IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Mengenal Macam-macam Barang Ribawi

Kamis 30 Agustus 2018 18:0 WIB
Share:
Mengenal Macam-macam Barang Ribawi
Riba secara bahasa bermakna ziyâdah (tambahan). Adapun pengertian secara syara’, riba didefinisikan sebagai:

عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما

Artinya: “(Riba adalah): suatu akad pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui padanannya menurut timbangan syara’ yang terjadi saat akad berlangsung atau akibat adanya penundaan serah terima barang baik terhadap kedua barang yang dipertukarkan atau salah satunya saja.” (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1 Hal. 161)

Dalil asal keharaman riba sebelum Ijma’ adalah Al-Qur’an dan Al-Sunnah. Rasulullah ﷺ bersabda: 

لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده

Artinya: “Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, orang yang mewakilkan riba, penulisnya dan orang yang bersaksi atas nama riba .” (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1 Hal. 161)

Syekh Zakaria Al-Anshary menjelaskan, ada tiga macam riba antara lain sebagai berikut:

وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهوا لبيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما وربا النساء وهو البيع لأجل

Artinya: “Ada tiga macam riba. Riba al-fadl, yaitu riba yang terjadi akibat transaksi jual beli yang disertai dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang hendak ditukarkan. Riba al-yadi, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba al-nasa’, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli tempo.” (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1 Hal. 161!)

Ketiga jenis riba di atas adalah riba yang berasal dari jenis “jual beli” barang ribawi. Apa saja yang dimaksud dengan barang ribawi itu? Simak ulasan dari kitab Manhaju al-Thulab, berikut:

إنما يحرم في نقد وماقصد لطعم تقوتا أوتفكها أوتداويا 

Artinya: “Sesungguhnya riba diharamkan dalam emas, perak (nuqud), dan bahan pangan yang berfaedah sebagai sumber kekuatan, lauk pauk dan obat-obatan.” (Syekh Abu Zakaria Yahya Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawy, Manhaju al-Thulâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt.: 1/161)

Pernyataan di atas menjelaskan bahwa riba dilarang dalam jual beli barang yang terdiri atas emas, perak, dan bahan makanan. Oleh karena itu, emas dan perak (nuqud) serta bahan makanan dikenal dengan istilah barang ribawi, yaitu barang yang dapat mengakibatkan terjadinya akad riba bila terjadi kelebihan dalam salah satu pertukarannya (jual belinya). 

Nuqud adalah barang yang terdiri atas emas (dzahab) dan perak (fidlah). Kadang kala ia dicetak dalam bentuk mata uang logam (fulûs), dan kadang pula dicetak dalam rupa perhiasan (huliyyun) atau emas batangan (tibrun). Masing-masing rupa emas dan perak ini, adalah sama-sama merupakan barang ribawi. Oleh karena itu berlaku akad ribawi bila bertransaksi dengannya. 

Sifat ribawi mata uang logam (fulûs) ini ditentukan oleh sifat fisiknya sebagai barang berharga (jauhariyatu al-atsmân). Untuk mengetahui sifat fisik mata uang ini, kita bisa membuat sebuah perumpamaan bahwa suatu ketika kita melebur kembali uang tersebut sehingga kembali ke bentuk dasarnya berupa lantakan emas atau perak yang menghilangkan sifat alat tukarnya sebagai mata uang. Hasilnya, meskipun uang tersebut telah kehilangan nilai tukar, namun ia tetap berharga disebabkan ia merupakan barang berharga (atsman). Inilah mengapa kemudian fulus tetap dimasukkan sebagai barang ribawi. Kelak kajian akan berbeda bila sudah masuk pembahasan wilayah fiqih kontemporer yang mana fulus tidak lagi mengandung simpanan berupa emas dan perak sehingga ia murni alat tukar. 

Selain emas dan perak, barang ribawi berikutnya adalah bahan pangan. Maksud dari bahan pangan ini adalah: 

بأن يكون أظهر مقاصده الطعم وإن لم يؤكل نادرا كالبلوط

Artinya: “Bahan yang sebagian besar dimaksudkan untuk tujuan pangan, meskipun jarang dikonsumsi, contoh: buah-buahan.” (Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., Juz 1 Hal. 161)

Dalam teks hadits disebutkan bahwa pada dasarnya bahan pangan yang masuk kelompok ribawi ada tiga, yaitu: 

1. Gandum: baik gandum merah (burr) maupun gandum putih (sya’îr), 

Bur dan sya’îr, keduanya dianggap mewakili fungsi sebagai sumber kekuatan pokok (taqawwut). Dari keduanya kemudian muncul penyamaan hukum terhadap beberapa jenis bahan makanan lain, seperti beras dan jagung dan kacang-kacangan (al-fûl).

2. Kurma (al-tamr). 

Kurma ini mewakili kelompok lauk-pauk (taaddum), camilan (tafakkuh), dan manisan (tahalla) karena ia bukan termasuk makanan pokok. Ia hanya berperan sebagai sumber makanan sekunder. Dari kurma ini selanjutnya muncul penyamaan hukum terhadap anggur (zabib) dan buah tiin dan tebu. 

3. Garam (al-milhu). 

Fungsi dari garam ini pada dasarnya untuk membaguskan (li al-ishlaahi). Dari peran membaguskan ini, maka ditarik persamaan hukum untuk bahan-bahan yang berperan sebagai obat-obatan (tadâwa), seperti za’farân dan jahe-jahean. 

Maksud dari kelompok pangan ini adalah kelompok pangan yang dikonsumsi oleh anak adam, meskipun suatu saat ada kesamaan dengan bahan pangan hewan, maka ia masuk barang ribawi, kendati manusia hanya sedikit menggunakannya. Adapun untuk bahan pangan yang secara khusus dikonsumsi oleh hewan, maka tidak masuk kategori barang ribawi. 

Apabila barang ribawi tersebut di atas diniatkan untuk diperjualbelikan dengan sesama jenisnya, maka ada syarat yang harus dipenuhi, antara lain sebagai berikut: 

1. Harus hulul, yaitu barang dan harganya harus diserahkan secara kontan serta tidak boleh diutang. Bilamana terjadi penundaan dalam penyerahannya, maka ia bisa masuk kategori transaksi riba. 

2. Taqabudl, yaitu barang dan harganya harus diserahterimakan di tempat transaksi. Di luar majelis transaksi, maka ia juga bisa masuk kategori riba. 

3. Tamatsul, yaitu barang harus sama jenis ukuran dan timbangannya. Bila barang diukur dengan liter, maka keduanya harus sama-sama dengan liter. Bila barang ditimbang dengan kilogram, maka keduanya juga harus ditimbang dengan kilogram. Perbedaan ukuran dan timbangan dapat menarik kepada transaksi riba. 

Adapun bila barang ribawi di atas, diniatkan untuk diperjualbelikan tidak dengan sesama jenisnya, maka syarat yang harus dipenuhi, adalah harus kontan (hulul) dan harus saling menerima (taqabud). 

Penting sebagai catatan bahwa kesamaan ukuran dan timbangan antara kedua barang dan harga barang-barang ribawi, adalah harus ditentukan dengan keadaan bahwa barang tersebut telah sampai kepada kondisi sempurna. Gambaran dari maksud sempurna ini misalnya adalah untuk ukuran padi, ia dianggap sempurna sebagai ukuran sesungguhnya, manakala telah mencapai usia buah padi yang sempurna serta menguning. Ia belum disebut sempurna manakala masih berwarna hijau atau wujud buahnya masih berisi air saripati makanan.

Begitu pula dengan jagung, ia disebut sempurna manakala telah mencapai usia tua, dengan ciri tabun tandan jagungnya berwarna putih. Ia belum disebut sempurna manakala tabun jagung masih berwarna hijau dan biji jagung masih berwarna putih atau kuning. Dengan demikian, maka tidak sah menjual padi dalam kondisi masih berbentuk bulir hijau ditukar dengan padi lainnya yang juga masih berbulir hijau, atau menjual jagung yang masih hijau ditukar dengan jagung lainnya yang juga masih hijau kecuali bila padi tersebut sudah menguning dan biji jagung sudah berwarna orange. Namun, ada pengecualian dari qaidah ini untuk sistem jual beli araaya, yaitu jual beli buah yang masih dipohon dan masih hijau serta belum menemui ukuran sempurna masaknya disebabkan banyak orang yang menyukai kondisi muda ini untuk dimakan. Adapun harganya, menyesuaikan dengan kondisi matang. Contoh gampangnya adalah jual beli tebasan jagung manis di ladang petani, yang insyaallah kelak akan kita kaji bersama dalam forum ini. Wallahu a’lam. (Muhammad Syamsudin)

Tags:
Share:
Rabu 29 Agustus 2018 19:15 WIB
Kedudukan Barang Suci dan Barang Najis dalam Jual Beli
Kedudukan Barang Suci dan Barang Najis dalam Jual Beli
Jual beli menjadi sah manakala barang yang diperjualbelikan memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 
1. Suci
2. Bisa dimanfaatkan
3. Dimiliki sendiri oleh orang yang melangsungkan akad
4. Bisa diserahkan
5. Diketahui (ma'lum)

Suatu jual beli dipandang sah manakala barang yang diperjualbelikan terdiri dari barang yang suci, dimiliki/dikuasai dan bisa diambil manfaatnya. Tidak sah suatu jual beli apabila barangnya berupa barang najis 'ainiyah (secara substansi najis, bukan sekadar terkena najis [mutanajjis], red), serta tidak bisa diambil manfaat darinya. Dasar dari harus sucinya barang dagangan, adalah hadits riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah ﷺ bersabda: 

إن الله تعالى حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

Artinya: “Sesungguhnya Allah ta'âlâ mengharamkan jual beli khamr (arak), bangkai, babi dan patung.” (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/241)

Dalam hadits shohih yang lain dengan riwayat yang sama, dinyatakan:

نهى رسول الله عن ثمن الكلب

Artinya: “Rasulullah ﷺ melarang mengambil harga jual-beli anjing” (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/241)

Dari kedua teks hadits di atas, muncul persoalan, yaitu: apakah dilarangnya jual beli di atas, semata-mata karena alasan tidak sucinya barang sehingga larangan itu termasuk mutlak, ataukah karena ada faktor lain yang membolehkannya untuk diperjualbelikan sehingga larangan jual beli barang najis adalah bersifat terbatas (muqayyad)? 

Jika menilik bahwa khamr ternyata memiliki manfaat untuk diubah menjadi cuka, bangkai bisa untuk diberikan kepada hewan piaraan, anjing untuk menjaga rumah, dan minyak yang diperoleh dari hasil penyulingan beberapa jenis hewan haram untuk bahan bakar lampu dan menambal perahu, maka hal ini menguatkan bahwa dilarangnya jual beli barang-barang seperti khamr, bangkai dan anjing adalah semata-mata karena wujud barangnya adalah najis (najis ‘ainiyah) dan bukan segi manfaatnya. 

Sebagaimana diketahui bahwa khamr bisa berubah kesuciannya manakala ia sudah berubah menjadi cuka. Cuka adalah barang suci dan bisa dimanfaatkan di rumah tangga, oleh karenanya ia bisa diperjualbelikan. 

Demikian pula dengan anjing. Ia adalah hewan najis sehingga tidak bisa diperjualbelikan. Namun, ternyata keberadaannya diperbolehkan untuk dimanfaatkan sebagai penjaga rumah, atau untuk berburu. Dasar ini setidaknya menjadi dasar pijakan, bahwa anjing menjadi boleh diperjualbelikan manakala telah berubah fungsinya menjadi suatu barang manfaat, yakni sebagai anjing berburu dan anjing penjaga. 

Tidak ketinggalan pula dengan bangkai, yang menjadi sangat dibutuhkan manakala sudah berhubungan dengan fungsinya untuk memberi makan hewan buas piaraan, seperti burung elang, dan lain sebagainya. Semua contoh ini merupakan alasan, bahwa barang yang asalnya najis tidak sepenuhnya mutlak menjadi dilarang jual belinya, manakala telah mengalami “perubahan fungsi/manfaat” (istihâlah) dari asalnya.

Adakalanya, barang diperjualbelikan juga terdiri atas barang suci. Namun, secara tidak disangka-sangka, jatuh perkara najis ke dalam barang tersebut. Ambil contoh misalnya adalah minyak goreng. Dalam bentuk minyak goreng, ia bisa diperjualbelikan manakala keempat syarat berikutnya dari barang dagangan terpenuhi, antara lain: bisa dimanfaatkan, milik sendiri /dikuasai, maklum, dan bisa diserahterimakan. 

Masalah kemudian timbul, tatkala ada tikus yang jatuh ke dalam wajan penggorengan? Jika minyak gorengnya dalam jumlah sedikit, maka tidak ada masalah bagi orang yang memiliki. Yang jadi masalah, bila minyak yang ada dalam penggorengan jumlahnya banyak, sementara harga jual minyak goreng melambung tinggi. Minyak goreng demikian dihukumi sebagai barang mutanajjis, yaitu barang yang terkena najis. Bisakah disucikan? Jika tidak bisa, bolehkah ia dijual, atau dihibahkan?

Terhadap persoalan terakhir, pendapat yang paling shahih (qaul ashah) dari kalangan ahli fiqih mazhab Syafi’i adalah pernyataan tidak bisa disucikannya. Dengan demikian, ia tidak bisa dijual, apalagi dihibahkan atau dishadaqahkan. Sebagaimana Sabda Nabi ﷺ: 

سئل عن الفأرة تموت في السمن فقال إن كان جامدا فالقوها وما حولها وإن كان ذائبا فأريقوه

Artinya: “Suatu ketika beliau Rasulillah ﷺ ditanya tentang bangkai tikus yang mati dalam minyak samin. Beliau menjawab: “Jika minyak itu dalam kondisi keras, maka buang bekas bagian yang terjatuhi tikus dan sekelilingnya. Namun, jika ia dalam kondisi cair, maka buanglah!” (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/242)

Hadits ini secara tidak langsung memberi jawaban bahwa mana mungkin beliau Rasulillah ﷺ memerintahkan membuang manakala minyak masih bisa disucikan, sehingga bisa dijual, atau dihibahkan? Tentu tindakan membuang barang adalah yang akan dilarang karena beliau melarang tindakan menyia-nyiakan harta. 

Terhadap hadits ini para ulama memberikan perincian penafsiran. Hadits di atas, adalah menjelaskan bahwasanya jika minyak hendak dipergunakan lagi, semisal menggoreng, maka Rasulullah ﷺ melarang hal ini. Karena bagaimana mungkin beliau membolehkan menggoreng sesuatu di dalam barang yang terkena najis sementara beliau memerintahkan menghindari perkara najis? Tentu menggoreng di dalam minyak itu adalah tindakan yang dilarang. Oleh karena itu, beliau bersabda agar membuangnya. 

Pertanyaannya adalah bagaimana bila dimanfaatkan untuk keperluan lain, semisal untuk lampu penerangan, dan sebagainya? Dalam hal ini ulama memberikan ulasan pendapat. Imam Al Qadli Abu Thayib dengan tegas menyatakan tidak boleh dimanfaatkan untuk keperluan lain, termasuk dihibahkan, apalagi dijualbelikan. Hampir sama dengan pendapat Al-Qadli Abu Thayib, Imam Al-Rafii menyebutnya sebagai khilaf sebagaimana khilafnya hukum menghibahkan anjing, yang mana anjing boleh dijadikan barang hibah manakala diketahui manfaatnya untuk menjaga ternak. Padahal wujudnya anjing adalah barang yang jelas najis (najis 'ainiyah). Jika boleh dihibahkan, maka boleh pula diperjualbelikan, asalkan tahu manfaatnya. 

Imam Al-Nawawi menyatakan dengan tegas boleh menyedekahkan/menghibahkan minyak tersebut asal untuk kepentingan penerangan dan sejenisnya. Sejalan dengan Imam Nawawi, Syekh Al-Mutawalli memerinci akan bolehnya menghibahkan minyak tersebut atau menshodaqahkan, asal dilakukan dengan jalan memindah tangan (naqlu al-yad) dengan jalan washiyat. Semua pendapat ini dirangkum oleh Syekh Taqiyuddin al-Hushny dalam kitabnya:

وهل يجوز هبة الزيت المتنجس ونحوه والصدقة به عن القاضي أبي الطيب منعهما قال الرافعي ويشبه أن يكون فيها ما في هبة الكلب من الخلاف قال النووي وينبغي أن يقطع بصحة الصدقة به للاستصباح ونحوه وقد جزم المتولي بأن يجوز نقل اليد فيه بالوصية وغيرها

Artinya: “Apakah boleh menghibahkan minyak yang terkena najis dan sejenisnya, atau bershodaqah dengannya? Syekh Al Qadli Abu Thayib melarang keduanya. Imam Al-Rafi’i berkata: “Kasus ini serupa dengan hukum menghibahkan anjing sehingga terdapat khilaf.” Imam Nawawi berkata: “Semestinya diputuskan bolehnya shodaqah dengan minyak itu untuk kepentingan penerangan dan sejenisnya.” Syekh al-Mutawally berpendapat: boleh dengan jalan pindah tangan yang disertai dengan wasiat dan selainnya.” (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/242)

Berdasar pendapat Imam Nawawi yang diperinci oleh Al-Mutawalli ini, maka bisa diambil kesimpulan bahwa boleh hukumnya menghibahkan, menshodaqahkan dan menjual barang yang terkena najis tersebut manakala ia dilakukan dengan jalan pindah tangan (naqlu al-yad) yang disertai dengan jalan wasiat (memberi catatan). 

Contoh dari lafadh yang bisa digunakan untuk memperantarai proses pindah tangan untuk kasus minyak goreng sebagaimana dimaksud di atas, adalah: “Saya punya minyak goreng kejatuhan tikus. Ia tidak bisa dipakai menggoreng karena najis. Tapi bisa dimanfaatkan untuk penerangan. Untuk itu, saya hibahkan minyak goreng ini ke kamu untuk dipergunakan sebagai bahan bakar penerangan.” Dalam bentuk lafadh akad yang lain, bisa juga dipergunakan lafadh untuk proses pindah tangan tersebut dengan, “Gantilah harga aku mendapatkan minyak ini agar kamu mendapatkan manfaatnya untuk bahan bakar penerangan!” Wallahu a’lam. (Muhammad Syamsudin)

Selasa 28 Agustus 2018 16:30 WIB
Hukum Jual Beli Barang yang Belum Pernah Dilihat
Hukum Jual Beli Barang yang Belum Pernah Dilihat
Dalam pembahasan sebelumnya, kita sudah mengkaji praktik akad salam. Akad salam disebut juga dengan akad jual beli pemesanan barang yang belum ada di tempat transaksi namun diketahui spesifikasinya dan bisa dijamin (bai’u maushûfin fi al-dzimmah). Hukum dari memakainya dalam praktik muamalah adalah boleh. Sementara itu jual beli barang yang belum pernah disaksikan (‘ainun ghâib) maka hukumnya tidak boleh. Sebagaimana keterangan dalam kitab Matan Abi Syujja’:

وبيع شيء موصوف في الذمة فجائز وبيع عين غائبة لم تشاهد فلا يجوز

Artinya: “Jual beli barang yang bisa disifati dalam tanggungan hukumnya boleh (jaiz). Dan jual beli barang ghaib (tidak ada ditempat) yang belum pernah disaksikan, maka hukumnya tidak boleh.” (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/240)

Baca juga: Penjelasan soal Jual Beli dengan Akad Salam
Frasa ‘ainun ghâib pada ibarat di atas bisa dipahami dalam dua pengertian, yaitu: 

1. Barang yang hendak diperjualbelikan benar-benar tidak ada dan belum pernah terlintas dalam benak kedua orang yang berakad.

2. Sebenarnya barangnya ada, hanya saja barangnya tidak ada di tempat saat akad dilangsungkan dan belum pernah disaksikan (terlintas dalam pengalaman) sama sekali baik oleh pembeli maupun oleh penjualnya, atau belum pernah dilihat oleh salah satu dari keduanya. Ini nanti yang membutuhkan pembedaannya dengan bai’u maushûfin fi al-dzimmah, atau jual beli salam. 

Untuk jenis ‘ainun ghâib yang pertama, maka sudah pasti hukumnya adalah tidak boleh. Ketidakbolehan disebabkan barangnya yang tidak ada dan sama sekali belum terlintas gambarannya dalam kedua benak penjual dan pembeli.

Adapun untuk jenis ‘ainun ghâib yang kedua, maka ada dua pendapat. Dan pendapat yang paling sahih adalah tidak sah. Pendapat ini disampaikan oleh Imam Al-Syafi’i dalam qaul qadim dan qaul jadid-nya (pendapat lama dan pendapat baru).

Pendapat yang sama (tidak sah) juga disampaikan oleh ketiga imam mazhab yang lain dan sejumlah sebagian ulama Syafi’iyah, seperti al-Baghawi dan al-Ruyani. Imam Nawawi menyatakan bahwa pendapat ini merupakan pendapat jumhur ulama dari kalangan sahabat dan tabi’in. Menurut Imam al Mawardi, pendapat yang disampaikan oleh Al-Syafi’i dalam qaul qadim diambil berdasarkan nash yang statusnya dipandang lemah oleh muhaditsin, khususnya al-Baihaqy dan Al-Daraquthny. Dasar yang paling jelas, justru terdapat dalam qaul jadid-nya. Dalam qaul jadid, Imam Syafii menyatakan bahwa ketidaksahan jual beli jenis barang yang kedua, adalah disebabkan keberadaan unsur menipu (gharâr) yang kemungkinan terjadi. Gharar bisa terjadi disebabkan ketidaktahuan terhadap barang yang diperjualbelikan. 

Masalahnya kemudian, bagaimana bila penjual dan pembeli masing-masing sebenarnya sudah tahu contoh barang yang sejenis, namun barangnya belum ada di tempat. Kita ambil contoh misalnya: Pak Ahmad seorang pedagang. Secara kebetulan ia ada di Surabaya. Mengetahui ia ada di Surabaya, Pak Anton memesan kepadanya kompor LPG dua tungku. Kebetulan Pak Anton tinggal di Bawean. Untuk berangkat sendiri ke Surabaya, ia harus menghabiskan uang banyak. Jika memesan ke Pak Anton, maka ia bisa hemat ongkos kapal. 

Melihat deskripsi masalah seperti ini, wujud kompor LPG dua tungku sudah diketahui sifatnya oleh Pak Ahmad juga oleh Pak Anton. Hanya saja, kompor tersebut belum menjadi milik Pak Ahmad, karena Pak Ahmad masih harus mencarinya. Nah, bolehkah akad seperti ini? Bagaimana bila Pak Ahmad juga mengambil laba dari hasil pencariannya tersebut?

Untuk menghadapi kasus sebagaimana di atas, ternyata para ulama memberikan perincian lagi terhadap maksud dari ibarat عين غائبة لمتشاهد (barang yang tidak ada di tempat yang belum pernah disaksikan). Pemahaman kalimat tersebut adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Taqiyuddin Al-Hushny, sebagai berikut: 

وقوله لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز

Artinya: “Maksud dari Qaul Abi Syujja’ “belum pernah disaksikan”, difahami sebagai “apabila barang yang dijual pernah disaksikan, hanya saja saat akad dilaksanakan barang tersebut masih ghaib” (tidak ada), maka hukumnya adalah boleh.”(Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/240)

Jika mencermati pernyataan di atas, maka kita bisa membedakannya dengan jual beli salam sebagaimana sudah kita kupas sebelumnya, yaitu:

- Dalam akad salam, jual beli hanya dilakukan pada barang yang sudah menjadi “milik penjual”, atau barang tersebut menjadi milik orang lain sementara penjual berperan selaku “wakil pemilik aslinya untuk menjualkan”.

- Sementara itu, untuk jual beli barang yang ghaib sebagaimana yang dimaksud dalam contoh soal, barangnya saja yang belum ada di tempat serta belum dilihat baik oleh penjual atau oleh pembeli, atau oleh salah satu dari keduanya. Kondisi barangnya belum menjadi milik, namun masing-masing bisa mengetahui deskripsinya.

Berdasarkan perincian ini, maka berlaku rincian hukum. Syekh Taqiyuddin al-Hushny menjelaskan dalam ibarat berikut:

إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالأواني ونحوها أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم المقصود

Artinya: “Jika barang “‘ain ghaibah” adalah berupa barang yang umumnya tidak mudah berubah, misalnya seperti wadah (tembikar) dan sejenisnya, atau barang tersebut tidak mudah berubah oleh waktu ketika mulai dilihat (oleh yang dipesani) dan dilanjutkan dengan membeli (oleh yang memesan), maka akad (jual beli ‘ain ghaibah) tersebut adalah sah disebabkan tercapainya pengetahuan barang yang dimaksud.”(Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/241)

Ibarat ini menjelaskan bahwa praktik sebagaimana dicontohkan oleh Pak Ahmad dan Pak Anton diputusi sebagai boleh disebabkan hal:

1. Barang yang dipesan berupa barang yang tidak mudah berubah dalam adat bentuknya

2. Barang yang dipesan terdiri atas barang yang tidak berubah saat pertama kali dilihat oleh yang dipesani sampai dengan saat dibeli oleh yang memesan.

Adapun untuk barang yang ada dalam kondisi antara berubah dan tidak berubah, yakni antara waktu “barang dilihat oleh yang dipesani” dan “barang dibeli oleh yang memesan” maka qaul yang paling shahih menyebutnya sebagai sah akad transaksinya. Contohnya adalah pemesanan hewan. Saat hewan dilihat oleh yang dipesani dengan saat hewan tersebut dibeli oleh yang memesan, baik sedikit atau banyak, pasti terjadi perubahan. Terhadap kasus seperti ini, dalam kitab yang sama, Syekh Taqiyuddin Al-Hushny menjelaskan: 

وإن مضت مدة يحتمل أن تتغير فيها وألا تتغير أو كان حيوانا فالأصح الصحة لأن الأصل عدم التغير

Artinya: “Jika telah lewat suatu masa yang memungkinkan terjadinya perubahan terhadap “ain ghaibah” atau tidak terjadi perubahan padanya, atau barang tersebut berupa hewan, maka qaul yang paling shohih adalah sah berdasar qaidah : “Hukum asal adalah ketiadaan berubah”.”(Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/241).

Kesimpulan akhir dari pembahasan jual beli barang yang bersifat ghaib (tidak ada saat akad), namun masing-masing pihak punya pengalaman tahu terhadap wujud barang yang diperjualbelikan tersebut hukumnya adalah boleh dengan catatan: barang tersebut terdiri atas barang yang tidak gampang berubah, baik oleh waktu maupun oleh masa, serta masing-masing pihak (penjual dan pembeli) punya pengalaman melihat barang, atau bahkan salah satunya saja yang memiliki pengalaman tahu.  

Adapun bila barang yang diperjualbelikan terdiri atas barang yang sama-sama belum pengalaman melihat wujud barang, dan barang memiliki ciri dan sifat yang tidak umum berlaku sehingga tidak terlintas dalam pengetahuan pemesan dan yang dipesani, atau wujud barang mudah berubah / rusak akibat waktu, maka hukum jual beli ‘ain ghaibah semacam ini dihukumi sebagai bathil. Tidak sah akadnya karena menyimpan unsur gharar. Wallahu a’lam. (Muhammad Syamsudin)

Senin 27 Agustus 2018 15:30 WIB
Hukum Jual Belinya Anak Kecil
Hukum Jual Belinya Anak Kecil
Ilustrasi (mwfpress.com)
Salah satu syarat jual beli adalah bahwa jual beli harus dilakukan oleh ahlinya. Syekh Taqiyuddin Al-Hushny dalam kitab Kifayatul Akhyar menyebutkan:

ويشترط مع هذا أهلية البائع والمشتري فلا يصح بيع الصبي والمجنون والسفيه

Artinya: “Disyaratkan dalam jual beli sifat ahlinya penjual dan pembeli. Tidak sah jual belinya anak kecil, orang gila, dan orang bodoh (safiih).” (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi Hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/239).

Jika menilik dhahir teks di atas, maka salah satu syarat sah-nya jual beli adalah apabila tidak dilakukan oleh anak kecil (shabî), yang mafhumnya berarti harus dilakukan oleh orang dewasa (baligh), berakal, cakap (rasyid) dan bukan orang yang dipaksa (mukrah). Empat kriteria terakhir ini selanjutnya dibahasakan sebagai syarat mutlak pengelolaan harta (mutlaqu al-tasharuf). 

Masalahnya adalah, di masyarakat kita, Indonesia umumnya, kita banyak melihat anak kecil yang belum mencapai usia dewasa sudah dilatih oleh orang tuanya untuk berbelanja. Bahkan, tidak hanya itu. Jika kita pergi ke terminal bus di Surabaya misalnya, kita akan melihat banyak anak kecil yang berprofesi sebagai pedagang asongan. Ada juga yang berprofesi sebagai pengamen, tukang semir sepatu, atau bahkan sekadar membantu orang tua menjadi penjaga toko. Sebagai profesi, tentu mereka akan sedikit banyak menerima sekadar persen upah dari konsumen yang membeli dagangannya. Bagi yang menjaga toko, terkadang mereka harus melayani orang yang membeli dengan jumlah yang banyak. Kemampuan menghitungnya tidak kalah dengan orang dewasa. Bahkan, berbekal kalkulator, ia bisa menghitung dagangan yang laku hari itu dengan mudah. Ini menunjukkan bahwa dari segi kecakapan, mereka sudah memenuhi syarat. 

Sebagian lagi, ada anak kecil yang diserahi orang tuanya untuk membeli barang dagangan yang remeh, misalnya hanya jajanan sekolah yang seharga Rp1000 sampai dengan Rp5.000. Apakah muamalah mereka ini bisa diputus sebagai tidak sah? Jika diputus sebagai tidak sah, maka bagaimana nasib kantin sekolah di sekolah-sekolah dasar, raudlatul athfal, dan sejenisnya yang melayani konsumen mereka yang terdiri dari anak kecil? Fakta inilah yang kemudian mengundang perdebatan di kalangan ulama’ dewasa ini. 

Sebenarnya ada beberapa peluang alasan fiqih yang bisa dijadikan dasar pedoman keabsahan transaksinya anak kecil sebagaimana dimaksud dalam fakta kejadian di atas. 

1. Yang melakukan transaksi adalah anak yang kadang sudah memasuki usia tamyiz, berakal, cakap, namun belum baligh. Maksud dari tamyiz adalah anak yang sudah bisa membedakan baik dan buruk apa yang dilakukan terhadap dirinya. 

2. Barang yang dibeli oleh anak kecil adalah barang yang memiliki nilai rendah (remeh), serta tidak mengandung mudarat. Bila mengandung mudarat, orang tua biasanya terlibat dalam mengawasi penggunaannya. 

3. Fakta belanjanya anak kecil sudah berlaku umum di masyarakat.

4. Fakta belanjanya anak kecil kadang merupakan wujud orang tua dalam mendidik anaknya agar mengenal uang.

5. Adanya anak disuruh melakukan profesi tertentu adakalanya dengan tujuan membantu nafkah orang tua yang dalam kondisi pas-pasan. 

6. Orang tua tetap berada sebagai wali yang senantiasa mengawasi apa yang dibeli oleh anaknya.
 
Keenam alasan ini selanjutnya dijadikan dasar landasan hukum akan bolehnya transaksi jual-beli yang melibatkan anak kecil tersebut. Dalam Kifâyatul Akhyâr 1/240, Syekh Taqiyuddin al-Hushny menyatakan:

قلت ومما عمت به البلوى بعثان الصغائر لشراء الحوائج واطردت فيه العادة فى سائر البلاد وقد تدعو الضرورة الى ذلك فينبغى الحاق ذلك بالمعاطة اذا كان الحكم دائر مع العرف مع ان المعتبر فى ذلك التراضى ليخرج بالصيغة عن اكل مال الغير بالباطل فانها دلة على الرضا فاذا وجد المعنى الذى اشترطت الصيغة لاجله فينبغي ان يكون هو المعتمد بشرط ان يكون الماخوذ بعدل الثمن اهـ

Artinya: “Aku berkata: Termasuk dari fakta kejadian umum (balwa) yang berlaku di masyarakat adalah disuruhnya anak kecil untuk membeli beberapa kebutuhan. Adat ini sudah berlaku di semua negara dan seperti sudah berjalan pasti karena kebutuhan (dlarurat). Oleh karenanya, sepatutnya dalam menyikapi hal ini perlu menyamakan hukum masalah ini dengan jual beli mu’athah. Hal ini ditengarai ketika ada indikasi bahwa hukum berjalan beriringan dengan adat kebiasaan setempat yang mana hal yang diarusutamakan adalah unsur saling ridha dalam jual beli. (Mengapa demikian?) Agar supaya keharusan jual beli disertai dengan shighat menjadi terkecualikan dari alasan memakan harta orang lain dengan jalan bathil. Karena sesungguhnya inti dari shighat adalah menunjukkan keridhaan. Sehingga, jika sudah ditemukan maksud dari disyaratkannya shighat karenanya (yakni: saling ridha), maka alangkah baiknya jika pendapat yang paling ditekankan adalah maksud (mencari ridha itu), dengan catatan: jika barang yang diambil anak kecil adalah sebanding dengan harganya.”

Kesimpulan dari pernyataan Syekh Taqiyuddin di atas, adalah memberi kelonggaran dengan menyamakan jual belinya anak (shabî) dengan jual beli mu'athah (yaitu: jual beli tanpa ijab kabul). Syaratnya adalah bila terbit rasa ridha, dan tidak ada unsur saling mendhalimi. Contoh saling mendhalimi adalah harga barang yang dibeli tidak sesuai dengan uang yang diserahkan. Harga jajannya Rp2.000, namun uang yang diserahkan sebesar Rp20.000, dan penjual yang tahu tidak mengasihkan kembaliannya. Ini namanya ada unsur menzalimi. 

Terhadap syarat barang yang dibeli oleh anak kecil, di dalam kitab Bughyatu al-Mustarsyidin: 124, dijelaskan:

نقل أبو فضل في شرح القواعد عن الجوزي الإجماع على جواز إرسال الصبي لقضاء الحوائج الحقيرة وشرائها ونقل في المجموع صحة بيعه وشرائه الشيء اليسير عن أحمد وإسحاق بغير إذن وليه وبإذنه حتى في الكثير عنهما، وعن الثوري وأبي حنيفة، وعنه رواية ولو بغير إذنه

Artinya: “Abu Fadlal telah menukil dalam kitab Syarah al-Qawa’id, dari Al-Jauzy: Ijma’ ulama menyatakan bolehnya mengutus anak kecil (shabî) untuk memenuhi beberapa kebutuhan dan membeli perkara yang remeh. Abu Fadlal juga menukil dari Kitab al Majmu’ tentang sah jual belinya anak kecil, termasuk membeli sesuatu dengan jumlah sedikit. Imam Ahmad dan Ishaq menambahi: baik tanpa seidzin wali maupun dengan idzinnya sehingga banyak jumlahnya. Dinukil dari Al-Tsaury dan Abu Hanifah ada sebuah riwayat: meskipun tanpa seizin wali” (Lihat: Sayyid Abdurrahman bin Muhammad al-Ba’alawy, Bughyatu al-Mustarsyidin, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt: 124)

Dalam nukilan di atas, syarat yang harus dipenuhi agar muamalah anak kecil berlangsung sah, adalah bila barang yang dibeli adalah bersifat remeh, seperti jajanan dan makanan ringan dan jumlahnya sedikit. Untuk yang berjumlah sedikit ini, semua ulama’ madzhab menyatakan kebolehannya. Hanya dari Imam Ahmad yang menyatakan meskipun sampai banyak nominalnya. 

Dengan demikian, mengacu pada pendapat-pendapat di atas, maka hukum jual belinya anak kecil adalah sah untuk barang–barang yang umumnya bersifat remeh (al-haqîr) dan tidak mahal. Apalagi hal seperti ini sudah berlaku umum di masyarakat dan bahkan dijadikan alasan mendidik oleh orang tuanya. Hukumnya disamakan dengan jual beli mu’athah, yaitu jual beli saling mengulurkan sesuatu tanpa shighat ijab qabul. Kelonggaran hukum ini sudah pasti harus disertai catatan bahwa: wajib bagi orang tua bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Misalnya: mengawasi unsur manfaat dan tidaknya barang yang dibeli oleh si anak, mengawasi segi mudlarat dan tidaknya barang yang dibeli, baik terhadap anak itu sendiri, bahkan terhadap sesama. Wallahu a’lam. (Muhammad Syamsudin)