IMG-LOGO
Trending Now:
Syariah

Status Indonesia sebagai Negeri Islam dalam Kajian Fiqih

Sabtu 15 September 2018 8:0 WIB
Share:
Status Indonesia sebagai Negeri Islam dalam Kajian Fiqih
(Foto: Antara)
Indonesia sebagai negeri yang besar telah melalui perjalanan sejarah yang sarat tantangan, internal dan eksternal, atau kombinasi dari keduanya. Salah satu tantangan itu adalah gerakan transnasional Hizbut Tahrir atau Party of Liberation, organisasi politik yang mempropagandakan negara Khilafah Islam di alam modern ini.

Propaganda yang juga sering dikobarkan adalah ‘Indonesia negeri kafir’, yang tentu sangat mengusik kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam ekspresi yang lebih ekstrem, propaganda pengusik kedamaian ini nyaris persis dengan doktrin organisasi teroris yang berkembang di Indonesia, yang terbaru semacam Mujahidin Indonesia Timur (MIT) pimpinan Santoso (tewas), Mujahidin Indonesia Barat (MIB) pimpinan Bachrun Naim (kabarnya tewas di Suriah), dan Jamaah Ansharud Daulah (JAD) pimpinan Aman Abdurrahman (mendekam di Lapas Nusakambangan), yang semuanya berafiliasi kepada Islamic State of Iraq and Suriah (ISIS), organisasi teroris dunia paling populer.

Namun demikian, apakah propaganda bahwa Indonesia adalah negeri kafir sesuai dengan fiqih Islam?

Sejak sebelum kemerdekaan di mana Indonesia secara legal formal masih disebut dengan nama Nedeerlands Indie (Hindia Belanda),  perdebatan apakah Indonesia termasuk kategori negeri Islam atau bukan sudah berlangsung cukup sengit. Hal ini tercermin dalam Keputusan Muktamar NU Ke-11 tanggal 19 Rabiul Awal 1355 H/9 Juni 1936 M di Banjarmasin.

Forum Muktamar NU di Banjarmasin ini menegaskan bahwa Indonesia atau Hindia Belanda pada waktu itu menurut agama Islam sudah merupakan negara Islam karena sebelumnya pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam.

Keputusan NU yang menjadi fondasi kebangsaan ini dibangun berdasarkan fatwa fiqih Islam yang kokoh sebagai berikut:

مَسْأَلَةُ ي) كُلُّ مَحَلٍّ قَدَرَ مُسْلِمٌ سَاكِنٌ بِهِ عَلَى الامْتِنَاعِ مِنَ الْحَرْبِيِّينَ فِي زَمَنٍ مِنَ الْأَزْمَانِ يَصِيرُ دَارَ إِسْلَاٍم تَجْرِي عَلَيْهِ أَحْكَامُهُ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَا بَعْدَهُ، وَإِنِ انْقَطَعَ امْتِنَاعُ الْمُسْلِمِينَ بِاسْتِيلَاءِ الْكُفَّارِ عَلَيْهِمْ وَمَنْعِهِمْ مِنْ دُخُولِهِ وَإِخْرَاجِهِمْ مِنْهُ. وَحِينَئِذٍ فَتَسْمِيَّتُهُ دَارَ حَرْبٍ صُورَةً لَا حُكْمٍا. فَعُلِمَ أَنَّ أَرْضَ بَتَاوِي بَلْ وَغَالِبَ أَرْضِ جَاوَةْ دَارُ إِسْلَامٍ لِاسْتِيلَاءِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهَا سَابِقًا قَبْلَ الْكُفَّارِ.

Artinya, “Pertanyaan (tentang negeri Islam) diajukan kepada As-Sayyid Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya. (Jawaban:) Setiap kawasan di mana orang Islam yang tinggal di sana mampu menolak (serangan) non-Muslim harbi pada suatu zaman dari berbagai zaman, maka kawasan itu menjadi negeri Islam yang di dalamnya berlaku hukum-hukum Islam pada zaman tersebut dan zaman setelahnya, meskipun kekuatan kaum Muslimin terputus sebab non-Muslim menguasainya, mencegahnya untuk memasukinya dan mengusirnya dari sana. Dalam kondisi dikuasai non-Muslim seperti itu, maka penamaan kawasan sebagai negeri perang (darul harbi) hanya dari sisi bentuk (lahiriah)-nya, tidak dari sisi hukumnya. Karena itu, dapat ketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan mayoritas tanah Jawa adalah negeri Islam sebab sebelumnya pernah dikuasai oleh kaum Muslimin sebelum penguasaan non-Muslim,” (Lihat Abdurrahman Ba’alawi, Bughyatul Mustarsyidin, [Mesir, Musthafa al-Halabi: 1371 H/1952 M], halaman 254).

Poin utama dalam fatwa As-Sayyid Al-Habib Al-‘Alim Abdullah bin Umar bin Abi Bakr bin Yahya (1209-1265 H/1794-1849 M) pakar fiqih asal Hadramaut Yaman yang cukup lama melakukan lawatan ke Hindia Belanda, bahwa status tanah Betawi dan mayoritas Jawa adalah negeri Islam atau Darul Islam.

Kemudian dari sini para ulama NU di bawah kepemimpinan Rais Akbar KH Hasyim Asy’ari waktu itu tampaknya memahami bahwa fatwa itu juga dapat diterapkan ke seluruh wilayah kekuasan Hindia Belanda mengingat seluruh wilayah Hindia Belanda pernah dikuasai oleh kerajaan-kerajaan Islam sehingga dalam Muktamar NU Ke-11 tahun 1936 di Banjarmasin ditegaskan, “Sesungguhnya negara kita Indonesia, dinamakan ‘negara Islam’ karena telah pernah dikuasai sepenuhnya oleh orang Islam. Walaupun pernah direbut oleh kaum penjajah kafir, tetapi nama negara Islam tetap selamanya,” (Tim LTN PBNU, Solusi Problematika Hukum Islam: Keputusan Muktamar Munas dan Konbes Nahdlatul Ulama 1926-2010, [Surabaya, Khalista: 2011 ], edisi: Ahmad Ma’ruf Asrori dan Ahmad Muntaha AM, halaman 187).

Selain itu, dalam fatwa Ibnu Yahya di atas juga disebutkan bahwa suatu negeri yang berstatus sebagai Darul Islam meskipun suatu ketika akhirnya dikuasai oleh non-Muslim, maka hal itu tidak dapat mengubah statusnya kembali menjadi Darul Kufri sebagaimana sebelumnya. Dengan demikian status negeri Indonesia hari ini jelas-jelas sebagai negeri Islam atau Darul Islam.

Andaikan ditanyakan, “Bukankah di dalam wilayah Indonesia ada beberapa daerah yang tidak pernah dikuasai orang Islam bahkan orang Islam belum bebas mensyiarkan agama dan melaksanakan agamanya seperti di daerah-daerah yang mayoritas penduduknya adalah non-Muslim?” Pertanyaan ini dapat dijawab, bahwa dengan proklamasi Indonesia 17 Agustus 1945 seiring diangkatnya Ir Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden pertama. Begitu juga para penerusnya.

Dengan demikian, semua wilayah Indonesia, meski mayoritas penduduknya adalah non-Muslim pada daerah tertentu, berstatus sebagai negeri Islam sebab nyata-nyata telah dipimpin secara nasional oleh orang-orang Islam.

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa propaganda “Indonesia negeri kafir” yang digencarkan organisasi transnasional semacam Hizbut Tahrir, JAD, dan semisalnya yang berafiliasi kepada ISIS itu tidak benar sebab terbukti secara nyata bertentangan fiqih Islam sebagaimana tercermin dalam fatwa As-Sayyid Abdullah bin Umar yang kemudian tafsirkan dan diterapkan oleh para ulama NU di bawah kepemimpinan KH Hasyim Asy’ari.

Bahkan justru menurut ulama-ulama itu, Indonesia adalah negeri Islam, bukan negeri kafir apalagi negeri taghut. Wallahu a‘lam. (Ahmad Muntaha AM, Wakil Sekretaris PW LBM NU Jawa Timur)
Share:
Kamis 6 September 2018 10:0 WIB
Hukum Menulis Ayat Al-Quran dalam Undangan Pernikahan
Hukum Menulis Ayat Al-Quran dalam Undangan Pernikahan
Ilustrasi (vemale.com)
Menikah merupakan momen yang sakral. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan sebaik mungkin. Termasuk di antaranya undangan. Tidak sedikit undangan disebar yang kita temui, terdapat ayat Al-Qur’an baik berupa basmalah atau ayat yang lazim dalam pernikahan seperti QS Ar-Rûm ayat 21 serta ayat sejenis. 

Selain undangan pernikahan, terkadang juga terdapat dalam undangan khitanan dengan menyertakan tulisan salam dengan tulisan Arab. Sedangkan dalam menulis salam, ada lafal Allah (lafadz jalâlah) dengan tulisan arab di sana. Hal ini termasuk asma’ a’dzam yang harus dimuliakan. 

Ulama berbeda pendapat soal hukum memproduksi dan menyebarkan undangan yang terdapat ayat Al-Qur’an sebagaimana di atas. 

Menurut Syafiiyyah dan sebagian pengikut Hanafiyyah, hukumnya makruh karena dikhawatirkan akan jatuh kemudian terbengkalai atau tercecer di mana-mana yang mengakibatkan mushaf Al-Qur’an terinjak-injak. Adapun sebagian pendapat pengikut Hanafiyyah yang lain menyatakan boleh-boleh saja. 

Sedangkan menurut Malikiyyah, hukumnya haram, dengan alasan, Al-Qur’an tersebut akan menjadi terhina atau tidak terhormat. 

Dalam pembahasan undangan di sini, masing-masing disamakan dengan masalah hukumnya mengukir tulisan Al-Qur’an di tembok. Hal tersebut dianggap paling mirip dengan kasus menulis ayat di dalam undangan. Mengingat, masing-masing punya satu alasan yang sama, yaitu kekhawatiran akan jatuh kemudian terinjak-injak, menjadikan Al-Qur’an tersebut tidak terhormat.

كِتَابَةُ الْقُرْآنِ عَلَى الْحَائِطِ- ذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ وَبَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى كَرَاهَةِ نَقْشِ الْحِيطَانِ بِالْقُرْآنِ مَخَافَةَ السُّقُوطِ تَحْتَ أَقْدَامِ النَّاسِ، وَيَرَى الْمَالِكِيَّةُ حُرْمَةَ نَقْشِ الْقُرْآنِ وَاسْمِ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى الْحِيطَانِ لِتَأْدِيَتِهِ إِلَى الاِمْتِهَانِ. وَذَهَبَ بَعْضُ الْحَنَفِيَّةِ إِلَى جَوَازِ ذَلِكَ

Artinya: “Kepenulisan Al-Qur’an di tembok. Menurut Syafi’iyyah dan sebagian Hanafiyyah berpendapat makruh mengukir tembok dengan Al-Qur’an karena khawatir akan jatuh terinjak kaki-kaki orang banyak. Malikiyyah berpendapat haram mengukir Al-Qur’an dan nama Allah di atas tembok sebab akan mendatangkan penghinaan terhadap Al-Qur’an. Sedangkan sebagian pengikut Hanafiyyah menyatakan boleh-boleh saja.” (Al-Maûsu’ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaitiyyah, [Kuwait, Dârus Salâsil, 1404-1427 H], juz 16, halaman 234). 

Kemudian bagaimana sikap penerima undangan seperti tersebut di atas? 

Penerima undangan harus menjaga sebaik mungkin dengan menempatkannya di tempat yang layak atau membakarnya. 

Baca: Bagaimana Hukum Membakar Sobekan Al-Qur’an?
Bagi siapa saja yang dengan sengaja membuang undangan yang sudah jelas-jelas terdapat ayat Al-Qur’an dengan tujuan menghina, sedangkan orang tersebut mengetahui tentang keharamannya, maka orang tersebut bisa dihukumi kafir. 

وَأَجْمَعُوا على ان من استخف بالقرآن أو بشئ مِنْهُ أَوْ بِالْمُصْحَفِ أَوْ أَلْقَاهُ فِي قَاذُورَةٍ أو كذب بشئ مِمَّا جَاءَ بِهِ مِنْ حُكْمٍ أَوْ خَبَرٍ أَوْ نَفَى مَا أَثْبَتَهُ أَوْ أَثْبَتَ مَا نفاه أو شك في شئ مِنْ ذَلِكَ وَهُوَ عَالِمٌ بِهِ كَفَرَ

Artinya: Para ulama sepakat bahwa siapa saja yang menghina Al-Qur’an atau bagian-bagiannya atau mushaf atau menaruhnya di tempat yang kotor atau menganggap bohong atas berita yang disampaikan Al-Qur’an baik berupa hukum atau cerita atau menggap fiktif atas hal-hal yang disampaikan Al-Qur’an atau ragu atas itu semua, sedangkan ia tahu atas ketidakbolehan hal tersebut, maka orang itu menjadi kafir.” (Imam Nawawi, al-Majmu’, Beirut, Dârul Fikr, juz 2, halaman 170) 

Adapun keharaman menulis salam dengan arab karena semua nama agung disamakan dengan Al-Qur’an, sebagaimana disebutkan sebagaimana berikut: 

وَالْمُرَادُ بِالْمُصْحَفِ مَا فِيهِ قُرْآنٌ، وَمِثْلُهُ الْحَدِيثُ وَكُلُّ عِلْمٍ شَرْعِيٍّ أَوْ مَا عَلَيْهِ اسْمٌ مُعَظَّمٌ

Artinya: “Yang dimaksud dengan mushaf adalah semua benda yang terdapat tulisan Al-Qur’an. Contohnya adalah hadits dan semua ilmu agama atau semua benda yang di situ terdapat nama-nama yang agung.” (Qalyubi dan Umairah, Hâsyiyatâ Qalyubî wa Umairah, [Beirut, Dârul Fikr, 1995], juz 4, halaman 177. 

Dengan berbagai pertimbangan di atas, maka sebaiknya, bagi para pembuat undangan, untuk tidak menuliskan ayat baik berupa basmalah atau sejenisnya dan salam dalam tulisan arab. Sedangkan bagi penerima undangan yang sudah terlanjur ada asma’ a’dzamnya, harus dijaga dengan layak atau dibakar saja. Wallâhu a’lam bish shawâb. (Ahmad Mundzir)

Ahad 26 Agustus 2018 10:0 WIB
Hukum Mengeluhkan Volume Suara Azan
Hukum Mengeluhkan Volume Suara Azan
(Foto: antara)
Akhir-akhir ini publik ramai membicarakan kasus Meliana, warga Jalan Karya Lingkungan I, Tanjung Balai, Sumatera Selatan yang mengeluhkan volume suara azan masjid di dekat rumahnya. Tak terhindarkan pula pro dan kontra berkaitan dengan kasus yang menyedot perhatian publik ini di berbagai ruang, termasuk di ruang media sosial.

Dari sini muncul beberapa pernyataan dari tokoh masyarakat berkaitan dengannya. Kasus serupa juga pernah terjadi di Aceh dan Tolikara.

Terlepas dari berbagai kasus tersebut muncul pertanyaan, “Apakah hukumnya mengeluhkan terlalu kerasnya volume azan melalui pengeras suara?”

Bila merujuk pada kitab-kitab Ahlussunah wal Jama’ah, akan kita temukan hadits-hadits yang memang menganjurkan azan dengan suara keras dan maksimal, sebagaimana diriwayatkan:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي صَعْصَعَةَ: أَنَّ أَبَا سَعِيدِ الْخُدْرِيَّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَهُ: إِنِّي أَرَاكَ تُحِبُّ الْغَنَمَ وَالْبَادِيَةَ.َ فَإذَا كُنْتَ فِي غَنَمِك -أَوْ بَادِيتِكَ- فَأَذَّنْتَ لِلصَّلاَةِفَارْفَعْ صَوْتَكَ بِالنِّدَاءِ، فَإنَّهُ لَا يَسْمَعُ مَدَى صَوْتِ المُؤذِّنِ جِنٌّ وَلاَ إِنْسٌ وَلاَ شَيْءٌ إِلاَّ شَهِدَ لَهُ يَومَ الْقِيَامَةِ. قَالَ أَبُو سَعِيدٍ: سَمِعْتُهُ مِنْ رَسولِ اللهِ صَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya, “Diriwayatkan dari Abdullah bin Abdirrahman bin Abi Sha’sha’ah, bahwa Abu Sa’id Al-Khudri RA berkata kepadanya, ‘Sungguh aku melihatmu menyenangi kambing dan daerah badui (pedalaman). Maka bila kamu sedang (mengembala) kambingmu atau sedang di daerah pedalamanmu lalu azan untuk shalat, maka keraskanlah suara azanmu. Sebab, sungguh tidak lah jin, manusia, dan makhluk apa pun yang mendengar ujung suara muazin kecuali akan menjadi saksi yang menguntungkan baginya di hari kiamat.’ Abu Sa’id Al-Khudri RA berkata, ‘Aku mendengarkannya dari Rasulullah SAW,’ HR Al-Bukhari,” (Lihat Muhamad bin Ismail Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari, [Beirut, Daru Ibni Katsir: 1407 H/1987 M], juz I, halaman 221).

Namun demikian, apakah dengan adanya hadits seperti ini berarti otomatis mengeluhkan terlalu kerasnya volume suara azan melalui mikrofon atau pengeras suara adalah tidak boleh?

Dalam menjawab pertanyaan semacam ini setidaknya perlu dipertimbangkan beberapa hal sebagaimana berikut:

Watak Dasar Moderasi Agama Islam
Pertimbangan pertama adalah watak dasar moderasi agama Islam. Memang benar dalam agama Islam terdapat anjuran untuk mengeraskan suara azan dan mengoptimalkannya sebagaimana riwayat Al-Bukhari di atas. Tetapi hadits tersebut belum menjelaskan secara terang ketika dalam suatu kondisi volume azan melalui pengeras suara terlalu keras. Dalam konteks ini semestinya penggunaan pengeras suara diukur sesuai kebutuhan jamaah dan tidak berlebihan, seiring firman Allah SWT:

وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْواتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ (لقمان: ١٩

Artinya, "Dan biasalah dalam berjalanmu (tidak terlalu cepat dan tidak terlalu lambat dan kurangilah volume suaramu (tidak memaksakan diri untuk terlalu keras, namun sesuai kebutuhannya). Sungguh suara yang paling diingkari (paling jelek) adalah suara keledai (yang terlalu keras)," (Surat Luqman ayat 19).

Ayat ini secara tegas menunjukkan watak dasar moderasi agama Islam. Islam menganjurkan orang untuk berjalan dengan jalan yang sedang, tidak terlalu lambat maupun terlalu cepat. Islam juga mengajarkan agar manusia mengendalikan suaranya, yaitu agar bersuara dengan suara yang sedang, tidak terlalu pelan dan tidak terlalu keras.

Suara yang telalu keras dan memekakkan telinga dianggap sebagai suara yang paling tidak disenangi seperti suara keledai. Saat menjelaskan ayat ini pakar tafsir berdarah Cordova, Imam Al-Qurthubi (w. 671 H/1273 M) dalam tafsirnya mengatakan:

لَا تَتَكَلَّفْ رَفْعَ الصَّوْتِ وَخُذْ مِنْهُ مَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ. فَإِنَّ الْجَهْرَ بِأَكْثَرَ مِنَ الْحَاجَةِ تَكَلُّفٌ يُؤْذِي.

Artinya, “Janganlah memaksakan diri mengeraskan suara dan ambillah suara sesuai kebutuhan. Sebab, mengeraskan suara melebihi kebutuhan itu merupakan usaha memaksakan diri yang menyakitkan.”

Dalam lanjutan penjelasannya dikisahkan, Sayyidina Umar bin al Khatthab RA, Khalifah kedua setelah wafat Rasulullah SAW yang sangat terkenal ketegasannya pun pernah menegur muazin semasanya, yaitu Abu Mahdzurah Samurah bin Mi'yar RA, yang azan dengan memaksakan suara sekeras-kerasnya. Penuh ketegasan Sayyidina Umar RA menegur muazin itu:

لَقَدْ خَشِيتُ أَنْ يَنْشَقَّ مُرَيْطَاؤُكَ

Artinya, "Aku khawatir perut bagian pusar hingga (tempat tumbuh) rambut kemaluanmu bedah," (Lihat Muhammad bin Muhammad Al-Qurthubi, Al-Jami' li Ahkamil Qur'an, [Kairo, Darul Kutub Al-Mishriyyah: 1384 H/1964 M], juz XIV, halaman 71).

Mungkin ada yang bertanya, “Bukankah kekhawatiran Sayyidina Umar RA ini berkaitan dengan sakit atau bahaya bagi muazin ketika memaksakan suaranya secara sangat keras? Bukan terkait dengan bahaya yang menimpa orang lain?” Memang benar sekilas demikian. Tetapi, pesan utama dari kisah ini adalah hendaknya bahaya harus dihindarkan baik bagi diri sendiri maupun orang lain, selaras dengan semangat sabda Rasulullah SAW

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ . رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ. حَسَنٌ

Artinya, “Tidak boleh menyakiti orang lain dan tidak boleh membalas menyakitinya,” HR Ahmad dan Ibn Majah. Hasan. (Lihat Abdurrauf Al-Munawi, Faidhul Qadir Syarh Al-Jami’us Shaghir, [Beirut, Darul Kutub Al-‘Ilmiyyah: 1415 H/1994 M], juz VI, halaman 566).

Kadar Volume Azan
Pertimbangan kedua berkaitan dengan kadar volume azan. Sebenarnya dalam fiqih Islam, pokok kesunnahan azan (ashlus sunnah) untuk jamaah shalat sudah terpenuhi dengan mengeraskan suara azan hingga terdengar lebih dari satu orang jamaah yang akan mengikuti shalat. Berkaitan dengan hal ini pakar fiqih Syafi’i asal Malabar India Selatan, Syekh Zainuddin Al-Malibari (w. 987 H/1579) menjelaskan:

يُسَنُّ رَفْعُ الصَّوْتِ بِالْأَذَانِ لِمُنْفَرِدٍ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ نَفْسَهُ ولِمَنْ يُؤَذِّنُ لِجَمَاعَةٍ فَوْقَ مَا يُسْمِعُ وَاحِدًا مِنْهُمْ...

Artinya, “Disunnahkan mengeraskan suara azan bagi orang yang shalat sendirian di atas volume suara yang dapat memperdengarkan dirinya sendiri; dan bagi orang yang azan untuk jamaah di atas volume yang dapat memperdengarkan satu (1) orang dari mereka” (Lihat Zainuddin bin Abdil Aziz Al-Malibari, Fathul Mu’in bi Syarhi Qurratil ‘Ain, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 238).

Kemudian dalam penjelasannya diterangkan secara lugas, bahwa orang yang azan untuk jamaah disunnahkan memperdengarkan azannya kepada lebih dari satu orang calon jamaah. Sementara memperdengarkan azan kepada satu orang calon jamaah menjadi syarat azan yang tidak boleh ditinggalkan. (Lihat Abu Bakr bin As-Sayyid Muhammad Syatha ad-Dimyathi, I’anah at-Thalibin, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], juz I, halaman 238).

Karenanya, mengeluhkan terlalu kerasnya volume azan melalui pengeras suara bukan berarti mengeluhkan azan secara total, namun hanya berarti mengeluhkan kadar volumenya yang dalam teknis fiqih Islam berarti membatasi praktik kesunahan secara maksimal yang tentu saja boleh, sebagaimana kebolehan seseorang azan dengan volume di bawah suara maksimalnya.

Dalam konteks seperti ini Imam Ahmad pernah meninggalkan shalat dua rakaat sebelum Maghrib meskipun dalam pandangannya hukum sebenarnya adalah sunnah. Kenapa bisa demikian? Tiada lain karena masyarakat belum memahami dan justru mengingkarinya. Pakar hadits mazhab Hanbali asal Baitul Maqdis Palestina, Ibn Muflih Al-Maqdisi (708-763 H/1308-1362 M) menjelaskan:

وَتَرَكَ أَحْمَدُ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ لِإِنْكَارِ النَّاسِ لَهَا

Artinya, “Imam Ahmad pernah meninggalkan shalat dua rakaat sebelum Maghrib karena masyarakat mengingkarinya,” (Lihat Abdullah Muhammad ibn Muflih Al-Maqdisi, Al-Adabus Syar’iyyah, [Beirut, Mu’assasatur Risalah: 1419 H/1999 M], cetakan ketiga, juz II, halaman 47).

Aspek Sosial Kemasyarakatan
Pertimbangan ketiga, aspek sosial kemasyarakatan. Berkaitan dengan azan menggunakan pengeras suara, tentu aspek sosial kemasyarakatan menjadi pertimbangan yang sangat penting. Terlebih dalam masyarakat yang berbeda kesibukan seperti di perkotaan yang mobilitasnya sangat tinggi dan memerlukan konsentrasi dalam aktivitas. Kondisi orang sakit, balita dan lansia yang perlu istirahat penuh ketenangan.

Kondisi lingkungan masyarakat yang plural, berbeda latar belakang agama, dan adat istiadat juga patut dipertimbangkan. Tentu berbagai kondisi ini sangat penting dipertimbangkan sebagai bentuk pemenuhan hak-hak dalam bertetangga, seiring sabda Rasulullah SAW:

خَيْرُ الأَصْحَابِ عِنْدَ الله خَيْرُهُم لِصَاحِبِهِ، وَخَيرُ الجِيرَان عِنْدَ الله خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ. حم ت ك عَنِ ابْنِ عُمَرَو. إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ

Artinya, “Teman terbaik di sisi Allah adalah orang terbaik bagi temannya dan tetangga terbaik di sisi Allah adalah orang terbaik bagi tetanggnya,” HR Ahmad dalam Al-Musnad, At-Tirmidzi, dan Al-Hakim. Sanadnya sahih,” (Lihat Abdurrauf Al-Munawi, At-Taisir bi Syarhil Jami’is Shaghir, [Riyadh, Maktabah Al-Imam As-Syafi’i: 1408 H/1988 M], cetakan ketiga, juz I, halaman 1065).

Terlebih berkaitan dengan non-Muslim, di mana asas hubungan antara Muslim dan non-Muslim bukan hubungan konflik, namun hubungan perdamaian dan hidup berdampingan secara harmonis. (Keputusan Bahtsul Masail Maudlu’iyyah Konferwil PWNU Jawa Timur 15-16 Dzulqa’dah 1439 H/28-29 Juli 2018 tentang Kerukunan Antarumat Beragama  dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara).

Dari beberapa pertimbangan di atas setidaknya dapat dimaklumi bahwa mengeluhkan terlalu kerasnya volume azan melalui pengeras suara adalah boleh, sebab bukan berarti mengeluhkan atau keberatan terhadap azan secara total, namun hanya berarti mengeluhkan kadar volumenya. Namun demikian, keluhan juga harus disampaikan secara santun dan penuh kebijakan serta jauh dari cara-cara provokatif yang justru dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. Dreemikian pendapat penulis.

Selain itu, tentu terdapat berbagai pertimbangan lain yang belum terkover dalam tulisan ini. Sebagaimana tulisan menarik dari Zain bin Muhammad bin Husain Al-‘Idrus yang berjudul I’lamul Khash wal ‘Amm bi Anna Iz’ajan Nas bil Mikrofun Haram maupun tulisan-tulisan lainnya. Karenanya penulis berharap, kajian isu ini dapat diperdalam dalam berbagai forum bahtsul masail, baik di pesantren yang mempunyai rekam jejak jelas berbahtsul masail, dalam bahtsul masail antarpesantren seperti Forum Musyawarah Pondok Pesantren (FMPP) se-Jawa Madura dan bahtsul masail NU di berbagai level, sehingga menghasilkan simpulan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan analisis yang komprehensif. Wallahu a’lam. (Ahmad Muntaha AM, Wakil Sekretaris PW LBM NU Jawa Timur)
Kamis 16 Agustus 2018 6:0 WIB
Selain Haji, Ibadah Umrah Juga Wajib Seumur Hidup Sekali
Selain Haji, Ibadah Umrah Juga Wajib Seumur Hidup Sekali
(Foto: pixabay)
Kita semua sudah memaklumi kewajiban haji sekali sumur hidup. Haji adalah ibadah wajib yang menjadi rukun Islam kelima. Orang yang sudah mampu mengadakan perjalanan ke baitulllahil haram terkena kewajiban menurut syariat.

Pada Surat Ali Imran ayat 97, Allah berfirman sebagai berikut:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

Artinya, “Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barangsiapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam,” (Ali Imran ayat 97).

Namun demikian, ibadah umrah juga wajib hukumnya seumur hidup sekali sebagaimana kewajiban haji.

وَلَا يَجِبَانِ بِأَصْلِ الشَّرْعِ غير مَرَّة

Artinya, “Ibadah haji dan umrah menurut dasar syariat tidak wajib kecuali sekali dalam seumur hidup,” (Lihat Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin, Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 501).

Ibadah umrah wajib ini biasanya dilakukan “berbarengan” dengan ibadah haji wajib. Mereka–yang mampu–yang belum pernah berhaji dan berumrah wajib menunaikan keduanya.

وهما على من لم يؤد نسكه بشرطه فرضان

Artinya, “Hukum ibadah haji dan umrah bagi orang yang belum melaksanan sesuai ketentuannya adalah wajib,” (Lihat Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin, Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 501).

Ulama Mazhab Syafi’i mendasarkan kewajiban umrah seumur hidup sekali pada hadits shahih riwayat Aisyah RA. Meskipun keduanya hampir serupa, keduanya tidak bisa saling menggantikan. Keduanya tidak bisa disamakan dengan kasus mandi dan wudhu dalam konteks bersuci.

وأما العمرة فِعلى الْأَظْهَرِ لما صَحَّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قالت هَلْ عَلَى النِّسَاءِ جِهَادٌ قَالَ جِهَادٌ لَا قِتَالَ فِيهِ الْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ وَلَا يُغْنِي عَنْهَا الْحَجُّ؛ لِأَنَّ كُلًّا أَصْلٌ برأسه لختلاف ميقاتهما زَمَانًا ومكانا فَلَا يُشْكِلُ بِإِجْزَاءِ الْغُسْلِ عَنْ الْوُضُوءِ لبناء الطهارة على التداخل؛ لِأَنَّ كُلَّ مَا قُصِدَ من الْوُضُوء مَوْجُودٌ فِي الْغُسْلِ

Artinya, “Umrah sendiri menurut pendapat paling kuat adalah wajib sebagaimana riwayat shahih dari Aisyah RA. Ia bertanya kepada Rasulullah, ‘Apakah ada kewajiban jihad bagi perempuan?’ ‘Jihad tanpa peperangan, yaitu haji dan umrah,’ jawab Rasulullah SAW. Haji saja tidak memadai tanpa umrah karena tiap-tiap satu dari keduanya asalnya adalah sama, berbeda miqatnya baik waktu dan tempatnya. Masalah ini tidak musykil karena mandi memadai itu tanpa wudhu karena hal bersuci tumpang tindih karena apa yang menjadi tujuan wudhu terdapat pada mandi,” (Lihat Syekh Said bin Muhammad Ba’asyin, Buysral Karim, [Beirut, Darul Fikr: 2012 M/1433-1434 H], juz II, halaman 501). Wallahu a‘lam. (Alhafiz K)