IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Klaim Cacat Barang dan Boleh Dikembalikan dalam Fiqih Jual Beli

Jumat 21 September 2018 16:30 WIB
Share:
Klaim Cacat Barang dan Boleh Dikembalikan dalam Fiqih Jual Beli
Setiap orang yang membeli barang, pasti mengharap manfaat besar dari alat yang dibeli. Namun, ada kalanya manfaaat itu dirasa tidak sesuai dengan spesifikasi yang pernah ditawarkan oleh penjual. Untuk itulah kemudian pembeli melakukan klaim cacat. Di Indonesia sendiri sudah berdiri sebuah lembaga yang khusus melindungi klaim cacat dari konsumen. Lembaga itu adalah Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI). Ia didirikan pada 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya adalah meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan kewajibannya sehingga dapat melindungi diri sendiri dan lingkungannya. Di dalam perbankan ada juga istilah Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). 

Sadar atau tidak, semua lembaga ini didirikan semata karena ingin menjaga hak-hak konsumen dan pengguna, termasuk nasabah, dalam mendapatkan barang atau servis layanan sebagaimana yang sudah dijanjikan oleh lembaga produsen dan atau lembaga perbankan. Pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih pengertian cacat menurut syariat itu? Berikut ulasannya. 

Dasar utama bolehnya klaim cacat adalah firman Allah ﷻ: 

إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم

Artinya: “Kecuali jika berlangsung perdagangan yang saling ridlo di antara kalian.”

Mafhum mukhalafah (logika terbalik) dari ayat ini, secara tidak langsung adalah kebolehan adanya komplain bila muncul tidak saling ridla dalam jual beli. Komplain dalam jual beli umumnya adalah disebabkan karena klaim cacat barang. Untuk menjaga agar tidak timbul perselisihan antara penjual dan pembeli, maka para ulama menetapkan definisi cacat menurut kacamata fiqih.

Para ulama umumnya memberikan definisi tentang cacat adalah sebagai berikut:

ما نقص عن الخلقة الطبيعية أو عن الخلق الشرعي نقصانا له تأثير في ثمن المبيع

Artinya: “Sesuatu yang kurang dari watak asal barang produksi, atau sesuatu yang kurang dari pekerti syara’ sehingga berpengaruh terhadap harga barang.” (Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mustafid, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 2/127).

Ada dua istilah penting dari definisi di atas, yaitu watak asli barang produksi, dan pekerti syar’i. Maksud dari watak asli barang produksi sering merujuk pada masalah spesifikasi barang dan tujuan barang tersebut diperjualbelikan. Sementara yang dimaksud dengan pekerti syara’ adalah tidak bertentangan dengan dalil syara’ yang ditetapkan. Apakah kedua kriteria ini harus mutlak ada dalam barang yang dijual belikan? 

Untuk memahami hal ini kita hadirkan sebuah ilustrasi, misalnya adalah jual beli kelapa utuh. Menurut ketentuan syara’ yang paling hati-hati adalah, agar tidak timbul keraguan dan sebagai upaya menghilangkan unsur ke-majhul-an (ketidaktahuan terhadap barang), maka jual beli kelapa mensyaratkan dipecah. Namun, mengingat watak asli produksi yang dikehendaki oleh pembeli bahwa kelapa tersebut dimaksudkan untuk bisa dikirim jarak jauh, seperti ke wilayah Kalimantan atau diekspor ke negara lain, maka disyaratkan kelapa utuh. Jika kelapa sudah dipecah, sifat barang menjadi tidak tahan lama. Namun dengan dibiarkan utuh, maka kelapa bisa diekspor ke mana saja dan tahan lama. Inilah yang dimaksud bahwa lolos dari ketentuan syara’ belum tentu lolos dari ketentuan tujuan produksi. 

Sebaliknya, juga demikian terhadap watak barang produksi belum tentu cocok terhadap ketentuan syara’. Untuk contoh kebalikannya ini misalnya adalah jual beli makanan dalam kaleng. Seharusnya, pembeli berhak untuk tahu terhadap kondisi barang yang ada dalam kemasan. Namun, karena apabila kaleng tersebut dibuka oleh penjual justru bisa menimbulkan mudlarat yang merugikan bagi penjual, maka makanan dalam kaleng tidak dibuka. Dengan demikian, maka pembeli dipaksa untuk menerima apa adanya produk bergantung pada kepercayaan kepada penjual dan mutu kadaluarsa. Bila kaleng dibuka, maka justru menyalahi watak asli produksi. Bila tidak dibuka, maka menyalahi dasar utama syar’i. Dengan demikian, kondisi dlarurat, kepercayaan pembeli kepada produsen, spesifikasi barang dan tanggal kadaluarsa, menjadi faktor penentu cacat atau tidaknya barang sehingga boleh diklaim cacat atau tidaknya oleh pembeli. 

Inilah sebabnya, definisi di atas tidak serta merta bisa diterapkan secara mutlak.Masih ada ikhtilaf di kalangan fuqaha’ satu dengan fuqaha’ lain.Adakalanya barang yang cacat secara syar’i ternyata tidak dipandang cacat menurut standar asal produksinya. Sebaliknya, terkadang ada barang yang sudah sesuai standar asli syar’i ternyata justru dipandang cacat menurut asal tujuan produksi. 

Mencermati akan hal ini, muncul definisi lain, bahwa cacat adalah segala sesuatu yang tidak sesuai dengan syarat (ketentuan) produksi barang. Definisi ini umumnya ditemukan dalam jual beli. Ibnu Rusyd mendefinisikan:

عيوب بأن تشترط أضدادها في المبيع وهي التي عيوبا من قبل الشرط

Artinya: “Cacat yang disebabkan kondisi kebalikan dari yang disyaratkan, disebut cacat syarat.” (Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mustafid, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 2/127).

Rupanya, definisi cacat yang terakhir ini yang selanjutnya dipergunakan oleh fuqaha’ dan menjadi landasan dasar definisi-definisi cacat berikutnya dalam aneka ragam jual beli. Definisi yang relatif singkat dan lebih tegas untuk kategori fiqih jual beli, yang dimaksud sebagai cacat, adalah:

كل ما حط القيمة

Artinya: “Segala sesuatu yang menyebabkan berkurangnya nilai barang.” (Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mustafid, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 2/134)

Namun, dengan mencermati frasa: “segala sesuatu yang bisa mengurangi harga barang,” maka timbul masalah baru karena salah satu agen penyebab “defisit harga barang produksi” juga bisa disebabkan karena membludaknya barang dan sedikitnya penawaran. Apakah membludaknya barang juga termasuk bagian dari cacat? Tentu dalam hal ini, ia bukan termasuk yang kita maksudkan. Kita lebih mengacu pada aspek fiqih yang menyebutkan relasi antara cacat barang dan penurunan harganya serta bolehnya klaim pengembalian yang diakibatkan oleh faktor internal yang melibatkan: pabrik, gudang penyimpanan, agen penjual dan ekspedisi barang. Keempatnya sering dijadikan objek total quality management (TQM). 

Sebagaimana diketahui bahwa setiap TQM adalah berorientasi pada kepuasan pelanggan. Dengan demikian, produk cacat menurut khazanah manajemen pemasaran adalah produk yang tidak memuaskan pelanggan. Ketidakpuasan pelanggan umumnya disebabkan karena ketidaksesuaian produk dengan spesifikasi yang ditawarkan. Pengertian ini sejalan dengan definisi fiqih yang menyebut bahwa, produk cacat adalah produk yang dihasilkan tidak sesuai standar kualitas yang sudah ditentukan (ضد ما اشترط), atau cacat syarat. Ketidaksesuaian syarat dengan barang yang dijual dapat mengakibatkan penurunan harga barang. Berangkat dari definisi ini, maka berlaku kaidah dasar yang dipergunakan untuk menetapkan hukum bolehnya pengembalian barang sebab cacat dalam fiqih, yaitu:

الأصل أن كل ما حط القيمة أنه يجب به الرد 

Artinya: “Hukum asal segala sesuatu yang bisa mengurangi harga barang adalah wajib dikembalikan.” (Abu al Walid Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rusyd al-Qurthuby, Bidayatu al-Mujtahid wa Nihayatu al-Mustafid, Surabaya, Al-Hidayah, tt., 2/134)

Walhasil pengertian cacat terus-menerus berkembang dari zaman ke zaman tergantung pada materi, kualitas, serta fungsi produk yang ditawarkan oleh produsen kepada konsumennya. Selain itu, cacat juga bisa terjadi akibat model transaksi jual beli yang diambil. Dalam fiqih transaksi, semua cacat itu hukum asalnya adalah bolehnya mengembalikan barang kepada penjualnya. Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Share:
Kamis 20 September 2018 14:0 WIB
Pandangan Fiqih soal Garansi Barang dalam Transaksi Jual Beli
Pandangan Fiqih soal Garansi Barang dalam Transaksi Jual Beli
Dalam situasi pasar global, banyak produk dikeluarkan oleh pabrikan barang dan dipasarkan di pasaran umum. Semakin banyak produk yang dikeluarkan, semakin ketat persaingan antarsesama produsen. Apakah persaingan ini dibenarkan secara syara’? Tentu syariat membenarkannya selagi dalam koridor kebaikan dan kemaslahatan (QS Al-Maidah: 48). 

Karena adanya persaingan produsen berlomba-lomba untuk memanjakan konsumennya. Mulai dari produk yang dipasarkan hingga cara-cara pemasaran produk mulai banyak diambil inisiatif. Sebagai produsen, tentu hak produsen adalah mendapatkan keuntungan. Keuntungan didapat dengan banyaknya pembelian produk. Semakin banyak produk yang dibeli, semakin besar pula keuntungan yang didapat. Tidak peduli, sebesar apa pun laba yang didapatkan oleh produsen, asal produknya laku keras di pasaran, maka produsen akan memilih jalur itu. Kualitas, harga bersaing, up to date, sesuai dengan tren zaman, serta garansi barang, acap menghiasi ajang promosi produk. 

Suatu ketika penulis membeli bola lampu dengan merek tertentu. Kualitas lampu itu memang terbilang cukup dikenal di masyarakat. Yang mengherankan penulis, ada garansi yang berlaku untuk bola lampu itu. Disebutkan dalam kemasannya, lampu tersebut bergaransi 1 tahun. Cukup jelas dalam label kartu garansi, bahwa jika selama 1 tahun pemakaian, ternyata lampu tersebut putus sehingga tidak bisa digunakan lagi, maka pembeli bisa menukarkannya kembali ke toko tempat ia membeli dengan syarat membawa bola lampu sekaligus kemasan serta bukti garansinya. Yang menjadi pertanyaan penulis adalah apakah menukarkan bola lampu yang sudah digunakan tersebut termasuk yang dibenarkan oleh syari’at? Dan apakah putusnya bola lampu tersebut termasuk bagian dari cacatnya barang sehingga boleh bagi pembelinya untuk meminta kompensasi/ganti rugi?

Berhari-hari penulis mencari jawabannya. Secara tidak sengaja penulis membuka kitab Athmadu al-Ainain fi Ba’dli Ikhtilâfi al-Syaikhain, karya Syekh Abu Shabirin yang memiliki nama asli Ali bin Ahmad bin Sa’id, terbitan Al-Hidayah, halaman 124. Dalam kitab ini dijelaskan sebagai berikut:

مسألة - اشترى ثوبا بعشرة فلبسه مدة فنقصت قيمته إلى خمسة فظهر به العيب المسمى بالبر أو يقال العوار ونحوه مما يظهر في الثياب لاسيما الكتان فلا خيار إذ يمكن الإطلاع على العيب المذكوربالفرك ونحوه كما قاله أهل الخبرة, وقول من قال: إنه لايتوصل إلى معرفة العيب المذكور إلا باللبس لايوافق عليه, بخلاف ثوب مطوي صححنا شراءه ولايمكن الإطلاع على عيبه إلا بنشره المنقص لقيمته فيرده ولو بعده بلا أرش وحيث امتنع الرد, فإن رضي به أحدهما بلا أرش فذاك وإلا فليضم المشتري أرش الحادث وهو اللبس إلى المبيع أو البائع أرش القديم فإن اتفقا على أحد هذين وإلا فالأصح إجابة طالب الإمساك والرجوع بأرش العيب القديم

Artinya: “Permasalahan. Ada seorang pembeli baju dengan harga 10 dirham, kemudian digunakannya selang beberapa waktu lamanya. Otomatis nilainya berkurang, kurang lebih 5 dirham. Lalu baru tampak adanya cacat yang dikenal sebagai al-burri atau biasa dikenal dengan al-‘uwaari dan semacamnya, yang baru bisa diketahui terdapat pada baju itu - apalagi al-kattan – maka tidak ada khiyar baginya  karena memungkinkannya bisa melihat cacat yang dimaksud setelah [mencucinya] dengan sikat dan semacamnya, sebagaimana cara ini dikatakan oleh para ahli kain.” 

Pendapat orang yang mengatakan “tidak ada sarana lain untuk mengetahui cacatnya barang selain memakainya terlebih dulu” dalam hal ini tidak bisa dibenarkan atasnya. Sebab, jual beli ini, berbeda  kondisinya dengan jual beli baju yang terlipat - yang telah kami nyatakan sah pembeliannya – yang tidak mungkin bisa melihat cacatnya baju tanpa membukanya terlebih dahulu, sehingga bisa menyebabkan berkurangnya nilai jualnya. Dalam hal ini pembeli bisa mengembalikan baju itu, meskipun sehabis dibuka, dengan tanpa kompensasi. Dan bila pembeli sekira menahan pengembalian, maka jika salah satu penjual dan pembeli ridlo dengan pengembalian tanpa adanya kompensasi, maka akad itu yang terjadi. Dan jika penjual tidak ridlo, maka pembeli memberikan kompensasi atas perkara baru yang terjadi, yaitu pemakaian barang dagangan. Atau sebaliknya, jika ada keridlaan, maka penjual memberikan kompensasi berupa harga lama. Hal ini terjadi jika keduanya bersepakat atas salah satu dari ketentuan ini. Dan bila tidak bersepakat, maka pendapat yang paling shahih adalah mengabulkan orang yang menuntut penahanan dan mengembalikan barang (pembeli) dengan kompensasi harga lama.” (Abu Shabirin Ali bin Ahmad bin Said, Athmadu al-Ainain fi Ba’dli Ikhtilâfi al-Syaikhain, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 124)

Ada beberapa hal menarik yang bisa digaris bawahi dari bunyi ibarat di atas, yaitu: 

• Saat pembelian, secara lahiriahnya, barang yang dijual kelihatan tidak memiliki cacat fisik

• Cacat baru bisa diketahui setelah selang beberapa waktu pemakaian

• Kondisi cacat merupakan ciri khas barang yang diakui oleh ahli khubrah, yaitu pakar barang serupa

• Bila mengetahuinya cacat barang adalah masih masuk dalam kerangka umum pendapat pendapat ahli tentang barang itu, maka khiyar pengembalian pembeli terhadap barang masih dibenarkan. Namun, bila cacat barang itu diketahui di luar batasan pendapat para ahli di bidangnya, maka klaim pembeli terhadap cacatnya barang boleh untuk ditolak oleh penjual. 

• Harus ada kesepakatan terlebih dahulu antara pembeli dan penjual menyangkut pengembalian barang disebabkan adanya cacat. 

Mengembalikan barang yang baru diketahui cacatnya di kemudian hari merupakan istilah lain dari garansi dewasa ini. Dengan mencermati pendapat Syekh Ali bin Ahmad bin Said di atas, maka kita bisa ambil jalan qiyas untuk pembelian bola lampu dengan paket garansi yang disertakannya. Tentu saja dalam hal ini ada ketetapan syarat yang harus disertakan oleh penjual. Bila penjual menetapkan syarat bahwa barang tidak bisa dikembalikan setelah jangka waktu tertentu, maka pihak pembeli tidak bisa memaksakan diri untuk pengembaliannya. Karena syarat yang dimaksud oleh penjual adalah merupakan bagian dari manfaat yang dijanjikan atas barang dan hak pembeli adalah bisa menerima manfaat tersebut. 

Walhasil, garansi adalah bagian dari inovasi jual beli yang dibenarkan secara syariat. Kedudukan garansi adalah sama dengan akad jual beli barang cacat, yang mana pihak penjual memiliki kewajiban memberikan kompensasi kepada pembeli bila barang tidak memiliki kualitas sebagaimana tertera. Bentuk kompensasi bisa diganti dengan barang baru yang sejenis atau mengembalikan harga beli sesuai harga lama barang. Setiap pihak yang melakukan jual beli dengan adanya garansi adalah wajib menepati syarat yang dijanjikannya. Yang diwajibkan atas syarat, adalah kejelasan ketentuan yang dimuat dalam syarat. Bila disyaratkan batas waktu pemakaian adalah 1 tahun, maka lebih dari waktu 1 tahun, adalah tidak dibenarkan dalam syariat. 

المؤمنون على شروطهم

Artinya: “Orang mukmin adalah bergantung pada syarat yang dijanjikannya.”

Wallahu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Rabu 19 September 2018 12:30 WIB
Kapan Boleh Menerima Barang dari Orang Berpenghasilan Haram?
Kapan Boleh Menerima Barang dari Orang Berpenghasilan Haram?
Ada beberapa kemungkinan cara orang mendapatkan harta dari orang lain, antara lain: sebab diberi (hibah), sebab bekerja, menyewa, tukar menukar (jual beli), sebab pengambilan paksa lewat putusan hakim, sebab menggashab, sebab mencuri atau merampok dan sebab lain yang diharamkan, seperti judi, dan lain sebagainya. Sebab-sebab tersebut selanjutnya dikelompokkan menjadi sebab pengambilan yang halal (sah), dan sebab pengambilan yang haram (bathil/tidak sah). Syariat Islam mensyaratkan adanya cara pengambilan dengan jalan yang sah dan mencela serta melaknati cara pengambilan yang bathil.

Efek yang timbul adalah pada saat diterapkan dalam muamalah, seperti dalam jual beli, membayar pajak, dan lain sebagainya. Efek berantai hukum pengambilan barang yang sah dan tidak sah secara syara’ menjadikan kajian ini biasanya lebih banyak diminati oleh kalangan yang menempuh jalan tasawuf, seperti Imam Al-Ghazali. 

Sebuah contoh persoalan misalnya orang yang bekerja di tempat riba, apakah gajinya juga halal? Ataukah hanya pihak manajemennya yang wajib menanggung dosa riba? Ambil contoh misalnya pekerjaan Satpam. Atau pekerjaan yang paling rendah sekalipun misalnya orang membuka warung di tempat lokasi pelacuran. Jika yang membeli adalah seorang pelacur yang notabene mendapatkan uang dari hasil haram, apakah uang pedagang warung tersebut juga termasuk yang haram? Inilah yang menjadi pangkal perhatian utama dari kajian ini. 

Ada sebuah nukilan menarik dari Syekh Zainuddin al-Malaybary dalam kitab Fathu al-Mu’in bi Syarhi Qurrati al-‘Ain. Beliau menyampaikan sebuah maqalah berikut:

فائدة لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة وإلا طولب قاله البغوي.

Artinya: "Sebuah faidah: Seandainya ada seseorang mengambil dari orang lain dengan jalan yang jaiz sesuatu yang diduga halalnya, padahal adalah haram secara bathin, maka bila dhahir barang tersebut adalah baik, maka ia tidak akan dituntut di akhirat. Namun, bila dhahir barang tersebut tidak baik, maka sebagaimana pendapat al Baghawy, maka ia kelak akan dituntut di akhirat." (Syekh Zainuddin al-Malaibary, Fathul Muin bi Syarhi Qurrati al-'ain, Surabaya: Al Hidayah, tt., 67).

Beliau Syekh Zainuddin al-Malaibary menyebut ada tiga batasan menerima barang dari orang lain sehingga tetap halal bagi penerimanya, yaitu:

1. Barang diberikan dengan cara yang jaiz (dibolehkan oleh syariat), misalnya hadiah, gaji atau hasil jual beli

2. Barang yang diterima diduga halalnya, meskipun pada kenyataannya ia berasal dari jalan haram

3. Wujud luar barang yang diberi (dhahir al-ma’khudz) adalah baik

Catatan yang diberikan oleh beliau: 

- Apabila suatu barang diberi oleh orang lain dengan cara yang tidak keluar dari tiga batasan tersebut maka barang tersebut adalah halal dan kelak ia tidak dituntut di akhirat

- Namun, apabila suatu barang diberi oleh orang lain dengan cara yang keluar dari tiga ketentuan di atas, maka barang tersebut adalah haram dan kelak ia akan dituntut di akhirat.

Syarat ketiga merupakan syarat mutlak. Sebab bila ternyata wujud lahir barang adalah tidak baik (jelas haramnya) karena diperoleh dari cara bathil, maka orang yang menerima pemberian tetap akan mendapatkan tuntutan di akhirat. 

Contoh praktis misalnya adalah pekerjaan penadah barang curian atau barang rampokan. Karena wujud barang adalah jelas diperoleh dari cara haram, maka orang yang berprofesi sebagai penadah tersebut tetap akan mendapatkan tuntutan di akhirat, karena ia membeli barang hasil curian dari pencuri yang menjadi anak buahnya. Meskipun akad dasar dari jual beli ini adalah hukumnya jaiz (dibolehkan). 

Berbeda kondisinya bila orang yang menerima tidak mengetahui. Kita ambil contoh, seorang rentenir menyantuni anak yatim dengan jalan memberikan hibah. Santunannya hukumnya adalah jaiz. Barang yang diberikan juga baik. Namun, status kehalalan barang masih dalam “dugaan” disebabkan profesi rentenir sang penyantun. Inilah yang dimaksudkan sebagai pernyataan Syekh Zainuddin al-Malaibary di atas sebagai أخذ شيأ يظن أنه حلال (menerima sesuatu yang diduga kehalalannya). Syekh Salim Bakri bin Syatha' dalam I'anah al-Thalibin, lebih jauh menjelaskan maksud dari “sesuatu yang diduga halalnya”, sebagai berikut: 

أي أخذ شيئا يظن أنه حلال، وهو في الواقع ونفس الأمر حرام، كأن يكون مغصوبا أو مسروقا.

Artinya: "Mengambil sesuatu yang diduga bahwa ia adalah halal, padahal dalam kenyataannya, barang tersebut adalah haram, seperti misalnya barang hasil menggashab dan barang hasil mencuri." (Syekh Salim bin Syatha', Hasyiyah I'anatu al-thalibin 'ala Fathi al-Mu'in, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 3/12)

Dengan kata lain, Syekh Salim Bakri bin Syatha’ di sini menegaskan bahwa mendapatkan barang dari orang lain yang diduga kehalalannya padahal dalam kenyataannya ia diperoleh dari cara menggashab dan hasil mencuri, atau karena hasil pekerjaan seorang rentenir, asalkan dhahir barang tersebut adalah baik, dan ia tidak mengetahui sisi apakah barang tersebut merupakan bagian yang diperoleh dari cara haram, maka ia kelak tidak akan dimintai pertanggung jawaban di akhirat. Namun, bila wujud dhahir barang tersebut adalah tidak baik, maka ia akan dituntut di akhirat, sebagaimana hal ini dijelaskan oleh al-Baghawi. Walhasil, ternyata ada risiko menerima barang dari orang lain. Risiko ini tidak hanya ditanggung oleh yang menerima saja, melainkan juga sang pemberi. 

Lebih lanjut Syekh Zainuddin al Malaibary dalam Fathul Mu’in lebih lanjut menjelaskan sebagai berikut:

ولو اشترى طعامه في الذمة وقضى من حرام فإن أقبضه له البائع برضاه قبل توفية الثمن حل له أكله أو بعدها مع علمه أنه حرام حل أيضا وإلا حرم إلى أن يبرئه أو يوفيه من حل قاله شيخنا

Artinya: 

1. Seandainya ada seseorang membeli makanan milik seorang pedagang, sementara penjual tahu bahwa uang pembeli tersebut berasal dari perkara haram, maka apabila penjual menyerahkan makanan tersebut kepada pembeli sebelum si pembeli menunaikan harganya, maka halal bagi si pembeli memakan makanan itu. 

2. Apabila penjual menyerahkan makanan setelah ditunaikan harganya oleh si pembeli, bersama tahunya penjual bahwa uang yang diserahkan pembeli diperoleh dari jalan haram, maka halal bagi pembeli tersebut memakannya. 

3. Namun, apabila pembeli tidak tahu bahwa uang tersebut didapat dari jalan haram, maka haram pula bagi pembeli memakannya sampai ia meminta kerelaan penjual untuk merelakan atau membayarnya dengan harta halal. Pendapat ini disampaikan oleh Syekhuna Ibnu Hajar al-Haitamy." (Syekh Zainuddin al Malaibary, Fathul Muin bi Syarhi Qurrati al-'ain, Surabaya: Al Hidayah, tt., 67).

Ada tiga statemen yang disampaikan oleh Syekh Zainuddin al-Malaibary. Dari ketiga statemen ini, beliau Syekh tidak menyebut batalnya akad transaksi muamalah. Beliau hanya menyebut status halal atau haramnya barang. Statemen ini rupanya senada dengan pernyataan Imam Al Ghazali sebagaimana dikutip oleh Syekh Salim bin Syatha', sebagai berikut:

بين هذه المسألة الغزالي فقال: وأما المعصية التي تشتد الكراهة فيها: أن يشتري شيئا في الذمة ويقضي ثمنه من غصب أو مال حرام، فينظر، فإن سلم إليه البائع الطعام قبل قبض الثمن بطيب قلبه، وأكله قبل قضاء الثمن، فهو حلال. فإن قضى الثمن بعد الأكل من الحرام فكأنه لم يقبض، فإن قضى الثمن من الحرام وأبرأه البائع مع العلم بأنه حرام فقد برئت ذمته، فإن أبرأه على ظن أنه حلال فلا تحصل به البراءة.

Artinya: "Imam al-Ghazali menjelaskan: Termasuk perbuatan ma'shiyat yang sangat dibenci adalah: membeli sesuatu yang menjadi milik orang lain, kemudian membayarnya dengan uang hasil ghasab atau harta haram lainnya. Dalam hal ini hukum muamalahnya perlu diperinci: 

1. Jika si penjual menyerahkan barang dengan kerelaan hatinya kepada pembeli sebelum dibayar harganya, kemudian pembeli tersebut memakannya, maka makanan tersebut adalah halal (bagi pembeli). 

2. Jika pembeli membayarnya setelah makan dengan harta yang diperoleh dari harta haram, maka ia dianggap seolah belum membayar (ia punya utang). 

3. Namun, bila pembeli membayar harganya dari harta haram, sementara penjual rela dengan harta tersebut, padahal ia tahu bahwa uang tersebut dari harta haram, maka bebaslah tanggungannya (tidak punya utang). 

4. Dan bila kerelaan penjual didasarkan atas dugaanya bahwa harta tersebut adalah halal, maka ia (pembeli) belum dianggap bebas dari tanggungan (masih punya utang)." (Syekh Salim bin Syatha', Hasyiyah I'anatu al-thalibin 'ala Fathi al-Mu'in, Surabaya: Al-Hidayah, tt.: 3/12).

Penjelasan di atas merupakan penjelasan yang paling rinci yang ditemui oleh penulis dan semakin menguatkan hubungan sebab akibat antara penjual dan pembeli, antara pemberi dan yang diberi, antara penggaji dan yang digaji, manakala hal itu dikaitkan dengan muamalah jaizah seperti jual beli, hibah dan lain sebagainya. 

Hukum dasarnya menerima gaji, pemberian, dan menjual barang, adalah boleh dan akadnya sah. Hanya saja, terjadi perubahan hukum yang secara tidak langsung terhadap akad yang dibangun, baik sadar ataupun tidak sadar. Secara ringkas, digambarkan sebagai berikut: 

1. Bilamana seorang yang digaji, diberi, atau penjual adalah mengetahui bahwasannya pihak pemberi, penggaji atau pembeli mendapatkan hartanya dari cara haram, maka status gaji, pemberian dan harga yang ditunaikan pada dasarnya bukan untuk wafa’i al-maqshud (menepati maksud akad), melainkan berubah statusnya menjadi pemberian semua dari penggaji, pemberi dan pembeli. Karena hak dasar penggaji dan pembeli belum ditunaikan, maka jadilah ia akad utang-piutang. Itulah sebabnya ia wajib meminta istibra’ (meminta kehalalan/kegratisan) dari penjual, orang yang diberi dan orang yang digaji. Karena bila tanpa istibra’, maka ia kelak akan mendapatkan tuntutan di akhirat sebagai orang yang berutang. Pemberian, gaji dan harga yang diberikan, statusnya adalah halal bagi ketiga pihak yang diberi, digaji atau pedagang.

2. Bilamana orang yang diberi, digaji dan penjual mengetahui asal-usul harta orang yang memberi, menggaji dan membeli, dan ia ridla dengan apa yang diberikan oleh penggaji, pemberi dan pembeli tersebut, padahal nyata bahwa hal itu adalah haram, maka ketiga pihak yang memberi, menggaji dan membeli tidak memiliki tanggungan utang. Penjual, penerima pemberian, dan penggaji kelak akan mendapatkan tuntutan di akhirat sebab disamakan kedudukannya dengan penadah. Uang yang diterima adalah haram sehingga haram pula mendayagunakan harta itu. 

Wallahu a’lam bish shawab

Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Selasa 18 September 2018 13:30 WIB
Barang Pesanan Rusak karena Musibah, Tanggungan Penjual atau Pembeli?
Barang Pesanan Rusak karena Musibah, Tanggungan Penjual atau Pembeli?
Beberapa kali kita mendengar adanya musibah. Segala musibah sudah menjadi ketentuan Allah ﷻ. Manusia hanya bisa berencana, namun Allah ﷻ jua yang menjadi penentu akhirnya. 

Dalam setiap musibah, selalu ada saja korban. Tidak hanya nyawa, namun harta benda juga terpaksa melayang. Akibat gempa bumi, banyak bangunan rusak berat, termasuk gudang tempat penyimpanan barang dagangan ikut hancur sehingga barang-barang dagangan pun menjadi ikut hancur karenanya. 

Pada musibah lain seperti kapal tenggelam, terkadang banyak melibatkan barang dagangan milik pedagang dari pulau seberang juga ikut raib karenanya. Tidak hanya puluhan juta, bahkan kadang mencapai ratusan juta hilang melayang. Itulah takdir Allah ﷻ. Sekali lagi, semua musibah ini mengingatkan kita akan sifat lemah seorang hamba di hadapan kemahakuasaan-Nya. 

Yang sering menyisakan persoalan, adalah apabila terjadi musibah kapal tenggelam yang melibatkan raibnya harta pedagang sebelum sampai diterima oleh pemesan adalah siapakah sejatinya yang memiliki tanggung jawab/kewajiban untuk mengganti barang tersebut? Apakah pihak pemesan barang, ataukah pihak pedagang? Inilah yang akan menjadi fokus kajian fiqih muamalah kita kali ini. Tujuan kajian ini hanyalah berusaha mendudukkan fiqih sebagai wasit yang menengahi antara pedagang dan pembeli.

Sebelum kita mengupas mengenai hukum barang yang ikut raib dalam suatu musibah, terlebih dahulu kita perlu memerinci cara-cara pembeli dalam memesan barang. Setidaknya ada beberapa cara yang biasa dilakukan oleh pembeli dewasa ini dalam memesan barang, yaitu: 

1. Pemesanan via telepon langsung ke pihak pedagang supplier. Pemesanan via ini tidak syak  lagi adalah dilakukan dengan jalan akad salam. Pemesan hanya menunjukkan daftar barang yang dipesan, selanjutnya meminta agar pihak supplier mengirimkan barang dagangan lewat jasa layanan transportasi/ekspedisi yang diinformasikan oleh pedagang pembeli. 

2. Pemesanan via telepon melalui wakil untuk diteruskan via pedagang supplier. Pemesanan via ini biasanya masuk kelompok akad wakalah. Pemesan melalui wakilnya mendatangi pedagang supplier dan menyerahkan daftar harga, kemudian barang diterima oleh wakil untuk dikirimkan via ekspedisi yang ditunjuk oleh pedagang pemesan.

3. Pemesanan via telepon melalui makelar. Pemesanan via ini biasanya masuk kelompok akad samsarah. Pemesan biasanya meminta kepada seorang makelar untuk mencarikan barang sebagaimana daftar yang dibutuhkan, yang selanjutnya pihak makelar menentukan harga masing-masing barang tersebut. 

Berdasarkan tipologi cara pemesanan pedagang pembeli ke pedagang supplier ini, maka selanjutnya kita bisa memilah hukum dari masing-masing tipologi pemesanan terhadap status barang yang dibeli. Sebelum lebih jauh melangkah ke hukum, ada sebuah kaidah dasar dalam ilmu fiqih, sebagaimana disampaikan Syekh Zainuddin al-Malaibary dalam kitabnya Fathu al-Mu’in bi Syarhi Qurrati al-‘Ain berikut ini:

المبيع قبل قبضه من ضمان البائع

Artinya: “Barang dagangan sebelum diterima oleh pembeli adalah jaminan penjual.” (Zainuddin al-Malaibary, Fathu al-Mu’in bi Syarhi Qurrati al-‘Ain, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 70). 

Berdasarkan kaidah ini, status barang yang masih dalam proses pengiriman, pada dasarnya adalah merupakan tanggung jawab pedagang supplier. Alasan sederhananya adalah karena barang tersebut belum sampai ke tangan pedagang pembeli, sehingga statusnya masih merupakan milik pedagang supplier. Jika suatu ketika terdapat kerusakan yang terjadi pada barang dagangan akibat cacat atau rusak karena pengiriman, maka cacat dan kerusakan itu adalah tanggung jawab dari pedagang supplier. Dan bila pedagang supplier tidak menjamin atas barang tersebut, maka akad jual beli otomatis menjadi fasakh (rusak) sehingga pedagang supplier wajib mengembalikan harganya kepada pembeli. Hal ini berdasar kelanjutan dari Syekh Zainuddin al-Malaibary di atas sebagai berikut:

بمعنى انفساخ البيع بتلفه أو إتلاف بائع وثبوت الخيار بتعيبه أو تعييب بائع أو أجنبي وبإتلاف أجنبي فلو تلف بآفة أو أتلفه البائع: انفسخ البيع

Artinya: “[Barang dagangan yang belum diterima pembeli termasuk jaminan pedagang supplier], maknanya adalah rusaknya akad jual beli adalah sebab rusaknya barang dagangan atau rusak oleh pedagang supplier sendiri. Tetapnya khiyar (mengembalikan barang) adalah (bergantung) pada sebab kecacatan barang, atau kecacatan yang disebabkan pedagang atau cacat akibat keteledoran orang lain atau bahkan cacat akibat dirusak orang lain. Oleh karena itu, bila barang rusak akibat suatu bencana atau rusak akibat keteledoran pedagang sendiri, maka rusaklah akad jual beli.” (Zainuddin al-Malaibary, Fathu al-Mu’in bi Syarhi Qurrati al-‘Ain, Surabaya: Al-Hidayah, tt., 70).

Ibarat terakhir ini secara tegas menetapkan bahwa barang dagangan yang belum sampai ke pembeli dan rusak akibat adanya bencana (âfât), adalah merupakan bagian dari jaminan pedagang supplier sehingga pihak pedagang pembeli bisa mengajukan khiyar batalnya akad jual beli dan meminta kembali harga yang sudah diserahkan. 

Bagaimana bila barang tersebut dibebankan kepada pedagang pembeli? Abu Ishaq Al-Syairazy dalam Al-Tanbīh fi al-Fiqhi al Imâm al-Syâfi’iy menjawabnya sebagai berikut:

لا يدخل المبيع في ضمان المشتري الا بالقبض ولا يستقر ملكه عليه الا بالقبض فان هلك قبل القبض انفسخ البيع

Artinya: “Barang dagangan tidak bisa masuk dalam jaminan pembeli kecuali lewat penerimaan. Status kepemilikan barang belum bisa ditetapkan padanya kecuali lewat penerimaan. Dan jika terjadi kerusakan sebelum penerimaan pembeli, maka rusak akad jual belinya.” (Abu Ishaq al-Syairazy, al-Tanbih fi al-Fiqhi al-Imâm al-Syâfi’iy, Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, tt.: 1/87) 

Berdasarkan keterangan ini, maka tetap sudah bahwa barang yang belum diterima oleh pedagang pembeli, adalah tidak bisa dibebankan kepada pedagang pembeli tersebut. Sepenuhnya barang yang masih ada dalam proses ekspedisi atau pengiriman adalah tanggung jawab supplier itu sendiri.

Apakah tanggung jawab pedagang supplier ini berlaku untuk ketiga jenis tipologi pemesanan barang sebagaimana sudah diungkapkan di atas? 

Sebagaimana diketahui bahwa tipologi pemesanan barang yang pertama adalah dengan akad salam. Pada akad salam, transaksi jual beli terjadi secara langsung antara pedagang dan pembeli tanpa adanya pihak yang memperantarai. Penerimaan barang disampaikan via jasa ekspedisi pengiriman yang bisa dipilih dan disepakati bersama oleh pedagang ataupun pembelinya. Sifat kepemilikan barang oleh pembeli pemesan, adalah ditetapkan manakala barang tersebut telah sampai ke tangannya. Dengan demikian, selama dalam perjalanan itu, maka barang adalah masih status kepemilikan pedagang supplier, sehingga bila terjadi bencana di tengah pengiriman, maka pedagang supplier-lah yang menjadi penjamin barang tersebut. 

Hal ini berbeda manakala pihak pedagang pembeli menyuruh orang sebagai wakilnya untuk membelikan barang. Bilamana hal ini terjadi, maka ketika wakil menerima barang, maka saat itu status kepemilikan barang sudah menjadi milik pihak yang mewakilkan yang diterima lewat tangan wakil. Bila terjadi kerusakan atau bencana dalam masa pengiriman oleh wakil, maka pihak pedagang pembeli sendirilah yang bertanggung jawab atas barang miliknya. Dengan demikian, pihak pedagang supplier bisa lepas tangan terhadap kerusakan barang. 

Berbeda manakala pihak pedagang pembeli meminta bantuan makelar (samsarah). Karena pihak samsarah berperan mengambil harga baru terhadap barang dagangan yang dipesan oleh pembeli, maka bila terjadi kerusakan atau bencana dalam pengiriman barang sehingga barang tidak sampai kepada pembeli, pihak makelar-lah yang bertanggung jawab atas jaminan barang tersebut. Hal ini disebabkan kedudukan makelar tidak bisa disamakan dengan wakil. Status wakil adalah sama dengan muwakkil (orang yang mewakilkan). Ia digaji oleh orang yang mengangkatnya sebagai wakil dan hanya bertugas mewakilinya dalam akad transaksi. Sementara pihak samsarah seolah berperan sebagai pedagang baru yang menengahi antara supplier dengan pihak pedagang pembeli. Wallahhu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh Pesantren Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim