IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Istishna’: Akad Inden Barang Rakitan

Selasa 16 Oktober 2018 9:30 WIB
Share:
Istishna’: Akad Inden Barang Rakitan
Ilustrasi (iStock)
Akad merakitkan barang termasuk dalam kelompok akad jual beli barang yang bisa disifati dan ada dalam tanggungan/kewajiban. Akad ini ada seiring kebiasaan masyarakat yang ingin tahu beres terhadap barang yang dipesan dan selesai. Jika akad ini tidak dipergunakan, maka biaya bisa semakin membengkak karena pemilik harus mengawasi orang yang bekerja setiap harinya. 

Dengan keberadaan akad inden ini, pemilik bisa cukup dengan jalan memasrahkan apa yang diinginkan kepada perusahaan jasa/kontraktor yang kompeten dan kredibel, atau orang yang bisa dipercaya, untuk membuatkan barang yang dipesan. Dengan pasrah kepada jasa kontraktor atau orang yang bisa dipercaya ini, ia bisa bekerja, dan mencari kembali nafkah untuk menutup kemungkinan defisit anggaran rumah tangga akibat membangun.

Bagi para pekerja kantor yang harus setiap hari bekerja di kantor, tidak mungkin ia melakukan pengawasan secara langsung ke pekerja di rumah. Ia perlu mengambil cara agar apa yang diinginkan terwujud, sementara pekerjaan wajibnya tidak terbengkalai. Salah satu caranya adalah pesan inden barang, atau lelang jasa konstruksi, atau juga lelang borongan. Ia tinggal melakukan tawar menawar harga, menyerahkan harganya, lalu meminta agar orang tersebut bekerja mewujudkannya. 

Jika ditilik dari model dan sifat akad inden ini, maka pada dasarnya akad inden masuk dalam kelompok akad jual beli barang yang bisa disifati atau manfaat yang bisa disifati. Dalam konteks fiqih, ia masuk ke dalam rumpun kelompok akad salam (akad pesan). Bedanya dengan akad salam, barang dalam akad salam sudah wujud. Sementara dalam akad inden ini, barangnya belum wujud. Hanya kriteria barangnya saja yang disodorkan. Ra’su al-maal (harga kontrak) sudah ditentukan sedari awal. 

Karena wujud barangnya yang belum terbentuk ini, jumhur fuqaha’ dari kalangan Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanabilah menghukuminya sebagai akad yang tidak boleh (ghairu jaizah) karena termasuk rumpun jual beli barang ghaib. Namun, karena jumhur fuqaha’ ketiga madzhab ini juga sama-sama menerima bai’u mashufin fi al-dzimmah maka ketiganya menerima perluasan makna dari keberadaan akad ini dengan menyebutnya sebagai akad istishna’. Seperti misalnya, fuqaha’ kontemporer kalangan Syafi’iyah, seperi Doktor Kasib Abdul Karim, beliau menyebut akad ini sebagai: 

عقد على بيع في الذمة يشترط فيه العمل على وجه مخصوص

Artinya: “Suatu akad jual beli dalam tanggungan/kewajiban yang diikuti dengan syarat melaksanakan pekerjaan tertentu menurut cara-cara yang telah ditentukan.” (Lihat: Kâsib Abdu al-Karîm, ‘Aqdu al-Ishtishnâ’ fi al-Fiqhi al-Islâmy; Dirâsah Muqâranah, Iskandariyah: Daru Al-Da’wah, 1980, hal. 59). 

Jadi, kalangan fuqaha’ Syafi’iyah kontemporer memasukkannya dalam kelompok akad bai’un fi al-dzimmah (jual beli dalam tanggungan/kewajiban). Para ulama ini mengelompokkan akad inden (istishna’) dengan teknik qiyas musâwy (penyamaan illat hukum). Bagaimana dengan fuqaha’ Hanafiyah?

Sejak awal, jumhur fuqaha’ Hanafiyah menerima akad inden ini dengan dalil istihsân. Hal ini bisa kita ikuti dari salah satu pendapat ulama’nya, seperti al-Kassâny dalam Badai’u al-Shanâi’, beliau menjelaskan:

أما جوازه فالقياس أن لا يجوز, لأنه باع ما ليس عند الإنسان لا على وجه السلم وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ما ليس عند الإنسان وأرخص في السلم
ويحوز استحسانا لإجماع الناس على ذلك لأنهم يعملون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير, والقياس يترك بالإجماع

Artinya: “Yang membolehkan akad inden ini, maka teknik qiyas menetapkan ketidakbolehannya, karena ia merupakan jual beli sesuatu yang tidak ada di sisi manusia sebagaimana akad salam. Dasarnya adalah hadits Rasulullah SAW yang telah melarang jual beli sesuatu yang tidak ada di sisi manusia, namun memberi keringanan untuk jual beli salam. Kebolehan akad inden ini adalah ditetapkan atas dasar istihsân seiring umumnya masyarakat dalam menerapkannya di semua daerah tanpa ada yang mengingkari. Oleh karena itu jalan qiyas dalam hal ini ditinggalkan berdasarkan kesepakatan ulama’.” (‘Alâuddin Abu Bakar bin Mas’ud Al-Kassâny, Badai’u al-Shanâi’ fî Tartîbi al-Syarâi’ li al-Imâm al-Kassâny, Beirut: Dâru al-Kitâb al-‘Araby, 1982, Juz 6, hal. 1678). 

Pendapat yang sama dengan al-Kassâny bisa ditemui dalam Fathu al-Qadîr juz 7, halaman 114, Kitab al-Fatâwy al-Hindiyyah Juz 4, halaman 517, dan sejumlah kitab lainnya. Kesepakatan kebiasaan masyarakat yang berjalan turun-temurun dengan ketiadaan penolakan atas maslahahnya, merupakan dasar utama penetapan hukum bolehnya akad inden. 

Dasar lain dari kebolehan penetapan akad ini adalah hadits Rasulillah SAW:

مارآه المسلمون حسنا فهو حسن رواه أحمد

Artinya: “Apa yang dipandang sebagai baik oleh kaum muslimin, maka ia adalah baik.” HR. Ahmad. 

Al-Hazimy dalam al-I’tibâr fi Bayâni al-Nâsikh wa al-Mansūkh mengomentari bahwa hadits ini sebagai shahîhun tsâbit. Imam Ahmad menyebut derajat haditsnya adalah marfu’. Dalam Syarah Fathul Qadir, juga disebutkan sebuah hadits bahwa Baginda Rasulillah SAW pernah memesan sebuah cincin, lalu dipergunakannya. 

Lebih lanjut, Al-Kassâny menjelaskan bahwa dalam akad inden ini, terdapat gabungan dua akad yang diperbolehkan, yaitu akad salam dan akad ijarah. Beliau menjelaskan:

لأنه فيه معنى عقدين جائزين وهما السلم والإجارة لأن السلم عقد على بيع في الذمة واستئجارالصانع يشترط فيه العمل وما اشتمل على عقدين جائزين كان جائزا

Artinya: “Karena sesungguhnya di dalam akad inden ini terdapat dua akad yang boleh digabungkan, yaitu akad salam dan akad ijarah. Salam adalah akad jual beli dalam tanggungan dan membayar shani’ merupakan yang disyaratkan dalam akad karena amalnya. Dan segala amal yang didalamnya memuat dua akad yang boleh digabungkan, maka hukumnya boleh juga dilakukan.” (‘Alâuddin Abu Bakar bin Mas’ud Al-Kassâny, Badai’u al-Shanâi’ fî Tartîbi al-Syarâi’ li al-Imâm al-Kassâny, Beirut: Dâru al-Kitâb al-‘Araby, 1982, Juz 7, hal. 115).

Karena akad inden ini berkaitan erat dengan unsur membuatkan sesuatu yang dipesan, maka kita menyebutnya dalam fiqih sebagai akad istishna’. Akad ini umum digunakan dalam akad infrastruktur, proyek, pengapalan (shipment). Dan saat ini, telah dilakukan introduksi akad istishna’ dalam jasa pengembang (developer) perumahan. Wallâhu a’lam bish shawâb.


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Share:
Senin 15 Oktober 2018 21:15 WIB
Fiqih Niaga Ekspor-Impor: Khiyar dalam Pengapalan Skema FoB dan CIF
Fiqih Niaga Ekspor-Impor: Khiyar dalam Pengapalan Skema FoB dan CIF
Ilustrasi (via icci.lg.ua)
FoB merupakan kependekan dari Free on Board atau Freight on Board, merupakan sebuah nota kesepakatan penyerahan barang antara pembeli dan penjual. Isi dari nota FoB biasanya terdiri atas harga barang ditambah semua ongkos sampai barang berada di atas kapal (on board). Untuk ongkos perjalanan, ada hitungannya sendiri dan ada liku kesepakatan yang harus dibangun. 

CIF merupakan kepanjangan dari Cost, Insurance and Freight (Biaya, Asuransi, dan Beban). CIF ini memiliki kesamaan dengan CNF (Cost and Freight). Beda antara keduanya terletak pada keberadaan asuransi yang disertakan dalam CIF. Singkatnya, CIF adalah CNF plus Asuransi.

Saat ini kita fokus pada FoB dan CIF serta khiyar majelis yang dilakukan oleh importir dan eksportir di dalamnya. Untuk mendalaminya, kita perlu menukil sebuah dokumen resmi Metadata tentang Perdagangan Luar Negeri yang dirilis oleh Bank Indonesia.

Menurut keterangan dokumen Metadata Perdagangan Luar Negeri oleh Departemen Statistik (DSta) Bank Indonesia, disebutkan sebagai berikut: 

“Free on Board (FoB) dan Cost, Insurance, and Freight (CIF) merupakan istilah perdagangan yang berkaitan dengan pengiriman barang yang menyangkut hak dan kewajiban pembeli dan penjual barang, dan hanya berlaku untuk transportasi air (berdasarkan definisi Incoterms yang dikeluarkan oleh International Chamber of Commerce / Kamar Dagang Internasional). 

Harga barang FoB adalah biaya barang sampai di atas kapal, meliputi: biaya pengangkutan ke dermaga dan biaya pemuatan di atas kapal. 

Harga barang CIF merupakan harga yang dibebankan penjual kepada pembeli, termasuk biaya transportasi (hanya berlaku untuk transportasi air) dan asuransi untuk barang yang dikirim, sampai barang tiba di pelabuhan negara pembeli.”

Berdasarkan data Metadata ini, dapat ditarik beberapa nilai penting terkait dengan FoB. Kita istilahkan kedua orang yang berakad sebagai seller (penjual) dan buyer (pembeli). Poin penting perhatian terfokus pada penggalan frasa “biaya barang sampai di atas kapal” yang mengandung arti, bahwa:

1. Kewajiban utama dari seller (penjual) adalah menyerahkan barangnya sampai di atas kapal, menyiapkan izin ekspor dan biaya atau pajak yang diperlukan, serta membuat “clean on board receipt” (penerimaan bersih di atas kapal). Dokumen ini disebut bill of lading (nota pengapalan)
2. Kewajiban utama dari buyer (pembeli) adalah mengurus angkutan (carrier), kontrak angkutan, membayar freight-nya, dan menanggung asuransi-nya. 
3. Terjadinya perpindahan resiko kehilangan atau kerusakan barang dari seller ke buyer adalah ketika barang telah melewati pagar kapal. Jadi, titik kritis perpindahan tanggung jawab ini adalah pada pagar kapal. 
4. Biaya pemuatan dapat dibagi antara seller dan buyer sesuai dengan kesepakatan. 

Ini artinya pada saat terjadi perjanjian kontrak perdagangan, maka dibolehkan bagi buyer dan seller untuk melakukan kesepakatan-kesepakatan. Kesepakatan ini bisa masuk dalam kemungkinan akad syirkah, atau akad borongan (istishna’). Jika masuk dalam akad borongan, maka harga pengapalan menjadi satu paket dengan harga barang setelah diterima pembeli. Namun, apabila menggunakan akad syirkah, maka harga pengapalan ditanggung bersama antara penjual dan pembeli, sementara harga barang berada terpisah dan hanya milik pembeli. Pelaksanaan ini biasanya tergantung dari bagaimana kontrak dilakukan oleh keduanya sebelum terjadinya jual-beli ekspor-impor. 

Resiko menggunakan akad syirkah adalah apabila terjadi kerusakan barang saat proses pengapalan, maka kerugian ditanggung secara bersama-sama antara penjual dan pembeli. Namun, jika memakai akad istishna’, maka kerusakan barang di perjalanan menuju proses pengapalan, adalah tanggung jawab penjual. 

Penting untuk diperhatikan bahwa, kesimpulan ini didasarkan pada pengertian FoB sendiri sebagai nota kesepakatan penyerahan barang di atas kapal. 

FoB umumnya dibagi menjadi dua, yaitu FoB shipping point dan FoB destination. 

• FoB shipping point mendasarkan pada perpindahan risiko barang (qabdlu) dari penjual ke pembeli saat barang sudah ada di atas kapal. Semua biaya transportasi menuju ke negara / pulau tempat pembeli adalah ditanggung oleh pembeli. Akad yang terlibat dalam pengapalan lewat skema FoB ini sudah kita bahas pada pembahasan terdahulu, yaitu akad ijarah.

• FoB destination mendasarkan pada perpindahan risiko barang dari penjual ke pembeli (qabdlu) saat barang sudah berada di pelabuhan tempat pembeli. Seluruh biaya perjalanan kapal ditanggung oleh pihak penjual. Akad yang terlibat dalam skema pengapalan jenis ini adalah akad istisna’.

Dengan keberadaan dua FoB ini, maka disyaratkan bagi pembeli untuk menetapkan pilihan (khiyar) model pengiriman. Khiyar dilakukan saat penjual dan pembeli sedang melakukan akad kontrak (khiyar majelis). 

Sebagai catatan bahwa Indonesia sendiri hingga detik ini, sebagaimana dilansir situs Bisnis.com, masih menerapkan FoB shipping point sehingga seluruh biaya asuransi dan pengangkutan adalah ditanggung pembeli. Padahal sudah ada ketentuan Permendag No. 82/2017 yang mengatur bahwa skema FoB sudah harus berganti menjadi skema CIF, yang mana asuransi sudah harus turut disertakan terhadap transportasi barang, dan biaya pengangkutan ditanggung oleh penjual. 

Imbas terhadap praktik muamalah niaga di Indonesia adalah:

- Dengan skema FoB shipping point, seluruh kerusakan barang atau hilangnya barang di perjalanan merupakan tanggung jawab pembeli, karena barang sudah dianggap milik pembeli ketika berada di atas kapal. Bea transportasi kapal mengikut skema akad ijarah.

- Dengan skema CIF, kerusakan barang bisa menjadi bagian dari tanggung jawab pembeli, atau juga menjadi tanggung jawab penjual lewat jasa asuransi yang dipilih oleh pembeli dan disampaikan ke penjual. Bea transportasi kapal menjadi satu paket dengan harga dan bea-bea lainnya. Skema akad yang dipergunakan bisa dikelompokkan sebagai akad istisna’ paralel.

Dengan demikian, keputusan peralihan sistem FoB ke CIF sebagaimana Permendag No. 82/2017 di atas, sebenarnya memiliki keberpihakan kepada pembeli sebagai penderita selama ini, khususnya apabila terjadi kasus kecelakaan kapal barang. Meskipun kenyataannya, untuk CIF sendiri juga masih menyisakan pilihan jenis asuransi yang dilibatkan.

Sampai di sini, maka perbedaan antara  CIF dan FoB, adalah:

- FoB umumnya hanya diberlakukan untuk perdagangan dalam negeri dan melayani antar pulau, sementara CIF (Cost, Insurance and Freight) umumnya diberlakukan untuk perdagangan antar negara, namun bisa juga diterapkan untuk antar pulau.

- Khiyar FoB sebenarnya berlaku dua paket, yaitu FoB destination dan FoB shipping point.

- Untuk perdagangan internasional berlaku satu paket khiyar CIF antara jadi dan pembatalan

Sebagai catatan bahwa untuk CIF, khiyar berlaku pada jenis asuransi yang ingin diikuti oleh buyer (importir), yaitu: 

- Asuransi A (ICC A), berkaitan dengan seluruh resiko perjalanan dijamin oleh pihak asuransi. 

- Asuransi B (ICC B), berkaitan dengan sebagian resiko perjalanan dijamin oleh asuransi, tergantung pada klausul premi yang diinginkan oleh pembeli yang disampaikan kepada penjual. 

- Asuransi C (ICC C), berkaitan dengan pertanggungan resiko barang sampai dengan kapal saja. Untuk resiko kerusakan di perjalanan laut, merupakan tanggung jawab pembeli. 

Wallahu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Ahad 14 Oktober 2018 20:30 WIB
Fiqih Niaga Ekspor-Impor: Mengaitkan Letter of Credit dengan Akad Istishna’
Fiqih Niaga Ekspor-Impor: Mengaitkan Letter of Credit dengan Akad Istishna’
Ilustrasi (via ibmec.br)
Letter of Credit (L/C) diartikan sebagai sebuah dokumen yang berisi perintah dari importir melalui bank perantara ekspor-impor kepada eksportir agar mengusahakan barang yang dipesannya sebagaimana telah disepakati dalam kontrak ekspor-impor oleh kedua belah pihak. Dengan memaknai L/C ini sebagai dokumen perintah importir kepada eksportir, maka harapannya adalah akad ekspor-impor ini bisa dimasukkan ke dalam rumpun kelompok akad istishna’

Untuk bisa dimasukkan ke dalam rumpun akad istishna’, tentu terdapat sejumlah syarat dan ketentuan yang musti dipatuhi oleh importir dan eksportir agar akad keduanya sah secara syariat. Untuk itu perlu dilakukan kajian pemetaan unsur yang terlibat dalam L/C secara terperinci untuk keperluan itu. 

Pertama kali, kita perlu mendefinisikan terlebih dahulu apa itu istishna’. Istishna secara syara’ didefinisikan sebagai: 

طلب العمل منه (الصانع) في شيئ خاص على وجه مخصوص

Artinya: “Permintaan melakukan suatu pekerjaan khusus kepada produsen berdasar kriteria tertentu.” (Ibnu Abidin, Hasyiyah Ibnu Abidin, Kairo: Thab'at al Halaby, tt., juz 5, halaman 223)

Pemakaian istilah “pekerjaan tertentu” ini maksudnya adalah pekerjaan yang sifatnya terikat bagi shâni’ (produsen) dan menjadi kewajiban mewujudkannya. Adapun maksud dari “kriteria” di sini adalah bahwa barang yang dipesan untuk dirakitkan sudah ditentukan sifatnya. 

Oleh karena akad istishna’ ini sifatnya adalah pesan merakitkan yang wajib dilakukan oleh produsen, maka sifat penebusan barang tersebut hukumnya juga menjadi wajib. Karena sifat wajibnya penebusan ini, maka istishna’ juga dikategorikan sebagai akad jual beli dalam tanggungan (بيع في الذمة) antara “pemesan jasa rakitan” dengan “produsen yang merakit” terhadap “produk rakitannya.”

Dalam teks Pernyataan Standart Akuntansi Keuangan (PSAK) 103 yang dikeluarkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, istishna’ didefinisikan sebagai akad jual beli dalam bentuk pemesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati antara pemesan (pembeli, mustashni’) dan penjual (pembuat, shani’)”.

Selanjutnya di dalam PSAK 103 itu juga disebutkan adanya istilah istishna’ paralel. Istishna paralel adalah suatu bentuk akad Istishna’ antara pemesan (pembeli/mustashni’) dengan penjual (pembuat/shani’), kemudian untuk memenuhi kewajibannya kepada mustashni’, penjual memerlukan pihak lain sebagai shani’. 

Pembiayaan yang dilibatkan dalam akad istishna ini adalah penyediaan dana dari Bank kepada nasabah untuk membeli barang sesuai dengan pesanan nasabah yang menegaskan harga belinya kepada pembeli (nasabah) dan pembeli (nasabah) membayarnya dengan harga yang lebih sebagai keuntungan Bank yang disepakati. 

Sebagai ilustrasi sederhana tentang akad istishna’ ini adalah pemesanan seseorang kepada produsen komputer untuk dirakitkan sebuah PC Komputer dengan spesifikasi tertentu. Setelah komputer selesai dirakit maka wajib bagi pemesan untuk membeli PC tersebut. Penting untuk diperhatikan adalah, kewajiban bersifat melekat (mu’allaq) saat barang yang dipesan sudah selesai dirakit oleh pihak shani’(produsen). Jika barang sebelum diterima kemudian terjadi kerusakan pada PC, maka barang sepenuhnya masih menjadi tanggung jawab shani’.

Karena akad istishna’ ini sifatnya adalah pesan merakitkan, maka akad lebih cocok digunakan pada sektor manufaktur atau konstruksi. Sesuai dengan keterangan dari PSAK 103 di atas, bahwa akad istishna’ kadang disebut juga sebagai istisna’ paralel. Contoh sederhana ilustrasi istishna’ paralel adalah akad antara Bank Syariah dengan nasabah untuk pembuatan ruko dengan syarat dan kriteria disepakati keduanya. Karena bank syariah tidak mungkin mendirikan ruko sendiri, maka ia memesan kepada kontraktor.Relasi antara bank syariah dengan kontraktor ini adalah relasi antara shani’ dan mustashni’ kedua setelah sebelumnya terjadi relasi antara shani’ (bank) dengan mustashni’ pertama (nasabah). Inilah gambaran istishna’ paralel. 

Dalam dunia ekspor-impor akad istishna’ diperankan dengan jalan nasabah importir melakukan perjanjian kontrak dengan Bank untuk ekspor-impor. Sasaran eksponen eksportir - yang sudah menjalin kontrak jual beli dengan importir - turut disertakan dalam pengajuan akad pembiayaan impor antara importir dengan bank. Selanjutnya bank menerbitkan letter of credit. Dengan demikian kedudukan bank selaku shani’ ini menempati posisi issuing bank

Jalinan akad antara importir dan bank syariah ini disebut dengan akad istishna’. Jika barang sudah berhasil diusahakan oleh bank, maka importir wajib membeli. Sampai di sini, maka peran ganda bank adalah selaku shani’ dan sekaligus menjadi mustashni’. Selaku shani’ karena menimbang posisinya dalam relasi importir dan bank. Dan bank selaku mustashni’ karena menimbang relasinya dengan bank koresponden untuk menghubungi eksportir akan terbitnya letter of credit atas nama importir yang ditujukan kepada eksportir. Sampai di sini maka kedudukan bank koresponden yang merupakan bank notifikasi dan sekaligus advising bank dalam akad istishna’ adalah “wakil” dari mustashni’ kedua (issuing bank). Relasi korespondensi antara issuing bank dan notifying bankmasuk akad wakâlah

Karena notifying bank merupakan wakil dari issuing bank, maka ia memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan mustashni’ kedua (issuing bank). Dengan demikian, sifat qabdlu-nya notifying bank sudah mampu untuk dikategorikan transfer of risk (transfer risiko) dari eksportir ke notifying bank atau bahkan issuing bank

Jika konsep menjadikan notifying dan issuing bank ini masuk dalam relasi akad wakâlah bisa diterima, maka imbasnya terhadap status kepemilikan risiko akan berubah menjadi sebagai berikut:

1. Karena sudah terjadi transfer of risk dari eksportir ke notifying bank, maka barang sudah menjadi hak milik issuing bank. 

2. Bilamana terjadi kecelakaan laut yang menenggelamkan kapal cargo, atau misalnya terjadi perompakan di laut sehingga menyebabkan barang menjadi hilang, maka risiko kehilangan adalah sudah menjadi beban tanggung jawab issuing bank. 

3. Adapun peran importir, karena ia belum melakukan qabdlu terhadap barang, maka importir belum dapat dikenai risiko. 

Jadi, dengan mencermati sisi relasi eksportir-notifying bank – issuing bank dan importir dengan akad istishna’ ini, maka kesimpulan akhir dari status kepemilikan barang saat sudah lepas dari port / pelabuhan adalah ‘barang sepenuhnya sudah menjadi milik issuing bank (bank mitra importir yang menerbitkan L/C karena sudah terjadi transfer of risk antara eksportir dengan notifying bank.’

Insersi akad istishna’ ke dalam ekspor-impor ternyata menghadapi masalah fiqih yang lain. Apa itu? Masalah klasik yang disebut sebagai bai’un wa salafun (jual beli dan pesan) yang digabung menjadi satu. Bagaimana penyelesaiannya? Mungkin akan disampaikan dalam kesempatan tulisan lain, insyaallah. Wallahu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim

Jumat 12 Oktober 2018 21:0 WIB
Kedudukan Letter of Credit dalam Akad Fiqih Niaga Ekspor-Impor
Kedudukan Letter of Credit dalam Akad Fiqih Niaga Ekspor-Impor
Ilustrasi (cargonews.lt)
Letter of credit (L/C) merupakan sebuah dokumen yang dikeluarkan oleh bank mitra devisa importir atas permintaan importir. Merujuk dari istilah yang digunakan yaitu “letter”, yang berarti surat, maka L/C ini bentuknya menyerupai semacam wesel bayar. Jadi, ia merupakan sebuah surat berharga yang bisa dipergunakan oleh eksportir untuk menguangkan biaya yang “ditagihkan” kepada importir untuk kebutuhan pengapalan barang pesanannya (delivery order/DO). L/C diajukan oleh importir setelah ditandatanganinya nota kesepakatan ekspor-impor antara eksportir dan importir.

Selengkapnya mengenai prosedur penerbitan L/C adalah sebagai berikut:

1. Importir mengajukan permintaan kepada bank devisa untuk membuka L/C untuk dan atas nama eksportir, sembari menunjukkan bukti-bukti surat izin impor dan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam impor barang.

2. Berbekal dokumen-dokumen tersebut, selanjutnya bank devisa melakukan kontrak valuta dengan importir. Kontrak valuta ini umumnya dilakukan dalam bentuk kontrak penukaran berjangka (forward exchange contract), yaitu suatu kontrak berjangka ke depan yang memerlukan penyerahan pada suatu tanggal melebihi penyelesaian transaksi spot. Biasanya, batas penyerahan adalah 10 hari setelah terjadinya kontrak. Adapun harga valuta adalah didasarkan harga pertukaran valuta saat ini. Tujuan dari mendasarkan harga valuta dengan harga pasar saat ini adalah untuk melindungi pembeli (importir) dari kemungkinan risiko fluktuasi kurs dalam mendapatkan valuta asing yang dipergunakan untuk memenuhi kewajibannya membayar eksportir pada waktu yang akan datang. Sifat dari kontrak berjangka ini tidak bisa dihindari oleh eksportir dan importir seiring mata uang asing yang dipergunakan dalam sistem perdagangan internasional. Oleh karena itu, status hukum fiqihnya adalah boleh karena unsur dlarurat lil hajat.

3. Selanjutnya bank devisa mitra dari importir ini menerbitkan L/C atas nama importir berbekal korespondensi informasi dari bank di luar negeri. Bank yang ada di luar negeri ini disebut dengan istilah advising bank, yaitu bank pemberi nasehat. Kedudukannya setara dengan seorang penasehat akuntan publik. 

4. Selanjutnya advising bank ini bertugas memberi informasi kepada eksportir bahwa telah ada pembukaan L/C atas nama dirinya di bank devisa mitra importir. Karena fungsinya memberi informasi eksportir ini maka advising bank ini sering dikenal juga sebagai notifying bank (bank pemberi tahu). 

5. Selanjutnya bank notifikasi ini berperan memberitahu kepada issuing bank (bank pembuka L/C) bahwa ia menjamin sepenuhnya pembayaran yang ditanggung oleh importir untuk keperluan pengapalan barangnya.

6. Eksportir yang menerima pemberitahuan dari notifying bank merupakan pihak yang diuntungkan dengan informasi L/C ini. Oleh karena itu pula, pihak eksportir sering disebut juga sebagai beneficiary (pihak yang diuntungkan). Selanjutnya, atas dasar pemberitahuan ini, pihak eksportir mengupayakan stock barang yang dibutuhkan oleh importir, lengkap dengan segala pernik pengurusan PPh, PPn, Kepabean, Container, trucking, menyewa ruang kapal, hingga jasa pelabuhan yang dibutuhkan sampai kemudian barang berada di atas kapal (freight on board) yang bertindak selaku carrier (jasa angkut barang) 

7. Setelah barang yang dibutuhkan importir berada di atas kapal, maka pihak eksportir menerima bill of lading dari kapal carrier, kemudian menyerahkannya kepada pihak penjamin biaya yang ditunjuk oleh “koresponden” bank devisa mitra importir untuk mendapatkan pembayaran total biaya pengapalannya. 

8. Bill of lading ini selanjutnya dikirimkan kepada importir lewat jasa issuing bank (bank penerbit L/C) untuk memberitahu total biaya yang dibutuhkan.

Melihat skema relasi terbitnya L/C atas dasar permintaan importir kepada issuing bank yang dilanjutkan ke notifying bank, dan kemudian dilanjutkan ke eksportir, dan eksportir kemudian menunjukkan bukti pengapalan dengan total biaya yang disampaikan lewat bill of lading oleh pihak kapal, kemudian bill of lading ini dijadikan dasar acuan pencairan dana bagi pihak eksportir dan sekaligus dasar tagihan bank penjamin biaya pengapalan atas nama importir ke eksportir, maka status L/C ini dalam konteks fiqih dapat diperinci sebagai berikut:

1. Letter of Credit berperan sebagai:

- Surat perintah menjalankan kontrak jual beli yang sudah dilaksanakan
- Surat hutang issuing bank kepada bank koresponden di luar negeri
- Surat penjaminan biaya pengupayaan barang dan sekaligus pengapalannya oleh bank notifikasi kepada eksportir
- Surat perintah pengusahaan barang ke eksportir
- Surat Perintah pengapalan

Kesimpulan dari peran L/C ini, adalah seolah ia merupakan perantara akad pengupayaan stock oleh importir kepada eksportir sebagaimana tertuang dalam akad perjanjian kontrak. Karena sudah ada kontrak kesepakatan antara importir dan eksportir, maka L/C menyerupai surat perintah istishna’ bil wa’di lil syira’ (pengupayaan barang/stock dengan janji akan dibeli oleh importir). Bagaimana L/C diduga bisa masuk ke dalam bagian akad ini, insyaallah kelak akan dibahas dalam tulisan berikutnya.

2. Bill of lading berperan sebagai:

- Surat pemberitahuan bahwa perintah importir telah selesai dilaksanakan eksportir
- Surat bukti bahwa barang yang dipesan oleh importir sudah dikapalkan oleh eksportir
- Surat penagihan biaya oleh eksportir ke bank penjamin
- Surat penagihan valuta oleh bank penjamin kepada issuing bank
- Surat penagihan hutang oleh issuing bank kepada importir

Kesimpulan dari bill of lading ini adalah bahwa ia merupakan jawaban atas perintah yang tertuang dalam L/C. Namun, jika dalam asumsi awal bahwa perjanjian ekspor-impor dengan menempatkan kapal sebagai wakil dari importir dalam menerima barang, nampaknya dokumen bill of lading ini belum bisa disebut sebagai lafadh jawaban kesanggupan menjadi wakil importir tersebut. Hal pokok yang mendasari adalah: pemilik cargo hanya mengetahui ke mana barang yang dikapalkan oleh eksportir ini hendak dikirimkan setelah penyerahan barang di atas kapal. Jika pihak kapal ditempatkan sebagai wakil dari eksportir maka ada kemungkinan untuk bisa. Namun, karena pihak cargo ini menduduki posisi penerima barang yang mewakili importir, maka status selaku wakil eksportir ini tidak mungkin terjadi. Akibatnya, transfer of risk juga belum bisa dilakukan.

Setelah mencermati peran dari L/C dan bill of lading, maka disimpulkan bahwa di antara kedua dokumen L/C dan bill of lading tidak mengesankan adanya unsur lafadh ijab qabul akad wakalah disebabkan bill of lading diserahkan setelah kerja dilakukan oleh eksportir sampai dengan barang dikapalkan. Sementara lafadh qabul akad wakalah harus dilaksanakan sebelum kerja sebagai bentuk kesanggupan mewakili importir. Wallahu a’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Pegiat Kajian Fiqih Terapan dan Pengasuh PP Hasan Jufri Putri, P. Bawean, Jatim