IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Status Tanah Hak Milik dan Tanah Wakaf yang Bergeser Pasca-Bencana

Jumat 9 November 2018 14:30 WIB
Share:
Status Tanah Hak Milik dan Tanah Wakaf yang Bergeser Pasca-Bencana
Ilustrasi (Getty)
Kejadian gempa yang terjadi di Donggala beberapa waktu yang lalu setidaknya menyisakan beberapa persoalan hukum. Kejadian yang paling unik dan memakan banyak konsentrasi pemikiran dari para pemerhati fiqih Indonesia adalah karena terjadi pergeseran tanah sekaligus bangunan dan tanaman yang berada di atasnya. Perhatian tertuju pada status tanah dan bangunan yang masih utuh berdiri pasca terjadinya pergeseran tersebut. 
Untuk memberikan solusi terhadap kemungkinan adanya sengketa kepemilikan, maka sebagaimana negara Indonesia yang tercinta ini mengenal adanya hukum positif perundang-undangan, maka kajian fiqih tentu tidak boleh meninggalkan eksistensi hukum positif tersebut berikut produk peraturan yang lahir karenanya. Melibatkan produk hukum merupakan bagian komprehensif dari pertimbangan yang bijak. 

Dalam hukum positif, ada empat pokok hal yang menyatakan status hak atas suatu barang. Keempat hal tersebut adalah kedudukan kuasa (bezit), penyerahan (levering), pembebanan dan daluwarsa. 

Karena tanah termasuk barang tak bergerak, maka prinsip dasar utama yang menjadi landasan dalam poin ini adalah bahwa status hak kepemilikan atas suatu tanah adalah mengenal istilah daluwarsa akibat dari terjadinya akad-akad. Dengan demikian, kajian seputar hak milik, menurut hukum positif, selalu berhubungan dengan keempat pokok perhatian tersebut. Sekali lagi, titik tekan tersebut mencakup kedudukan kuasa, penyerahan, pembebanan dan daluwarsa barang.

Terkait dengan keempat pokok titik kajian di atas, dalam fiqih, sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa hak perpindahan kepemilikan barang bisa terjadi melalui dua proses, yaitu:

● Akibat terjadinya akad-akad yang memperantarainya seperti hibah, wasiat, jual beli dan waris

● Tidak terjadi akad yang memperantarai, akan tetapi karena wewenangnya dicabut. Contoh dari proses ini misalnya adalah penyitaan, penahanan dan sejenisnya. 

Jadi, pada prinsipnya, dalam fiqih, menurut Syeikh Wahbah, masih ada kemungkinan proses terjadinya perpindahan hak milik meskipun hal itu jarang terjadi (Syeikh Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, juz 5, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 509). 

Sayangnya, dalam hal ini beliau tidak menyebutkan secara langsung contoh-contohnya. Namun, beliau juga memberikan sedikit uraian tentang bolehnya pemerintah untuk menetapkan status naz’u al-jabary, yaitu pelepasan secara paksa dengan menggunakan wewenang undang-undang terhadap status hak kepemilikan. Dan di sinilah nanti yang menjadi titik tekan menariknya untuk dikaji.

Dalam terma hukum positif, hak kuasa atas barang tak bergerak terkadang tidak mutlak harus orang yang memiliki. Dalam kasus hak sewa tanah/lahan misalnya, maka hak kuasa atas tanah dan barang-barang yang berada di atasnya adalah mutlak bagi penyewa dan bukan pada pemilik. Penyewa memiliki hak guna (pemanfaatan) yang berarti memiliki nilai daluwarsa. Sementara status tanah, maka masih menjadi hak milik dari pihak pemilik dan tidak memiliki status daluarsa kecuali bila ada akad baru yang menyertainya.

Mengingat kepemilikan tanah adalah diatur dan ditentukan batas-batasnya serta diakui oleh undang-undang berikut perangkatnya serta tercatat dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka dalam situasi terjadinya pergeseran lahan, peran perangkat undang-undang ini yang kembali harus menunjukkan wewenang dan kuasanya. Kebutuhan tersebut adalah berkaitan dengan soal pengukuran ulang sesuai letak dan lokasi lahan asal berdasarkan data-data yang sudah terekam di BPN atau badan pertanahan dan agraria. 

Data dokumen hak kepemilikan atas tanah dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan data agraria, sudah mencatut titik koordinat lintang dan bujur bumi berdasarkan data GPS (Global Positioning System). Batas-batas wilayah dapat dengan mudah ditemukan lewat jalan aplikasi ini. Tentunya tidak hanya mengandalkan satu peran teknologi saja, melainkan juga catatan-catatan dokumen lain yang tersimpan sebelumnya dalam lembaga agraria bisa turut dimanfaatkan. 

Sengketa tentunya pasti akan terjadi untuk kasus bangunan yang masih utuh ditemukan di lokasi yang mengalami pergeseran. Untuk bangunan yang sedikit mengalami kerusakan akibat pergeseran, tentu merupakan tindakan itlāf (pembongkaran) apabila dilakukan pembongkaran bangunan kendati hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Pembongkaran hanya akan menyisakan terjadinya penyia-nyiaan harta (tadlyi’u al-amwal). Alangkah baiknya bila dibanding pembongkaran, maka pihak yang memiliki wilayah dalam GPS melakukan langkah-langkah kompromi dengan atas sama-sama selaku korban bencana. Langkah yang tepat adalah memanfaatkan akad syuf’ah, yaitu pengambilalihan status hak milik atas barang dengan jalan perjanjian tukar guling di antara keduanya. Hal yang sama juga bisa terjadi untuk kasus bangunan wakaf. Untuk tanah wakaf, ada pernyataan bahwa segala hal yang berkaitan dengan wakaf, sampai bumi lapis tujuh dan langit tujuh, adalah sudah menjadi hak milik Allah SWT sehingga tidak bisa beralih fungsi. Dengan demikian, berdasarkan terma “sampai langit ke-7” ini, maka peran GPS adalah salah satu cara pendekatan guna menentukan di mana letak dan lokasi tanah wakaf tersebut berada. 

Bagaimana dengan status hak milik hasil pertanian dan perkebunan tanah yang bergeser?

Jika pokok bumi tempat berdirinya bangunan atau kebun bisa diketahui dengan memanfaatkan peran teknologi GPS, maka berdasarkan syara’, segala hak yang berada di atas lahan dan melekat pada tanah, hukum asalnya adalah termasuk kategori barang bergerak. Dengan demikian, hak penguasaan adalah masih melekat kepada pemilik asal. Status penguasaan ini bisa disamakan dengan status hewan ternak yang lepas dari kandang yang mana status hak milik barang tetap melekat kepada pemilik asal dan tidak hilang kecuali lewat jalur jual beli, atau hibah, waris dan sejenisnya. 

Wallahu A’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Tim Pengkaji dan Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Share:
Kamis 8 November 2018 21:45 WIB
Fiqih Sengketa Hak Milik Barang yang Bergeser Pasca-Bencana
Fiqih Sengketa Hak Milik Barang yang Bergeser Pasca-Bencana
Ilustrasi (Antara)
Syekh Wahbah Al-Zuhaily di dalam kitabnya Al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak milik adalah:

علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع تجعله مختصا به ويتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف

Artinya: “Hak milik adalah suatu relasi antara manusia dengan harta yang diakui oleh syara’ yang menyatakan hak khusus pemanfaatan dan bolehnya pengelolaan barang selagi tidak ditemukan adanya penghalang tasharuf (pendayagunaannya).” (Wahbah Musthofa al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâm wa Adillatuhu, Juz 5, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 489). 

Berdasarkan definisi di atas, poin penting yang harus diketahui terkait dengan hak milik adalah: 

1. Adanya relasi antara manusia dengan harta/aset yang diakui oleh syara’.

Maksud dari relasi yang diakui oleh syara’ adalah bahwa dalam mendapatkan aset, seorang pemilik tidak dibenarkan menerjang aturan syara’. Syara’ menggariskan bahwa kepemilikan barang dibenarkan apabila didapatkan melalui proses jual beli atau memproduksinya sendiri. Hak kepemilikan juga bisa didapat akibat menemukannya (luqathah, rikaz) dan mengelola tanah yang tidak diketahui pemiliknya sebelumnya. Penguasaan harta dari orang lain juga bisa didapat dari jalan penyitaan oleh pemerintah, atau hasil perang (fai’ dan ghanimah).

2. Relasi tersebut menyatakan hak khusus.

Maksud dari menyatakan hak khusus ini adalah hak penguasaan (hiyâzatu al-syai) dan hak atas nama barang. Syarat penguasaan barang umumnya menyesuaikan dengan jenis asal barang ditemukan. Misalnya, apabila barang tersebut merupakan barang luqathah, maka ia harus sudah berusia 1 tahun setelah ditemukan dan sudah diumumkan. Saat barang sudah mencapai usia 1 tahun dan tidak ditemukan adanya pemilik asal, maka barang sepenuhnya menjadi hak milik dari orang yang menemukan (lâqith). 

3. Pemilik bisa mengelola (tasharuf) barang dengan total.

Syarat bisa mengelola barang dengan total dalam muamalah umumnya dibatasi apakah pemilik termasuk orang yang memiliki hak kelola atau tidak. Apabila pemilik sudah masuk unsur hak kelola, maka ia bisa menjual atau menyimpan barang. Namun, apabila pemilik bukan orang yang memiliki hak kelola, maka hak penguasaan barang ada pada wali atau orang yang menerima wasiat dari wali. 

4. Tidak ada penghalang yang menyebabkan hilangnya hak kelola.

Hilangnya hak tasharruf merupakan mâni’ dari tasharruf. Dalam kondisi normal, hak tasharruf harta menjadi hilang manakala dalam kondisi belum baligh, tidak berakal, safiih, muflis (bangkrut) atau dalam status ditahan haknya oleh pengadilan (al-hajr). 

Setelah mencermati keempat komponen batasan di atas, maka dalam situasi bencana yang besar, akan banyak terjadi perpindahan status hak milik. Untuk itu perlu pembagian jenis aset/harta yang kemungkinan mengalami perpindahan tersebut. 

Aset dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: 

1. Jenis jenis aset yang terdiri atas barang bergerak. 
2. Jenis-jenis aset yang terdiri atas barang tak bergerak

Yang dimaksud dengan barang bergerak menurut KUHPerdata yang berlaku di Indonesia ada dua kategori, yaitu: 

1. Benda bergerak karena sifatnya. Keberadaan “benda bergerak karena sifatnya” ini diatur oleh KUHPerdata Pasal 509. Contoh dari benda bergerak karena sifatnya ini adalah ayam, kambing, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, bahkan sampai dengan perahu/kapal.

Di saat benda jenis ini berpindah posisi atau bergeser dari tempat penyimpanan, maka benda ini bisa dibuktikan status kepemilikannya dengan dokumen yang berlaku atau bukti-bukti kepemilikan. 

2. Benda bergerak karena Undang-Undang. Benda bergerak karena undang-undang ini misalnya adalah: 

a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Dalam situasi bencana yang menyebabkan terjadinya pergeseran benda dari tempat penyimpanannya, jenis “aset/benda bergerak karena undang-undang” ini dapat dibuktikan tidak hanya dengan nota/bukti dokumen kepemilikan, melainkan juga dengan jaminan atau saksi-saksi hidup yang mungkin masih ditemui. Bukti berupa dokumen atau nota kepemilikan bermanfaat untuk menyatakan status khusus aset/barang terhadap orang yang mengakui kepemilikan barangnya atau manfaatnya.

Adapun untuk kategori aset tidak bergerak, secara umum di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, antara lain:

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya. Keberadaan benda ini diatur oleh KUHPerdata Pasal 506. Contoh dari barang jenis ini antara lain: tanah dan hak yang melekat dan didirikan di atasnya, misalnya bangunan, pohon, tanaman-tanaman yang akarnya menancap di atas tanah, barang tambang, atau hasil tanaman berupa buah-buahan yang belum dipetik.

2. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya. Keberadaan benda ini diatur dalam Pasal 507 KUHPerdata. Contoh dari barang jenis ini antara lain adalah mesin penggilingan, pabrik dan barang yang dihasilkannya, benda-benda yang dilekatkan pada rumah, perkantoran, dan lain sebagainya, seperti mesin ketik, lukisan dinding, ikan dalam kolam, dan lain sebagainya. 

3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai, hak usaha, hak numpang karang, hak pakai hasil, dan sejenisnya. 

Jika menilik sifat aset tidak bergerak ini, maka bila terjadi kasus pergeseran dari tempat penyimpanan atau batas-batas wilayah kepemilikan, maka hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah harus memperhatikan empat hal, antara lain:

- Kedudukan berkuasa (bezit)/hiyâzah, diatur dalam Pasal 1977 KUHPerdata

- Penyerahan (levering)/qabdlu, diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata untuk benda bergerak dan Pasal 616 KUHPerdata untuk benda tak bergerak

- Pembebanan (bezwaring)/dlaman, maka untuk benda bergerak diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk benda tak bergerak, maka diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata serta UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah 

- Daluwarsa/jatuh tempo. Menurut Pasal 1977 KUHPerdata, status kepemilikan benda bergerak tidak memiliki unsur daluwarsa. Adapun untuk benda tak bergerak, maka menurut Pasal 610 KUHPerdata, status kepemilikannya memiliki daluwarsa disebabkan karena dalam benda tak bergerak, hak yang berkaitan dengannya tidak mutlak sebagai hak milik, melainkan kadang berupa hak guna, atau hak pemanfaatan saja. 


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Bersambung…

Selasa 6 November 2018 19:45 WIB
Solusi Kasus Kredit Syariah Akad IMBT Pasca-Bencana
Solusi Kasus Kredit Syariah Akad IMBT Pasca-Bencana
Kredit mobil baik secara syariah maupun secara konvensional, pada dasarnya mengikuti proses akad ijarah muntahiyah bi al-tamlîk atau syirkah musâhamah bi nihâyati al-tamlîk. Purna akad dari sistem ini adalah kepemilikan barang sepenuhnya oleh pembeli setelah. Proses perpindahan kepemilikan barang terjadi berangsur-angsur seiring bertambahnya jumlah pembayaran angsuran oleh debitur kepada kreditur. Kreditur yang dimaksud dalam kesempatan tulisan ini adalah perbankan atau perusahaan jasa leasing.

Perbedaan kredit ala ijarah muntahiyah bi al-tamlik dengan kredit yang masuk dalam kategori jual beli taqsith atau jual beli tempo adalah keberadaan angsuran yang cenderung menurun setiap kali terjadi pertambahan jumlah angsuran oleh debitur. Selain itu, status kepemilikan barang pada produk IMBT adalah tidak sama dengan kepemilikan barang produk taqsith (perkreditan). Barang yang diperoleh lewat akad IMBT adalah belum sepenuhnya menjadi hak milik debitur. Hal ini berbeda pada kasus jual beli taqsith atau jual beli dengan harga tunda yang mana status hak milik barang sudah menjadi wewenang mutlak dari pembeli. Syeikh Wahbah Zuhaily menyebut sebagai milkun naqish dan milkun tâm

والملك الناقص هو ملك العين وحدها أو المنفعة وحدها ويسمى ملك المنفعة حق الإنتفاع 

Artinya: “Milkun nâqish adalah suatu kepemilikan atas dasar barang saja dan bukan manfaatnya, atau manfaatnya saja dan tidak pada barangnya. Yang dimaksud kepemilikan manfaat adalah hak pemanfaatan barang.” (Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 4/415)

Lawan dari milkun naqish adalah milkun tâm, yaitu kepemilikan atas barang dan manfaat. Jadi, dua-duanya, baik manfaat maupun barangnya menjadi hak dari seseorang yang membeli. 

Untuk milkun tâm, seorang pembeli hanya berhak mengambil manfaat dari barang saja, sementara barangnya tidak ikut memiliki. Barang masih menjadi hak penjual, sehingga pembeli harus menyewanya (ijârah) agar bisa mendapatkan manfaat yang dibelinya. Contoh gampang dari praktik akad ini adalah meteran listrik rumah tangga, yang mana wujud meterannya masih merupakan hak milik dari PLN (Perusahaan Listrik Negara), sedangkan manfaat dari meteran itu dimiliki oleh konsumen rumah tangga PLN. 

Akad IMBT merupakan turunan dari milkun tâm sebagaimana diuraikan di atas. Bedanya, barang yang dibeli (ain al-musta’jar) bisa diakuisisi kepemilikannya secara sempurna oleh pihak penyewa/pembeli setelah purna akadnya. Paripurnanya akad merupakan hal yang diikat oleh sebuah perjanjian antara pihak lembaga perkreditan dan pembelinya. Meski ada wujud perjanjiannya, namun akad ini tidak bisa dikategorikan sebagai akad bai’u al-‘uhdah, yaitu jual beli yang disertai dengan janji akan dijual kembali kepada penjualnya setelah selang beberapa waktu tertentu. Akad bai’u al-uhdah sering dikenal sebagai akad sende. Dalam bai’u al-uhdah, peralihan kepemilikan berlangsung sempurna dari penjual ke pembeli. Begitu juga saat jatuh tempo, peralihan kepemilikan juga berlangsung sempurna dari pembeli ke penjual kembali. Sementara dalam IMBT, status kepemilikan barang tidak berlangsung sempurna sebelum purna akad. Jadi, pada poin transfer of risk (hak penguasaan barang) inilah, para pakar fiqih muamalah harus memberikan penekanan perhatian. 
Karena kepemilikan barang dalam IMBT tidak terjadi secara sempurna, maka pihak pembeli hanya memiliki kewajiban atas harga sewa barang. Mengapa demikian? Karena dalam akad IMBT, pembeli merupakan pihak yang berperan selaku penyewa barang dan hanya berhak atas manfaat barang. 

Sebenarnya, kasus IMBT ini tidak selalu sebagaimana yang penulis sebutkan di atas dalam wilayah operasionalnya. Ada juga yang memiliki pola lain yang lebih cocok apabila dikategorikan sebagai akad syirkah musâhamah bi nihâyati al-tamlîk (SMBT). Namun, dalam catatan penulis, sejauh ini, pola perkreditan kendaraan lewat jasa syariah atau konvensional, lebih condong kepada praktik IMBT dengan segenap model perpindahan kepemilikan barangnya. Ciri khasnya, adalah pihak perusahaan jasa leasing masih bisa mengambil mobil / kendaraan yang sudah berada di tangan pembeli apabila terjadi keterlambatan dalam melakukan transaksi untuk alasan dilelang guna menutup kekurangan tagihan pembeli. Sementara itu, hasil pelelangan kadang tidak diberitahukan kepada pembeli, sehingga pembeli tidak mendapat pengembalian dari sisa hasil lelangnya ketika harga pokok barangnya sudah terpenuhi semua. 

Dengan memahami konteks ini, maka apabila terjadi kasus bencana sehingga menyebabkan hilangnya barang yang diakadkan dalam IMBT, maka hak dasar dan tanggung jawab pembeli adalah sebatas pada pembayaran harga sewa sampai dengan waktu terjadinya bencana. Adapun tanggung jawab rusaknya barang yang disewa adalah menjadi hak dan tanggung jawab penjual, karena status kepemilikan barang belum berpindah ke pembeli/penyewa. 

Sampai di sini, justru hak dari pembeli/penyewa adalah mendapatkan hak kembalian (ganti rugi) harga pokok barang yang telah dibayarkan kepada perusahaan leasing seiring perjanjian akan dibelinya barang tersebut di akhir akad. Mengapa demikian? Status harga pokok yang dibayarkan bersama-sama dengan cicilan tiap bulannya adalah ibarat titipan uang yang diberikan dalam bentuk akad wadi’ah yadu al-amanah seiring kepercayaan pembeli kepada perusahaan untuk menjaganya sampai purna akad. 

Seberapa besar ganti rugi tersebut diberikan kepada pembeli/penyewa barang? Besaran ganti rugi yang harus diberikan oleh perusahaan leasing adalah sebesar harga pokok cicilan dikalikan banyaknya bulan sampai dengan waktu datangnya bencana. Tapi, apa mungkin ini mampu dilaksanakan oleh perusahaan ya? Bagaimana pula dengan perkreditan mengikut pola akad SMBT? Insyaallah kita akan kupas pada tulisan-tulisan mendatang. Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Kamis 1 November 2018 15:30 WIB
Fiqih Bencana: Sengketa Sewa-Menyewa akibat Wanprestasi dan Overmacht
Fiqih Bencana: Sengketa Sewa-Menyewa akibat Wanprestasi dan Overmacht
Ada dua istilah yang sering disematkan kepada para pelaku sewa-menyewa dalam kasus normal. Pertama, ia disebut sebagai pelaku wanprestasi, yaitu pihak yang memiliki prestasi buruk diakibatkan kealpaannya atau kelalaiannya dalam memenuhi janji yang sudah diikrarkannya atau melaksanakan sesuatu tidak sebagaimana yang dijanjikannya. Kedua, ia disebut sebagai overmacht yakni suatu keadaan di mana akibat kondisi memaksa dia tidak bisa melaksanakan kewajiban yang dijanjikannya. 

Dua kondisi wanprestasi dan overmacht ini sudah diadopsi oleh KUHPerdata kita, tepatnya diatur dalam Pasal 1243 dengan teknik penyelesaian diatur pada Pasal 1267. Kasus sengketa bisa ditingkatkan ke dalam jalur pidana melalui Pasal 372 KUH Pidana. Delik aduan biasanya berkutat seputar :

1. Ganti rugi
2. Tuntutan pemenuhan perjanjian
3. Pembatalan perjanjian, dengan jalan masing-masing pihak menyerahkan kembali semua barang yang sudah diterima, sehingga keduanya kembali seperti kondisi semula sebelum terjadinya perikatan perjanjian
4. Pembatalan perjanjian yang disertai dengan ganti kerugian

Menilik dari keempat delik aduan dan tuntutan ini, maka sebenarnya ada 4 kondisi pertimbangan yang berbeda sehingga memungkinkan seorang debitur atau kreditur dalam kondisi wanprestasi atau overmacht mengalami tuntutan. Dari keempat kondisi di atas, delik nomor 3 dan nomor 4 adalah dua kondisi yang memungkinkan diterapkan pada debitur dan kreditur yang terimbas bencana disebabkan kondisi kedua pihak sama-sama berada sebagai korban terdampak. 

Titik masalahnya kemudian adalah rusaknya objek transaksi dalam situasi bencana adalah bukan disebabkan oleh kesalahan debitur dalam pengelolaan, serta juga bukan kesalahan kreditur. Sementara pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan apabila terjadi kesalahan kreditur atau debitur disebabkan kasus wanprestasi (ingkar janji). Lebih pasnya, kondisi ini adalah kondisi overmacht, yang mana adanya unsur keterpaksaan dari kreditur atau debitur untuk bisanya memenuhi janji. Dengan demikian, statemen nomor 4 tidak bisa dipenuhi sepenuhnya disebabkan adanya syarat ganti rugi. Kecuali, dalam situasi ketika seorang penyewa sudah lunas membayar uang sewa barang di muka, namun kreditur tidak mampu memenuhi janjinya karena kondisi overmacht, maka dalam situasi normal tidak ada bencana maka dibenarkan bagi debitur untuk menuntut ganti rugi. 

Kondisi yang sama terjadi apabila kreditur belum lunas membayar sewanya sampai waktu terjadinya bencana, kemudian tiba-tiba bencana melanda sehingga memaksa debitur dalam kondisi overmacht. Dalam hal ini, tentunya kreditur juga masih berhak untuk menuntut pemenuhan hak harga sewa kepada kreditur dengan menisbahkan hitungan sampai waktu terjadinya bencana. Adapun sewa yang sesudah bencana terjadi, menjadi tidak dihitung lagi sebab objek transaksinya sudah tidak ada. Bagaimana mahu menghitung harga objek ijarah apabila objek ijarahnya sudah tidak wujud lagi? Hukumnya akan sama dengan persewaan barang ma’dûm yang mana dalam kasus jual beli, bai’u al-ma’dûm adalah dilarang.

Dalam situasi bencana, pemberlakuan pasal 1247 dan 1248 KUHPerdata tidak bisa diberlakukan disebabkan kondisi kerugian adalah murni akibat kelalaian debitur atau kreditur. Demikian pula, pada kasus bencana yang besar dan menelan banyak korban harta benda dan jiwa, penerapan pasal 1244 KUHPerdata juga tidak bisa dilakukan karena bukti bencana itu hadir di depan mata dan siapapun tidak bisa menghindarinya. Dengan demikian, kreditur tidak perlu lagi repot mencari barang bukti. Hal ini berbeda pada kondisi dengan ilustrasi sebagai berikut: misalnya suatu bangunan setengah jadi musnah akibat terbakar, sehingga pemborong mengalami kerugian yang sangat besar karena telah mengeluarkan banyak tenaga dan waktu, sedangkan pihak yang memborongkan mengalami kerugian yang besar karena telah mengeluarkan biaya untuk pembelian bahan-bahan bangunan. Dari sinilah maka muncul masalah siapa yang akan menanggung resiko kerugian dari peristiwa Overmacht tersebut, padahal kesalahan bukan pada kedua belah pihak.

Faktor kejujuran dalam perjanjian sangat penting, karena bisa saja overmacht tersebut hanya rekayasa. Misalnya bangunan tersebut musnah bukan karena terbakar tetapi sengaja dibakar dengan tujuan mendapatkan asuransi. Dalam kejadian yang tidak berlaku umum seperti ini maka diperlukan langkah penyelidikan mengenai overmacht. Agar debitur bisa lepas dari jerat hukum, maka kreditur harus menghadirkan bukti apabila ia menuduh debitur sebagai yang telah melakukan rekayasa. Dan jika ternyata kreditur memiliki bukti-bukti yang kuat tentang faktor kesengajaan debitur, maka debitur bisa dituntut dengan penerapan pasal 1244, yang berupa mengganti biaya, kerugian, dan segala pernik hukum yang berkaitan dengannya. 

Dalam situasi bencana, kiranya kasus ini bisa digunakan untuk menyelesaikan contoh praktik ijarah dengan obyek transaksi mobil rental. Lokasi rental terdapat di luar daerah yang terimbas bencana. Hanya karena faktor kebetulan, saat terjadinya bencana, pihak menyewa bertepatan dengan membawa lokasi yang terimbas tersebut dengan tanpa disadari sebelumnya bahwa akan terjadi bencana. Pihak penyewa harus bisa membuktikan diri selaku yang tidak sengaja membawa barang sewaan ke lokasi bencana. Apabila terbukti tidak ada unsur kesengajaan atau rekayasa dari kreditur, maka pada dasarnya pihak penyewa tidak bisa dituntut persoalan ganti rugi oleh perusahaan rental. 

Pokok persoalan berikutnya adalah, bagaimana bila yang disewakan terdiri atas obyek IMBT (ijarah muntahiyah bi al-tamlik) atau terdiri atas objek syirkah musâhamahbi al-nihayah al-tamlik? Apakah juga akan berlaku model penyelesaian yang sama yaitu diputus sebagai akad sewa saja? Ataukah pihak lembaga perkreditan harus menyediakan skema lain dengan tetap memberikan produk obyek baru dan kemudian memberi keputusan keringanan kepada debiturnya? Insyaallah, ke depan akan disajikan bahasan ini. Wallâhu a’lam bish shawâb


Muhammad Syamsudin, Penulis adalah Anggota Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim