IMG-LOGO
Trending Now:
Ekonomi Syariah

Kedudukan SOP dalam Kajian Fiqih Muamalah

Kamis 22 November 2018 14:0 WIB
Share:
Kedudukan SOP dalam Kajian Fiqih Muamalah
SOP atau Standard Operating Procedure merupakan sebuah aturan yang berisi tata laksana untuk melakukan muamalah. Saya sanggup membeli mobil ini, akan tetapi anda harus menguruskan balik nama kepemilikannya. Keberadaan pengurusan balik nama ini dalam fiqih disebut dengan istilah “syarat ketentuan terjadinya jual beli”. Para fuqaha’ sepakat kebolehan menetapkan syarat, asal tidak lebih dari satu, dan sifatnya syarat adalah harus menguatkan terjadinya peralihan kepemilikan barang. Kebolehan penetapan syarat sebagaimana dimaksud ini, berlaku umum untuk konteks jual beli klasik. 

Dewasa ini, proses jual beli tidak lagi didominasi dengan pola pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Terkadang, jual beli harus terjadi dalam kondisi beda majelis. Bahkan, dalam perkembangannya, majelis khiyar tidak lagi didominasi harus melalui satu pertemuan. Bahkan pertemuan demi pertemuan, majelis demi majelis, harus dilalui oleh pihak yang melakukan transaksi. Tujuan utama dari terjadinya majelis-majelis ini pada dasarnya adalah sebagai upaya memenuhi tujuan dasar dari transaksi, yaitu “keuntungan yang bisa dijamin.”

Jadi, pernyataan “deal” terjadinya transaksi menjadi tidak satu majelis lagi. Di tengah proses menuju negosiasi harga yang memerlukan beberapa kali pertemuan ini, terkadang muncul pihak ketiga yang ternyata juga melakukan proses penawaran barang juga. Contoh misalnya adalah akad penentuan tender proyek dan CV selaku kontraktor pelaksana. Mekanisme lelang tender terkadang bahkan harus terjadi. Itupun masih harus ada ketentuan lain berupa standard operating procedure (SOP) yang harus dijalani oleh masing-masing peserta apabila terpilih menjadi pemegang tender. 

Persoalan fiqih yang sering timbul  adalah: pertama, konsepsi lelang yang terdiri dari peserta CV dan menyerupai bai’ najasy (jual beli dengan provokasi harga). Kedua, adalah SOP yang terdiri dari beberapa item yang seolah menyerupai jual beli tender dengan beberapa syarat, dan dalam hal ini seolah bertentangan dengan pendapat fuqaha’ terdahulu. 

Dalam kesempatan tulisan ini, kita tidak berbicara tentang masalah bai’ najasy, karena sudah pernah kita kaji di kesempatan tulisan terdahulu. Yang menarik adalah meninjau konsep fiqih terhadap SOP ini. Apakah ia masuk sebagai unsur jual beli dengan dua syarat sebagaimana yang secara sharih (jelas) dilarang dalam hadith, ataukah ia dianggap sebagai satu syarat saja sebagai SOP? Inilah yang menarik dalam kajian-kajian fiqih kontemporer dewasa ini. 

Sebagai ilustrasi masalah, misalnya agar Pak Joko dapat menerima pekerjaan tender, maka Pak Joko harus memiliki sebuah organisasi yang terdiri atas CV. Keberadaan CV harus dibuktikan dengan akta notaris pendirian. Selanjutnya, Pak Joko harus melaporkan profil CV-nya. Selain itu, Pak Joko harus mengajukan sebuah rencana konstruksi dengan harga bersaing ke pihak manajemen proyek. Tentu dalam rencana usulan ini berkaitan dengan biaya akhir kebutuhan proyek, perhitungan kekuatan konstruksi, berapa lama pengerjaan, proses rekruitmen tenaga. Sudah pasti isi daripada usulan akan dibuat semaksimal mungkin. Berangkat dari sini, lalu ditetapkan standard operating procedure (SOP) apabila usulan Pak Joko diterima. Menariknya adalah: ada berapa syarat yang terdapat dalam SOP pengajuan proyek itu? Lebih dari satu, bukan? 

Menariknya adalah SOP ini merupakan langkah yang mau tidak mau harus dijalani sebagai bentuk langkah kehati-hatian. Mana mungkin pihak yang mengajukan tender mau rugi akibat kecerobohannya dalam melepaskan proyek ke CV yang tidak kredibel dalam pelaksanaan proyek? Melepaskan proyek ke CV tanpa supervisi adalah bagian dari langkah ketergesa-gesaan  dan kecerobohan yang berujung pada penyesalan. Tindakan kecerobohan merupakan yang dilarang dalam syariat kita. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Hujurat: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasiq datang kepada kalian dengan membawa sebuah kabar, maka bertabayyunlah kalian agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum sebab ketidaktahuanmu sehingga kalian menyesal terhadap apa yang pernah kalian lakukan.” (QS. al-Hujurāt: 6)

Salah satu bentuk tabayyun dalam muamalah adalah pemberlakuan SOP di dalam proyek. Bila sesuai dengan SOP, maka akad berlanjut. Namun, apabila tidak sesuai dengan SOP, maka akad menjadi batal. Dalam hal ini, kiranya, SOP adalah merupakan satu paket “qadliyah.” Jadi, SOP tidak dipandang sebagai beberapa unsur syarat, melainkan ia dipandang sebagai satu paket prosedur syarat. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran makna tentang penyertaan dua syarat yang dilarang dalam jual beli kepada inti utama tujuan dari dilakukannya jual beli itu sendiri, yaitu: keuntungan yang bisa dijamin. Jika keuntungan manfaat barang tidak bisa dijamin, maka masuk unsur jual beli yang dilarang. Sebagaimana hadith Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو

Artinya: “Nabi SAW melarang laba selagi tidak terjamin.” (HR Ahmad dan Ashabu al-Sunan dari Abdullah bin Amru)

Sampai di sini maka kesimpulan sementara tentang kedudukan SOP dalam fiqih muamalah adalah dipandang sebagai satu paket syarat sehingga tidak dipandang sebagai unsur per unsur. Manfaat penetapan SOP dalam muamalah adalah merupakan perintah dari Allah SWT sebagai wujud dari konsepsi tabayyun. Wallahu a’lam bi al-shawab.


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU JATIM

Tags:
Share:
Senin 12 November 2018 16:45 WIB
Transaksi Pembayaran lewat Jasa Aplikasi OVO, Ada Unsur Riba?
Transaksi Pembayaran lewat Jasa Aplikasi OVO, Ada Unsur Riba?
Zaman ini adalah zaman kemajuan. Tidak adaptif dengan teknologi kemajuan maka akan tergilas oleh zaman. Bila dulu ada seseorang hendak memesan makanan, maka dia menyuruh orang kepercayaannya untuk membelikan makanan yang dia mau. Namun dewasa ini, hal semacam sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Saat ini sudah ada perusahaan yang bergerak dalam jasa bidang jasa khusus kurir makanan, yang bisa diminta oleh seorang konsumen dengan hanya mengeklik tombol pesan makanan tertentu atau obat tertentu di apotek. Harganya jelas terpampang di sana berbagai jenis menu yang ditawarkan dan sekaligus biaya kurir pengantarnya. Namun, bagaimanapun juga, teknologi adalah teknologi. Dalam penerapannya, tetaplah menyisakan persoalan hukum, khususnya dalam bidang fiqih. 

Sebut misalnya adalah Fulan. Ia adalah orang yang berprofesi dalam jasa sebagai kurir sebuah perusahaan jasa transportasi online. Salah satu jasa layanannya adalah kurir pembelian makanan. Untuk memudahkan transaksi, perusahaan memberinya sebuah bekal akun aplikasi pembayaran (OVO) yang dengannya ia mendapatkan keuntungan berupa cashback (sebut saja 10 persen) untuk setiap transaksinya dan sekaligus mendapatkan poin-poin setiap melakukan transaksi pada tiap jenis usaha (misalkan restoran) yang menyediakan dan melayani sistem pembayaran tersebut. 
Pada suatu kesempatan, Fulan mendapat orderan pembelian makanan seharga 50 ribu rupiah di sebuah restoran yang melayani pembayaran lewat OVO. Agar mendapatkan keuntungan, Fulan kemudian memanfaatkan pembayaran lewat jasa aplikasi OVO ini. Artinya, Fulan hanya mengeluarkan biaya sebesar 45 ribu rupiah (setelah mendapatkan cashback 10 persen) yang diambil dari akun aplikasinya. Adapun konsumen pemesan makanan Fulan, menerima 50 ribu sesuai harga sebenarnya yang tertera dalam aplikasi tersebut yang tentu ditambah dengan ongkos jasa kurir. Dengan demikian Fulan mendapatkan selisih 5 ribu ditambah ongkos jasa kurir. 

Yang dipermasalahkan masyarakat selaku konsumen biasanya adalah bolehkah Fulan ini bermuamalah sebagaimana tertera di atas dengan memanfaatkan transaksi dengan sistem cashback OVO itu? Jika tidak boleh (haram), mengapa dan bagaimana agar cara bermuamalah tersebut menjadi dibolehkan? 

Untuk menjawab permasalahan model transaksi online semacam ini, maka pertama kali yang harus dipahami adalah relasi antara konsumen - kurir - perusahaan penyedia makanan dengan perusahaan jasa penyedia jasa layanan online. Perusahaan online berkedudukan sebagai penjual jasa periklanan, dan ia berhak mendapatkan upah atas kerjanya dari perusahaan makanan atas setiap transaksi pemesanan yang menggunakan jasa yang disediakannya dengan besaran tertentu. 

Kurir memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai wakil dari perusahaan jasa layanan online berdasarkan ikatan kontrak yang harus dipatuhi. Ia umumnya bertugas melakukan eksekusi terhadap transaksi yang masuk. Selain sebagai wakil perusahaan, kurir juga berperan selaku wakil dari konsumen untuk membelikan makanan sebagaimana yang tertera dalam iklan dan sudah diketahui nilai harganya. Ongkos jasa kurir umumnya juga sudah diketahui dengan pasti oleh konsumen. 

Transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen lewat aplikasi pemesanan termasuk akad bai’ maushufun fi al-dzimmah, yaitu jual beli barang dalam tanggungan dan hukumnya sah secara syara’. Transaksi ini dalam konteks fiqih muamalah juga dikenal sebagai transaksi salam (pemesanan). 

Pola tipe pembayaran pesanan konsumen kepada kurir umumnya ada dua, yaitu pembayaran tertunda setelah barang diterima oleh konsumen dan kadang pembayaran dilakukan lewat saldo deposit OVO yang dimilikinya. Keduanya memiliki tipe yang berbeda terhadap hubungannya dengan kurir. Keperbedaan itu adalah karena kurir berperan selaku pihak yang mengutangi terlebih dulu kepada konsumen. Beberapa orang menyebutnya sebagai haram karena termasuk riba disebabkan akad jual beli dengan mengambil untung yang digabungkan dengan pesan. Mereka lupa bahwa ada ikatan kontrak yang bersifat mengikat dan harus ditepati antara perusahaan jasa online dengan kurir. Ikatan kontrak ini merupakan satu kesatuan paket antara perusahaan jasa online dengan kurirnya sebagai wujud pengamalan bahwa laba harus bisa dijamin. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan maksud konteks hadits ini sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح 

Artinya: “Rasulullah ﷺ bersabda: “tidaklah halal pesanan dan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, mengambil laba selagi barang tidak bisa dijamin, dan jual beli barang yang tidak ada di sisimu. Abu Isa berkata: hadits ini hasan shahih.” (Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, Tuhafatu al-Ahwadzy, Damaskus: Daru al-Kutub Ilmiyah, tt.: 4/359)

Struktur kalimat yang terdapat dalam hadits ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inti utama hadits adalah terdapat di dalam penggalan kalimat “mengambil laba selagi barang tidak bisa dijamin.” Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip oleh Syeikh Muhammad Abdurrahman al Mubarakfury dalam kitab yang sama memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan مالم يضمن (selagi tidak bisa dijamin) adalah مالم تقبض (selagi tidak bisa diterima). 

Berdasarkan penafsiran ini, maka dalam konteks relasi jual beli sebagaimana yang dipraktekkan oleh “seorang jasa kurir yang terikat kontrak dengan jasa online ini” dengan “konsumen” dan perusahaan makanan, yang mana apabila pembayaran konsumen memakai fasilitas pembayaran cash, adalah boleh dan tidak termasuk riba disebabkan jelasnya harga. 

Adapun peran jasa kurir yang membayar makanan dengan fasilitas OVO sehingga ia mendapatkan laba dari selisih transaksi bila dibandingkan dengan memakai cash adalah bukan termasuk bagian dari akad jual beli. Deposit OVO yang dimiliki oleh kurir adalah ibarat transaksi pembelian pulsa yang sepakat diputus oleh para ulama’ sebagai akad sewa aplikasi OVO dengan qiimah (nilai barang) 45 ribu dan harga deposit senilai 50 ribu rupiah.

Nilai uang yang dititipkan oleh konsumen kepada kurir online bukan termasuk akad wadi’ah yadu al-amanah, disebabkan uangnya belum disampaikan oleh konsumen ketika kurir pergi ke perusahaan makanan untuk mendapatkan barang yang dipesan konsumen. Nilai uang yang dititipkan oleh konsumen termasuk akad wadi’ah yadu al-dlamanah, dengan ciri yang penting bagi konsumen adalah mendapatkan barang pesanan dengan nilai sebagaimana tertera dalam nota pesanan.

Apa yang sudah dijelaskan di atas adalah pemakaian jasa kurir online oleh konsumen dengan pola apabila konsumen memakai jasa layanan online dengan model pembayaran cash. Bagaimana apabila konsumen membayarnya dengan menggunakan aplikasi OVO juga yang berarti tidak memakai uang cash? Insyaallah akan dijelaskan pada tulisan berikutnya. Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU Jatim

Jumat 9 November 2018 14:30 WIB
Status Tanah Hak Milik dan Tanah Wakaf yang Bergeser Pasca-Bencana
Status Tanah Hak Milik dan Tanah Wakaf yang Bergeser Pasca-Bencana
Ilustrasi (Getty)
Kejadian gempa yang terjadi di Donggala beberapa waktu yang lalu setidaknya menyisakan beberapa persoalan hukum. Kejadian yang paling unik dan memakan banyak konsentrasi pemikiran dari para pemerhati fiqih Indonesia adalah karena terjadi pergeseran tanah sekaligus bangunan dan tanaman yang berada di atasnya. Perhatian tertuju pada status tanah dan bangunan yang masih utuh berdiri pasca terjadinya pergeseran tersebut. 
Untuk memberikan solusi terhadap kemungkinan adanya sengketa kepemilikan, maka sebagaimana negara Indonesia yang tercinta ini mengenal adanya hukum positif perundang-undangan, maka kajian fiqih tentu tidak boleh meninggalkan eksistensi hukum positif tersebut berikut produk peraturan yang lahir karenanya. Melibatkan produk hukum merupakan bagian komprehensif dari pertimbangan yang bijak. 

Dalam hukum positif, ada empat pokok hal yang menyatakan status hak atas suatu barang. Keempat hal tersebut adalah kedudukan kuasa (bezit), penyerahan (levering), pembebanan dan daluwarsa. 

Karena tanah termasuk barang tak bergerak, maka prinsip dasar utama yang menjadi landasan dalam poin ini adalah bahwa status hak kepemilikan atas suatu tanah adalah mengenal istilah daluwarsa akibat dari terjadinya akad-akad. Dengan demikian, kajian seputar hak milik, menurut hukum positif, selalu berhubungan dengan keempat pokok perhatian tersebut. Sekali lagi, titik tekan tersebut mencakup kedudukan kuasa, penyerahan, pembebanan dan daluwarsa barang.

Terkait dengan keempat pokok titik kajian di atas, dalam fiqih, sebagaimana diungkapkan oleh Syeikh Wahbah Zuhaily dalam kitabnya, beliau menyebutkan bahwa hak perpindahan kepemilikan barang bisa terjadi melalui dua proses, yaitu:

● Akibat terjadinya akad-akad yang memperantarainya seperti hibah, wasiat, jual beli dan waris

● Tidak terjadi akad yang memperantarai, akan tetapi karena wewenangnya dicabut. Contoh dari proses ini misalnya adalah penyitaan, penahanan dan sejenisnya. 

Jadi, pada prinsipnya, dalam fiqih, menurut Syeikh Wahbah, masih ada kemungkinan proses terjadinya perpindahan hak milik meskipun hal itu jarang terjadi (Syeikh Wahbah Zuhaily, Al-Fiqhu al-Islamy wa Adillatuhu, juz 5, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 509). 

Sayangnya, dalam hal ini beliau tidak menyebutkan secara langsung contoh-contohnya. Namun, beliau juga memberikan sedikit uraian tentang bolehnya pemerintah untuk menetapkan status naz’u al-jabary, yaitu pelepasan secara paksa dengan menggunakan wewenang undang-undang terhadap status hak kepemilikan. Dan di sinilah nanti yang menjadi titik tekan menariknya untuk dikaji.

Dalam terma hukum positif, hak kuasa atas barang tak bergerak terkadang tidak mutlak harus orang yang memiliki. Dalam kasus hak sewa tanah/lahan misalnya, maka hak kuasa atas tanah dan barang-barang yang berada di atasnya adalah mutlak bagi penyewa dan bukan pada pemilik. Penyewa memiliki hak guna (pemanfaatan) yang berarti memiliki nilai daluwarsa. Sementara status tanah, maka masih menjadi hak milik dari pihak pemilik dan tidak memiliki status daluarsa kecuali bila ada akad baru yang menyertainya.

Mengingat kepemilikan tanah adalah diatur dan ditentukan batas-batasnya serta diakui oleh undang-undang berikut perangkatnya serta tercatat dalam Badan Pertanahan Nasional (BPN), maka dalam situasi terjadinya pergeseran lahan, peran perangkat undang-undang ini yang kembali harus menunjukkan wewenang dan kuasanya. Kebutuhan tersebut adalah berkaitan dengan soal pengukuran ulang sesuai letak dan lokasi lahan asal berdasarkan data-data yang sudah terekam di BPN atau badan pertanahan dan agraria. 

Data dokumen hak kepemilikan atas tanah dewasa ini, khususnya yang berkaitan dengan data agraria, sudah mencatut titik koordinat lintang dan bujur bumi berdasarkan data GPS (Global Positioning System). Batas-batas wilayah dapat dengan mudah ditemukan lewat jalan aplikasi ini. Tentunya tidak hanya mengandalkan satu peran teknologi saja, melainkan juga catatan-catatan dokumen lain yang tersimpan sebelumnya dalam lembaga agraria bisa turut dimanfaatkan. 

Sengketa tentunya pasti akan terjadi untuk kasus bangunan yang masih utuh ditemukan di lokasi yang mengalami pergeseran. Untuk bangunan yang sedikit mengalami kerusakan akibat pergeseran, tentu merupakan tindakan itlāf (pembongkaran) apabila dilakukan pembongkaran bangunan kendati hal tersebut memungkinkan untuk dilakukan. Pembongkaran hanya akan menyisakan terjadinya penyia-nyiaan harta (tadlyi’u al-amwal). Alangkah baiknya bila dibanding pembongkaran, maka pihak yang memiliki wilayah dalam GPS melakukan langkah-langkah kompromi dengan atas sama-sama selaku korban bencana. Langkah yang tepat adalah memanfaatkan akad syuf’ah, yaitu pengambilalihan status hak milik atas barang dengan jalan perjanjian tukar guling di antara keduanya. Hal yang sama juga bisa terjadi untuk kasus bangunan wakaf. Untuk tanah wakaf, ada pernyataan bahwa segala hal yang berkaitan dengan wakaf, sampai bumi lapis tujuh dan langit tujuh, adalah sudah menjadi hak milik Allah SWT sehingga tidak bisa beralih fungsi. Dengan demikian, berdasarkan terma “sampai langit ke-7” ini, maka peran GPS adalah salah satu cara pendekatan guna menentukan di mana letak dan lokasi tanah wakaf tersebut berada. 

Bagaimana dengan status hak milik hasil pertanian dan perkebunan tanah yang bergeser?

Jika pokok bumi tempat berdirinya bangunan atau kebun bisa diketahui dengan memanfaatkan peran teknologi GPS, maka berdasarkan syara’, segala hak yang berada di atas lahan dan melekat pada tanah, hukum asalnya adalah termasuk kategori barang bergerak. Dengan demikian, hak penguasaan adalah masih melekat kepada pemilik asal. Status penguasaan ini bisa disamakan dengan status hewan ternak yang lepas dari kandang yang mana status hak milik barang tetap melekat kepada pemilik asal dan tidak hilang kecuali lewat jalur jual beli, atau hibah, waris dan sejenisnya. 

Wallahu A’lam bish shawab


Muhammad Syamsudin, Tim Pengkaji dan Peneliti Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Kamis 8 November 2018 21:45 WIB
Fiqih Sengketa Hak Milik Barang yang Bergeser Pasca-Bencana
Fiqih Sengketa Hak Milik Barang yang Bergeser Pasca-Bencana
Ilustrasi (Antara)
Syekh Wahbah Al-Zuhaily di dalam kitabnya Al-Fiqhu al-Islâmy wa Adillatuhu menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hak milik adalah:

علاقة بين الإنسان والمال أقرها الشرع تجعله مختصا به ويتصرف فيه بكل التصرفات ما لم يوجد مانع من التصرف

Artinya: “Hak milik adalah suatu relasi antara manusia dengan harta yang diakui oleh syara’ yang menyatakan hak khusus pemanfaatan dan bolehnya pengelolaan barang selagi tidak ditemukan adanya penghalang tasharuf (pendayagunaannya).” (Wahbah Musthofa al-Zuhaily, al-Fiqhu al-Islâm wa Adillatuhu, Juz 5, Damaskus: Daru al-Fikr, tt.: 489). 

Berdasarkan definisi di atas, poin penting yang harus diketahui terkait dengan hak milik adalah: 

1. Adanya relasi antara manusia dengan harta/aset yang diakui oleh syara’.

Maksud dari relasi yang diakui oleh syara’ adalah bahwa dalam mendapatkan aset, seorang pemilik tidak dibenarkan menerjang aturan syara’. Syara’ menggariskan bahwa kepemilikan barang dibenarkan apabila didapatkan melalui proses jual beli atau memproduksinya sendiri. Hak kepemilikan juga bisa didapat akibat menemukannya (luqathah, rikaz) dan mengelola tanah yang tidak diketahui pemiliknya sebelumnya. Penguasaan harta dari orang lain juga bisa didapat dari jalan penyitaan oleh pemerintah, atau hasil perang (fai’ dan ghanimah).

2. Relasi tersebut menyatakan hak khusus.

Maksud dari menyatakan hak khusus ini adalah hak penguasaan (hiyâzatu al-syai) dan hak atas nama barang. Syarat penguasaan barang umumnya menyesuaikan dengan jenis asal barang ditemukan. Misalnya, apabila barang tersebut merupakan barang luqathah, maka ia harus sudah berusia 1 tahun setelah ditemukan dan sudah diumumkan. Saat barang sudah mencapai usia 1 tahun dan tidak ditemukan adanya pemilik asal, maka barang sepenuhnya menjadi hak milik dari orang yang menemukan (lâqith). 

3. Pemilik bisa mengelola (tasharuf) barang dengan total.

Syarat bisa mengelola barang dengan total dalam muamalah umumnya dibatasi apakah pemilik termasuk orang yang memiliki hak kelola atau tidak. Apabila pemilik sudah masuk unsur hak kelola, maka ia bisa menjual atau menyimpan barang. Namun, apabila pemilik bukan orang yang memiliki hak kelola, maka hak penguasaan barang ada pada wali atau orang yang menerima wasiat dari wali. 

4. Tidak ada penghalang yang menyebabkan hilangnya hak kelola.

Hilangnya hak tasharruf merupakan mâni’ dari tasharruf. Dalam kondisi normal, hak tasharruf harta menjadi hilang manakala dalam kondisi belum baligh, tidak berakal, safiih, muflis (bangkrut) atau dalam status ditahan haknya oleh pengadilan (al-hajr). 

Setelah mencermati keempat komponen batasan di atas, maka dalam situasi bencana yang besar, akan banyak terjadi perpindahan status hak milik. Untuk itu perlu pembagian jenis aset/harta yang kemungkinan mengalami perpindahan tersebut. 

Aset dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: 

1. Jenis jenis aset yang terdiri atas barang bergerak. 
2. Jenis-jenis aset yang terdiri atas barang tak bergerak

Yang dimaksud dengan barang bergerak menurut KUHPerdata yang berlaku di Indonesia ada dua kategori, yaitu: 

1. Benda bergerak karena sifatnya. Keberadaan “benda bergerak karena sifatnya” ini diatur oleh KUHPerdata Pasal 509. Contoh dari benda bergerak karena sifatnya ini adalah ayam, kambing, sepeda motor, mobil, dan lain-lain, bahkan sampai dengan perahu/kapal.

Di saat benda jenis ini berpindah posisi atau bergeser dari tempat penyimpanan, maka benda ini bisa dibuktikan status kepemilikannya dengan dokumen yang berlaku atau bukti-bukti kepemilikan. 

2. Benda bergerak karena Undang-Undang. Benda bergerak karena undang-undang ini misalnya adalah: 

a. Hak pakai hasil dan hak pakai atas benda-benda bergerak;
b. Hak atas bunga-bunga yang diperjanjikan;
c. Penagihan-penagihan atau piutang-piutang;
d. Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang, dan lain-lain.

Dalam situasi bencana yang menyebabkan terjadinya pergeseran benda dari tempat penyimpanannya, jenis “aset/benda bergerak karena undang-undang” ini dapat dibuktikan tidak hanya dengan nota/bukti dokumen kepemilikan, melainkan juga dengan jaminan atau saksi-saksi hidup yang mungkin masih ditemui. Bukti berupa dokumen atau nota kepemilikan bermanfaat untuk menyatakan status khusus aset/barang terhadap orang yang mengakui kepemilikan barangnya atau manfaatnya.

Adapun untuk kategori aset tidak bergerak, secara umum di Indonesia diatur dalam KUHPerdata, antara lain:

1. Benda tidak bergerak karena sifatnya. Keberadaan benda ini diatur oleh KUHPerdata Pasal 506. Contoh dari barang jenis ini antara lain: tanah dan hak yang melekat dan didirikan di atasnya, misalnya bangunan, pohon, tanaman-tanaman yang akarnya menancap di atas tanah, barang tambang, atau hasil tanaman berupa buah-buahan yang belum dipetik.

2. Benda tidak bergerak karena peruntukannya atau tujuan pemakaiannya. Keberadaan benda ini diatur dalam Pasal 507 KUHPerdata. Contoh dari barang jenis ini antara lain adalah mesin penggilingan, pabrik dan barang yang dihasilkannya, benda-benda yang dilekatkan pada rumah, perkantoran, dan lain sebagainya, seperti mesin ketik, lukisan dinding, ikan dalam kolam, dan lain sebagainya. 

3. Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang, misalnya hak pakai, hak usaha, hak numpang karang, hak pakai hasil, dan sejenisnya. 

Jika menilik sifat aset tidak bergerak ini, maka bila terjadi kasus pergeseran dari tempat penyimpanan atau batas-batas wilayah kepemilikan, maka hukum positif yang berlaku di Indonesia adalah harus memperhatikan empat hal, antara lain:

- Kedudukan berkuasa (bezit)/hiyâzah, diatur dalam Pasal 1977 KUHPerdata

- Penyerahan (levering)/qabdlu, diatur dalam Pasal 612 KUHPerdata untuk benda bergerak dan Pasal 616 KUHPerdata untuk benda tak bergerak

- Pembebanan (bezwaring)/dlaman, maka untuk benda bergerak diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdata dan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Untuk benda tak bergerak, maka diatur dalam Pasal 1162 KUHPerdata serta UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah beserta Benda-Benda yang berkaitan dengan Tanah 

- Daluwarsa/jatuh tempo. Menurut Pasal 1977 KUHPerdata, status kepemilikan benda bergerak tidak memiliki unsur daluwarsa. Adapun untuk benda tak bergerak, maka menurut Pasal 610 KUHPerdata, status kepemilikannya memiliki daluwarsa disebabkan karena dalam benda tak bergerak, hak yang berkaitan dengannya tidak mutlak sebagai hak milik, melainkan kadang berupa hak guna, atau hak pemanfaatan saja. 


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah Aswaja NU Center PWNU Jatim

Bersambung…