IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller

Jumat 14 September 2018 14:30 WIB
Share:
Hukum Jual Beli Sistem Dropship dan Reseller
Ilustrasi (wikipedia)
Jual beli online telah menjadi menjadi primadona sistem jual beli di tengah perkembangan teknologi internet dewasa ini. Dropshipping mengacu pada istilah jual beli yang dilakukan tanpa modal. Penjual tidak perlu menyediakan stok barang atau melakukan proses pengiriman barang pada pembeli. Ia hanya berperan sebagai perantara yang menghubungkan antara penjual dan pembeli. Sementara itu, supplier berperan menyediakan stok dan melakukan pengiriman barang atas nama dropshipper

Sistem ini berbeda sekali dengan sistem jual beli reseller, yaitu sistem jual beli yang dilakukan dengan jalan menjual kembali barang yang dikulak oleh pedagang dari pedagang stok. Dalam sistem ini, penjual harus menyediakan stok barang terlebih dahulu sebelum bergerak selaku penjual. Tanggung jawab pengiriman barang melekat pada dirinya sendiri.

Dengan membedakan kedua sistem antara dropshipping dan reseller ini, maka bisa diketahui bahwa dropshipping merupakan sistem jual beli tanpa modal (urudlu al-tijârah). Pedagang hanya bergerak selaku makelar (samsarah) atau selaku orang yang diberi hak kuasa menjualkan barang (wakil) oleh pedagang stok (supplier). Barang yang diperjualbelikan mengikuti klasifikasi barang yang disediakan oleh penyedia stok-nya. Adapun harga barang, maka ada dua kemungkinan, yaitu: pertama, pedagang memberikan harga sendiri atas barang yang dijual, yang berbeda dengan harga pokok pemilik stok. Kedua, pedagang hanya berperan selaku orang yang mendapatkan izin menjualkan barang milik supplier (seharga yang sudah ditetapkan pemilik stok, dengan tetap mendapat keuntungan sesuai kesepakatan, red). 

Untuk hukum seputar jual beli reseller, para ulama sepakat membolehkan disebabkan karena barang sudah menjadi milik dari supplier. Sistem jual beli reseller masuk kategori bai’u maushufin fi al-dzimmah, yaitu jual beli barang yang sudah menjadi milik dari pedagang. Akad yang berlaku adalah akad salam, yaitu sistem jual akad pesan. Cirinya adalah:

- Barang sudah berada dalam kuasa pedagang
- Diketahui ra’sul maal-nya (modal pokoknya)

Ikhtilaf terjadi pada sistem perdagangan dropshipping. Ada beberapa pangkal ikhtilaf mengingat sistem jual beli dropshipping ini ada dua, sebagaimana telah dijelaskan di atas. 

Dropshipping dengan barang yang belum mendapatkan izin dari supplier 

Biasanya sistem ini dilakukan dengan jalan, penjual membuat akun sendiri. Ia mencantumkan banyak ragam barang yang ditawarkan, sementara barangnya masih berada di tangan orang lain yang menjadi pedagang aslinya. Ia hanya berperan mencarikan barang, tanpa kesepakatan imbalan (ujrah) dengan pedagang pertama. Sebagai gambaran mudahnya adalah perdagangan ala makelaran. Barang yang ditawarkan belum menjadi milik makelar, dan belum mendapat izin atau meminta izin kepada pedagang aslinya, tapi dia sudah menawarkan barang. 

Jual beli sistem dropship model makelaran seperti ini disepakati oleh mayoritas ulama sebagai haram, kecuali mazhab Hanafi yang masih membolehkan, asalkan ia mengetahui ciri-ciri umum dari barang. Sebagian dari kalangan Syafi’iyah juga masih ada yang menyatakan boleh, namun sifatnya hanya terbatas pada barang tertentu yang mudah dikenali dan tidak gampang berubah ciri khasnya. Contoh makelar sepeda motor dengan merek Jupiter Z1, atau makelar mobil dengan merek Avanza. Baik sepeda motor maupun mobil Avanza adalah merupakan jenis barang yang tidak gampang berubah dan mudah dikenali oleh pembelinya, meskipun barangnya itu tidak ada di tempat penjualnya. Untuk jual beli barang seperti ini termasuk jual beli ainun ghaibah, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat. 

Pangkal hukum yang memperlemah status kebolehan dropshipping sistem pertama ini adalah masalah izin yang belum didapatkan oleh dropshipper dari supplier. Itulah sebabnya ia dikelompokkan dalam sistem samsarah (makelar) yang hanya di mazhab Hanafi saja yang membolehkannya. Salah satu ulama dari kalangan Malikiyyah, yakni Syekh Wahbah Zuhaily juga menyatakan kebolehan dari akad samsarah ini. Dalam Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, beliau menyampaikan:

ﻭاﻟﺴﻤﺴﺮﺓ ﺟﺎﺋﺰﺓ، ﻭاﻷﺟﺮ اﻟﺬﻱ ﻳﺄﺧﺬﻩ اﻟﺴﻤﺴﺎﺭ ﺣﻼﻝ؛ ﻷﻧﻪ ﺃﺟﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻞ ﻭﺟﻬﺪ ﻣﻌﻘﻮﻝ

Artinya: “Jual beli makelaran adalah boleh. Dan upah yang diambil oleh makelar adalah halal karena ia didapat karena adanya amal dan jerih payah yang masuk akal.” (Lihat: Wahbah Al-Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuhu, Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiyyah, tt.,: 5/21!).

Namun, sayangnya dalam mazhab Maliki tetap mensyaratkan adanya al-ajru, yaitu upah bagi makelar, yang berarti harus ada izin langsung dari pihak supplier. Jadi, satu-satunya mazhab yang membolehkan dalam masalah ini adalah mazhab Hanafi saja.

Dropshipping dengan barang yang mendapat izin dari supplier

Untuk sistem kedua ini, biasanya dilakukan dengan jalan pihak dropshipper meminta izin kepada supplier untuk ikut menjualkan barangnya. Dengan demikian pedagang berperan selaku orang yang diizinkan atau mendapatkan kuasa menjualkan. Selaku orang yang mendapatkan hak kuasa, maka kedudukannya hampir sama dengan pedagang reseller. Hanya saja, kondisi barang yang dijual belum ada di tangan pedagang. 

Selaku orang yang diberi izin menjualkan barang, maka dropshipping sistem kedua ini masuk kategori bai’u ainin ghaibah maushufatin bi al-yad, yaitu jual beli barang yang belum ada di tempat namun bisa diketahui sifat dan ciri khas barangnya dan diperbolehkan sebab pemberian kuasa. Kalangan ulama mazhab Syafi’i ada yang memandang hukumnya sebagai boleh sebagaimana pendapat berikut ini:

وقوله لم تشاهد يؤخذ منه أنه إذا شوهدت ولكنها كانت وقت العقد غائبة أنه يجوز

Artinya: “Maksud dari pernyataan Abi Syujja’ “belum pernah disaksikan”, difahami sebagai “apabila barang yang dijual pernah disaksikan, hanya saja saat akad dilaksanakan barang tersebut masih ghaib (tidak ada)”, maka hukumnya adalah boleh.” (Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/240)

Namun kebolehan ini disertai dengan syarat mutlak yaitu apabila contoh barang tersebut pernah disaksikan oleh pembeli, mudah dikenali dan tidak gampang berubah modelnya, sebagaimana pendapat ini tercermin dari pernyataan berikut ini:

إن كانت العين مما لا تتغير غالبا كالأواني ونحوها أو كانت لا تتغير في المدة المتخللة بين الرؤية والشراء صح العقد لحصول العلم المقصود

Artinya: “Jika barang “‘ain ghaibah” adalah berupa barang yang umumnya tidak mudah berubah, misalnya seperti wadah (tembikar) dan sejenisnya, atau barang tersebut tidak mudah berubah oleh waktu ketika mulai dilihat (oleh yang dipesani) dan dilanjutkan dengan membeli (oleh yang `memesan), maka akad (jual beli ‘ain ghaibah) tersebut adalah sah disebabkan tercapainya pengetahuan barang yang dimaksud.” (Lihat: Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Al-Hushny, Kifâyatu al-Akhyar fi hilli Ghâyati al-Ikhtishâr, Surabaya: Al-Hidayah, 1993: 1/241). 

Adapun akad jual beli untuk dropshipping model kedua ini adalah akad salam, yaitu jual beli dengan sistem pemesanan. Hukumnya adalah boleh (jaiz). 

Kesimpulan 

Dropshipping adalah jual beli online tanpa modal dengan barang yang masih belum menjadi milik pihak penjual. Ada dua sistem dropshipping berdasarkan keberadaan izin yang dipegang oleh penjual. Pertama, dropshipping tanpa izin menjualkan barang oleh supplier. Hukumnya adalah haram menurut mayoritas ulama. Hanya mazhab Hanafi saja yang memperbolehkan sistem jual beli ini. Akad yang dibangun dalam sistem pertama ini adalah akad makelaran (samsarah). 

Kedua, dropshipping dengan izin menjualkan barang oleh supplier. Akad yang dibangun dalam model kedua ini adalah akad salam. Ulama empat mazhab menyatakan status kebolehan hukumnya. Khusus untuk mazhab Syafi’i, ada catatan khusus terkait dengan barang yang dijual, yaitu apabila barang terdiri atas barang yang tidak mudah berubah baik model maupun sifat barangnya. Untuk barang yang mudah berubah model dan sifat barangnya, maka hukumnya sepakat tidak boleh. Wallahu a’lam bi al-shawab.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, JATIM

Share:
Kamis 13 September 2018 20:30 WIB
Ketentuan Fiqih soal Akad Menitipkan Barang di Toko untuk Dijualkan
Ketentuan Fiqih soal Akad Menitipkan Barang di Toko untuk Dijualkan
Ilustrasi (luxviz.com)
Kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat, karena seseorang membuka/mendirikan toko, akhirnya ia didatangi oleh pihak supplier (penyetok) barang. Mereka kemudian menitipkan barang ke toko untuk dijualkan. Tentu pemilik toko senang menerimanya, karena hal itu sama dengan menambah peluang penghasilan. Apalagi pemilik toko tidak membayar apa pun kepada pihak supplier. Ia hanya akan membayar sejumlah barang yang dititipkan dan berhasil dijual. Ibarat kata pepatah, “pucuk dicinta, ulam pun tiba. Cari utangan susah, eh ada orang yang nitip barang untuk dijualkan.” 

Sebagian di kalangan masyarakat kecil kita juga sering berlaku kebiasaan yang sama. Ada seorang ibu rumah tangga yang di tengah kesibukannya mengurus rumah tangga dan anak, dia menyempatkan diri untuk ikut mendapatkan penghasilan. Dia membuat jajanan ringan, kemudian dititipkan ke warung-warung terdekat dari rumahnya. Pemilik warung senang karena ada bahan untuk menambah jumlah jajanan yang dijualnya dan otomatis menambah penghasilan. Selain itu, lebih senang lagi disebabkan karena pembayarannya dilakukan di belakang manakala barangnya sudah habis terjual. 

Timbul pertanyaan di kalangan pemerhati fiqih, akad apa yang dipergunakan oleh pedagang untuk model jual beli di atas? Dan apakah syariat juga membolehkan model transaksi sedemikian ini? 

Akad titip barang untuk dijualkan

Sebelum kita masuki pembahasan lebih lanjut mengenai akadnya, terlebih dahulu harus dicermati bahwa yang dimaksud sebagai titip dalam kasus ini adalah bukan titip sebagaimana seseorang menitipkan sepeda ke tukang penitipan sepeda. Bukan pula seperti orang menitipkan barang gadai ke pegadaian. Untuk kasus penitipan sepeda, maka akadnya adalah wadi’ah. Sementara untuk kasus penitipan barang ke pegadaian, maka akadnya adalah rahn (gadai). Dalam akad wadi’ah, setiap barang yang dititipkan harus kembali berupa barang. Demikian pula untuk akad rahn, maka barang harus dikembalikan sama seperti saat dimasukkan ke pegadaian. 

Titip dalam maksud kedua model jual beli di atas pada dasarnya adalah kerja sama antara supplier dan pedagang pemilik toko disebabkan karena potensi jual yang dimiliki toko atau warung yang dititipi. Kenapa potensinya yang disorot? Karena tidak mungkin seorang pembuat kue akan menitipkan kuenya di toko jam. Tidak mungkin pula supplier sabun colek dan sabun mandi menitipkan barang yang dijualnya ke penjual gorengan di tepi jalan. Tentu pertimbangan dasar mereka dalam menitipkan barang adalah potensi. Potensi untuk lakunya barang sehingga potensi untuk mempercepat habisnya barang yang diproduksi sehingga bisa memproduksi lagi dan menambah keuntungan. 

Melihat titik tekan akad adalah pada kerja sama antara reseller dan supplier dengan mempertimbangkan “potensi toko dalam menjual barang”, atau istilah kerennya adalah “daya jual toko terhadap barang”, maka biasanya para ahli fiqih mengelompokkan transaksi ini sebagai akad syirkah wujuh, yaitu akad kerja sama yang dibangun atas dasar kepercayaan dan potensi. Namun, benarkah bahwa akad ini adalah syirkah wujuh? Tunggu dulu! Kita kaji lebih jauh. Sebelumnya kita anggap dulu bahwa ini adalah akad syirkah wujuh.

Apakah akad ini diperbolehkan dalam fiqih? 

Para ulama’ berbeda pendapat dalam hal kebolehan akad syirkah wujuh. Hanya kalangan madzhab Syafi’i yang menyatakan secara tegas bahwa akad semacam ini adalah haram. Meskipun demikian, para fuqaha’ Syafi’iyah tidak serta merta menghukuminya sebagai kemutlakan haramnya, karena ada hiyalah (rekayasa transaksi) yang menyebabkan model transaksi ini menjadi boleh. Bagaimana rekayasa transaksi ini diperbolehkan?

Perhatikan dengan seksama mengenai beberapa syarat jual beli! Salah satu syarat jual beli adalah bilamana barang tersebut telah menjadi milik sah dari pedagang. Jika belum menjadi milik, maka ada kemungkinan lain bolehnya menjual barang, yaitu karena adanya penyerahan kuasa, atau karena pedagang menjadi wakil dari supplier. Termasuk dalam kategori penyerahan kuasa adalah bilamana pedagang mendapatkan izin dari penjual. Kemutlakan izin ditentukan berdasarkan tradisi (‘urf) setempat tempat berlangsungnya akad. 

الإذن المطلق يرجع فيه إلى العرف

Artinya: “Pengertian izin secara mutlak adalah dikembalikan maknanya kepada tradisi (‘urf).” (Hasyiyatul Jamal)

Tradisi yang berlaku di kalangan pedagang, saat supplier melakukan penyerahan barang kepada pedagang, umumnya mereka memberitahukan terlebih dahulu harga dasar barang dari supplier. Misalnya, untuk satu unit barang habis, harganya adalah 25 ribu rupiah. Supplier memberikan izin kepada pedagang untuk menjualnya dengan harga berapapun yang dikehendaki beserta besaran keuntungan yang diharapkan, namun tetap memperhatikan bahwa ia harus membayar sejumlah harga dasar yang disampaikan oleh supplier. Mencermati tipologi ini, maka sebenarnya akad ini lebih pas bila disebut akad utang-piutang (duyûn). Karena secara jelas pihak supplier memberi patokan harga dasar. Patokan harga ini berbeda sekali tentunya dengan model syirkah. Dalam syirkah disyaratkan adanya isytirak fi al-ribhi, yaitu keuntungan yang dibagi secara bersama-sama antara masing-masing anggota serikat. Nah, dalam kasus pertama, keuntungan tersebut tidak dibagi secara bersama-sama. Supplier hanya memberikan patokan harga. Dengan demikian jelas bahwa transaksi semacam adalah masuk akad utang-piutang dan bukan termasuk syirkah. 

Apakah akad utang-piutang ini juga bisa diterapkan pada penitipan jajanan ke warung?

Ada problem bila kasus di atas diputuskan berlakunya juga pada kasus penitipan jajanan ke warung. Problem yang mendasar adalah bahwa makanan – termasuk pula jajanan - adalah barang ribawi. Jika uang dimasukkan dalam kategori barang ribawi juga, maka secara tidak langsung telah terjadi akad tukar-menukar (mu’awadlah) barang ribawi berbeda jenis. Untuk itu disyaratkan harus kontan dan saling terima kedua barang yang dipertukarkan. Tidak adanya unsur kontan dan serah terima langsung di tempat dapat menjadikan akadnya masuk akad riba. Waduh, penulis harus siap-siap didemo oleh kaum ibu. Dan ditambah lagi, ironisnya hal ini dilakukan oleh ibu-ibu rumah tangga yang ingin membantu suaminya menambah income rumah tangga. Wah, enggak jadi bantu-bantu suami jadinya. 

Apa solusi yang bisa ditawarkan? Ada dua solusi, yaitu:

1. Tidak menganggap uang sebagai barang ribawi. Dengan begitu, akad penitipan jajanan ke warung tidak dianggap sebagai akad barang ribawi. Dalam akad bukan barang ribawi, tidak ada masalah mau mengutangkan jajanan yang dipatok harganya ke warung, asal warungnya membayar sesuai dengan harga tersebut. Dengan demikian, akad yang berlangsung adalah akad utang-piutang.

2.Menganggap akad yang terjadi sebagai akad syirkah wujuh dengan menetapkan bagian keuntungan yang bisa diambil oleh pihak teman serikatnya (syârik). Contoh: untuk lima jajanan yang laku dijual, pihak syarik mendapatkan satu bagian penjualan jajanan. Istilah kasarnya jual 5 dapat 1. Namun catatan yang perlu diperhatikan adalah: bahwa fiqih Syafi’iyah melarang jenis akad ini. Namun tiga madzhab yang lain menyebutkan bahwa syirkah wujuh adalah dibolehkan. Selanjutnya, terserah anda mau pilih pendapat yang mana? Menganggap uang sebagai bukan barang ribawi, ataukah ikut model syirkah wujuh?

Wallahu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim.

Kamis 13 September 2018 11:30 WIB
Jual Beli yang Dilarang Syariat (3): Sebab Waktu Shalat Jumat
Jual Beli yang Dilarang Syariat (3): Sebab Waktu Shalat Jumat
Jual beli adalah praktik yang dihalalkan oleh syara’ dalam rangka mencari rezeki. Namun, syara’ menetapkan bahwa kebolehan ini tidak mutlak di semua waktu. Syara’ memberikan batasan mengenai waktu pelaksanaannya. Contoh waktu yang mendapatkan nash larangan melakukan jual beli adalah jual beli yang bertepatan dengan shalat Jumat.

Dasar dalil yang dipergunakan atas larangan ini adalah firman Allah dalam QS Al-Jumu’ah: 9: 

ياأيها الذين آمنوا إذا نودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون 

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, ketika telah sampai panggilan untuk shalat jumuah, maka bersegeralan ingat kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Demikian itu adalah lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui.” (Al-Jumu’ah: 9)

Ayat ini mengandung perintah agar bersegera menuju shalat Jumat dan meninggalkan jual beli. Semua ulama sepakat bahwa ayat ini menunjukkan status wajibnya shalat Jumat. Oleh karena itu, pelaku transaksi jual beli yang dilakukan pada hari Jumat, saat adzan Jumat sudah dikumandangkan, adalah berdosa. Apalagi matahari sudah menunjukkan waktu tergelincir ke arah barat, dan Imam sudah naik ke atas mimbar, maka larangan ini mulai berlaku. 

Yang menjadi pangkal ikhtilaf ulama adalah pendapat tentang hukum akad transaksi jual beli yang dilakukan saat adzan. Apakah jual belinya sah? Dan apakah larangan ini bersifat mutlak ataukah terbatas? Apakah semua akad juga termasuk yang dikenai hukum wajib ditinggalkan? Pertanyaan-pertanyaan ini seringkali diutarakan sehubungan tetapnya status larangan jual beli saat adzan shalat Jumat. 

Terkait dengan sah atau tidaknya akad, ada dua pendapat ulama yang terkenal. Pendapat pertama memandang bahwa akad tersebut tidak sah dan wajib dibatalkan. Pendapat ini disampaikan oleh kalangan ahli dhahir (tekstualis) dari kalangan mazhab Maliki dan mazhab Hanbali. Masing-masing mazhab ini menyatakan bahwa hukum wajib dikembalikan kepada asal larangan. Dengan demikian, kalangan mazhab ini menyatakan wajibnya merusak akad (fasakh akad). Kewajiban ini berlaku untuk semua pedagang secara mutlak, baik laki-laki maupun perempuan, baik termasuk ahli jum’ah (orang yang wajib shalat Jumat) maupun bukan. Dengan kata lain, kalangan tekstualis menyatakan hukum mutlak wajib fasakh (rusak).

Pendapat kedua disampaikan oleh ulama dari kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i. Kedua mazhab ini menyatakan bahwa akad jual belinya adalah sah namun berdosa. Status berdosa ini bersifat muqayyad (terbatas), yaitu secara khusus berlaku hanya bila transaksi tersebut dilakukan oleh kelompok ahli jum’ah. Dengan demikian, kalangan mazhab Hanafi dan mazhab Syafi’i menyatakan bahwa kaum perempuan dan anak-anak bukan termasuk yang dikenai larangan/teguran dari nash di atas. Perwakilan atas pendapat ini dapat kita ketahui melalui pernyataan Al-Syairazy dalam kitab al-Muhadzhzab, sebagai berikut:

ولايبطل البيع لأن النهي لايختص بالعقد فلم يمنع الصلاة كالصلاة في الأرض المغصوبة

Artinya: “Tidak membatalkan akad jual beli (akadnya sah), karena sesungguhnya larangan tersebut tidak dikhususkan pada akad, sementara akad tidak menghalangi shalat, sehingga seperti (hukum) shalat di bumi yang dighashab (berdosa).” (Muhyiddin Yahya bin Syaraf, al-Nawawy, Al-Majmu’ Syarah Al-Muhadzdzab li al-Syairazy, Jedah: Thab’atu Maktabah al-Irsyad, tt.: 1/110!)

Selanjutnya yang menjadi permasalahan adalah apakah semua akad-akad yang lain juga terkena pasal larangan sehingga wajib segera ditinggalkan manakala adzan shalat Jumat telah dikumandangkan?

Para ahli fiqih, salah satunya adalah Ibnu Qudamah al-Maqdisy, sepakat bahwa untuk akad-akad yang lain, selain akad jual beli, tidak termasuk bagian yang harus di-ilhaq-kan (disamakan hukumnya). Ada perbedaan mendasar antara akad jual beli dengan akad-akad yang lain, seperti ijârah dan nikah. Perbedaan itu adalah, bahwa akad jual beli merupakan akad yang sudah menjadi rutinitas. Jika jual beli ini merupakan yang dikhususkan dalam nash disebabkan karena ia bisa melalaikan pelakunya dari shalat Jumat. Alasan rutinitas ini tidak dijumpai pada akad ijarah dan nikah, sehingga ia termasuk bagian yang tidak dikenai putusan hukum larangan akibat nash.

Apakah perintah meninggalkan jual beli ini hanya berlaku untuk shalat Jumat saja, ataukah juga bisa berlaku untuk semua waktu shalat lima waktu? 

Mencermati sisi kejelasan teks ayat, perintah meninggalkan transaksi jual beli ini secara khusus ditetapkan untuk shalat Jumat saja. Karena shalat Jumat hukumnya adalah wajib. Namun, bukankah shalat lima waktu statusnya juga wajib pula? 

Ibnu Rusyd, dalam kitabnya Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mustafid menjelaskan, bahwa: 

أما سائر الصلوات فيمكن أن تلحق بالجمعة على جهة الندب لمرتقب الوقت فإذا فات فعلى جهة الحظر وإن كان لم يقل به أحد في مبلغ علمي

Artinya: “Memang ada kemungkinan untuk menyamakan semua shalat wajib dengan shalat Jumat menurut sisi kesunnahannya karena dinanti-nantinyaa waktu. Jika sampai kehabisan waktu, maka berdasar peringatannya meskipun pendapat ini belum dinyatakan oleh seorang ulama-pun sejauh pengetahuan saya.” (Abu Al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, tt.: 2/166). 

Ibnu Rusyd menjelaskan, bahwasanya ada kemungkinan untuk mengilhaqkan (menyamakan status hukum) antara shalat Jumat dengan shalat lima waktu. Namun tetap berada dalam koridor dua hal, yaitu:

- Sunnah untuk segera meninggalkan pekerjaan (jual beli) manakala sudah terdengar adzan, sebab waktu shalat merupakan yang selalu dinanti-nantikan. Hukum kesunnahan ini berlaku apabila tidak ada unsur kekhawatiran akan habisnya waktu. 

- Wajib segera meninggalkan pekerjaan/jual beli manakala waktu shalat sudah hampir habis. 

Adanya pembagian hukum sunnah segera meninggalkan dan/atau wajibnya segera meninggalkan jual beli ini oleh Ibnu Rusyd mungkin disebabkan karena rentang waktu shalat lima waktu yang panjang sehingga masih ada kelonggaran bagi mukallaf untuk menunda pelaksanaannya. Namun, Ibnu Rusyd menyadari bahwa pendapat ini belum pernah dijumpai di kalangan ulama sejauh pengetahuan yang dimilikinya. Dengan demikian, kesimpulannya adalah yaitu bahwa akad jual beli tetap sah, hanya saja waktu yang menyebabkan perbedaan apakah pelakunya terkena dosa atau tidak. 

Kesimpulan dari tulisan ini adalah, bahwasanya jual beli merupakan pekerjaan mubah. Namun kemubahannya bersifat terbatas apabila dilakukan oleh orang ahli jum’ah (orang yang wajib shalat Jumat) pada hari Jumat saat adzan shalat Jumat sudah dikumandangkan dan khatib sudah berada di atas mimbar. Praktik jual beli pada saat shalat Jumat menurut kalangan Syafiiyah adalah sah namun dilarang (berdosa). Sah ini berdasarkan pertimbangan sahnya akad. Sementara larangan ini adalah berdasarkan waktunya, yaitu ada ibadah yang lebih penting daripada jual beli, yaitu shalat Jumat. Wallâhu al-muwâfiq ila aqwâmi al-tharîq


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Rabu 12 September 2018 11:45 WIB
Jual Beli yang Dilarang Syariat (2): Sebab Kecurangan dan Dampak Kerugian
Jual Beli yang Dilarang Syariat (2): Sebab Kecurangan dan Dampak Kerugian
Syariat Islam mensyaratkan bahwa syarat sah jual beli adalah bila barang yang dijual tidak mengandung unsur bahaya atau dampak kerugian (dlarar). Tidak berhenti sampai di sini, syariat juga mengatur bahwa cara melakukan jual beli harus bebas dari unsur kecurangan (ghabn).

Ada beberapa model jual beli yang dilarang oleh syariat sebab adanya dampak kerugian dan unsur kecurangan ini. 

Pertama, jual beli barang yang masih ditawar oleh orang lain. Rasulullah ﷺ bersabda:

لابيع بعضكم على بيع بعض 

Artinya: “Tidak ada jual beli di atas jual beli sebagian di atas sebagian dari kalian.” (Lihat: Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, tt.: 53!). Hadits riwayat Bukhari-Muslim dari jalur Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu

Menurut Syekh Ahmad Yusuf, hadits ini berisi larangan Rasulullah ﷺ atas jual belinya seseorang terhadap barang yang masih ditawar oleh orang lain. Para fuqaha’ amshar sepakat menyatakan status kemakruhan hukum tawar-menawar model ini. Namun menurut Ibnu Rusyd, statusnya masih khilaf. Ada kemungkinan model tawar menawar ini diperbolehkan seperti dalam kasus pelelangan barang.

Kedua, jual beli dengan provokasi harga (bai’ najasy). Ibnu Rusyd mendefinisikan jual beli provokasi harga ini sebagai berikut:

أن النجش هو أن يزيد أحد في سلعة ، وليس في نفسه شراؤها، يريد بذلك أن ينفع البائع ويضر المشتري

Artinya: “Jual beli najasy adalah (jual beli) dengan jalan seseorang menawar lebih harga dasar barang, sementara dirinya tidak bermaksud membelinya. Ia menghendaki cara ini untuk mendapatkan upah dari pedagang dan memberi tekanan kepada pembeli.” (Abu Al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut : Darul Kutub Ilmiyyah, tt.: 1/531)

Misalnya, seorang pedagang memiliki empat orang anak buah. Keempat anak buahnya diminta pura-pura menawar barang yang juga hendak ditawar oleh calon pembeli yang mendatangi tempatnya berjualan. Keberadaan empat anak buah yang pura-pura menawar ini masuk unsur kecurangan karena bertujuan untuk memprovokasi harga agar pembeli mau membeli barang dagangan lebih tinggi dari yang ditawar secara pura-pura oleh empat orang tersebut. Menurut Imam Syafi’i, jual beli semacam ini hukumnya adalah sah, namun pelakunya berdosa. Berdosanya pelaku disebabkan adanya unsur dlarar (kerugian) dan sekaligus kecurangan terhadap calon pembeli. Penjelasan lebih lanjut mengenai dialektika fiqih di dalamnya akan diuraikan dalam kesempatan tulisan mendatang.

Ketiga, jual beli talaqqy rukban, yaitu jual beli yang dilakukan dengan jalan menyongsong seorang pedagang yang berasal dari desa di tengah jalan sebelum sampainya ia ke pasar (kota). 

Model jual beli seperti ini dilarang disebabkan unsur ketidaktahuan pedagang terhadap harga barang yang sebenarnya di pasaran. Tujuan dari pelarangan ini adalah menjaga hak pedagang untuk mendapatkan harga pasar yang sebenarnya sehingga ia tidak merugi. Dengan demikian, maka unsur dlarar yang dijaga adalah haknya pedagang desa. 

Catatan yang perlu diperhatikan adalah bahwa bentuk pelarangan sistem jual beli ini adalah tidak bersifat mutlak. Ada sisi yang menyebabkan kebolehannya, yaitu: 

1. Apabila pedagang dari desa mengetahui informasi dan seluk beluk harga barang di pasar. 

2. Ada masa khiyar (menentukan pilihan) bagi pedagang, bahwa apabila ia telah sampai pasar dan mengetahui harga sebenarnya terhadap barang yang dijual, maka ia boleh membatalkan transaksi yang telah dilakukan atau sebaliknya melanjutkan akad transaksi yang telah terjadi.

Alasan dasar pelarangan dan sekaligus alasan kebolehan jual beli talaqqy rukban adalah sebagaimana disampaikan dalam hadits riwayat Abu Hurairah radliyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda:

لاتلقوا الجلب فمن تلقى منه شيئا فاشتراه فصاحبه بالخيار إذا أتى السوق, أخرجه مسلم وغيره

Artinya: “Jangan menyongsong pedagang luar (di tengah jalan). Barangsiapa menyongsongnya, kemudian membeli barang darinya, maka berikanlah ia masa khiyar ketika ia telah sampai pasar.” Hadits riwayat Muslim dan lainnya.” Artinya: “Tidak ada jual beli di atas jual beli sebagian di atas sebagian dari kalian” (Lihat: Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, tt.: 55!). 

Keempat, jual beli lewat makelar, yaitu seorang yang menjadi perantara jual beli yang dilakukan oleh penduduk setempat terhadap barang orang yang baru datang dari luar daerah (بيع الحاضر للبادي). Dasar utama pelarangan jual beli ini adalah hadits Rasulullah ﷺ:

حديث ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلقوا الركبان ولا يبيع حاضر لباد (قال الراوي) فقلت لابن عباس: ما قوله لا يبيع حاضر لباد قال: لا يكون له سمسارا

Artinya: “Ibnu Abbas r.a. berkata: Rasulullah ﷺ bersabda: Kalian tidak boleh menyongsong pedagang yang baru datang, dan juga seorang penduduk jangan menjualkan barangnya orang yang baru datang dari luar daerah. Perawi bertanya kepada Ibnu Abbas: Apa maksud dari “seorang penduduk jangan menjualkan barang orang yang baru datang dari luar daerah”? Jawabnya: Jangan menjadi makelar!” (Ismail Al-Bukhary, Shahih al-Bukhary: Kitabu al-Buyu’, Beirut: Daru al-Kutub Ilmiyyah, 1997)

Dalam hadits ini dimuat larangan menjadi makelar (samsarah). Imam Malik, Imam Syafii dan Imam Ahmad Ibni Hanbal menyatakan larangan menjadi makelar. Namun Imam Abu Hanifah dan para ashab Abu Hanifah menyatakan kebolehannya, dengan catatan: 

لابأس أن يبيع الحاضر للبادي ويخبره بالسعر

Artinya: “Tidak apa-apa penduduk setempat menjualkan dagangannya penduduk yang baru datang asal memberitahukan harganya.” (Lihat: Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, tt.: 55!).

Keberadaan larangan menjadi makelar jual beli ini, menurut pendapat kalangan Syafi’iyah adalah karena adanya alasan, yaitu:

أن الهدف من منعه الرفق بأهل الحضر لأن الأشياء عند أهل البادية رخيصة

Artinya: “Tujuan dari pelarangan profesi makelar ini adalah sayang dengan penduduk setempat, karena semua barang dari penduduk luar daerah umumnya adalah murah.” (Lihat: Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, tt.: 55!)

Maksud dari pernyataan Syekh Ahmad Yusuf terhadap pendapat kalangan Syafiiyah ini adalah dengan adanya makelar (calo) jual beli, umumnya barang menjadi gampang naik, sehingga justru menambahkan kebutuhan masyarakat setempat yang seharusnya mendapatkan hak membeli barang yang murah. Menurut madzhab Imam Syafi’i, hukum akad jual beli lewat jasa makelar ini adalah sah, namun si makelar berdosa. Wallahul muwaffiq ila aqwath tharîq


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim