Di sini ada dua pendapat yang masyhur, yaitu Jumhur (mayoritas ulama, dalam hal ini Malikiyah, Syafi’iyah, dan Hanabilah) dan Hanafiyah. Jumhur berpendapat bahwa hukumnya sunnah, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Ibnu Qasim Al-Ghazi:

وَيُسْتَحَبُّ عِنْدَ الذَّبْحِ خَمْسَةُ أَشْيَاءَ: أَحَدُهَا (التَّسْمِيَةُ) فَيَقُوْلُ الذَّابِحُ «بِسْمِ اللهِ». وَالْأَكْمَلُ «بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ»؛ فَلَوْ لَمْ يُسَمِّ حَلَّ الْمَذْبُوْحُ.

“Lima perkara yang disunnahkan ketika menyembelih. Pertama, menyebut nama Allah. Artinya, si penyembelih menyebut ‘bismillah’, dan paling sempurnanya adalah 'bismilLahirrahmanirrahim'; seandainya dia tidak menyebut nama Allah maka tetap halal sembelihannya. (Syekh Muhammad bin Qasim, Fathul Qarîb al-Mujîb fî Syarh Alfâdhit Taqrîb, Beirut, Daar Ibn Hazm, 2005, halaman 313)

Berbeda dari Hanafiyah, mereka berpendapat bahwa menyebut nama Allah dalam sembelihan hukumnya wajib. Hal ini mereka dasarkan pada Surat al-An’am ayat 121:

وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ 

Artinya: “Dan janganlah kamu memakan binatang-binatang yang tidak disebut nama Allah ketika menyembelihnya. Sesungguhnya perbuatan yang semacam itu adalah suatu kefasikan.” (Q:S Al-An’am: 121)

Hanafiyah tidak men-takhsish (merinci penjelasan) ayat di atas dengan hadits ahad, yaitu:

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ذَبِيحَةُ الْمُسْلِمِ حَلَالٌ ذَكَرَ اسْمَ اللهِ أَوْ لَمْ يَذْكُرْ

Rasulullah Saw bersabda: “Sembelihan Muslim halal, dengan menyebut nama Allah (ketika menyembelih) maupun tidak.” (Sunan al-Baihaqi)

Jumhur ulama memperbolehkan menyembelih tanpa mengucap basmalah karena men-takhsish ayat dalam Surat Al-An’am itu dengan hadits tersebut. Dasar perbedaanya berakar dari boleh tidaknya men-takhsish dalil qath’i seperti Al-Qur’an dengan dalil dhannî seperti hadits ahad yang belum mencapai derajat mutawatir. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Ushûl al-Fiqh al-Islâmy:

رَأَى الْحَنَفِيَّةُ أَنَّهُ لَا يَجُوْزُ تَخْصِيْصُ الْعَامِ الْقَطْعِيِّ بِالظَّنِّيِّ: لِأَنَّ دِلَالَةَ العَامِ عَلَى أَفْرَادِهِ قَطْعِيَّة، وَقَطْعِيُّ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ لَا يَصِحُّ تَخْصِيْصُهُ بِالظَّنِيِّ كَخَبَرِ الوَاحِدِ وَالْقِيَاسِ، لِأَنَّ التَّخْصِيْصَ عِنْدَهُمْ التَّغْيِيْرُ، وَمُغَيِّرُ الْقَطْعِيُّ لَايَكُوْنُ ظَنِّيًّا

“Hanafiyah berpendapat bahwa tidak boleh men-takhsish dalil ‘âm yang qath’î (bersifat pasti) dengan yang dhannî (kurang pasti), sebab dalil ‘âm bersifat pasti secara individunya, dan sifat pasti pada Al-Qur’an dan hadits mutawatir tak dapat di-takhsish dengan dalil dhannî seperti khabar wahid dan qiyas, karena takhsish menurut mereka adalah perubahan, dan sesuatu yang dhannî (kurang pasti) tak dapat mengubah sesuatu yang qath’î (pasti).” (Syekh Wahbah Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmy, Daarul Fikr, Damaskus, cetakan pertama tahun 1986, juz pertama halaman 252)

Baca juga:
Ini Tiga Ilmu Bantu untuk Memahami Hadits Rasulullah
Dialog Para Imam Mazhab soal Hadits
Oleh karena itu ulama Hanafiyah berpendapat bahwa sembelihan yang tidak disertai asma Allah tidak halal. Adapun dalam permasalahan takhsish dalil qath’î dengan dhannî, ulama Jumhur membolehkannya, sebagaimana disebutkan oleh Syekh Wahbah Zuhaili dalam kitab Ushûl al-Fiqh al-Islâmy:

وَأَجَازَ الْجُمْهُوْرُ هَذَا التَّخْصِيْصَ: لِأَنَّ دِلَالَةَ الْعَامِّ عَلَى أَفْرَادِهِ ظَنِّيَّةً، فَيَجُوْزُ تَخْصِيْصُهُ بِالدَّلِيْلِ الظَّنِّيِّ مِنْ خَبَرِ الْوَاحِدِ أَوِ الْقِيَاسِ.

Ulama Jumhur membolehkan takhsish ini (qatha‘î dengan dhannî), sebab dalil ‘am bersifat dhannî secara individunya, maka boleh men-takhsish dalil qatha‘î dengan dalil dhannî berupa khobar wahid dan qiyas. (Syekh Wahbah Zuhaili, Ushûl al-Fiqh al-Islâmy, Daarul Fikr, Damaskus, cetakan pertama tahun 1986, juz pertama halaman 252)

Begitulah penjelasan seputar perbedaan ulama dalam sembelihan yang tidak disebut nama Allah ketika penyembelihannya. Ulama Jumhur berpendapat boleh dimakan, dan Hanafiyah tidak. 

Kita sebagai warga Indonesia yang kebanyakan menganut mazhab Syafi’i tentunya tak masalah memakannya. Namun diusahakan bagi para jagal hewan kurban untuk tetap menyebut nama Allah ﷻ karena itu merupakan bagian dari sunnah yang dijalankan oleh Rasulullah ﷺ. Wallahu a’lam. (Amien Nurhakim)

Jumat 20 Juli 2018 7:0 WIB
Ragam Pendapat Ulama soal Jumlah Minimal Jamaah Shalat Jumat
Ragam Pendapat Ulama soal Jumlah Minimal Jamaah Shalat Jumat
Masjid sekitar kita penuh setiap Jumat siang. Orang-orang beranjak menunaikan ibadah shalat Jumat di tempat kerjanya masing-masing. Karena Jumat masih hari kerja, maka kantor dan berbagai instansi pun turut menyelenggarakan ibadah Jumat. 

Salah satu hal yang mungkin musykil bagi sebagian kita adalah ada beberapa masjid di fasilitas umum, seperti stasiun, bandara, atau sentra perbelanjaan, yang ternyata difungsikan juga untuk shalat Jumat. Tertera jadwal imam dan khatib. Masalahnya, di sana tidak setiap hari tempat seperti itu ramai, dan terkadang orang yang Jumatan juga tak banyak.

Syarat wajib serta syarat sah pelaksanaan shalat Jumat adalah ia mesti dilakukan secara berjamaah. Shalat Jumat yang tidak dilakukan secara berjamaah itu tidak sah menurut fiqih.

Perlu diketahui shalat Jumat secara berjamaah mesti melampaui batas minimal sejumlah orang. Jika jumlah jamaah terpenuhi, maka shalat Jumat menjadi wajib bagi orang yang berdomisili di sekitar masjid, serta jumlah ini yang menentukan sah tidaknya ibadah Jumat.

Mengapa mesti berjamaah? Nabi memang disebutkan tidak pernah melaksanakan shalat Jumat sendirian. Begitu pula pendapat para ulama tentang ayat berikut:

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk shalat pada hari Jum’at, maka bersegeralah menuju dzikrullâh dan tinggalkanlah jual beli. Itulah yang baik buat kamu jika kamu mengetahui.” (QS Al Jumu’ah: 9)

Ayat di atas menggunakan lafal fas‘au, yang menunjukkan persona jama’ (lebih dari satu orang), dan sasaran perintah ini adalah untuk umat muslimin. Dari shighat (persona) jama’ inilah diskusi seputar batas minimal sembahyang Jumat bermula.

Kata benda jama’ atau plural, secara bahasa bermakna sesuatu yang lebih dari satu. Namun secara lumrah, penggunaan shighat jama’ ini terkait kumpulan yang lebih dari tiga atau empat. Dari pemahaman ini saja, muncul ragam pendapat jumlah minimum jamaah Jumat.

Ada ulama yang menyebutkan bahwa jamaah itu cukup minimal dua orang saja – ini tidak populer. Selain itu ada ulama menyebutkan minimal Jumatan bisa dan sah dilakukan jika ada dua orang makmum, atau sebagaimana pendapat Abu Hanifah, tiga orang makmum.

Jumlah minimal ini pun berbeda lagi: apakah imam termasuk bagian dari jamaah? Jika ia dianggap sebagai bagian dari jamaah, maka cukup dua orang–imam dan makmum–untuk bisa memulai ibadah Jumat. Namun yang mengecualikan imam dalam hitungan jamaah, maka jumlah orang minimal adalah tiga, atau empat orang – termasuk imam.

Pendapat di atas, mengikuti logika kebahasaan, kurang disepakati oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Menurut Ibnu Qudamah, sesuatu yang dipercontohkan oleh Nabi (yaitu shalat Jumat dengan jamaah yang banyak) lebih utama dibanding mengikuti logika kebahasaan.

Sedangkan menurut Imam Malik, jumlah jamaah boleh kurang dari 40 orang, namun kiranya jangan sampai jumlah jamaah Jumatnya hanya tiga atau empat orang saja. Jumlah minimal menurut mazhab Imam Malik, adalah sekiranya seseorang bisa membikin suatu kampung (tataqarra biha qaryatan). 

Karena salah satu syarat lain dari shalat Jumat adalah jamaah yang mustawthin (berdomisili di tempat tersebut) maka oleh Imam Malik, jumlah minimal jamaah ini sekiranya bisa menjadikan satu domisili kampung yang representatif – tentu sesuai kampung di masa Imam Malik. (Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid, Kairo, Darul Hadits, 2004, halaman 167-168)

Pendapat yang populer di masyarakat kita adalah pendapat Imam as-Syafii, bahwa shalat Jumat dinilai sudah wajib dan sah jika diikuti minimal 40 orang. Pendapat yang mengharuskan 40 orang jamaah ini dipakai oleh Imam as-Syafii dan Ahmad bin Hanbal. 

Para imam mujtahid yang menyandarkan pendapat pada jumlah minimal jamaah adalah 40 orang, mereka mengikuti keterangan bahwa shalat Jumat yang pertama kali didirikan pada masa Nabi adalah sejumlah orang tersebut.

Ibnu Qudamah mencatat, haditsnya pun diriwayatkan oleh para penyusun kitab Sunan. (Ibnu Qudamah, Al-Mughni, Mesir, Maktabah al Qahirah, 1968, Juz 2, halaman 244). Disebutkan dalam sebuah riwayat:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: مَضَتْ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَهَا جُمُعَةً

Artinya: “Dari Jabir bin Abdullah, ia berkata: telah menjadi Sunnah, bahwa Jumat selalu dilakukan untuk 40 orang atau lebih.” (HR. Daruquthni)

Ibnu Qudamah menambahkan, bahwa ada hadits lain yang menunjukkan bahwa minimal jumlah jamaah Jumat adalah 50 orang. Namun hadits tersebut masih diperselisihkan kualitasnya.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: تَجِبُ الْجُمُعَةُ عَلَى خَمْسِينَ رَجُلًا، وَلَا تَجِبُ عَلَى مَا دُونَ ذَلِكَ

Artinya: “Dari Abu Umamah, ia berkata: Rasulullah bersabda: ‘Shalat Jumat menjadi wajib atas 50 orang pria, dan tidak wajib bagi jumlah kurang dari itu’.” (HR Ahmad bin Hanbal)

Maka persoalan jumlah jamaah yang kurang banyak, hendaknya dikomunikasikan dengan pengelola masjid di berbagai fasilitas umum tersebut. Solusi terbaik untuk para jamaah, dengan kesediaan dari pengelola masjid mengingat ada syarat dan rukun Jumat yang perlu dipenuhi, adalah hal yang mesti diperbicangkan bersama.

Namun beberapa organisasi masyarakat Islam di luar Nahdliyin, terlebih dengan pengikut yang tak banyak, bisa Anda temui membuat jadwal Jumatan tersendiri di masjid mereka. Tentu ini perlu dicermati sebagai keragaman pemahaman Islam yang diyakini oleh sebagian saudara Muslim di luar kalangan Nahdliyin. Karena ada sesama Muslim yang memilih tidak Jumatan bersama, janganlah lantas dituding macam-macam–itu kurang bijak.

Secara umum, masjid-masjid kampung atau kantor-kantor toh tetap ramai dijubeli jamaah Jumat, baik warga setempat atau orang-orang yang sedang mampir. Jumlah yang lebih banyak ini, tentu membuat kita merasa lebih nyaman dan tenang dalam melaksanakan ibadah Jumat, serta meningkatkan keutamaannya. Jika ada lokasi Jumatan yang ramai dan dekat, mengapa mesti ribet? Wallahu a’lam. (Muhammad Iqbal Syauqi)