IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Fiqih Bencana: Sengketa Sewa-Menyewa akibat Wanprestasi dan Overmacht

Kamis 1 November 2018 15:30 WIB
Share:
Fiqih Bencana: Sengketa Sewa-Menyewa akibat Wanprestasi dan Overmacht
Ada dua istilah yang sering disematkan kepada para pelaku sewa-menyewa dalam kasus normal. Pertama, ia disebut sebagai pelaku wanprestasi, yaitu pihak yang memiliki prestasi buruk diakibatkan kealpaannya atau kelalaiannya dalam memenuhi janji yang sudah diikrarkannya atau melaksanakan sesuatu tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Kedua, ia disebut sebagai overmacht yakni suatu keadaan di mana akibat kondisi memaksa dia tidak bisa melaksanakan kewajiban yang dijanjikannya. 

Dua kondisi wanprestasi dan overmacht ini sudah diadopsi oleh KUHPerdata kita, tepatnya diatur dalam Pasal 1243 dengan teknik penyelesaian diatur pada Pasal 1267. Kasus sengketa bisa ditingkatkan ke dalam jalur pidana melalui Pasal 372 KUH Pidana. Delik aduan biasanya berkutat seputar :

1. Ganti rugi
2. Tuntutan pemenuhan perjanjian
3. Pembatalan perjanjian, dengan jalan masing-masing pihak menyerahkan kembali semua barang yang sudah diterima, sehingga keduanya kembali seperti kondisi semula sebelum terjadinya perikatan perjanjian
4. Pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti kerugian

Menilik dari keempat delik aduan dan tuntutan ini, maka sebenarnya ada 4 kondisi pertimbangan yang berbeda sehingga memungkinkan seorang debitur atau kreditur dalam kondisi wanprestasi atau overmacht mengalami tuntutan. Dari keempat kondisi di atas, delik nomor 3 dan nomor 4 adalah dua kondisi yang memungkinkan diterapkan pada debitur dan kreditur yang terimbas bencana disebabkan kondisi kedua pihak sama-sama berada sebagai korban terdampak. 

Titik masalahnya kemudian adalah rusaknya objek transaksi dalam situasi bencana adalah bukan disebabkan oleh kesalahan debitur dalam pengelolaan, serta juga bukan kesalahan kreditur. Sementara pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan apabila terjadi kesalahan kreditur atau debitur disebabkan kasus wanprestasi (ingkar janji). Lebih pasnya, kondisi ini adalah kondisi overmacht, yang mana adanya unsur keterpaksaan dari kreditur atau debitur untuk bisanya memenuhi janji. Dengan demikian, statemen nomor 4 tidak bisa dipenuhi sepenuhnya disebabkan adanya syarat ganti rugi. Kecuali, dalam situasi ketika seorang penyewa sudah lunas membayar uang sewa barang di muka, namun kreditur tidak mampu memenuhi janjinya karena kondisi overmacht, maka dalam situasi normal tidak ada bencana maka dibenarkan bagi debitur untuk menuntut ganti rugi. 

Kondisi yang sama terjadi apabila kreditur belum lunas membayar sewanya sampai waktu terjadinya bencana, kemudian tiba-tiba bencana melanda sehingga memaksa debitur dalam kondisi overmacht. Dalam hal ini, tentunya kreditur juga masih berhak untuk menuntut pemenuhan hak harga sewa kepada kreditur dengan menisbahkan hitungan sampai waktu terjadinya bencana. Adapun sewa yang sesudah bencana terjadi, menjadi tidak dihitung lagi sebab objek transaksinya sudah tidak ada. Bagaimana mahu menghitung harga objek ijarah apabila objek ijarahnya sudah tidak wujud lagi? Hukumnya akan sama dengan persewaan barang ma’dûm yang mana dalam kasus jual beli, bai’u al-ma’dûm adalah dilarang.

Dalam situasi bencana, pemberlakuan pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata tidak bisa diberlakukan disebabkan kondisi kerugian adalah murni akibat kelalaian debitur atau kreditur. Demikian pula, pada kasus bencana yang besar dan menelan banyak korban harta benda dan jiwa, penerapan pasal 1244 KUHPerdata juga tidak bisa dilakukan karena bukti bencana itu hadir di depan mata dan siapapun tidak bisa menghindarinya. Dengan demikian, kreditur tidak perlu lagi repot mencari barang bukti. Hal ini berbeda pada kondisi dengan ilustrasi sebagai berikut: misalnya suatu bangunan setengah jadi musnah akibat terbakar, sehingga pemborong mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengeluarkan banyak tenaga dan waktu, sedangkan pihak yang memborongkan mengalami kerugian yang besar karena telah mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan-bahan bangunan. Dari sinilah maka muncul masalah siapa yang akan menanggung resiko kerugian dari peristiwa Overmacht tersebut, padahal kesalahan bukan pada kedua belah pihak.

Faktor kejujuran dalam perjanjian sangat penting, karena bisa saja overmacht tersebut hanya rekayasa. Misalnya bangunan tersebut musnah bukan karena terbakar tetapi sengaja dibakar dengan tujuan mendapatkan asuransi. Dalam kejadian yang tidak berlaku umum seperti ini maka diperlukan langkah penyelidikan mengenai overmacht. Agar debitur bisa lepas dari jerat hukum, maka kreditur harus menghadirkan bukti apabila ia menuduh debitur sebagai yang telah melakukan rekayasa. Dan jika ternyata kreditur memiliki bukti-bukti yang kuat tentang faktor kesengajaan debitur, maka debitur bisa dituntut dengan penerapan pasal 1244, yang berupa mengganti biaya, kerugian, dan segala pernik hukum yang berkaitan dengannya. 

Dalam situasi bencana, kiranya kasus ini bisa digunakan untuk menyelesaikan contoh praktik ijarah dengan obyek transaksi mobil rental. Lokasi rental terdapat di luar daerah yang terimbas bencana. Hanya karena faktor kebetulan, saat terjadinya bencana, pihak menyewa bertepatan dengan membawa lokasi yang terimbas tersebut dengan tanpa disadari sebelumnya bahwa akan terjadi bencana. Pihak penyewa harus bisa membuktikan diri selaku yang tidak sengaja membawa barang sewaan ke lokasi bencana. Apabila terbukti tidak ada unsur kesengajaan atau rekayasa dari kreditur, maka pada dasarnya pihak penyewa tidak bisa dituntut persoalan ganti rugi oleh perusahaan rental. 

Pokok persoalan berikutnya adalah, bagaimana bila yang disewakan terdiri atas obyek IMBT (ijarah muntahiyah bi al-tamlik) atau terdiri atas objek syirkah musâhamahbi al-nihayah al-tamlik? Apakah juga akan berlaku model penyelesaian yang sama yaitu diputus sebagai akad sewa saja? Ataukah pihak lembaga perkreditan harus menyediakan skema lain dengan tetap memberikan produk obyek baru dan kemudian memberi keputusan keringanan kepada debiturnya? Insyaallah, ke depan akan disajikan bahasan ini. Wallâhu a’lam bish shawâb


Muhammad Syamsudin, Penulis adalah Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim
Share:
Selasa 30 Oktober 2018 15:0 WIB
Problematika Akad Sewa-Menyewa dalam Fiqih Bencana
Problematika Akad Sewa-Menyewa dalam Fiqih Bencana
Ijarah diartikan sebagai akad sewa menyewa antara orang yang memiliki jasa dengan orang yang butuh jasa dengan besaran harga sewa tertentu dan jangka waktu tertentu. Dalam proses sewa menyewa terdapat beberapa unsur yang terlibat antara lain barang yang disewakan, waktu jatuh tempo sewa, dan solusi purna akad. Keberadaan solusi purna akad ini yang kelak membedakan antara akad ijarah antar individu, dengan ijarah antara individu dan perbankan. Insyaallah keduanya akan menjadi obyek kajian kita ke depan.

Saat seorang individu menyewa sebuah rumah, maka ketika telah sampai masa jatuh tempo persewaan, pihak yang menyewa wajib mengembalikan rumah kepada orang yang menyewakan tanpa adanya cacat sedikitpun. Jika terdapat cacat akibat pemakaian penyewa terhadap barang, maka pihak penyewa wajib memberikan arsyun (ganti rugi)  kepada pemilik. Ketika penyewa diminta untuk mengembalikan barang yang disewa sebelum masa jatuh tempo, maka pihak yang menyewakan harus memberikan kembalian (‘aud) atau ganti rugi kepada penyewa dengan jalan menghitung nisbah waktu atas harga ketika jatuh tempo kontrak. 

Solusi problem sewa-menyewa untuk kasus pribadi saat kondisi normal, tanpa adanya sebab dalam yang bisa merusak akad sudah digariskan oleh para ulama’ dan mudah diselesaikan. Yang sulit adalah ketika harus ada akibat yang berada di luar akad yang menjadi penyebab. Misalnya, di tengah masa perjalanan sewa, tiba-tiba ada bencana yang menyebabkan rusaknya barang tanpa adanya kesalahan penyewa dan yang menyewakan. Apakah penyewa atau orang yang menyewakan wajib dikenai membayar ganti rugi atau sebaliknya berhak menerima ganti rugi?

Problem yang sama juga dihadapi oleh perbankan. Kasus kredit mobil lewat Lembaga Perkreditan Syariah, sering menerapkan akad ijarah pada produk ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT), yaitu akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan. Di sisi lain, untuk kasus istishna’, ada juga penerapan pengembangan dari IMBT ini dengan akad syirkah musyahamah bi nihayati al-tamlik, yaitu akad kemitraan dengan purna akad berupa 100 persen kepemilikan menjadi hak pengelola. Akad ini sebenarnya merupakan modifikasi dari akad kredit mobil pada lembaga perkreditan konvensional, yang menekankan akad jual beli secara kreditnya. Apabila terjadi kasus dlarurat kemacetan nasabah dalam membayar cicilan, maka akad berubah menjadi akad ijarah (sewa-menyewa). Dan apabila nasabah mampu melunasi cicilannya sesuai dengan waktu yang ditentukan, maka akad mengikut pada bai’ taqshith atau bai’ bi al-thamani al-ājil. Pelelangan barang merupakan solusi akhir penyelesaian kredit. Intinya bahwa, kedua praktik perkreditan konvensional dan syariah ini memiliki mekanisme yang sama apabila terjadi kemacetan barang yang dikredit, yaitu pelelangan. 

Nah, yang jadi soal kemudian adalah ketika terjadi kasus bencana, sementara barang belum selesai dilunasi oleh peserta (nasabah). Objek transaksi sendiri sudah lenyap dan hilang. Kendala terjadi pada solusi akad, apakah akad diputus dengan jalan ijarah, ataukah diputus dengan jalan jual beli? Jika diputus sebagai akad ijarah, maka pihak yang menyewakan bisa berlaku sebagai penanggung ganti rugi. Dan apabila diputus sebagai akad jual beli, maka nasabah debitur berperan sebagai pihak yang terbebani ganti rugi. Ambiguitas ini muncul seiring akad IMBT dan syirkah musyahamah, kedua-duanya memiliki akad ganda, yaitu antara jual beli dan sewa-menyewa. Tentu dalam hal ini, dibutuhkan sebuah solusi yang adil bagi nasabah dan perbankan. 

Masalah yang lain muncul bilamana objek transaksi berasal dari luar daerah. Daerah asal kedua pihak yang bertransaksi berada di luar daerah terimbas bencana. Hanya faktor kebetulan, objek transaksi dibawa ke lokasi bencana saat itu, sehingga termasuk salah satu korban bencana. Apakah dibenarkan apabila nasabah debitur mengajukan klaim bencana? 

Banyak problem terkait dengan bencana ini khususnya pada penerapan praktik ijarah di masyarakat. Solusi fiqih dibutuhkan dengan tidak memberatkan salah satu pihak. Bagaimanapun juga, bencana adalah kejadian yang berada di luar kendali manusia. Semuanya datang dari Allah subhānahu wa ta’āla dan manusia hanya bisa berencana dan menjalaninya. 

مَا أَصَابَ مِن مُّصِيبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ ۚ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Tiada ditimpakan suatu musibah kecuali seidzin Allah. Barang siapa beriman kepada Allah maka Allah tunjukkan hartinya. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. (QS. Al-Thaghābun: 11)

Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Jumat 26 Oktober 2018 21:15 WIB
Fiqih Bencana: Perihal Risiko Tabungan Investasi dan Utang Nasabah
Fiqih Bencana: Perihal Risiko Tabungan Investasi dan Utang Nasabah
Ilustrasi (Getty)
Mudlarabah merupakan bagian dari produk bagi hasil yang disiapkan oleh perbankan. Apabila dalam paket bagi hasil akad ini tidak disertai dengan ketentuan tempat atau obyek investasi, maka ia masuk dalam kategori mudlarabah muthlaqah. Namun, apabila ada penyertaan syarat tempat dan obyek investasi, maka disebut mudlarabah muqayyadah. Gabungan antara mudlarabah muthlaqah dan mudlarabah muqayyadah ditambah dengan ketentuan bolehnya pengelola ikut ambil bagian dalam menginvestasikan dananya guna mengembangkan usaha disebut dengan istilah musyarakah mudlarabah

Umumnya praktik mudlarabah dilakukan dengan pola 100 persen modal disediakan oleh pemodal. Khusus untuk musyarakah mudlarabah (kemitraan dan bagi hasil), mudlarib (pengelola) pada perkembangan berikutnya bisa mengikutsertakan dananya guna mengembangkan usaha. Tentunya dalam hal ini tergantung pada transaksi dan janji yang dibangun antara pihak pemodal dan mudlarib-nya. 

Jika menilik dari pola akad mudlarabah ini, maka jenis-jenis produk mudlarabah dalam dunia perbankan, adalah mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Produk tabungan investasi

Yang masuk dalam kelompok tabungan investasi ini antara lain deposito dan reksadana. Kiranya, produk deposito masuk dalam rumpun mudlarabah muthlaqah, sementara produk reksadana masuk dalam rumpun mudlarabah muqayyadah. Pada mudlarabah muthlaqah, nasabah berperan selaku pemodal, sementara bank berperan selaku mudlarib (pengelola). Obyek investasi tidak disyaratkan untuk ditunjukkan. 

Sementara itu, pada mudlarabah muqayyadah, nasabah berperan selaku pemodal, sementara bank berperan selaku wakil pemodal. Selaku wakil, ia berperan menyalurkan investasinya ini sesuai dengan kehendak dari nasabah. Dalam hal ini, obyek transaksi bersifat sudah ditentukan. Contoh kongkretnya adalah akad reksadana. Lantas, siapakah mudlarib-nya? Mudlarib-nya adalah pemilik usaha atau pengguna dana yang disalurkan oleh bank atas nama amanat selaku wakil dari nasabah. 

2. Produk pembiayaann

Untuk produk pembiayaan yang memakai akad mudlarabah, misalnya adalah akad istishna’, musaaqah, istithmār, atau bahkan akad salam. Tapi, untuk akad salam nampaknya kecil kemungkinan atau bahkan tidak sama sekali. Rumpun akad salam yang masuk adalah istishnā’ dan istithmār. Karena sifatnya juga berbasis jual beli, maka dalam hal ini, syarat qabdlu (penerimaan) dalam bentuk produk menjadi salah satu syarat pertimbangan. Karena setelah qabdlu, sifat kepemilikan barang sudah beralih ke pelaksana. Dalam konsep ini, maka praktik mudharabah hampir tidak ada  bedanya dengan murābahah (jual beli dengan porsi keuntungan bagi penjual). 

Yang paling memungkinkan masuk ke dalam unsur pembiayaan ini adalah akad mudharabah musyarakah. Contoh, misalnya pembiayaan ekspor-impor. 

Mencermati kedua produk mudlarabah yang berlaku pada perbankan di atas, maka dalam situasi terdampak bencana yang menghabiskan barang milik, untuk produk tabungan investasi mudlarabah muthlaqah, yang mana nasabah berperan selaku pemilik modal, sementara bank berperan selaku mudlarib, secara fiqih akan berlaku hukum sebagaimana  yang terjadi pada produk akad jual beli murābahah. Jadi, berdasarkan hukum asalnya, bank masih dibenarkan untuk tidak turut serta menanggung faktor kerugian disebabkan hilangnya modal sudah bukan lagi tanggung jawab perbankan. Pertimbangan dalam hal ini adalah bank berperan selaku mudlarib yang bertanggung jawab hanya apabila terjadi itlaf (rusak) bilamana disebabkan salah pengelolaan. Faktor pengecualian tentu terjadi apabila bank berada di wilayah yang tidak terimbas bencana. 

Yang jadi soal adalah kondisi kemutlakan akad pengelolaan ini yang memungkinkan penyalurannya ada di wilayah bencana, atau rawan bencana. Padahal mudlarib-nya (bank) tidak berada di wilayah bencana. Bagaimana pertanggungan bank terhadap dana investasi nasabah? Dalam hal ini membutuhkan banyak pertimbangan khususnya terkait dengan status rawan bencana atau tidaknya suatu daerah. Dan di sinilah pentingnya andil Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) nasabah karena didalamnya masuk juga dana haji masyarakat.

Untuk akad musyarakah mudlarabah, maka batalnya akad tergantung pada keputusan dua pihak, karena pada dasarnya dalam akad ini tersimpan unsur kerjasama/kemitraan (musyarakah) antara nasabah yang menerima pembiayaan (debitur) dan perbankan (kreditur). Mudlarabah musyarakah mensyaratkan adanya perhitungan kembali manakala terjadi penambahan modal oleh pelaksana ke dalam usaha yang dilaksanakan. Dengan demikian, dalam kondisi bencana, pihak bank tidak bisa melakukan klaim penagihan kepada nasabah korban bencana disebabkan karena keharusan untung rugi bisa ditanggung bersama antara pelaku dan bank. 

Akad yang bisa masuk ke dalam bagian mudlarabah musyarakah ini antara lain adalah akad istithmar, akad berbasis akad salam, seperti akad musāqah. Dalam akad istithmar, seorang petani harus menjual produk hasil pertaniannya kepada bank disebabkan sudah terikat dengan janji penjualan produk dengan harga di depan dengan bank. Selagi produk belum diterimakan, maka belum terjadi yang namanya jual beli. Proses mendapatkan hasil produk ini merupakan bagian dari investasi bank, sehingga apabila terjadi kasus darurat, maka bank juga turut menanggungnya. Kebijakan yang berlaku untuk akad ini yang paling memungkinkan adalah pemutihan, atau hapus tagih ke nasabah. 

Masalahnya kemudian, segala produk murabahah dan mudlarabah, karena di bank konvensional umumnya adalah dijalankan dengan praktik qardlu (utang piutang), maka dianggap bahwa segala tanggung jawab juga berhak diterapkan ke dalam produk syariah lewat bank syariah. Term kredit masih umum dipergunakan dalam praktik. Sementara bila dilihat dari akad, seharusnya tidak masuk akad qardlu. Inilah yang perlu penyikapan sehingga penting kembali untuk merujuk ke asal akad bagaimana relasi nasabah dan bank dibangun di awal kali transaksi. Wallahu a’lam


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Selasa 23 Oktober 2018 21:30 WIB
Fiqih Bencana: Status Utang Nasabah Akad Murabahah Perbankan
Fiqih Bencana: Status Utang Nasabah Akad Murabahah Perbankan
Ilustrasi (via fsfoa.org)
Ada banyak jenis akad pembiayaan dalam perbankan syariah. Beberapa di antaranya adalah akad murâbahah (jual beli), mudhârabah (bagi hasil), musyârakah (kemitraan), ijarah (sewa menyewa), salam (jual beli pesan), istishna’ (jual beli pesan rakit), istitsmar (investasi), dan qiradl (permodalan). Sebenarnya masih banyak lagi akad yang lain seperti musâqah, dan rumpunnya. Kali ini kita akan fokus pada akad nasabah dengan perbankan yang memiliki basis akad jual beli, yang berarti kita fokus pada produk murâbahah

Dasar utama akad murâbahah sebagaimana disebutkan dalam keputusan DSN MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000. Dalam fatwa tersebut disebutkan bahwa akad ini fungsinya untuk menjembatani kebutuhan nasabah seiring dengan kebutuhan mendapatkan barang-barang dari kelompok usaha non-produktif. Sebagaimana diketahui bahwa pengajuan utang untuk kebutuhan non-produktif pada bank konvensional, NU melalui keputusan Munas Alim Ulama NU di Lampung tahun 1992, memutuskan bahwa bunga bank diputus haram. Sekali lagi ini diputuskan pada jenis usaha non-produktif. Namun untuk usaha produktif, NU melalui keputusan Munas tersebut menyebut bahwa bunga bank diputus sebagai boleh. Persoalannya kemudian, fakta yang terjadi di masyarakat, mereka masih membutuhkan pinjaman untuk kategori kebutuhan non-produktif. 

Misalnya, untuk kebutuhan skala non-produktif adalah kebutuhan “pelengkap” untuk membiayai modal pertaniannya. Tersedianya modal petani hanya sedikit. Ia membutuhkan kebutuhan semacam pupuk, jaring untuk nelayan, kebutuhan suplai konsumsi rumah tangga mengingat hasil panen hanya cukup untuk modal saja, dan lain sebagainya. 

Akhirnya, berbagai latar belakang ini membutuhkan solusi. Lalu disusunlah produk murâbahah ini sebagai bagian dari produk sub produk alternatif pengganti model utang usaha pada bank konvensional. 

Landasan akad pada produk murâbahah adalah jual beli, yang berarti mutlak terjadinya akad mu’awadlah (pertukaran) dan taqâbudh (saling terima). Sebagai contoh: Pak Ali seorang pengusaha toko buku, mengajuk permohonan pembiayaan modal usahanya dengan akad murabahah, dengan tujuan untuk membeli bahan baku kertas senilai 100 juta rupiah. Setelah dievaluasi oleh Bank syariah, usaha Pak Ali layak untuk dipertimbangkan. Lalu Bank Syariah membeli semua kebutuhan Pak Ali tersebut, lalu bank menjual barang tersebut kepada pak Ali sejumlah Rp-120 juta, dengan jangka waktu 12 bulan dan dibayar lunas pada saat jatuh tempo dengan total angsuran sebanyak 3 kali. Akad jenis ini termasuk akad murabahah dengan mengambil sisi jual beli tempo (bai’ bi al-thamani al-âjil). Jika waktu angsurannya ditetapkan selama sebulan sekali secara rutin dengan besaran tertentu, maka disebut bai’ taqshith, atau jual beli kredit. Baik antara jual beli kredit atau jual beli tempo, keduanya adalah sah secara syara’ manakala khiyar sudah dilakukan saat akad terjadi, antara lain mengambil catatan jual beli tempo, ataukah mengambil catatan jual beli kredit. 

Barang yang sudah dibeli, baik dengan jalan jual beli tempo maupun jual beli kredit, keduanya adalah sudah menjadi milkun tâm bagi pembeli. Dengan demikian, apabila barang sudah diterima oleh pembeli, maka pembeli boleh menjualnya kembali kepada konsumennya meskipun utangnya belum selesai dibayar. 

Bagaimana misalnya, bila di tengah situasi barang tersebut belum lunas diangsur, kemudian terjadi bencana yang menghabiskan (force majeure)? Apakah nasabah tetap terkena beban angsuran? Ataukah bisa ia mengajukan klaim pemutihan? 

Jika menilik dari basis akad jual beli bahwa ketika barang sudah diterima oleh pembeli (nasabah) maka barang tersebut sudah menjadi milik nasabah, maka hak sebenarnya adalah bank masih bisa melakukan klaim tagihan kepada nasabah. Sebab, dalam jual beli ini sudah terjadi perpindahan kepemilikan atau resiko barang ke nasabah sehingga wajib bagi nasabah menanggungnya dalam kondisi apapun. Kecuali bila proses perpindahan kepemilikan tersebut belum sempat terjadi, maka klaim penagihan bank tidak bisa dibenarkan. 

Dengan menilik dari akad ini, maka dispensasi yang mungkin bisa diterapkan atas nasabah produk murâbahah adalah restrukturisasi dan rescheduling (penjadwalan ulang). Apakah boleh bagi bank menerapkan status muflis (bangkrut) kepada nasabah? Atau bolehkah dinyatakan pailit?

Bangkrut merupakan kondisi akibat kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan usaha sehingga mengalami kerugian terus-menerus. Sementara pailit adalah kondisi di mana nasabah tidak bisa membayar utangnya dengan sebab dinyatakan oleh Pengadilan Niaga. Keduanya memiliki asal usul yang sama yaitu berangkat dari kesalahan dalam menjalankan usaha. Hanya beda sedikit terkait dengan keterlibatan qadli/hakim sebagai pemutus perkara. 

Dengan melihat sisi ini, maka tidak mungkin bagi kelompok nasabah terimbas bencana dikelompokkan ke dalam keduanya. Namun, karena pada kondisi pailit dan bangkrut ada kemungkinan untuk diputihkan hak dan tanggung jawabnya oleh perbankan, maka sudah barang tentu, menurut sisi kemanusiaan, nasabah akad murâbahah lebih berhak untuk mendapatkan itu, meskipun hukum asalnya adalah tidak berhak disebabkan faktor sudah terjadi perpindahan milik. Selanjutnya, kearifan pihak perbankan diharapkan bisa terwujud di sini. Wallâhu a’lam bish shawâb. 


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim