IMG-LOGO
Trending Now:
Jenazah

Hukum Melangkahi Kuburan

Sabtu 10 November 2018 22:45 WIB
Share:
Hukum Melangkahi Kuburan
Ilustrasi: Santri berziarah dengan mengaji (ibtimes.co.uk)
Salah satu cara untuk menghormati orang yang telah meninggal adalah merawat dan menziarahi makamnya berikut menjaga adab-adab di dalamnya. Karena bagaimanapun, orang yang telah meninggal statusnya sama dengan orang yang masih hidup dalam hal kewajiban untuk menghormatinya. Dalam berbagai kitab fiqih dijelaskan:

حرمة الميت كحرمة الحي

“Menghormati mayit sama halnya dengan menghormati orang yang masih hidup.”

Oleh sebab itu perilaku kita dalam menyikapi mayit atau orang wafat mestinya sama persis dengan cara kita dalam berperilaku pada orang yang masih hidup. Manusia sangat dimuliakan dalam Islam, tak hanya ketika hidup tapi juga ketika meninggal dunia. Tidak bernyawa bukan berarti setara dengan benda mati: kita boleh merendahkan jenazah dan kuburannya. Apalagi bila jasad yang bersemayam adalah dari kalangan orang-orang saleh.

Lalu apakah melangkahi kuburan termasuk merendahkan mayit?

Rasulullah ﷺ dalam salah satu haditsnya menjelaskan:

لأن أمشي على جمرة أو سيف أو أخصف نعلي برجلي أحب إلي من أن أمشي على قبر مسلم

“Sungguh aku berjalan di atas bara api atau pedang, atau aku menjahit sandalku menggunakan kakiku, lebih aku sukai daripada aku berjalan di atas kuburan orang Muslim.” (HR. Ibnu Majah)

Kandungan makna yang terdapat dalam hadits di atas salah satunya bahwa melangkahi kuburan atau berjalan di atasnya merupakan bentuk perilaku yang tidak beretika. Kesimpulan ini bisa ditangkap dari redaksi “berjalan di atas bara api dan pedang” sebagai sesuatu yang niscaya tidak diinginkan oleh siapa pun.

Hal yang telah dijelaskan di atas ketika ditinjau dari sudut pandang adab. Berbeda halnya ketika permasalahan melangkahi kuburan ini kita kaitkan dengan hukum fiqih. Melangkahi kuburan secara fiqih adalah makruh untuk dilakukan oleh seseorang. Hukum makruh ini selamanya tetap kecuali ketika tidak ada jalan alternatif sama sekali untuk menuju tempat tujuan. Dalam kondisi terpaksa seperti ini status melangkahi atau berjalan di atas kuburan menjadi boleh.

Keterangan ini seperti yang terdapat dalam kitab Fiqih 'ala Mazahib al-Arba’ah:

ويكره المشي على القبور إلا لضرورة كما إذا لم يصل إلى قبر ميته إلا بذلك باتفاق 

“Makruh berjalan di atas kuburan kecuali dalam keadaan darurat, seperti seseorang yang tidak bisa sampai pada kuburan mayatnya kecuali dengan cara melangkahi kuburan. Hukum ini telah menjadi kesepakatan para ulama.” (Abdurrahman Al-Jaziri, al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba’ah, juz 1 hal. 841)
Meski secara fiqih hukumnya makruh, namun hendaknya seseorang tidak menganggap remeh hal ini dalam ranah etika serta dalam hal akibat yang ditimbulkan pada mayit yang dilangkahi kuburannya. Mayit akan merasa tersakiti jika terdapat orang yang bersikap tidak baik pada kuburannya, seperti yang terdapat dalam hadits Amr bin Hazm:

رَآنِي رَسُولُ اللهِ صَلى الله عَليه وسَلم مُتَّكِئًا عَلَى قَبْرٍ فَقَالَ: لاَ تُؤْذِ صَاحِبَ هَذَا الْقَبْرِ

“Rasulullah ﷺ melihat padaku bersandar pada kuburan. Lalu ia menegurku, ‘Jangan kau sakiti mayit yang ada di kuburan ini!’” (HR Hakim)

Hal lain yang perlu diperhatikan dalam menjaga adab di kuburan adalah tidak berjalan di area sekitar kuburan dengan menggunakan sandal atau sepatu. Meski jalan yang ditapaki tidak sampai melangkahi kuburan, namun jika dengan menggunakan sandal atau sepatu seseorang dianggap kurang begitu menjaga adab pada mayit yang ada di kuburan tersebut. Hal ini dikarenakan Rasulullah pernah melarang seseorang yang memakai sandal di sekitar kuburan dan memerintahkan padanya untuk melepasnya.

Berikut hadits yang diriwayatkan oleh sahabat Basyir bin Khashasiyah:

أَنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلا يَمْشِي بَيْنَ الْمَقَابِرِ فِي نَعْلَيْهِ ، فَقَالَ : يَا صَاحِبَ السِّبْتِيَّتَيْنِ أَلْقِهِمَا

“Sesungguhnya Rasulullah ﷺ melihat lelaki yang berjalan di antara kuburan dengan memakai sandal. Lalu Rasulullah ﷺ menegurnya “Wahai orang yang memakai dua sandal, buanglah dua sandalmu itu!” 

Demikian penjelasan tentang materi ini, secara umum dapat disimpulkan bahwa meski hukum melangkahi kuburan hanya sebatas makruh, namun di samping kemakruhan ini, orang yang melakukan tindakan ini dianggap sebagai cacat etika, sebab tidak menghormati mayit yang ada di kuburan. Bahkan banyak para ulama hadits menjadikan bab tersendiri dalam menjelaskan larangan berjalan di atas kuburan ini, hanya untuk menegaskan betapa perbuatan ini adalah perbuatan yang tidak baik. 

Ketika mendapati orang yang melakukan tindakan ini, alangkah baiknya pula kita tidak tergesa-gesa menghina dan menebar kebencian padanya. Hal yang dipandang tepat dan bijak adalah mengingatkannya bahwa perbuatan yang dilakukan menyalahi adab serta akan menyakiti mayit yang ada di kuburan tersebut, sehingga perbuatan yang sama tak terulangi lagi di kemudian hari. Wallahu a’lam.

(M. Ali Zainal Abidin)

Tags:
Share:
Sabtu 10 November 2018 8:0 WIB
Kewajiban Umat Islam terhadap Jenazah Orang Gila
Kewajiban Umat Islam terhadap Jenazah Orang Gila
Ilustrasi
Sifat gila atau gangguan mental adalah salah satu hal yang dikategorikan uzur dalam Islam. Orang yang memiliki sifat ini, segala amalnya dianggap tidak ditulis dalam catatan amal sebagai pahala ataupun dosa. Sebab syarat seseorang bisa melaksanakan hal yang bernilai pahala ataupun dosa adalah wujudnya taklif (tuntutan syara’), sedangkan syarat dari wujudnya taklif ini adalah seseorang harus memiliki akal dan sudah beranjak baligh. Penisbatan uzur pada orang gila ini tertera dalam hadits Rasulullah:

رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ ، وَعَنِ الصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبِرَ ، وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ أَوْ يُفِيقَ

“Ada tiga orang yang catatan amalnya diangkat (tidak ditulis) yaitu orang yang tidur sampai ia bangun, anak kecil sampai ia besar (baligh), dan orang gila sampai ia berakal atau waras.” (HR. An-Nasa’i)

Sehingga bagi orang gila, syariat tidak mewajibkan hal apa pun yang wajib ia lakukan ataupun ia tinggalkan. Namun justru syariat mewajibkan kepada orang lain dalam merespon berbagai kejadian yang menimpa orang gila. salah satunya dalam hal merawat jenazah orang gila ketika ditemukan telah meninggal. 

Sudah maklum bahwa merawat jenazah memiliki konsekuensi hukum fardhu kifayah. Dalam artian jika dalam satu daerah telah ada satu orang yang melaksanakan kewajiban ini maka telah gugur pelaksanaan kewajiban ini bagi orang lain, namun jika tidak ada yang melaksanakan kewajiban ini sama sekali maka seluruh orang yang mengetahui kewajiban ini mendapatkan dosa. 

Kewajiban merawat jenazah sendiri meliputi memandikan, mengafani, menshalati dan mengubur. Seluruh pelaksanaan ini harus dikerjakan pada orang yang meninggal, termasuk pada orang yang gila. Kewajiban ini dibebankan pada setiap orang yang mengetahui kematiannya, orang yang menduga kuat akan kematiannya, dan orang yang tidak mengerti kematiannya karena kecerobohan orang tersebut sebab tidak meneliti mayat orang gila yang telah meninggal, kecerobohan ini seperti mayat orang gila ada di dekatnya, namun ia tidak mengetahui wujud dari mayat itu, sehingga mayat tersebut terbengkalai tidak terawat. Dalam keadaan demikian, seluruh orang yang termasuk dalam kategori di atas dihukumi dosa karena tidak melakukan kewajibannya.

Penjelasan tentang hal ini seperti yang terdapat dalam kitab Hasyiyah Al-Baijuri:

قال:  (قوله ويلزم على طريق فرض كفاية) والمخاطب بهذه الأمور كل من علم بموته او من ظنه او قصر لكونه بقربه ولم يبحث عنه

“Wajib atas dasar fardhu kifayah, orang yang terkena tuntutan atas kewajiban ini adalah setiap orang yang mengetahui kematiannya, atau orang yang menduga kuat akan kematiannya, atau orang yang ceroboh dalam mengetahui kematiaannya dikarenakan mayat ada di dekatnya, dan ia tidak meneliti keberadaannya.” (Syekh Ibrahim Al-Baijuri, Hasyiyah Al-Baijuri, juz 1, hal. 234)

Selain kewajiban merawat orang gila, diwajibkan pula segala hal yang berkaitan dengan bab tajhizul janazah (merawat jenazah). Hal ini seperti harus melaksanakan tajhizul janazah sesegera mungkin tanpa adanya penundaan, tidak diperbolehkan mengubur mayat di tempat lain (naqlul mayyit) yang menyebabkan tertundanya pelaksanaan tajhizul janazah, orang yang memandikan harus orang yang sejenis (kelamin yang sama) atau mahramnya sendiri serta kewajiban-kewajiban lain yang terdapat dalam bab tajhizul janazah.

Demikian penjelasan tentang kewajiban merawat jenazah orang gila. secara umum dapat disimpulkan bahwa kewajiban yang ada dalam merawat jenazah orang gila tidak ada bedanya dengan wajibnya merawat orang yang berakal. Sebab orang gila dalam Islam tetap dikategorikan sebagai manusia yang dimuliakan oleh Allah sehingga manusia juga tetap berkewajiban untuk memuliakannya. Wallahu a’lam.

(M. Ali Zainal Abidin)

Senin 8 Oktober 2018 12:45 WIB
Hukum Penguburan Massal Jenazah Korban Bencana
Hukum Penguburan Massal Jenazah Korban Bencana
Penguburan massal korban bencana di Sulteng (via Covesia)
Di tengah kegentingan bencanya yang datang tanpa terduga, perawatan jenazah korban bencana sering tidak bisa dilakukan sebagaiman dalam kondisi normal. Sebagaimana penguburannya dilakukan secara massal. Lalu bagaimana sebenarnya hukum melakukan penguburan massal jenazah korban bencana alam?

Teknis Mengubur Jenazah dalam Mazhab Syafi’i
Menurut mazhab Syafi’i, dalam kondisi normal kita tidak boleh mengubur dua jenazah atau lebih dalam satu liang kubur. Masing-masing harus disendirikan dengan satu liang kubur. Namun demikian dalam kondisi darurat kita diperbolehkan mengubur dua jenazah atau lebih dalam satu liang kubur.

Salah satu contoh kondisi darurat adalah jumlah jenazah yang banyak dan sulit untuk membuatkan liang kubur bagi masing-asing jenazah karena terbatasnya lahan. Ulama Nusantara bergelar ‘Alimul Hijaz (orang alimnya Makkah Madinah) Syekh Nawawi Banten (w 1316 H/1898 M) menjelaskan:

وَلَا يَجُوزُ جَمْعُ اثْنَيْنِ فِي قَبْرٍ وَاحِدٍ بَلْ يُفْرَدُ كُلُّ وَاحِدٍ بِقَبْرٍ ... نَعَمْ، إِنْ دَعَتِ الضَّرُورَةُ إِلَى ذَلِكَ كَأَنْ كَثُرَتِ الْمَوْتَى وَعَسُرَ إِفْرَادُ كُلِّ مَيِّتٍ بِقَبْرٍ لِضَيْقِ الْأَرْضَ، فَيُجْمَعُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ وَالْأَكْثَرِ فَي قَبْرٍ بِحَسَبِ الضَّرُورَةُ.

Artinya, “Tidak boleh mengumpulkan dua jenazah dalam satu liang kubur, namun masing-masing harus disendirikan dengan liang kuburnya... Memang demikian, namun bila kondisi darurat mengharuskan dua jenazah dikumpulkan dalam satu liang kubur, seperti jenazahnya banyak dan sulit menyediakan satu liang kubur untuk masing-masing jenazah karena areanya terbatas, maka dua jenazah, tiga dan selebihnya boleh dikumpulkan sesuai kondisi daruratnya,” (Lihat Muhammad bin Umar bin Ali bin Nawawi Al-Jawi, Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi’in, [Beirut, Darul Fikr: tanpa keterangan tahun], juz I, halaman 163).

Kondisi Darurat Kesulitan Menyediakan Liang Kubur
Menariknya, ukuran ‘sulit’ dalam kalimat ‘sulit menyediakan satu liang kubur untuk masing-masing jenazah’, menurut pakar fiqih Syafi’i Al-Azhar Mesir, Imam Ibnu Qasim Al-‘Abadi (w 992 H/1584 M), bahkan tidak mengharuskan jenazahnya banyak, namun cukup seperti bila upaya menyediakan satu liang kubur untuk masing-masing jenazah berakibat jarak antar liang kubur berjauhan, sekiran sulit untuk diziarahi karena tidak saling berdekatan, (Lihat Ibnu Qasim Al-‘Abadi, Hasyiyyatul Imam Ibn Qasim Al-'Abad‘ pada Hawasyi Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, [Mesir, At-Tijariyatul Kubra: tanpa keterangan tahun], juz III, halaman 173-174).

Namun demikian hal ini tidak disetujui oleh pakar fiqih Syafi’i asal Dagestan yang berdomisili di Makkah, Syekh Abdul Hamid As-Syarwani (1301 H), yang lebih memilih pendapat pakar fiqih Syafi’i Al-Azhar lainnya, Syekh Ali As-Syabramalisi (997-1087 H/1588-1676 M), dengan mengatakan:

وَفِيهِ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ مَا فِي ع ش مِمَّا نَصُّهُ فَمَتَى سَهُلَ إفْرَادُ كُلِّ وَاحِدٍ لَا يَجُوزُ الْجَمْعُ بَيْنَ اثْنَيْنِ وَلَا يَخْتَصُّ الْحُكْمُ بِمَا اُعْتِيدَ الدَّفْنُ فِيهِ بَلْ حَيْثُ أَمْكَنَ وَلَوْ غَيْرَهُ وَلَوْ كَانَتْ بَعِيدًا وَجَبَ حَيْثُ كَانَ يُعَدُّ مَقْبَرَةً لِلْبَلَدِ وَيَسْهُلُ زِيَارَتُهُ.

Artinya, “Dalam pendapat Ibn Qasim itu ada kejanggalan. (Ukuran ‘sulit menyediakan satu liang kubur untuk masing-masing jenazah’) yang jelas adalah keterangan yang ada dalam catatan Syekh Ali As-Syabramalisi dari redaksinya yang menyatakan, ‘Maka selama mudah menyendirikan masing-masing jenazah dengan satu liang kubur, tidak boleh mengumpulkan dua jenazah dalam satu liang kubur. Hukum ini tidak hanya berlaku untuk area yang biasa digunakan untuk menguburkan jenazah, bahkan sekira mungkin meski dengan area selainnya dan meski jauh, maka wajib menyendirikan jenazah dengan liang kuburnya sekira area tersebut dianggap sebagai area pekuburan bagi daerah tersebut dan mudah menziarahinya,’” (Lihat Abdul Hamid As-Syarwani, Hasyiyyah As-Syaikh ‘Abdul Hamid As-Syarwani pada Hawasyi Tuhfah al-Muhtaj bi Syarh al-Minhaj, [Mesir, At-Tijariyatul Kubra: tanpa keterangan tahun], juz III, halaman 174).

Jenazah Ditumpuk-Tumpuk?
Lalu bagaimana kalau dalam penguburan massal jenazah ditumpuk-tumpuk antarsatu dengan lainnya? Syekh Ali As-Syabramallisi menjelaskan:

فَرْعٌ) لَوْ وُضِعَتْ الْأَمْوَاتُ بَعْضُهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ فِي لَحْدٍ أَوْ فَسْقِيَّةٍ كَمَا تُوضَعُ الْأَمْتِعَةُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَهَلْ يَسُوغُ النَّبْشُ حِينَئِذٍ لِيُوضَعُوا عَلَى وَجْهٍ جَائِزٍ إنْ وَسِعَ الْمَكَانُ وَإِلَّا نُقِلُوا لِمَحَلٍّ آخَرَ الْوَجْهُ الْجَوَازُ بَلْ الْوُجُوبُ وِفَاقًا ل م ر سم عَلَى الْمَنْهَجِ ا هـ

Artinya, “(Cabang permasalahan). Andaikan sebagian jenazah ditumpuk di atas sebagian yang lain dalam liang lahad atau dalam suatu kolam sebagaimana sebagian barang ditumpuk di atas barang lainnya, maka apakah dalam kondisi seperti itu boleh digali untuk ditata ulang sesuai cara yang benar bila areanya mencukupi, atau bila tidak mencukupi maka dipindah ke area lain? Jawaban yang tepat adalah boleh, bahkan wajib sesuai pendapat Syaikh Muhammad ar-Ramli. Demikian dalam keterangan Ibn Qasim al-‘Abadi pada Syarh Manhaj at-Thullab,” (Lihat Abdul Hamid As-Syarwani, Hasyiyyatus Syekh ‘Abdul Hamid As-Syarwani pada Hawasyi Tuhfatil Muhtaj bi Syarhil Minhaj, [Mesir: At-Tijariyatul Kubra: tanpa keterangan tahun], juz III, halaman 174).

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa boleh mengubur jenazah lebih dari satu dalam satu liang lahat dalam kondisi darurat, baik karena jenazahnya banyak atau karena keterbatasan area pemakaman. Namun yang perlu diperhatikan adalah tidak boleh menumpuk jenazah atu dengan lainnya sebagaimana tumpukan barang. Wallahu a‘lam.  (Ahmad Muntaha AM, Sekretaris LBM NU Jatim)
Ahad 7 Oktober 2018 10:0 WIB
Hukum Mengubur Jenazah Korban Bencana Tanpa Menghadap Kiblat
Hukum Mengubur Jenazah Korban Bencana Tanpa Menghadap Kiblat
Dalam tayangan live di salah satu stasiun TV swasta, penulis sempat membahas hal ihwal tentang Fiqih Bencana, mulai dari bagaimana seharusnya kita menyikapi suatu bencana alam yang terjadi, ayat dan hadits yang berkaitan dengannya.

Utamanya adalah bagaimana menjadikan bencana alam sebagai media yang dapat menyatukan kita sebagai anak bangsa untuk bersatu dalam satu frame kemanusiaan. Namun di luar itu ada pertanyaan menarik dari salah seorang pemirsa asal Nusa Tenggara Barat (NTB), H Lulu, berkaitan dengan pemakaman massal korban bencana alam yang dilakukan tidak sebagaimana umumnya, yaitu jenazah tidak menghadap kiblat, bagaimana hukumnya? 

Pendapat Mazhab Syafi’i
Menurut pendapat mayoritas ulama Syafi’iyah hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah wajib. Bahkan ketika tidak diperlakukan seperti itu dan liang kubur terlanjur ditutup, maka wajib menggalinya untuk menghadapkannya ke arah kiblat selama jenazah tersebut belum berubah (mulai membusuk), sebagaimana dikatakan oleh pakar fiqih dan hadits asal Hauran Suriah Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi (631-676 H/1233-1277 M):

وَوَضْعُهُ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَاجِبٌ، كَذَا قَطَعَ بِهِ الْجُمْهُورُ. قَالُوا: فَلَوْ دُفِنَ مُسْتَدْبِرًا أَوْ مُسْتَلْقِيًا نُبِشَ وَوُجِّهَ إِلَى الْقِبْلَةِ مَا لَمْ يَتَغَيَّرْ. فَإِنْ تَغَيَّرَ لَمْ يُنْبَشُ.

Artinya, “Dan meletakkan mayit menghadap kiblat hukumnya wajib, demikian jumhur ulama memastikan hukumnya. Mereka berpendapat: “Andaikan mayit dikubur dengan membelakangi kiblat atau terlentang, maka harus digali dan dihadapkan ke arah kiblat selama belum berubah. Bila sudah berubah maka tidak boleh digali,” (Lihat An-Nawawi, Raudhat Thalibin wa ‘Umdatul Muftiyin, [Beirut, Al-Maktab Al-Islami: 1405 H], juz II, halaman 134).

Namun demikian, dalam mazhab Syafi’i terdapat pula ulama yang berpendapat bahwa hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad hanya sunnah. Adalah tokoh fiqih Syafi’i kenamaan pada masanya asal Thabaristan, Al-Qadhi Abu At-Thayyib Thahir bin Abdillah At-Thabari (348-450 H) dalam Kitab Al-Mujarrad sebagaimana disampaikan pula oleh Imam An-Nawawi:

اَلتَّوْجِيهُ إِلَى الْقِبْلَةِ سُنَّةٌ. فَلَوْ تُرِكَ اسْتُحِبَّ أَنْ يُنْبَشَ وَيُوَجَّهَ وَلَا يَجِبَ

Artinya, “Menghadapkan ke arah kiblat jenazah (di dalam liang kubur) hukumnya sunnah. Sebab itu, andaikan tidak dilakukan maka sunnah digali dan dihadapkan ke arah kiblat, dan hal itu tidak wajib,” (Lihat An-Nawawi, Raudhat Thalibin wa ‘Umdatul Muftiyin, [Beirut, Al-Maktab Al-Islami: 1405 H], juz II, halaman 134).

Namun demikian, pendapat ini terkadang menjadi bermasalah bagi orang yang disiplin dalam bermazhab. Sebab pendapat Al-Qadhi oleh Imam An-Nawawi sendiri dikategorikan sebagai muqabilus shahih (yang berbandingan/berlawanan dengan pendapat yang shahih di dalam mazhab Syafi’i) sehingga tidak bisa diamalkan, (Lihat Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarhul Muhaddzab, [Beirut, Darul Fikr: tanpa keterangan tahun], juz V, halaman 293).

Lalu apakah pendapat tersebut benar-benar tidak boleh diamalkan? Berkaiatan dengan hal ini, menarik sekali kita simak penjelasan Syekh Al-Qulyubi (wafat 1069 H/1659 M) yang menyatakan bahwa pendapat muqabilus shahih tetap boleh diamalkan. Ia berkata:

قَوْلُهُ (مُشْعِرٌ) أَيْ مِنْ حَيْثُ اللَّفْظُ لَا أَنَّ مُقَابِلَهُ فَاسِدٌ مِنْ حَيْثُ الْحُكْمُ لِمَا مَرَّ مِنْ جَوَازِ الْعَمَلِ بِهِ

Artinya, “Ungkapan Al-Mahalli, ‘Mengisyaratkan fasidnya muqabilus shahih’, maksudnya dari tinjauan lafalnya. Bukan berarti muqabilus shahih rusak dari tinjauan hukumnya, karena alasan yang telah disebutkan di depan, yaitu boleh mengamalkannya,” (Lihat Ahmad bin Ahmad Al-Qulyubi, Hasyiyatul Qulyubi pada Hasyiyatu Qulyubi wa Umairah, [Beirut, Dar Ihya` Al-Kutub Al-‘Arabiyah: tanpa keterangan tahun], juz I, halaman 14).

Dengan demikian diketahui, bahwa terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi’i berkaitan dengan hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad. Menurut mayoritas ulama, hokum menghadapkan jenazah ke arah kiblat adalah wajib. Tetapi menurut Al-Qadhi Abu Thayyib, itu hanya sunnah. Kedua pendapat ini pun boleh diamalkan.

Mazhab Selain Syafi’i
Menurut mazhab Maliki dan Hanafi, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Wahbah Az-Zuhayli, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah sunnah. Ini berbeda dengan mazhab Hanbali yang mewajibkannya sebagaimana umumnya ulama mazhab Syafi’i. Semua itu berdasarkan semangat sabda Rasulullah SAW:

قِبْلَتُكُمْ أَحيَاءً وأمواتًا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَادِ

Artinya, ‘(Ka’bah adalah) kiblat kalian, kalian dalam kondisi hidup dan mati,’ HR Abu Dawud dan Al-Hakim yang mengatakan, “(Hadits ini) shahih sanadnya,’ (Lihat Ibnul Mulaqqin Umar bin Ali Al-Mishri, Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj, [Makkah, Daru Harra’: 1406 H], cetakan pertama, tahqiq: Abdullah bin Sa’af al-Lihyani], juz I, halaman 580).

Selain itu, praktik ini juga didasari oleh tradisi penguburan jenazah yang sudah berlangsung sejak generasi salaf hingga sekarang. Nabi Muhammad SAW sendiri pun dimakamkan dengan cara demikian, (Lihat Syekh Wahbah Az-Zuhayli, Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, [Damaskus, Darul Fikr: tanpa keterangan tahun], cetakan keempat, juz II, halaman 663).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan, menurut mayoritas ulama mazhab Syafi’i dan mazhab Hanbali, hukum menghadapkan jenazah ke arah kiblat di dalam liang lahad adalah wajib. sementara menurut sebagian ulama mazhab Syafi’i (Al-Qadhi Abu Thayyib), Maliki dan Hanafi, hokum praktik ini adalah sunnah. Dengan demikian, pertanyaan ‘Bagaimana hukum pemakaman massal korban bencana alam di mana jenazah tidak menghadap kiblat’ sudah terjawab. Wallahu a‘lam. (Ahmad Muntaha AM, Sekretaris LBM NU Jatim)