IMG-LOGO
Trending Now:
Bahtsul Masail

Apakah Gaji Pegawai Bank BUMN termasuk Riba?

Jumat 5 Oktober 2018 15:30 WIB
Apakah Gaji Pegawai Bank BUMN termasuk Riba?
Ilustrasi (money.id)
Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh,
Ustadz saya pegawai bank konvensional di salah satu bank BUMN. Dari berbagai situs dan tulisan bahwa pegawai yang bekerja di bank konvensional itu gaji/penghasilannya dihukumi riba. Mohon tanggapannya untuk memperjelas saya dalam mencari nafkah untuk keluarga. Terima kasih. Wassalam mualaikum wr. wb. (Ahmad Fauzi)

Jawaban

Wa'alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,
Saudara penanya yang semoga dirahmati oleh Allah ﷻ. Terima kasih atas pertanyaan yang ditujukan ke redaksi, semoga jawaban yang kami sajikan bisa mengurai jawaban dari pertanyaan Anda.

Penanya yang budiman, perlu diketahui bahwa gaji dalam Islam dikenal dengan istilah ujrah (upah). Ujrah diberikan karena seseorang melakukan kerja yang dibebankan kepadanya. Adakalanya ujrah disampaikan dalam bentuk akad jualah (sayembara) dan adakalanya disampaikan sebagai buah kontrak kerja. Seperti misalnya kandungan hadits yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah radliyallâhu ‘anhâ, Nabi ﷺ bersabda:

أجرك على قدر نصبك. متفق عليه

Artinya: “Upahmu adalah menurut kadar payahmu.” (HR. Bukhari-Muslim)

Baca juga:
Hukum Gaji Bekerja di Lembaga Perkreditan Konvensional
Hukum Pinjam Uang ke Bank untuk Membeli Rumah
Ujrah disampaikan dengan akad sayembara, misalnya adalah "jika kamu berhasil menyelesaikan ini dalam target 4 hari, kamu saya beri harga kontrak kerjamu ditambah dengan bonus sebesar 1 juta rupiah. Tapi, jika kamu menyelesaikannya dalam waktu satu minggu, maka kamu hanya mendapat harga kontrak kerjamu saja tanpa bonus." Ini adalah contoh gaji dengan akad jualah.

Adapun riba, maka sumber asal riba itu adalah buah dari akad jual beli atau utang piutang. Untuk riba yang berasal dari utang, disebut riba qardl. Untuk riba dari jual beli kredit, maka disebut riba nasiah. Untuk riba karena jual beli benda sejenis namun disertai kelebihan di salah satu maka disebut riba fadl. Dan riba yang berasal dari jual beli yang disertai penundaan penerimaan, maka disebut riba yad. Tiga jenis riba yang terakhir adalah riba yang muncul akibat transaksi barang ribawi, yaitu transaksi emas, perak dan bahan makanan manusia.  Sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Zakaria Al-Anshary dalam Fathu al-Wahab, antara lain sebagai berikut:

وهو ثلاثة أنواع ربا الفضل وهوا لبيع مع زيادة أحد العوضين على الآخر وربا اليد وهو البيع مع تأخير قبضهما أو قبض أحدهما وربا النساء وهو البيع لأجل

Artinya: “Ada tiga macam riba. Riba fadl, yaitu riba yang terjadi akibat transaksi jual beli yang disertai dengan adanya kelebihan pada salah satu dari dua barang yang hendak ditukarkan. Riba yad, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli yang disertai penundaan serah terima kedua barang yang ditukarkan, atau penundaan terhadap penerimaan salah satunya. Riba nasa’, yaitu riba yang terjadi akibat jual beli tempo.” (Lihat: Syekh Abu Yahya Zakaria Al-Anshary, Fathul Wahâb bi Syarhi Manhaji al-Thullâb, Kediri: Pesantren Fathul Ulum, tt., juz I, hal. 161)

Saudara penanya yang budiman. Gaji yang Anda terima adalah upah karena kerja, dan bukan disebabkan karena Anda sedang melakukan transaksi jual beli barang ribawi atau utang piutang. Dengan demikian, gaji Anda adalah bukan termasuk riba dan tidak termasuk jenis riba.

Demikian jawaban singkat kami, semoga berkenan di hati saudara penanya. Wallahu a‘lam bish shawâb.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, JATIM

Share:
Kamis 4 Oktober 2018 16:30 WIB
Hukum Menandai Makam dengan Papan atau Batu Nisan
Hukum Menandai Makam dengan Papan atau Batu Nisan
(Foto: idntimes.com)
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, kubur-kubur di kompleks pemakaman atau taman makam kita lazimnya dibuatkan patok kuburan dengan nisan kayu atau nisan permanen dari batu. Hal itu berlangsung entah sejak kapan. Bagaimana pandangan agama perihal ini? Sementara saya pernah mendengar bahwa kita dilarang mendirikan apa pun di atas makam. Terima kasih. (Supriatna/Bogor)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Nisan atau patok kuburan sebagai penanda makam sudah sangat lazim atau bahkan “setengah wajib” di masyarakat kita. Setiap kali seseorang diberitakan meninggal dunia, ada anggota keluarga besar yang bertugas menyiapkan papan nisan.

Nisan atau patok kuburan dari batu maupun kayu sebagai penanda biasanya dituliskan nama ahli kubur lengkap dengan nasab, tempat dan tanggal lahir, serta tempat dan tanggal wafat.

Peletakan papan atau batu nisan di atas makam tidak bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah SAW sendiri menandai makam saudara susunya, Utsman bin Mazh‘un, dengan meletakkan batu besar di atas makamnya.

Dari sini, ulama menarik simpulan bahwa praktik penandaan makam melalui peletakan batu, pemasangan papan, batu nisan, atau patok kuburan di atas makam dianjurkan sebagaimana keterangan As-Syarbini berikut ini.

وَأَنْ يَضَعَ عِنْدَ رَأْسِهِ حَجَرًا أَوْ خَشَبَةً أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ لِأَنَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضَعَ عِنْدَ رَأْسِ عُثْمَانَ بْنِ مَظْعُونٍ صَخْرَةً وَقَالَ : أَتَعَلَّمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي لِأَدْفِنَ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي

Artinya, “Peletakan batu, kayu, atau benda serupa itu (dianjurkan) di atas makam pada bagian kepala jenazah karena Rasulullah SAW meletakkan batu besar di atas makam bagian kepala Utsman bin Mazh‘un. Rasulullah SAW bersabda ketika itu, ‘Dengan batu ini, aku menandai makam saudaraku agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini,’” (Lihat As-Syarbini, Al-Iqna pada Hamisy Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 571).

Sebagian masyarakat meletakkan batu nisan atau sekadar batu pada bagian kepala jenazah di atas makam. Tetapi sebagian masyarakat juga meletakkan batu nisan atau sekadar batu pada bagian kepala dan bagian kaki jenazah di atas makam.

Bagaimana dengan peletakan batu nisan di atas makam pada bagian kaki jenazah? Al-Bujairimi mengutip pandangan Al-Mawardi yang menganjurkan peletakan batu pada bagian kaki jenazah di atas makam.

لِأَدْفِنَ إلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي) قَضِيَّتُهُ نَدْبُ عِظَمِ الْحَجَرِ وَمِثْلُهُ نَحْوُهُ، وَوَجْهُهُ ظَاهِرٌ فَإِنَّ الْقَصْدَ بِذَلِكَ مَعْرِفَةُ قَبْرِ الْمَيِّتِ عَلَى الدَّوَامِ، وَلَا يَثْبُتُ كَذَلِكَ إلَّا الْعَظِيمُ؛ وَذَكَرَ الْمَاوَرْدِيُّ اسْتِحْبَابَهُ عِنْدَ رِجْلَيْهِ، ا هـ شَرْحُ م ر

Artinya, “Masalah dalam redaksi hadits ’agar di kemudian hari aku dapat memakamkan keluargaku yang lain di dekat makam ini,’ menganjurkan peletakan batu besar atau benda serupa itu. Masalah ini sudah jelas. Tujuan peletakan batu itu adalah penanda makam secara permanen di mana hal itu tidak dapat terwujud kecuali dengan batu besar. Imam Al-Mawardi menyebutkan anjuran peletakan batu di atas makam pada bagian kedua kaki jenazah. Selesai syarah M Ramli,” (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 571).

Dari pelbagai keterangan ini, kita mendapatkan catatan bahwa peletakan sekadar batu atau papan nisan memiliki pijakan dalam Islam. Kedua, praktik itu tidak lain adalah upaya menandai makam agar mudah dikenali dan mudah diziarahi di kemudian hari.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 3 Oktober 2018 19:0 WIB
Hukum Menabur Bunga di Kubur setelah Pemakaman
Hukum Menabur Bunga di Kubur setelah Pemakaman
(Foto: tribun jatim)
Hukum Menabur Bunga di Kubur setelah Pemakaman
Assalamu alaikum wr. wb.
Redaksi Bahtsul Masail NU Online, masyarakat kita terbiasa menaburkan bunga atau kembang (biasanya mawar dan melati) di atas kubur setelah jenazah dimakamkan. Pertanyaan saya, apakah, apakah pandangan agama Islam perihal ini. Mohon penjelasan lebih lanjut soal ini. Terima kasih. Wassalamu alaikum wr. wb. (Siti Fajriah/Sukabumi Utara)

Jawaban
Penanya yang budiman, semoga dirahmati Allah SWT. Penaburan bunga atau kembang di atas makam didasarkan pada riwayat shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan dahan basah di atas makam untuk meringankan siksa ahli kubur.

والدليل ما ورد في الحديث الصحيح من وضعه عليه الصلاة والسلام الجريدة الخضراء، بعد شقها نصفين على القبرين اللذين يعذبان، وتعليله بالتخفيف عنهما ما لم ييبسا أي يخفف عنهما ببركة تسبيحهما؛ إذ هو أكمل من تسبيح اليابس، لما في الأخضر من نوع حياة

Artinya, “Dalilnya adalah riwayat dalam hadits shahih yang menyebutkan bahwa Rasulullah SAW meletakkan dahan hijau yang segar setelah membelahnya menjadi dua bagian di atas dua makam yang ahli kuburnya sedang disiksa. Tujuan peletakan dahan basah ini adalah peringanan siksa keduanya selagi kedua dahan itu belum kering, yaitu diringankan keduanya dengan berkah tasbih kedua dahan tersebut. Pasalnya, tasbih dahan basah lebih sempurna daripada tasbih dahan kering karena hijau segar mengandung daya hidup,” (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, [Beirut, Darul Fikr: tanpa catatan tahun], cetakan keempat, juz II, halaman 672).

Dari riwayat shahih dan terkenal itu, para ulama fikih kemudian menyatakan bahwa peletakan dahan basah atau bisa juga penaburan kembang atau bunga di atas kubur disunnahkan, terutama dahan segar atau kembang yang masih basah.

وَيُسَنُّ وَضْعُ الْجَرِيدِ الْأَخْضَرِ عَلَى الْقَبْرِ وَكَذَا الرَّيْحَانُ وَنَحْوُهُ مِنْ الشَّيْءِ الرَّطْبِ

Artinya, “Peletakan dahan pohon yang masih segar di atas kubur disunnahkan. Demikian pula benda-benda yang mengandung aroma yang sedap atau serupa dari zat yang basah-segar (aneka flora),” (Lihat As-Syarbini, Al-Iqna pada Hamisy Tuhfatul Habib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 570-571).

Para ulama juga menyatakan bahwa orang yang masih hidup tidak boleh memindahkan atau menyingkirkan dahan basah atau kembang segar yang sengaja diletakkan atau ditaburkan di atas kubur karena itu adalah hak ahli kubur. Ahli kubur menerima manfaat atas keberadaan dahan basah dan bunga segar di atas kuburnya karena semua itu memintakan ampunan dan mendatangkan rahmat Allah untuknya.

وَلَا يَجُوزُ لِلْغَيْرِ أَخْذُهُ مِنْ عَلَى الْقَبْرِ قَبْلَ يُبْسِهِ لِأَنَّ صَاحِبَهُ لَمْ يُعْرِضْ عَنْهُ إلَّا عِنْدَ يُبْسِهِ لِزَوَالِ نَفْعِهِ الَّذِي كَانَ فِيهِ وَقْتَ رُطُوبَتِهِ وَهُوَ الِاسْتِغْفَارُ

Artinya, “Orang lain tidak boleh mengambilnya (memindahkannya) dari atas kubur sebelum mengering karena ahli kubur hanya berpaling darinya ketika dahan itu mengering karena kehilangan unsur manfaatnya yang ada seketika masih hijau-segar, yaitu istighfar (untuk hali kubur tersebut),” (Lihat As-Syarbini, Al-Iqna pada Hamisy Tuhfatul Habib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 570-571).

Para ulama berbeda pendapat perihal sumber istighfar. Sebagian ulama mengatakan bahwa istighfar untuk ahli kubur itu berasal dari malaikat selama dahan atau kembang itu belum mongering. Sementara ulama lainnya menyebut sumber istighfar berasal dari dahan basah atau kembang segar itu sendiri.

وَهُوَ الِاسْتِغْفَارُ) أَيْ مِنْ الْمَلَائِكَةِ، وَأَمَّا هُوَ فَيُسَبِّحُ سَوَاءٌ كَانَ رَطْبًا أَوْ يَابِسًا؛ لَكِنَّ تَسْبِيحَ الرَّطْبِ أَكْثَرُ مِنْ الْيَابِسِ، وَيُصَرِّحُ بِهِ مَا وَرَدَ إنَّ الْمَلَائِكَةَ تَسْتَغْفِرُ لَهُ لَكِنَّ ظَاهِرَ كَلَامِ الشَّارِحِ أَنَّ الِاسْتِغْفَارَ مِنْ الْجَرِيدِ، فَيُحَرَّرُ

Artinya, “(Unsur manfaat itu adalah istighfar) dari malaikat. Malaikat sebenarnya bertasbih (untuk ahli kubur) ketika dahan itu basah maupun kering. Tetapi tasbih malaikat saat dahan basah lebih banyak daripada saat dahan mengering. Hal ini didukung secara lugas oleh riwayat hadits, ‘Sungguh malaikat memintakan ampun bagi ahli kubur.’ Tetapi teks penulis syarah (Al-Khatib) secara lahiriah dipahami bahwa permintaan ampun itu datang dari dahan basah tersebut. Hal ini dapat diuraikan,” (Lihat Al-Bujairimi, Tuhfatul Habib alal Khatib, [Beirut, Darul Kutub Al-Ilmiyyah: 1996 M/1417 H], cetakan pertama, juz II, halaman 571).

Dari sini, kita dapat menarik simpulan bahwa penaburan kembang dan bunga di atas makam memiliki dasar yang kuat di dalam agama Islam karena dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kita mengharapkan penaburan kembang itu mendatangkan rahmat Allah SWT untuk ahli kubur.

Demikian jawaban singkat kami. Semoga bisa dipahami dengan baik. Kami selalu terbuka dalam menerima kritik dan saran dari para pembaca.

Wallahul muwaffiq ila aqwathih thariq,
Wassalamu ’alaikum wr. wb.


(Alhafiz Kurniawan)
Rabu 3 Oktober 2018 14:30 WIB
Hukum Gaji Bekerja di Lembaga Perkreditan Konvensional
Hukum Gaji Bekerja di Lembaga Perkreditan Konvensional
Assalamualaikum,
Mohon pencerahannya. Apa hukum bekerja di perkreditan/perbankan seperti Adira, Home Credit, dan lain-lain. Apakah gaji yang diterima halal? Terima kasih, semoga mendapatkan pencerahan dan agar hati lebih tenang. Wassalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh. (Doni Hirmansyah)

Jawaban:
Wa’alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh,
Saudara penanya yang budiman yang dirahmati oleh Allah SWT. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya dalam menjalankan rutinitas kita sehari-hari. Amiin. 

Penanya yang budiman. Beberapa waktu yang lalu, saya sempat menuliskan tentang beberapa hukum terkait dengan bunga bank. Juga pernah menuliskan pada kanal Ekonomi Syariah NU Online terkait dengan gaji yang didapatkan dari pihak yang bermuamalah di tempat haram.
Pada pokok pertanyaan kali ini, saudara penanya menanyakan hubungan gaji dengan tempat saudara penanya bekerja, yakni di perusahaan Homeredit dan Adira. Mungkin, maksud dari Adira ini adalah perusahaan PT Adira Auto Finance yang kurang lebih 70 persen sahamnya dimiliki oleh Bank Danamon. Adira ini bergerak dalam bidang perkreditan. Kurang lebih lahan geraknya sama degan Home Credit yang menangani bidang jasa perkreditan. Keduanya bergerak di bidang perkreditan jual beli kendaraan dan alat/perangkat elektronik. Jadi, nama lain dari kedua perusahaan ini adalah melayani sistem jual beli barang secara tempo.

Jasa jual beli tempo sebenarnya tidak masalah dalam Islam. Demikian juga dengan keberadaan jasa jual beli kredit. Yang sering dijadikan masalah adalah karena:

1. Barang atau jasa yang tertunda pencicilannya akan diambil oleh pihak perbankan. Dengan demikian, maka besaran cicilan yang sudah dibayarkan dihitung sebagai akad sewa. Namun, jika cicilan dibayar secara tepat waktu, maka cicilan dianggap sebagai jual beli. Keberadaan kejelasan akad sebagai akad sewa (ijarah) ataukah akad jual beli inilah yang mendasari jenis perkreditan ini pada lembaga ini dianggap sebagai akad murakkabah (akad ganda) yang dilarang, disebabkan ketidakjelasan transaksi.

2. Status denda keterlambatan membayar. Status denda ini sebenarnya juga menjadi bahan perdebatan di antara kalangan ahli fiqih kontemporer. Ada yang membolehkan dan ada yang tidak. Yang membolehkan, karena niatan li al-ta’dib, yaitu agar nasabah/konsumen pengguna jasa menghormati haknya pemberi kredit/pinjaman. Dengan catatan, bahwa uang hasil denda tersebut tidak diperuntukkan untuk konsumsi melainkan untuk kepentingan sosial, seperti membangun jalan, jembatan, dan lain sebagainya. 

Sampai di sini, maka sumber pemasukan lembaga perkreditan konvensional semacam Adira dan Home Credit yang diperoleh dari jasa perkreditan ada tiga kemungkinan, yaitu:

- Hasil jual beli murabahah secara kredit atau secara bertempo. Hukumnya adalah halal.

- Hasil dari ijarah yang sejatinya awalnya diniatkan untuk jual beli. Hukumnya syubhat (tidak jelas antara halal dan haram).

- Hasil dari denda keterlambatan membayar, dan hukumnya adalah syubhat juga. Ada juga ulama yang mengharamkan kecuali bila yang melakukan adalah imam atau lembaga yang berwenang. Titik pangkal persoalan adalah yang dimaksud sebagai lembaga berwenang ini, apakah boleh bila diubah maksudnya sebagai pihak lembaga perkreditan sendiri yang menerapkan. Jika boleh diubah maksudnya ke lembaga perkreditan itu sendiri, maka hukumnya menjadi jelas halal keberadaan denda itu. Namun, jika tidak boleh diubah ke maksud lembaga perkreditan, maka hukumnya disamakan dengan riba, yang murni diputus sebagai haram. Karena perselisihan inilah maka denda dihukum sebagai syubhat, yaitu tidak jelas antara halal dan haramnya. Status hukumnya sama dengan makruh, akan tetapi tidak sampai ke makruh tahrim disebabkan ada teks fiqih yang membolehkan bila dilakukan oleh lembaga yang berwenang.

Dari ketiga peluang ini, ada peluang satu untuk jelas sisi halalnya, yaitu jual beli secara kredit. Dua peluang lainnya hukumnya adalah syubhat, dan tidak sampai haram disebabkan karena statusnya ada ulama yang membolehkan. Dengan demikian, seluruh dana yang dihasilkan dari lembaga perkreditan, tidak mutlak dari yang haram. Keputusan akhirnya adalah gaji yang diterima juga menjadi tidak mutlak haram.

Apa yang disampaikan di atas, adalah menurut satu sisi cara pandang gaji melihat dari sumber gaji itu didapatkan, apakah termasuk ghalabal haram (mayoritas haram) ataukah minim haramnya? Ternyata setelah ditelusuri, tidak sampai ghalabal haram, sehingga kita tidak terkena pasal ayat ta’awanu ‘alal ma’shiyat (tolong-menolong dalam perbuatan maksiat). 

Cara pandang yang kedua adalah cara pandang dari sisi orang yang bekerja. Tidak setiap orang yang bekerja dan bermuamalah dengan orang yang berpenghasilan haram lantas bisa diputus sebagai haram. Sebagaimana ungkapan Syeikh Zainuddin al-Malaibary berikut ini:

فائدة لو أخذ من غيره بطريق جائز ما ظن حله وهو حرام باطنا فإن كان ظاهر المأخوذ منه الخير لم يطالب في الآخرة وإلا طولب قاله البغوي.

Artinya: "Sebuah faidah: Seandainya ada seseorang mengambil dari orang lain dengan jalan yang jaiz sesuatu yang diduga halalnya, padahal adalah haram secara bathin, maka bila dhahir barang tersebut adalah baik, maka ia tidak akan dituntut di akhirat. Namun, bila dhahir barang tersebut tidak baik, maka sebagaimana pernyataan al-Baghawy, maka ia kelak akan dituntut di akhirat." (Syekh Zainuddin al Malaibary, Fathul Muin bi Syarhi Qurrati al-'Ain, Surabaya: Al Hidayah, tt., 67)

Haknya orang yang bekerja adalah menerima gaji. Setiap gaji yang diperoleh dari hasil kerja yang dhahirnya halal, maka gaji yang diterima juga halal. Kecuali jika Anda bekerja membantu pencurian, maka diputus sebagai haram sebab pencuriannya. Jika pekerjaan yang dilakukan adalah halal, maka gajinya juga halal. Sebagai satpam, pekerjaan satpam adalah halal. Demikian juga gajinya, maka halal, meskipun tempat bekerjanya pemroduksi barang haram. Satpam bekerja karena mengikut perintah menjaga aset saja.

Gaji seorang pegawai bank, atau pegawai lembaga perkreditan, adalah halal, karena ia dikaji karena faktor jerih payahnya dalam bekerja mencatat transaksi, dan sejenisnya. Karena pekerjaannya halal, maka gajinya adalah halal pula. Pokok masalah sebagaimana disampaikan oleh Syekh Zainuddin al-Malaibary di atas, bila sang juragan sumber nafkahnya berasal dari perkara haram. Apakah gaji sang karyawan juga haram? Tentu tidak. Pada saat Sang Juragan memberikan uang yang secara dhahirnya adalah diduga halal diterima oleh pegawai, maka halal pula bagi pegawai itu menerimanya. Apabila sang pegawai meyakini bahwa mayoritas sumber keuangan Sang Juragan dari perkara haram, maka pada dasarnya gaji yang dibayarkan ke pegawai adalah bukan dari barang haram, tapi justru dari barang halal sang juragan. Status pemberiannya disebut hibah/hadiah. Sementara gaji karyawan itu sendiri pada hakikatnya belum dibayar oleh sang juragan. Jadi, sang juragan—pada hakikatnya—memiliki hutang kepada karyawannya disebabkan karena dia belum menggajinya. 

Kesimpulan dari jawaban saudara penanya, dalam masalah ini adalah:

1. Sumber pendapatan keuangan lembaga perkreditan yang saudara terima tidak sepenuhnya berasal dari jalan haram. Kemungkinan sumber pendapatan yang haram adalah diperoleh dari riba nasiah (riba kredit) yang berasal dari denda atau ketidakjelasan akad antara akad jual beli dan akad sewa. 

2. Karena sumber pendapatan keuangan lembaga tidak mutlak haram, maka status uang yang diberikan sebagai gaji juga tidak mutlak haram. 

3. Status gaji seorang pegawai—di mana saja ia bekerja kecuali memang asal tempatnya jelas haram—hukumnya adalah halal. Sifat kehalalan gaji ini adakalanya karena jelas halalnya, namun di sisi yang lain ada kemungkinan sharfu al-maqshud (pengalihan niat), yaitu bahwa gaji yang diberikan oleh lembaga dianggap sebagai hibah/hadiah dari lembaga. Sementara gaji hakikinya, lembaga tersebut sejatinya belum membayar sehingga ia punya tanggung jawab hutang kepada pegawai. 

Wallahu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jawa Timur.