IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Hukum Jual Lagi Barang Inden yang Belum Diterima

Senin 17 September 2018 16:0 WIB
Share:
Hukum Jual Lagi Barang Inden yang Belum Diterima
Dasar dari tulisan ini adalah hampir sama dengan jual beli barang sistem dropship. Yang membedakan adalah kalau pada dropship diperantarai oleh makelar. Sementara pada kasus ini tidak ada unsur makelar. Sebagai ilustrasinya, misalnya: Suatu ketika Pak Joko membaca selebaran produk terbaru sepeda motor. Akhirnya ia tergiur ingin memiliki sepeda motor tersebut. Rupanya, sepeda motor itu belum dijual secara umum di dealer-dealer terdekat. Akhirnya ia terpaksa pesan tunggu barang (inden).

Setelah terjadi kesepakatan antara dia dengan dealer, akhirnya pihak dealer bersedia menghadirkan sepeda motor yang dimaksud oleh Pak Joko. Pihak dealer menjanjikan waktu 2 bulan. Risiko dari inden ini, Pak Joko sudah tidak bisa lagi membatalkan akad yang sudah dibangunnya bersama dealer bila sewaktu-waktu Pak Joko berubah pikiran. Dan ternyata ini benar-benar terjadi. 

Di tengah masa menunggu motor hasil pesanannya dikirimkan oleh dealer, Pak Joko bermaksud menjual sepeda itu ke orang lain karena ia tergiur dengan merk sepeda motor lain. Mengingat akad pembelian tidak bisa dibatalkan, sementara uangnya terlanjur masuk ke dealer, akhirnya Pak Joko mengambil inisiatif untuk menjual sepeda motor itu ke orang lain. Bertemulah ia dengan Pak Sunar. Terjadi kesepakatan antara mereka berdua untuk melanjutkan akad itu atas nama Pak Joko namun pembeli sebenarnya adalah Pak Sunar. Pak Sunar akhirnya mengganti sejumlah uang Pak Joko yang sudah terlanjur masuk ke dealer. Sementara uang yang dari Pak Sunar dibuat inden sepeda lain yang diinginkan oleh Pak Joko. 

Akad yang dilakukan antara Pak Joko dengan Pak Sunar merupakan yang dimaksud dalam tulisan ini sebagai akad pendayagunaan barang (tasharruf) yang dibeli sebelum barang tersebut diterima oleh pembeli yang pertama. Pak Joko menjual kembali barang, sebelum diterimanya barang tersebut olehnya. Apakah tindakan Pak Joko tersebut dibenarkan secara syariat? Dan apakah setiap akad yang dilakukan seperti antara Pak Joko dan Pak Sunar adalah yang dilarang oleh syariat? Apakah tindakan Pak Joko mentasharrufkan uang Pak Sunar untuk inden sepeda yang baru tersebut dibenarkan oleh syariat?

Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan itu, mari kita ikuti beberapa pendapat kalangan ulama mazhab. 

1. Mazhab Maliki

Imam Malik radliyallahu 'anhu melarang pendayagunaan barang/menjual kembali barang yang dibeli sebelum diterima oleh pembeli pertama. Larangan ini dikhususkan pada jual beli makanan. Makanan adalah kelompok barang ribawi. Menjual barang ribawi berupa makanan yang ditukar dengan “uang” (era mazhab Maliki), adalah harus bersifat bisa saling serah terima barang (taqâbudl) dan kontan (hulûl). Syarat dari makanan itu sendiri juga harus bersifat sudah bisa ditakar dan ditimbang. Apabila makanan yang dijual belum bisa ditakar atau ditimbang, maka pendapat dari kalangan mazhab ini adalah tidak membolehkannya. 

Adapun untuk jual beli selain makanan, maka ia menetapkan status bolehnya dengan dasar hadits Nafi' dari Abdullah bin Umar radliyallahu 'anhuma:

من ابتاع طعاما فلايبعه حتى يقبضه

Artinya: "Barangsiapa membeli makanan, maka jangan menjual lagi sehingga ia menerimanya." (Syamsuddin Muhammad bin Arafah al Dasuqy, Hasyiyah al Dasuqy 'ala al Syarhi al Kabiir, Thab'ah 'Isa al Halaby, tt., 116)

Dengan demikian, kesimpulan hukum jual beli sepeda motor menurut mazhab Maliki, sebagaimana kasus transaksinya Pak Joko dengan Pak Sunar, adalah boleh sebab sepeda motor bukan termasuk kelompok barang ribawi. 

Adapun soal penggunaan uang yang diserahkan oleh Pak Sunar kepada Pak Joko untuk inden motor yang baru secara otomatis dibolehkan sebab mudahnya pertanggung jawaban, yaitu bahwa barang yang dijual merupakan tanggung jawab penjual selagi barang belum diserahterimakan ke pembeli. Namun, kebolehan penggunaan harga ini tidak berlaku untuk jenis makanan. Karena menurut mazhab ini, penggunaan uang sebelum diterimanya barang adalah inti dari riba yang dilarang itu.

2. Mazhab Syafi’i

Berbeda dengan Imam Malik radliyallaahu ‘anhu, beliau Imam Syafii radliyallahu 'anhu menyatakan hukum kemutlakan larangannya, baik untuk jual beli makanan atau non makanan. Untuk jual beli makanan, mazhab ini menerapkan syarat yang ketat sebagaimana hal itu terdapat pada mazhab Maliki. Jadi, menurut mazhab Syafii, larangan menjual kembali makanan adalah disamakan dengan jual beli barang ribawi sehingga bisa masuk akad riba. 

Namun, untuk jual beli barang non makanan, mazhab ini tidak melihatnya sebagai akad ribawi. Kalangan ulama Syafi’yah lebih menitiktekankan pada unsur belum terjaminnya barang sebagaimana ini mafhum pada akad dlamman, yaitu akad jaminan. Rujukan yang dipergunakan beliau adalah sabda Baginda Nabi Muhammad shallallaahu ‘alaihi wasallam:

لايحل بيع وسلف ولاربح مالم يضمن ولابيع ماليس عندك

Artinya: "Tidak halal jual beli bersama pesan, tidak pula laba sesuatu yang belum bisa dijamin, serta tiada pula jual beli barang yang belum ada disisimu." Hadits Hasan Shahih, riwayat Abu Dawud, al Tirmidzy, al Nasaiy, dan Ibnu Majah.

Dalam hadits ini ditegaskan bahwasanya yang dilarang diperjualbelikan adalah sesuatu yang belum bisa dijamin (مالم يضمن). Salah satu unsur barang belum bisa dijamin, adalah manakala barang yang dijual belum diterima (al-qabdlu) pembeli. Menjual kembali barang yang belum bisa dijamin/belum diterima ke pembeli lain adalah tidak sah akadnya. Sebagaimana hal ini tersirat dari makna larangan mengambil keuntungan dari jual beli barang yang belum bisa dijamin- sebagaimana yang termaktub dalam hadits di atas. 

Hujjah lain yang dipergunakan oleh kalangan ulama' mazhab Syafii, misalnya hadits Hakim:

قلت يا رسول الله إنني أشتري بيوعا فما يحل لي منها وما يحرم؟ فقال: يا ابن أخي اذا اشتريت بيعا فلاتبعه ختى تقبضه
 
Artinya: "Aku bertanya: Wahai Rasulallah! Sesungguhnya aku sedang membeli barang-barang yang tengah dijual, maka adakah halal bagiku mengambil keuntungan darinya, atau apakah haram? Rasulullah SAW menjawab: Wahai anak saudaraku! Ketika kamu membeli suatu barang yang tengah dijualbelikan, maka jangan kamu jual lagi sehingga kamu menerimanya!" HR. Abu Dawud. (al-Hafidh Ahmad bin Muhammad bin Shiddiq al Ghumary, Al-Bidâyah fi Takhrīji Ahâdithi al-Bidâyah, Beirut: Thab'ah 'Alami al Kutub, tt.,: 7/235)

Dengan memperhatikan konsep jaminan ini, maka akad yang dibangun oleh Pak Joko dan Pak Sunar masuk kategori akad yang rusak, sehingga jual beli sepeda motor yang masih dalam taraf inden ke pembeli lain, adalah tidak boleh. Dengan demikian, bentuk semua bentuk pentasharufan uang yang diberikan oleh Pak Sunar oleh Pak Joko adalah secara otomatis menjadi batal juga. Akhirnya, Pak Joko memiliki kewajiban mengembalikan uang tersebut kepada Pak Sunar. 

3. Mazhab Abu Hanifah

Imam Hanifah dan Abu Yusuf memilih untuk memerinci hukum pendayagunaan di atas berdasarkan jenis barangnya. Lebih jauh kalangan mazhab Hanafi memerinci barang dagangan menjadi dua kelompok, yaitu barang bergerak (al-manqûlât) dan barang tak bergerak ('iqar). Maksud dari barang bergerak adalah semua barang yang memiliki ketentuan bisa dipindah tempatkan, seperti: sepeda motor, mobil, cincin, dan lain-lain. Sementara yang dimaksud barang tak bergerak (‘iqâr) adalah semua barang yang tidak bisa dipindah tempatkan, seperti kebun, tanah, pohon, dan lain-lain. 

Untuk pendayagunaan barang yang tak bergerak (iqâr), mazhab ini menyatakan dengan tegas hukum kebolehannya. Sementara untuk barang bergerak (al-manqûlât), mereka menyatakan ketidakbolehannya. Alasan pembedaan hukum ini didasarkan pada kemudahan rusaknya barang manqûlât yang mana hal ini berbeda kondisinya untuk barang yang tidak bergerak.

Dengan demikian, kesimpulan hukum kasus Pak Joko dan Pak Sunar menurut fuqaha’ mazhab Hanafi juga tidak dibolehkan sebab, sepeda motor termasuk al-manqûlât, yang mudah dipindahkan. Karena alasan mudah rusaknya barang, akad ini dipandang batal oleh mazhab hanafi, sehingga penggunaan tsaman (harga) yang diberikan oleh Pak Sunar oleh Pak Joko untuk inden barang baru, adalah tidak sah sehingga ia wajib mengembalikan thaman tersebut. 

Kesimpulan 

Melihat perbandingan pendapat di kalangan tiga mazhab di atas, hukum jual beli barang yang masih dipesan ke pembeli lain sehingga barang belum diterima oleh pembeli pertama, hukumnya adalah tidak boleh menurut mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi’i. Namun, untuk mazhab Maliki masih membolehkan disebabkan objek transaksi bukan termasuk barang ribawi sehingga tidak termasuk akad riba. Untuk mazhab Syafii, ketidakbolehan transaksi semacam ini berlaku mutlak untuk semua barang dengan alasan belum bisa dijaminnya barang. Sementara mazhab Hanafi lebih menitiktekankan ketidakbolehan akad sebab barang yang diperjualbelikan adalah termasuk jenis barang yang mudah itlaf (rusak). Kategori barang yang mudah rusak ini hanya ada pada barang bergerak. Untuk barang tak bergerak seperti kebun dan lain sebagainya, hukumnya boleh menjualnya disebabkan tidak adanya unsur mudah rusak. Wallahu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri Pulau Bawean, Jatim
Share:
Ahad 16 September 2018 20:30 WIB
Jual Beli Bersyarat yang Dilarang Syariat
Jual Beli Bersyarat yang Dilarang Syariat
Ilustrasi (Freepik)
Ada tiga hadits sebagai pangkal mengapa terjadi perbedaan pendapat di kalangan fuqaha' tentang boleh atau tidaknya jual beli dengan syarat. Pertama adalah hadits Jabir radliyallahu 'anhu:

ابتاع مني رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا وشرط ظهره الى المدينة

Artinya: "Rasulullah ﷺ menjual seekor unta ba'ir dan mensyaratkan punggungnya sampai Madinah." (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, tt.: 43)

Hadits ini termaktub dalam Shahih Bukhari bagian Kitab Syuruth dan Shahih Muslim bagian Kitab Musaaqah. 

Hadits kedua yang menjadi pangkal ikhtilaf adalah Hadits Barirah:

إن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال:  كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان مائة شرط

Artinya: "Sesungguhnya Rasulullah ﷺ bersabda: "Setiap syarat yang tiada dimuat dalam Kitabullah adalah bathil (tidak sah), meskipun terdapat 100 syarat." Hadits shahih riwayat  Bukhari-Muslim. (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, tt.: 43)

Hadits ketiga adalah hadits Jabir radliyallahu 'anhu:

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحافلة والمزابنة والمخابرة والمعاومة والثنيا، ورخص في العرايا

Artinya: "Rasulullah ﷺ melarang jual beli muhâfalah, muzâbanah, mukhâbarah, mu'âwamah dan tsanaya, dan beliau memberi rukhshah atas jual beli ‘araya." Hadits ini diriwayatkan berulang kali. Termaktub dalam Shahih Muslim. (Ahmad Yusuf, Uqûdu al-Mu’awadlat al-Mâliyyah fi Dlaui Ahkâmi al-Syarî’ah al-Islâmiyyah, Islamabad: Daru al-Nashr bi Jâmi’at al-Qâhirah, tt.: 43)

Yang dimaksud dengan jual beli muhâfalah adalah jual beli gandum yang masih di tangkai dengan gandum bersih siap pakai. Jual beli muzâbanah adalah akad tukar-menukar kurma basah yang masih ada di pohon dengan harga kurma kering yang disertai takaran tertentu yang disebutkan. Jual beli mukhâbarah dan muzâra'ah, keduanya memiliki kemiripan dalam makna, dan hukumnya ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha'.  Kedua jual beli ini mensyaratkan sesuatu yang masih ada di kebun atau persawahan. Imam Nawawi menyatakan kebolehannya. 

Jual beli mu’âwamah adalah jual beli yang disyaratkan penerimaannya di tahun mendatang. Hukumnya juga mengandung perbedaan pendapat ahli fiqih sebagaimana telah diuraikan terdahulu pada jual beli dengan syarat yang diperbolehkan syara'. Jual beli tsunya atau tsanaya adalah jual beli dengan disertai pengecualian manfaat tertentu barang. Sementara jual beli 'araya adalah jual beli barang dengan syarat tidak boleh melebihi 5 ausuq kurma ruthab (kurma muda) dengan harga 5 ausuq kurma kering disebabkan ruthab lebih banyak digemari konsumen. Jual beli seperti terakhir ini mendapatkan keringanan hukum kebolehannya karena adanya hajat.

Adapun pangkal kajian kita kali ini adalah larangan jual beli dengan syarat. Titik tolak kajian adalah syarat apa saja yang dilarang? 

Mencermati hasil penyimpulan Ibnu Rusyd terhadap khilaf fuqaha', diketahui bahwa:

Ulama' yang menyatakan batalnya akad jual beli dengan syarat adalah karena menangkap keumuman nash larangan, termasuk keumuman larangan jual beli al-thanaya. Adapun ulama yang membolehkan adalah karena berpedoman pada hadits Umar yang menyebut soal jual beli dan syarat bersama-sama. Sementara itu, ulama yang menyatakan sahnya jual beli, namun syaratnya batal, adalah karena berdoman pada keumuman hadits Barirah. Ulama yang tidak membolehkan adanya dua syarat, dan hanya membolehkan satu syarat saja, adalah karena berpedoman pada hadits 'Amru bin 'Ash sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Dawud. Rasulullah ﷺ bersabda:

لا يحل سلف وبيع ولايجوز شرطان في بيع ولاربح مالم تضمن ولابيع ماليس هو عندك

Artinya: "Tidak sah akad pesan dan jual beli, dan tidak boleh ada dua syarat dalam satu jual beli, tidak boleh mengambil laba barang yang belum bisa dijamin, dan tidak boleh jual beli barang yang belum ada disisimu." [Abu Al Walîd Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Muqtashid, Beirut: Darul Kutub Ilmiyyah, tt.:  2/160]. 

Menyimpulkan terhadap sejumlah ikhtilaf pendapat mengenai syarat tersebut maka ditetapkanlah batasan-batasan syarat yang menyebabkan akad jual beli menjadi rusak. 

Ada tiga batasan syarat yang merusak akad,  yaitu:

1. Jika syarat membatalkan tujuan utama dari transaksi. Contoh: Jual beli dilakukan dengan syarat bila barang ditemui adanya cacat, maka tidak boleh dikembalikan. Syarat seperti ini adalah bersifat membatalkan hak pembeli untuk mendapatkan barang yang tidak cacat dalam transaksinya. Pasal yang dilanggar adalah hadits Barirah di atas. 

2. Bila salah satu orang yang bertransaksi mensyaratkan adanya akad lain di luar jual beli. Contoh: Juallah rumahmu kepadaku, dan kamu akan mendapatkan sewa dariku. Atau juallah mobilmu kepadaku, kamu akan saya nikahkan dengan saudara perempuanku. Hubungan sebab akibat antara dua akad yang mendorong salah satu pihak transaksi pada posisi sulit (syiqaq) adalah sama dengan jual beli gharar. 

3. Menggantungkan akad pada sesuatu yang belum pasti kejadiannya. Contoh: Aku akan jual mobilku ke kamu kalau aku jadi pergi. Status kepergian penjual yang belum pasti menyebabkan akad jual beli tersebut batal. Sebab, bisa jadi orang yang berjanji hendak menjual tidak jadi bepergian dalam kurun waktu yang lama, sementara barang yang dijanjikan sudah rusak. Padahal, orang yang berharap-harap bisa membeli tentunya menghendaki kondisi bagusnya barang. Syarat semacam ini merupakan syarat fasid (syarat rusak) sehingga pihak pembeli bisa membatalkannya. 

Wallahu A'lam bish Shawab

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri P Bawean, Jatim

Sabtu 15 September 2018 20:0 WIB
Jual Beli Bersyarat yang Diperbolehkan Syariat
Jual Beli Bersyarat yang Diperbolehkan Syariat
Ilustrasi (via souqalmal.com)
Mencari orang yang mahu membeli suatu aset kadang sulit dan kadang mudah. Banyak orang sampai menaruh papan pengumuman di tempat umum atau bahkan mengambil kolom iklan di harian surat kabar besar, hanya gara-gara ingin menjual barang yang dimilikinya. Karena harga aset yang hendak dijual adalah mahal, maka kadang membutuhkan waktu yang lama untuk menunggu. Ditunggu-tunggu tak kunjung datang.

Karena tidak sabar, aset itu disewakan ke orang lain selama satu tahun. Maksud hati sambil menunggu dan biar rumah tidak rusak karena tanpa penghuni, Eh... lima bulan jalan masa sewa, calon pembeli pun datang. Setelah dijelaskan kronologis rumahnya, kemudian penjual bilang kepada calon pembelinya: “Mas, rumah ini terlanjur saya sewakan selama satu tahun. Dan penyewanya sudah 5 bulan jalan menempati rumah itu. Kurang lebih 7 bulan ke depan, rumah itu bisa Anda tempati. Apakah saudara mau menunggu selama jangka waktu itu?” Dan ternyata pembelinya menyatakan bersedia menunggu. Akhirnya, terjadilah transaksi jual beli dengan syarat menunggu tersebut.

Persoalan di atas adalah contoh jual beli dengan syarat. Pembeli punya dua pilihan, antara bersedia menunggu dan dilanjutkan transaksi jual belinya, atau tidak bersedia menunggu, dalam arti bila ada calon pembeli berikutnya yang bersedia menunggu, maka rumah itu akan dijual oleh pemilik ke pihak tersebut. Di satu sisi, sang calon pembeli butuh memiliki rumah. Persoalannya adalah apakah syarat yang demikian ini termasuk diperbolehkan dalam fiqih?

Kupasan kita kali ini adalah berkaitan dengan syarat yang diperbolehkan untuk diturutsertakan dalam jual beli mengingat kebutuhan yang terpaksa tidak bisa dihindari. Karena, betapa sulitnya hidup ini bila tidak saling bertoleransi dalam jual beli semacam ini. Pembeli membutuhkan aset yang bisa dimiliki dan dibeli, sementara penjual membutuhkan orang yang bisa membeli rumahnya. Menetapkan syarat dalam jual beli, hampir sama pengertiannya dengan riba. Itulah sebabnya kasus ini juga disebut kasus syubhat riba, yaitu kasus yang mirip-mirip riba.

Ada perbedaan pendapat di kalangan fuqaha’ amshar terkait dengan jual beli dengan syarat. Sebagian fuqaha’ menyatakan kebolehannya dan sebagian yang lain menyampaikan tidak sahnya akad. 

Ulama Hanabilah menyatakan sahnya akad jual beli dengan syarat, dengan catatan syarat yang diberlakukan hanya satu saja. Imam Syafii dan Imam Abu Hanifah menyatakan syaratnya boleh dan sah, namun jual belinya termasuk fasid (rusak). Salah satu ulama’ madzhab Hanafi, Syeikh Alauddin Al-Samarqandy dalam Tuhfatu al-Fuqaha’ li al-Samarqandi menjelaskan:

لأن اشتراط المنفعة لأحد المتعاقدين من باب الربا أو شبهة الربا

Artinya: “Karena sesungguhnya penetapan syarat kemanfaatan bagi salah satu pihak yang bertransaksi adalah termasuk pasal riba atau merupakan bagian dari syubhatnya riba.” (‘Alauddin Al-Samarqandy, Tuhfatu al-Fuqaha’ li al-Samarqandy, juz 2, Beirut: Daru al-Kutub Al-Ilmiyyah, 1984: 52-52).

Adapun pendapat dari kalangan Syafi’iyyah, adalah sebagaimana disampaikan oleh Imam Nawawi dalam Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, sebagai berikut:

إن بين المدة فطريقان: أصحها فساد البيع والثاني فيه وجهان أصحها الفساد والآخر الصحة, وإن لم يبين المدة فالبيع باطل
 
Artinya: “Ada dua metode istinbath hukum terkait dengan syarat penetapan jangka waktu (dalam jual beli). Metode yang paling shohih menyatakan rusaknya akad jual beli. Metode kedua menghasilkan dua pendapat, yaitu: pendapat yang paling shahih adalah rusaknya akad jual beli, dan pendapat yang kedua (shahih) adalah sahnya akad jual beli, namun jika tidak dijelaskan maksud dari masa, maka jual-belinya bathil.” (Lihat: Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawy, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, Mesir: Maktabah al- Mathba’ah al-Munîrah, tt.,: 6/364)

Mendasarkan diri pada pendapat Imam Nawawi, ternyata kalangan fuqaha’ Syafi’iyyah tidak satu pendapat terkait dengan bolehnya menyertakan syarat sebagaimana sudah disebutkan di atas. Hasil kesepakatan yang paling shahih (qaul ashah) menyatakan “rusaknya akad” sehingga jual beli dipandang sebagai tidak sah. Namun, pendapat lain yang lebih rinci di kalangan Syafiiyah menyatakan (shahih), jual beli yang demikian ini adalah “sah jika ada penjelasan lebih lanjut mengenai waktu yang dimaksud.” Merujuk pada pendapat yang terakhir ini, maka para fuqaha’ menyampaikan pandangannya mengenai batasan-batasan kebolehan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli. 

Ada tiga batasan syarat yang bisa diikutsertakan dalam jual beli, antara lain:

1. Syarat merupakan bagian dari tujuan akad (muqtadla al-aqdi), seperti untuk bisanya saling menerima barang, kontannya harga, dan semisal. Semua bentuk persyaratan ini, baik disampaikan ke konsumen ataupun tidak disampaikan ke konsumen, adalah sama saja dan tidak mempengaruhi sahnya akad. 

2. Syarat berada di luar ketentuan akad, dan tidak bertentangan dengan tujuan akad. Syarat ini umumnya disampaikan agar tercapai kemaslahatan syar’i dalam objek transaksi. Misalnya, membeli mobil dengan syarat belum pernah dipergunakan, atau membeli ternak namun dengan syarat mampu memproduksi susu yang banyak. Syarat-syarat sebagaimana disebutkan ini adalah sah bila disertakan dalam transaksi. Jika syarat tersebut tidak dijumpai dalam barang yang dibeli, pembeli boleh melakukan khiyar (memilih) yaitu, antara melanjutkan akad, membatalkannya, mengambil kompensasi (arsyun) perbedaan antara barang yang disyaratkan dengan barang yang dihadirkan. Batasan dari diperbolehkannya menyertakan syarat semacam dalam jual beli adalah bilamana syarat tersebut memungkinkan untuk ditepati dan masuk akal, serta tidak bertentangan dengan syara’. Apabila syarat bersifat tidak masuk akal dan bertentangan dengan syara’ maka jual beli bisa dibatalkan. 

3. Apabila syarat disertai dengan menyebutkan pengecualian manfaat tertentu yang bersifat mubah terhadap objek transaksi. Contoh: akan menjual mobil namun setelah pemakaiannya satu bulan ke depan, atau akan menjual rumah setelah usai masa satu tahun ia tinggali, atau akan menjual tanah tegal setelah habisnya masa tanam di musim kemarau dengan ketentuan paling lambat bulan Agustus, sudah bisa diterimakan kepada pembeli.

Ketiga gambaran di atas, merupakan model-model syarat yang disepakati oleh sebagian fuqaha’ akan kebolehannya. Pembaca bisa merujuk pada keterangan yang disampaikan oleh Syeikh Ahmad Yusuf dalam ‘Uqûdu al-Muâwadlât al-Mâliyyah fî Dlaui Ahkâmi Al-Syar’iyyah al-Islâmiyyah, halaman 42-43 yang diterbitkan oleh Daru al-Ulum, Jâmi’ah al-Azhar. 

Dengan demikian, kesimpulan hukum dari jual beli sebagaimana dicontohkan dalam kasus di atas adalah boleh, manakala ada kejelasan waktu kapan berakhirnya syarat tersebut sehingga pembeli bisa menerima barang yang dibelinya. Syarat mutlak harus diterapkan menimbang tidak mungkin membatalkan akad sewa-menyewa yang telah terlebih dahulu terjadi antara penyewa dan orang yang menyewa. Syarat menunggu sampai habisnya waktu sewa merupakan bagian yang ada di luar akad transaksi jual beli sehingga tidak bersifat membatalkan jual beli. Pembeli tetap bisa melakukan khiyar, apakah dia memutuskan menunggu atau membatalkan akad. Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Sabtu 15 September 2018 11:30 WIB
Larangan Jual Beli yang Memisahkan Induk Hewan dari Anaknya
Larangan Jual Beli yang Memisahkan Induk Hewan dari Anaknya
Ilustrasi (jeronimo.co)
Islam mengatur segala bentuk jalinan hubungan persaudaraan. Berbagai aturan penyelesaian perkara dalam fiqih pada dasarnya ditujukan untuk menjaga jalinan harmonis hubungan persaudaraan itu. 

Syariat Islam diturunkan adalah dimaksudkan untuk menjaga harmonisasi kehidupan. Perintah menjaga keharmonisan ini sering kita temukan dalam nash kitab suci Al-Qur’an, seperti: QS Al-Baqarah: 11-12, 83, QS Asy-Syu’arâ’: 151-152, QS Al-Anfâl: 73, dan masih banyak lagi ayat lain. Termasuk salah satu tindakan menjaga harmoni kehidupan ini adalah tidak memisahkan anak dan induk hewan, baik dalam bentuk praktik jual beli atau hanya sekedar tindakan main-main.

Dalam sebuah hadits disampaikan bahwa beliau Baginda Rasulillah ﷺ melarang tindakan memisahkan hewan dari induknya untuk tindakan main: 

عن الحسن بن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن أبيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها إليها

Artinya: “Dari Al Hasan bin Sa’d dari (Abdurrahman bin Abdullah) dari (ayahnya), ia berkata: Kami pernah bersama Rasulullah ﷺ dalam suatu perjalanan, kemudian beliau pergi untuk suatu keperluannya, kemudian kami melihat seekor burung bersama kedua anaknya. Lalu kami mengambil kedua anaknya, kemudian burung tersebut datang dan mengepak-ngepakkan sayapnya. Kemudian Nabi ﷺ datang dan berkata: “Siapakah yang menyakiti (mempermainkan) burung ini dengan mengambil anaknya? Kembalikan anaknya kepadanya.” (Lihat: Muhammad Syamsu al-Haq al-Adhim Abady, Syarhu al-Hadits ‘Auni al-Ma’bud, Daru al-Fikr, 1995: 14/138)

Dalam hadits yang lain, Rasulullah ﷺ bersabda: 

ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪﺓ ﻭﻭﻟﺪﻫﺎ ﻓﺮﻕ ﺍﻟﻠﻪ ﺑﻴﻨﻪ ﻭﺑﻴﻦ ﺃﺣﺒﺘﻪ ﻳﻮﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻣﺔ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ,ﻭﺣﺴﻨﻪ, ﻭﺍﻟﺤﺎﻛﻢ ﻭﺻﺤﺤﻪ

Artinya: “Barangsiapa memisahkan orang tua dan anaknya, maka Allah akan memisahkan ia dan orang yang dikasihinya di hari kiyamat kelak.” Hadits Hasan Riwayat Abu Dawud dan Al-Hakim menshahihkannya. (Lihat: Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Minhâju al-Thâlibin, Juz 1, Surabaya: Al Hidayah, tt.: 47!)

Rasulullah ﷺ juga bersabda: 

ﻣﻠﻌﻮﻥ ﻣﻦ ﻓﺮﻕ ﺑﻴﻦ ﻭﺍﻟﺪ ﻭﻭﻟﺪﻩ ﺭﻭﺍﻩ ﺃﺑﻮ ﺩﺍﻭﺩ

Artinya: “Akan dilaknat, yaitu orang yang memisahkan induk dari anaknya.” HR. Abu Dawud. (Lihat: Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Minhâju al-Thâlibin, Juz 1, Surabaya: Al Hidayah, tt.: 47!)

Hadits-hadits di atas menjelaskan soal larangan dan sekaligus ancaman melakukan pemisahan hewan dari induknya. Dalam kehidupan sehari-hari, ada beberapa cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam memisahkan hewan, tergantung dari tujuan. Adakalanya karena tujuan agar segera bereproduksi lagi, namun juga adakalanya karena tujuan ingin disembelih, dihibahkan atau bahkan dijualbelikan. Bagaimana syariat memandang hukum masing-masing dari tindakan ini? Berikut disampaikan sejumlah pendapat para ulama’ berkaitan dengan hal tersebut.

1. Menurut Imam Nawawi dan jumhur ashabu al-Syafii (mayoritas ulama pengikut mazhab Syafi'i), tindakan memisahkan induk hewan dengan anaknya setelah selesai masa menyusu untuk tujuan (gharadl) disembelih, hukumnya adalah boleh. Namun ada catatan bahwa bila tidak terdapat tujuan yang dibenarkan oleh syariah (disembelih), maka hukumnya adalah makruh, akan tetapi menurut Imam Al-Rafii, hukumnya adalah haram.

قال أصحابنا التّفريق بين البهيمة وولدها بعد استغنائه عن اللّبن إن كان لغرضٍ مقصودٍ كالذّبح جاز وإلّا فهو مكروه ولا يحرم على المذهب وبه قطع جماهير الأصحاب وحكى الصّيمريّ وصاحب البيان والرافعي فيه وجها شاذا أنه حرام

Artinya: “Para ashabu al-Syafi’i berkata: tindakan memisahkan induk hewan dari anaknya setelah cukupnya menyusu, adalah jika terdapat tujuan untuk disembelih, maka hukumnya adalah boleh, namun jika tidak, maka makruh serta tidak haram menurut madzhab Syafi’i. Ini adalah pendapat jumhur ashabu al-Syafii. Imam Al-Shaimiry dan pengarang kitab Al-Bayan serta Imam al-Rafii dalam kasus ini memiliki sebuah pendapat yang dinilai Syadz yakni hal tersebut adalah haram.” (Lihat: Muhyiddin Yahya bin Syaraf al-Nawawy, al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, Mesir: Maktabah al- Mathba’ah al-Munîrah, tt.,: 9/362!). 

2. Status kebolehan memisah induk dan anak hewan yang sudah cukup usia dan lepas dari menyusu, dengan gharadl disembelih, sifatnya adalah mutlak bolehnya. Hal ini dilandaskan pada pendapat pengarang Kitab I’anatu al-Thalibin, antara lain: 

وقوله: (إن استغنى عن أمه) قيد في جواز التفريق، لكن النسبة لما إذا كان بنحو البيع له أو لها أو بالذبح لها، أما إذا كان بالذبح له فلا يحتاج إلى هذا التقييد، لأنه يجوز ذبحه مطلقا

Artinya: “Kalam mushannif: “jika telah cukup dari induknya”. Qaul ini merupakan qayyid (batasan hukum) di dalam kebolehan memisahkan induk dan anaknya. Namun, hubungan untuk hal seumpama akan dijual, atau akan disembelih, maka untuk hal seumpama disembelih adalah tidak butuh penerapan taqyiid ini karena menyembelih tersebut hukumnya adalah boleh secara mutlak.” (Syekh Abu Bakar bin Muhammad Syatha’ al-Dimyathy, Hasyiyah I’ânatu al-Thâlibîn ‘ala Hilli Alfadhi Fathu al-Mu’in, Juz. 3, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 29!)

3. Menjual induk hewan atau anaknya dalam kondisi anaknya masih menyusu sehingga terpaksa harus dipisah, hukumnya adalah haram dan batal akadnya. Bila hal itu terjadi pada jual beli, maka menurut pendapat para ulama yang paling dhahir adalah menyatakan batalnya transaksi yang dilakukan. Dengan demikian jual belinya tidak sah. Pendapat ini disamakan (di-ilhaq-kan) dengan kasus menjual perempuan amat dan anaknya ketika dalam kondisi sang anak belum mencapai usia mumayyiz, yaitu usia anak mulai bisa membedakan hal yang baik bagi dirinya dan tidak.

ﻭﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﻮﻟﺪ ﺣﺘﻰ ﻳﻤﻴﺰ , ﻭﻓﻲﻗﻮﻝ ﺣﺘﻰ ﻳﺒﻠﻎ , ﻭﺇﺫﺍ ﻓﺮﻕ ﺑﺒﻴﻊ ﺃﻭ ﻫﺒﺔ ﺑﻄﻼ ﻓﻲﺍﻷﻇﻬﺮ

Artinya: “Haram memisahkan induk dan anak sehingga mumayyiz. Dalam sebuah pendapat disebutkan ‘sehingga dewasa’. Jika pemisahan itu disebabkan transaksi jual beli atau hibah, maka batal akadnya menurut qaul yang paling adhar.” (Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, Minhâju al-Thâlibin, Juz 1, Surabaya: Al Hidayah, tt.: 47)

Ada catatan terkait dengan status hukum terakhir di atas, karena dalam masyarakat juga berlaku kebiasaan memisahkan induk itik atau ayam dari anak-anaknya dengan menggunakan media oven. Biasanya untuk kasus ini diterapkan pada industri penyediaan bibit ayam potong dan itik potong guna memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat akan daging yang semakin besar. 

Catatan yang perlu diperhatikan adalah bahwa pada industri ayam dan itik dalam kasus terakhir, biasanya pemisahan terjadi saat kondisi telur belum menetas, sehingga tidak menimbulkan efek gejala stress pada indukannya. Oleh karena itu, maka status hukum pemisahan ini adalah dibolehkan karena adanya hajat serta tidak menimbulkan hal yang merugikan pada induknya.

Kesimpulan akhir dari tulisan ini adalah bahwa jual beli yang memisahkan induk hewan dengan anaknya dibagi menjadi dua:

1. Haram apabila dilakukan sebelum lepas masa menyusunya, dan akad jual belinya adalah batal menurut pendapat yang paling adhar. Namun, tindakan ini masih dibolehkan manakala untuk maksud penyembelihan. 

2. Boleh apabila dilakukan setelah masa lepas dari menyusunya anak terhadap induknya. Demikian juga, untuk kasus ayam pedaging dan petelur serta itik pedaging, hukumnya adalah boleh memisahkannya secara mutlak karena pemisahan dengan induk sudah terjadi semenjak masa bertelur. 

Wallahu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pondok Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim