IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Fiqih Maqashid (1): Solusi Problem Ekonomi Syariah

Selasa 27 November 2018 16:0 WIB
Share:
Fiqih Maqashid (1): Solusi Problem Ekonomi Syariah
Mempelajari teknik penyelesaian sengketa syariah adalah tidak lepas dari mengenal fiqih maqâshid. Meskipun akar kaidah maqâshid memiliki titik tolak yang sama, yaitu  الأمور بمقاصدها , yang artinya: “Setiap perkara (solusinya) tergantung pada maqâshidnya,” namun karena kacamata pendekatannya berbeda, maka produk hukum fiqih yang dihasilkan pun dapat berbeda. 

Penting diketahui, bahwa banyak terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menjabarkan istilah maqâshid ini. Tercatat kurang lebih ada 17 teori maqâshid saat ini. Itulah sebabnya, mengapa setiap kali ada sebuah problem Syariah, maka penting mengetahui terlebih dahulu teori maqâshid yang diterapkan oleh seorang fuqaha’ dalam memandang masalah. Setiap teori memiliki relevansi hukum dengan produk karena teori berkaitan erat dengan metode istinbath-nya (penggalian hukum).

Banyak hukum fiqih yang lahir karena perbedaan maqâshid. Ulama tekstualis-literalis, seperti kalangan Wahabi dan kawan-kawannya, tentu akan memilih konsep maqâshid yang berbeda dibanding ulama kontekstualis-literalis, sebagaimana kalangan Syafi’iyah dan Mu’tazilah. Pada kesempatan tulisan kali ini, penulis coba menghadirkan fiqih maqashidnya al-Ghazaly dan al-Syathiby sebagai strategi pendekatan agar mudah kita memahami pentingnya memperhatikan aliran fiqih maqashid ini. 

Misalnya fiqih maqâshidnya Al-Ghazâli. Fiqih maqâshid Imam al-Ghazali ini tergambar secara jelas dalam pernyataan beliau pada kitab Shifâu al-Ghalîl. Di dalam kitab tersebut, beliau - Sang Imam – menyampaikan:

 فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع، وللتحصيل على سبيل الابتداء

Artinya: “Penjagaan terhadap maqâshid syarî’ah adalah memuat upaya mendasar penjagaan eksistensi (hidup), menahan faktor-faktor penyebab kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.” (Al-Ghazâly, Shifau al-Ghalîl, Baghdad: Mathba’ah al-Irshâd, 1971, 159)

Berdasarkan definisi ini, al-Ghazâly memberikan penekanan tujuan dari diterapkannya syariah, pertama kalinya adalah untuk menjaga eksistensi hidup. Hak ini hanya bisa dicapai apabila faktor penyebab kerusakan – yang selanjutnya disebut mudharrât – bisa dihilangkan sehingga faktor-faktor menuju pada tercapainya kesejahteraan (being welfare)/maslahah bisa terus menerus dipacu dan didorong. 

Sekarang mari kita bandingkan dengan konsep maqâshid milik al-Shathiby. Al-Shathiby menyampaikan bahwa: 

المقاصد قسمان : أحدها يرجع إلى قصد الشارع, والآخريرجع إلى قصد المكلف

Artinya: “Maqâshid terbagi menjadi dua, yaitu: pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku Dzat Pencipta Syariat, dan kedua berkaitan dengan tujuan dasar mukallaf.” (Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah.  ditahqiq oleh ‘Abdullah Darrâz, Kairo: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, tt., 322)

Al-Syâthibi dalam definisi ini membagi maqashid menjadi dua bagian, yaitu dikembalikan kepada Allah SWT selaku Syâri’ (Pembuat Syariat) yang menghendaki kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hambanya. Sementara di sisi yang lain, maqâshid dikembalikan pada kemaslahatan mukallaf (manusia muslim yang terkena beban hukum taklify) sebagai individu yang mendapat tanggung jawab menggapai kemaslahatan di dunia dan akhirat dalam hidupnya. 

Titik singgung perbedaan antara kedua definisi tersebut adalah pada konsep rujukan pertama saat seorang faqih berinteraksi dengan “problem hukum”. Saat berinteraksi, Imam al-Ghazâly menekankan pada mendahulukan menjaga hak eksistensi hidup dan menjauhi mudharrât. Sementara itu, menurut al-Syathiby, ia lebih mengedepankan aspek al-Syâri’ (Pembuat Syariat), sementara menjauhi mudlarrât merupakan alternatif berikutnya apabila solusi pertama tidak bisa dicapai. 

Sebagai gambaran imajiner dari kedua pendekatan ini dalam konteks ekonomi syari’ah adalah sebagai contoh kasus berikut: 

Sebut saja Pak Tono dan Pak Ahmad, keduanya adalah para pengusaha. Seiring perkembangan zaman yang begitu cepat, mereka menemukan sebuah peluang usaha mengekspor barang. Agar terlaksana keinginan tersebut, maka keduanya mendirikan sebuah badan usaha berbasis kemitraan secara patungan. Setelah dilakukan kalkulasi modal dan biaya usaha, agar badan usaha tersebut bisa berdiri, maka diperlukan asupan dana sebesar 1 triliun rupiah. Karena Pak Tono dan Pak Ahmad adalah sama-sama dari kalangan pengusaha menengah, maka modal yang terkumpul tidaklah mampu mencukupi kebutuhan biaya sehingga harus ada pemodal ketiga. Akan tetapi, seiring nota yang sudah terlanjur disepakati dan ditangani dalam kerjasama dengan pihak asing, bahwa harus mereka berdua yang menjalankan usaha itu, maka akhirnya diputuskan solusi untuk pinjam ke bank. Kekurangan dana sebesar 500 miliar harus ditanggung mereka berdua dengan jalan dibagi dua. Pak Tono harus mengupayakan 250 miliar dan sisanya diupayakan oleh Pak Ahmad. 

Untuk menutup kekurangan itu, Pak Tono langsung berani mengambil langkah mengajukan pembiayaan/kredit ke perbankan. Bunga yang sebesar 10 persen per tahun tidak menjadi soal baginya seiring kebutuhan yang mendesak dan terikat janji memenuhi akad usaha. Sementara itu Pak Ahmad masih memikir-mikir ulang. Ia mengalkulasi terlebih dahulu aset yang dimilikinya. Ia menghitung, jika dijual maka mampu berapa aset tersebut akan laku? Setelah ditotal, ternyata kurang, dan kekurangannya tidaklah sedikit, yakni sebesar 200 miliar. Bingung dia menghadapinya. Sementara itu, Pak Tono sudah siap dengan biaya kekurangannya karena sudah dibantu lewat skema pembiayaan perbankan. Adapun Pak Ahmad masih terus mencari celah barangkali bisa ditemukan solusi lain. Begitu mentok permasalahan, ternyata Pak Ahmad juga mencari solusi yang sama dengan yang dilakukan oleh Pak Tono, yaitu mencari alternatif bantuan pembiayaan ke bank. 

Saudara pembaca bisa menengarai, mengapa terjadi perbedaan dalam pemecahan masalah permodalan antara Pak Tono dan Pak Ahmad di atas, bukan? Pendekatan yang dilakukan oleh keduanya berbeda. Sederhananya pendekatan yang dilakukan oleh Pak Tono adalah menyerupai pendekatan al-Ghazaly dalam maqashidnya. Sementara pendekatan yang diterapkan oleh Pak Ahmad, adalah menyerupai al-Shathibi dalam maqashid-nya. 

Sebuah contoh lain gambaran perbedaan hukum adalah dalam hal makanan yang berada di samping orang yang shalat. Menurut al-Ghazaly, makanlah dulu, baru kemudian melakukan shalat. Menurut al-Syathiby, shalatlah dulu, baru kemudian makan. 

Sebenarnya, apa yang dicontohkan dan diilustrasikan sebagai pola pemikiran al-Ghazaly di sini bukanlah menisbikan realitas teks. Konsep maqâshid sendiri diterapkan adalah manakala sudah tidak ditemui solusi lain yang bisa membawa kepada kemaslahatan bagi mukallaf selain mengambil jalan alternatif. Untuk konteks solusi mengembalikan kepada Syâri’ sudah otomatis merupakan hak dan tanggung jawab individu mukallaf sehingga tidak perlu mendapatkan penekanan lagi dalam kaidah. Namun, konsep ini berbeda dengan polanya al-Syathiby. Teks harus didekati terlebih dahulu, masalah dengan realitas difikirkan sambil melakukan identifikasi masalah (takhriju al-manath), analisis hukum (tahqîhu al-manath) dan terakhir aplikasi hukum (tanqîhu al-manath). 


Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Bersambung…

Tags:
Share:
Jumat 23 November 2018 12:0 WIB
Istihsan dalam Konsep Ekonomi Syariah
Istihsan dalam Konsep Ekonomi Syariah
Istihsan merupakan sebuah kecenderungan pengambilan hukum karena menganggap bahwa hukum yang kedua adalah lebih baik dibanding praktik yang berlaku dari hukum asal. Dalam kaidah fiqih Syafi’iyah, istihsān dilakukan dengan jalan berpindah dari qiyas menuju ‘urf. ‘Urf merupakan konsensus yang kadangkala disepakati kebaikannya sebab dipandang ada sisi maslahahnya. 

Terkadang istihsan itu dilakukan dengan seolah meninggalkan dalil asal. Sebagai contoh dialektika bunga pinjaman bank. Dalil asal bunga pinjaman adalah haram disebabkan karena memenuhi definisi riba. Dan bunga bank merupakan kaidah furu’ (kaidah cabang) dari riba tersebut. Oleh karena itu, dengan mengenyampingkan unsur moral, maka bunga pinjaman bank langsung bisa diputus sebagai riba yang haram. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa komponen dasar insan kamil itu ada tiga. Sebagaimana hal ini diungkap dalam hadith Jibril, yaitu: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khattab R.A juga, ia berkata: ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah –Shallallahu ‘alaihi wasallam- pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, dan rambut yang sangat hitam. Tak tampak padanya bekas menempuh perjalanan dan tak seorangpun di antara kami yang mengenalnya, hingga ia duduk di hadapan Nabi Saw. Ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas pahanya, dan berkata: Hai Muhammad. Beritahukan kepadaku apa itu Islam! Rasulullah Saw berkata: “Islam adalah Anda bersaksi tiada Ilaah yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tegakkan shalat, bayarkan zakat, puasakan Ramadhan, laksanakan haji jika Anda mampu berjalan ke sana. Ia berkata: Anda benar. Kami heran, ia bertanya kemudian ia membenarkan. Ia berkata lagi: Beritahukan kepadaku apa itu Iman! Rasul menjawab: Anda percaya kepada Allah, Malaikat-Nya, kitan-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari Akhir, dan anda beriman kepada qadar baik dan buruk. Ia menjawab: Anda benar. Ia berkata lagi: Beritahu aku apa itu Ihsan! Rasul berkata: “Anda sembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika Anda tidak dapat melihatnya, maka Ia pasti melihatmu. Ia berkata: Beritahu aku tentang Kiamat! Nabi menjawab: “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. Ia berkata lagi: Maka beritahu aku tentang tanda-tandanya!. Ia menjawab: “Budak wanita melahirkan tuannya, dan Anda lihat orang-orang yang tak beralas kali, miskin, telanjang, penggembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi”. Kemudian laki-laki itu pergi dan kami terdiam. Kemudian Rasul berkata: “Hai Umar. Tahukah engkau siapa orang tadi? Aku menjawab: Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Kata Nabi: “Ia adalah Jibril, datang kepada kamu untuk mengajari kamu tentang persoalan agamamu.” (HR Muslim)

Dalam hadits ini tercantum sebagai satu kesatuan rumpun insan kamil, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Istihsan memiliki akar kata yang sama dengan ihsan. Istihsan memiliki makna upaya menuju hasan (baik) atau upaya menuju ihsan (perbaikan / rekonstruksi). Imam al-Ghazali menyampaikan dalam kitab al-Mustashfa:

من استحسن فقد شرع

Artinya: “Barangsiapa melakukan istihsan (upaya rekonstruksi kebaikan), maka benar-benar telah menjalankan syariat.”  (Abū Hāmid Al-Ghazāly, al-Mustashfa, Beirut: Daru al-Fikr, tt.,  247)

Karena praktik penerapan istihsan adalah dengan jalan intiqāl dari qiyas jaly (qiyas yang jelas) menuju qiyas khafi (qiyas yang samar dan rinci), maka dalam praktiknya,, istihsan ini dibagi menjadi beberapa macam yang salah satunya adalah istihsan bi al-maslahah dan istihsān bi al-urf

Istihsan bi al-maslahah merupakan upaya meninggalkan qiyas menuju kepada kaidah umum yang diduga pada obyeknya menyimpan unsur kemaslahatan. Sebagai contoh, misalnya: kebolehan dokter dalam melihat aurat ajnaby (aurat orang lain) karena faktor kemaslahatan dalam pengobatan. Asal-asalnya hukum melihat aurat ajnaby adalah haram. Namun, karena ada tujuan utama yang lain, sehingga menyebabkan kebolehan melihat aurat itu disebabkan faktor kemaslahatan. Dan konsep ini umum berlaku dalam setiap klinik dan rumah sakit tanpa bisa ditolak oleh masyarakat yang berobat. 

Istihsān bi al-‘urf merupakan upaya meninggalkan qiyas menuju kepada kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat sebab ada unsur saling percaya dan aman dari fitnah. Sebagai contoh aplikasi ini adalah wakaf tunai, wakaf mobil, wakaf buku, dan lain sebagainya. Hukum asal wakaf adalah terjadi pada barang yang tidak bergerak (‘iqār). Namun, karena adanya unsur kemaslahatan lain yang bisa diharapkan dari aset bergerak, maka wakaf dalam bentuk tunai menjadi dibolehkan disebabkan faktor kebaikan dan kemaslahatan tersebut. 

Dalam perkembangannya, istihsān banyak dipakai dalam konsep ekonomi syarīah. Banyak akad-akad yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki konsep dasar dlarurat. Jika anda memeriksa banyak Fatwa DSN, anda akan banyak menemui kaidah “al-dlarūrātu tubīhu al-mahdhūrāt,” yaitu kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini adalah bagian dari fakta DSN yang menjadi fondasi utama dari akad bank syariah. Menurut hemat pengkaji, dasar ini bukannya menyalahi aturan syariat. Akan tetapi, kondisi yang memaksa suatu akad ditetapkan fatwanya terkadang memiliki nilai kemaslahatan yang besar terhadap masyarakat. 

Dalam suatu kesempatan, penulis pernah menyampaikan suatu kajian bahwasanya bunga bank - dilihat dari perspektif moral - memiliki unsur ketepatan disebabkan karena beberapa hal, antara lain: 

1. Karena pasar selalu memiliki unsur mekanisme keadilan. Selama ini mekanisme ini sering dipakai oleh Bank Indonesia – selaku Bank Sentral yang ada di Indonesia – untuk menetapkan Rasio Suku Bunga

2. Bank sudah lama berdiri bertahun-tahun. Selama itu pula, bank sudah berlaku sebagai soko guru ekonomi bangsa dan negara Indonesia. 

Namun, penting diperhatikan sebuah catatan dari Syeikh Tajuddin Al-Subki bahwa mekanisme istihsān tidak boleh disertai dengan nafsu pemaksaan hukum. Hal ini sebagaimana ungkapan beliau dalam mengomentari pendapat Imam Al-Ghazaly di atas - yang mana pendapat tersebut oleh al-Ghazaly dinisbatkan kepada Imam Al-Syafi’iy. Syeikh Tajuddin al-Subky menyampaikan:

أَنَا لَمْ أَجِدْ إِلَى الْآن هذَا فِي كَاَkمِهِ نَصًّا، وَلَكِنْ وَجَدْتُ فيِ الْأُمِّ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِجْتِهَادِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يطْلَقُ عَلَى الْقاَئِلِ بِهِ أَبْلَغُ مِنَ الْإستِحسَانِ فَلَقَدْ قَالَ فِي هذَا البَابِ: أَنَّ مَنْ قَالَ بِالْإِسْتِحْسَانِ فَقَدْ قَالَ قَوْلًا عَظِيْمًا، وَوَضَعَ نَفْسَهُ -فِي رَأْيِهِ واجتهاده وَاسْتِحْسَانِهِ- عَلَى غَيْرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ مَوْضِعَهَا فِي أَنْ يُتْبِعَ رَأْيَهُ كَمَا ابْتَغَاهُ وَفِي أَنَّ رَأْيَهُ أَصْلٌ ثَالِثٌ أَمَرَ النَّاس بِإِتْبَاعِهِ

Artinya: “Aku belum menemukan hingga hari ini pernyataan Sang Imam sebagaimana di atas dalam kalamnya. Namun, aku menemukan di dalam Al-Umm, bab Iqrar dan Ijtihad bahwa sesuatu yang disandarkan pengucapannya kepada Sang Imam itu adalah berlebih-lebihan dibanding konsep istihsān itu sendiri. Sesungguhnya beliau (Imam Syafii) (hanya) menyampaikan di dalam bab itu bahwasannya orang yang berkata (berhujjah) dengan dasar istihsān maka ia telah bertutur dengan perkataan yang agung. Namun, ia telah menaruh dirinya, pendapatnya, ijtihadnya dan istihsānnya di atas hujjah selain al-Qur’an dan al-Sunnah. Tujuannya mengikuti pendapatnya sebagaimana ia kehendaki. Di dalam pandangannya ada perkara mendasar ketiga, yaitu memerintahkan manusia agar mengikutinya.” (Tajuddin al-Subky, al-Asybāh wa al-Nadhāir, Juz 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1991, halaman: 194). 

Inti dari apa yang disampaikan oleh Syeikh Tajuddin al-Subky ini adalah bahwa istihsan tidak boleh dilakukan dalam rangka menuruti nafsu. Istihsan boleh dilakukan manakala ada sisi baik kemaslahatan umum yang bisa dituai akibat proses itu. Bunga pinjaman bank bisa diterapkan manakala ada sisi kemaslahatan dalam penerapannya. Yang dilarang adalah bilamana terjadi penindasan disebabkan faktor bunga tersebut. Terakhir, dalam sebuah hadits, beliau Rasulillah SAW bersabda:

ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن رواه أحمد

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula hal tersebut.” HR. Ahmad

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Kamis 22 November 2018 14:0 WIB
Kedudukan SOP dalam Kajian Fiqih Muamalah
Kedudukan SOP dalam Kajian Fiqih Muamalah
SOP atau Standard Operating Procedure merupakan sebuah aturan yang berisi tata laksana untuk melakukan muamalah. Saya sanggup membeli mobil ini, akan tetapi anda harus menguruskan balik nama kepemilikannya. Keberadaan pengurusan balik nama ini dalam fiqih disebut dengan istilah “syarat ketentuan terjadinya jual beli”. Para fuqaha’ sepakat kebolehan menetapkan syarat, asal tidak lebih dari satu, dan sifatnya syarat adalah harus menguatkan terjadinya peralihan kepemilikan barang. Kebolehan penetapan syarat sebagaimana dimaksud ini, berlaku umum untuk konteks jual beli klasik. 

Dewasa ini, proses jual beli tidak lagi didominasi dengan pola pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Terkadang, jual beli harus terjadi dalam kondisi beda majelis. Bahkan, dalam perkembangannya, majelis khiyar tidak lagi didominasi harus melalui satu pertemuan. Bahkan pertemuan demi pertemuan, majelis demi majelis, harus dilalui oleh pihak yang melakukan transaksi. Tujuan utama dari terjadinya majelis-majelis ini pada dasarnya adalah sebagai upaya memenuhi tujuan dasar dari transaksi, yaitu “keuntungan yang bisa dijamin.”

Jadi, pernyataan “deal” terjadinya transaksi menjadi tidak satu majelis lagi. Di tengah proses menuju negosiasi harga yang memerlukan beberapa kali pertemuan ini, terkadang muncul pihak ketiga yang ternyata juga melakukan proses penawaran barang juga. Contoh misalnya adalah akad penentuan tender proyek dan CV selaku kontraktor pelaksana. Mekanisme lelang tender terkadang bahkan harus terjadi. Itupun masih harus ada ketentuan lain berupa standard operating procedure (SOP) yang harus dijalani oleh masing-masing peserta apabila terpilih menjadi pemegang tender. 

Persoalan fiqih yang sering timbul  adalah: pertama, konsepsi lelang yang terdiri dari peserta CV dan menyerupai bai’ najasy (jual beli dengan provokasi harga). Kedua, adalah SOP yang terdiri dari beberapa item yang seolah menyerupai jual beli tender dengan beberapa syarat, dan dalam hal ini seolah bertentangan dengan pendapat fuqaha’ terdahulu. 

Dalam kesempatan tulisan ini, kita tidak berbicara tentang masalah bai’ najasy, karena sudah pernah kita kaji di kesempatan tulisan terdahulu. Yang menarik adalah meninjau konsep fiqih terhadap SOP ini. Apakah ia masuk sebagai unsur jual beli dengan dua syarat sebagaimana yang secara sharih (jelas) dilarang dalam hadith, ataukah ia dianggap sebagai satu syarat saja sebagai SOP? Inilah yang menarik dalam kajian-kajian fiqih kontemporer dewasa ini. 

Sebagai ilustrasi masalah, misalnya agar Pak Joko dapat menerima pekerjaan tender, maka Pak Joko harus memiliki sebuah organisasi yang terdiri atas CV. Keberadaan CV harus dibuktikan dengan akta notaris pendirian. Selanjutnya, Pak Joko harus melaporkan profil CV-nya. Selain itu, Pak Joko harus mengajukan sebuah rencana konstruksi dengan harga bersaing ke pihak manajemen proyek. Tentu dalam rencana usulan ini berkaitan dengan biaya akhir kebutuhan proyek, perhitungan kekuatan konstruksi, berapa lama pengerjaan, proses rekruitmen tenaga. Sudah pasti isi daripada usulan akan dibuat semaksimal mungkin. Berangkat dari sini, lalu ditetapkan standard operating procedure (SOP) apabila usulan Pak Joko diterima. Menariknya adalah: ada berapa syarat yang terdapat dalam SOP pengajuan proyek itu? Lebih dari satu, bukan? 

Menariknya adalah SOP ini merupakan langkah yang mau tidak mau harus dijalani sebagai bentuk langkah kehati-hatian. Mana mungkin pihak yang mengajukan tender mau rugi akibat kecerobohannya dalam melepaskan proyek ke CV yang tidak kredibel dalam pelaksanaan proyek? Melepaskan proyek ke CV tanpa supervisi adalah bagian dari langkah ketergesa-gesaan  dan kecerobohan yang berujung pada penyesalan. Tindakan kecerobohan merupakan yang dilarang dalam syariat kita. Allah SWT berfirman di dalam QS. Al-Hujurat: 6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, apabila ada orang fasiq datang kepada kalian dengan membawa sebuah kabar, maka bertabayyunlah kalian agar kalian tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum sebab ketidaktahuanmu sehingga kalian menyesal terhadap apa yang pernah kalian lakukan.” (QS. al-Hujurāt: 6)

Salah satu bentuk tabayyun dalam muamalah adalah pemberlakuan SOP di dalam proyek. Bila sesuai dengan SOP, maka akad berlanjut. Namun, apabila tidak sesuai dengan SOP, maka akad menjadi batal. Dalam hal ini, kiranya, SOP adalah merupakan satu paket “qadliyah.” Jadi, SOP tidak dipandang sebagai beberapa unsur syarat, melainkan ia dipandang sebagai satu paket prosedur syarat. Dengan demikian, telah terjadi pergeseran makna tentang penyertaan dua syarat yang dilarang dalam jual beli kepada inti utama tujuan dari dilakukannya jual beli itu sendiri, yaitu: keuntungan yang bisa dijamin. Jika keuntungan manfaat barang tidak bisa dijamin, maka masuk unsur jual beli yang dilarang. Sebagaimana hadith Nabi shallallaahu ‘alaihi wa sallam:

نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. أخرجه الإمام أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الله بن عمرو

Artinya: “Nabi SAW melarang laba selagi tidak terjamin.” (HR Ahmad dan Ashabu al-Sunan dari Abdullah bin Amru)

Sampai di sini maka kesimpulan sementara tentang kedudukan SOP dalam fiqih muamalah adalah dipandang sebagai satu paket syarat sehingga tidak dipandang sebagai unsur per unsur. Manfaat penetapan SOP dalam muamalah adalah merupakan perintah dari Allah SWT sebagai wujud dari konsepsi tabayyun. Wallahu a’lam bi al-shawab.


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU JATIM

Senin 12 November 2018 16:45 WIB
Transaksi Pembayaran lewat Jasa Aplikasi OVO, Ada Unsur Riba?
Transaksi Pembayaran lewat Jasa Aplikasi OVO, Ada Unsur Riba?
Zaman ini adalah zaman kemajuan. Tidak adaptif dengan teknologi kemajuan maka akan tergilas oleh zaman. Bila dulu ada seseorang hendak memesan makanan, maka dia menyuruh orang kepercayaannya untuk membelikan makanan yang dia mau. Namun dewasa ini, hal semacam sudah ditinggalkan oleh masyarakat. Saat ini sudah ada perusahaan yang bergerak dalam jasa bidang jasa khusus kurir makanan, yang bisa diminta oleh seorang konsumen dengan hanya mengeklik tombol pesan makanan tertentu atau obat tertentu di apotek. Harganya jelas terpampang di sana berbagai jenis menu yang ditawarkan dan sekaligus biaya kurir pengantarnya. Namun, bagaimanapun juga, teknologi adalah teknologi. Dalam penerapannya, tetaplah menyisakan persoalan hukum, khususnya dalam bidang fiqih. 

Sebut misalnya adalah Fulan. Ia adalah orang yang berprofesi dalam jasa sebagai kurir sebuah perusahaan jasa transportasi online. Salah satu jasa layanannya adalah kurir pembelian makanan. Untuk memudahkan transaksi, perusahaan memberinya sebuah bekal akun aplikasi pembayaran (OVO) yang dengannya ia mendapatkan keuntungan berupa cashback (sebut saja 10 persen) untuk setiap transaksinya dan sekaligus mendapatkan poin-poin setiap melakukan transaksi pada tiap jenis usaha (misalkan restoran) yang menyediakan dan melayani sistem pembayaran tersebut. 
Pada suatu kesempatan, Fulan mendapat orderan pembelian makanan seharga 50 ribu rupiah di sebuah restoran yang melayani pembayaran lewat OVO. Agar mendapatkan keuntungan, Fulan kemudian memanfaatkan pembayaran lewat jasa aplikasi OVO ini. Artinya, Fulan hanya mengeluarkan biaya sebesar 45 ribu rupiah (setelah mendapatkan cashback 10 persen) yang diambil dari akun aplikasinya. Adapun konsumen pemesan makanan Fulan, menerima 50 ribu sesuai harga sebenarnya yang tertera dalam aplikasi tersebut yang tentu ditambah dengan ongkos jasa kurir. Dengan demikian Fulan mendapatkan selisih 5 ribu ditambah ongkos jasa kurir. 

Yang dipermasalahkan masyarakat selaku konsumen biasanya adalah bolehkah Fulan ini bermuamalah sebagaimana tertera di atas dengan memanfaatkan transaksi dengan sistem cashback OVO itu? Jika tidak boleh (haram), mengapa dan bagaimana agar cara bermuamalah tersebut menjadi dibolehkan? 

Untuk menjawab permasalahan model transaksi online semacam ini, maka pertama kali yang harus dipahami adalah relasi antara konsumen - kurir - perusahaan penyedia makanan dengan perusahaan jasa penyedia jasa layanan online. Perusahaan online berkedudukan sebagai penjual jasa periklanan, dan ia berhak mendapatkan upah atas kerjanya dari perusahaan makanan atas setiap transaksi pemesanan yang menggunakan jasa yang disediakannya dengan besaran tertentu. 

Kurir memiliki kedudukan ganda, yaitu sebagai wakil dari perusahaan jasa layanan online berdasarkan ikatan kontrak yang harus dipatuhi. Ia umumnya bertugas melakukan eksekusi terhadap transaksi yang masuk. Selain sebagai wakil perusahaan, kurir juga berperan selaku wakil dari konsumen untuk membelikan makanan sebagaimana yang tertera dalam iklan dan sudah diketahui nilai harganya. Ongkos jasa kurir umumnya juga sudah diketahui dengan pasti oleh konsumen. 

Transaksi pembelian yang dilakukan oleh konsumen lewat aplikasi pemesanan termasuk akad bai’ maushufun fi al-dzimmah, yaitu jual beli barang dalam tanggungan dan hukumnya sah secara syara’. Transaksi ini dalam konteks fiqih muamalah juga dikenal sebagai transaksi salam (pemesanan). 

Pola tipe pembayaran pesanan konsumen kepada kurir umumnya ada dua, yaitu pembayaran tertunda setelah barang diterima oleh konsumen dan kadang pembayaran dilakukan lewat saldo deposit OVO yang dimilikinya. Keduanya memiliki tipe yang berbeda terhadap hubungannya dengan kurir. Keperbedaan itu adalah karena kurir berperan selaku pihak yang mengutangi terlebih dulu kepada konsumen. Beberapa orang menyebutnya sebagai haram karena termasuk riba disebabkan akad jual beli dengan mengambil untung yang digabungkan dengan pesan. Mereka lupa bahwa ada ikatan kontrak yang bersifat mengikat dan harus ditepati antara perusahaan jasa online dengan kurir. Ikatan kontrak ini merupakan satu kesatuan paket antara perusahaan jasa online dengan kurirnya sebagai wujud pengamalan bahwa laba harus bisa dijamin. Imam Ahmad bin Hanbal menjelaskan maksud konteks hadits ini sebagai berikut:

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم حدثنا أيوب حدثنا عمرو بن شعيب قال حدثني أبي عن أبيه حتى ذكر عبد الله بن عمرو أن رسول الله ﷺ قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك قال أبو عيسى وهذا حديث حسن صحيح 

Artinya: “Rasulullah ﷺ bersabda: “tidaklah halal pesanan dan jual beli, dua syarat dalam satu jual beli, mengambil laba selagi barang tidak bisa dijamin, dan jual beli barang yang tidak ada di sisimu. Abu Isa berkata: hadits ini hasan shahih.” (Muhammad bin Abdurrahman bin Abdurrahim al-Mubarakfury, Tuhafatu al-Ahwadzy, Damaskus: Daru al-Kutub Ilmiyah, tt.: 4/359)

Struktur kalimat yang terdapat dalam hadits ini merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inti utama hadits adalah terdapat di dalam penggalan kalimat “mengambil laba selagi barang tidak bisa dijamin.” Imam Ahmad bin Hanbal sebagaimana dikutip oleh Syeikh Muhammad Abdurrahman al Mubarakfury dalam kitab yang sama memberi penegasan bahwa yang dimaksud dengan مالم يضمن (selagi tidak bisa dijamin) adalah مالم تقبض (selagi tidak bisa diterima). 

Berdasarkan penafsiran ini, maka dalam konteks relasi jual beli sebagaimana yang dipraktekkan oleh “seorang jasa kurir yang terikat kontrak dengan jasa online ini” dengan “konsumen” dan perusahaan makanan, yang mana apabila pembayaran konsumen memakai fasilitas pembayaran cash, adalah boleh dan tidak termasuk riba disebabkan jelasnya harga. 

Adapun peran jasa kurir yang membayar makanan dengan fasilitas OVO sehingga ia mendapatkan laba dari selisih transaksi bila dibandingkan dengan memakai cash adalah bukan termasuk bagian dari akad jual beli. Deposit OVO yang dimiliki oleh kurir adalah ibarat transaksi pembelian pulsa yang sepakat diputus oleh para ulama’ sebagai akad sewa aplikasi OVO dengan qiimah (nilai barang) 45 ribu dan harga deposit senilai 50 ribu rupiah.

Nilai uang yang dititipkan oleh konsumen kepada kurir online bukan termasuk akad wadi’ah yadu al-amanah, disebabkan uangnya belum disampaikan oleh konsumen ketika kurir pergi ke perusahaan makanan untuk mendapatkan barang yang dipesan konsumen. Nilai uang yang dititipkan oleh konsumen termasuk akad wadi’ah yadu al-dlamanah, dengan ciri yang penting bagi konsumen adalah mendapatkan barang pesanan dengan nilai sebagaimana tertera dalam nota pesanan.

Apa yang sudah dijelaskan di atas adalah pemakaian jasa kurir online oleh konsumen dengan pola apabila konsumen memakai jasa layanan online dengan model pembayaran cash. Bagaimana apabila konsumen membayarnya dengan menggunakan aplikasi OVO juga yang berarti tidak memakai uang cash? Insyaallah akan dijelaskan pada tulisan berikutnya. Wallahu a’lam bish shawab.


Muhammad Syamsudin, Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah, Aswaja NU Center PWNU Jatim