IMG-LOGO
Ekonomi Syariah

Fiqih Maqashid (3): Kemaslahatan adalah Inti Syariat Islam

Kamis 29 November 2018 14:30 WIB
Share:
Fiqih Maqashid (3): Kemaslahatan adalah Inti Syariat Islam
Sebagaimana pada tulisan sebelumnya sudah kita sebutkan bahwa ide sentral dari syariat itu pada dasarnya mewujudkan kemaslahatan, yang oleh al-Ghazali tengarai sebagai mewujudkan kesejahteraan (sabîli al-ibtida). Penting digarisbawahi bahwa yang dinamakan kemaslahatan adalah selalu bersifat universal (kully) dan bukan bersifat parsial (juz’iy). Dengan kata lain, kemaslahatan adalah hak dan tanggung jawab manusia secara keseluruhan tanpa dibatasi oleh kelompok tertentu atau bendera tertentu, karena Allah SWT tidak akan memerintahkan sesuatu melainkan untuk kemaslahatan hamba-Nya.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين

Artinya: “Tiada Kami utus engkau (Muhammad) melainkan menjadi rahmat sekalian alam.” (QS. Al-Anbiya’: 107)

Oleh karena itu, dalam setiap keputusan hukum (fiqih) memiliki kewajiban mutlak harus memenuhi unsur kemaslahatan tersebut. Al-Thabary menyampaikan dalam Jâmi’u al-Bayan ‘an Ta’wîli al-Qurân Juz 18 halaman 551, menyampaikan pandangan ahli ta’wil terkait dengan QS. Al-Anbiya: 107 ini sebagai berikut:
 
ثم اختلف أهل التأويل في معنى هذه الآية ، أجميع العالم الذي أرسل إليهم محمد أريد بها مؤمنهم وكافرهم ؟ أم أريد بها أهل الإيمان خاصة دون أهل الكفر ؟ فقال بعضهم : عنى بها جميع العالم المؤمن والكافر

Artinya: “Para ahli ta’wil berbeda pendapat dalam maksud ayat ini, apakah yang dimaksud (seluruh orang alam) ini adalah semua penduduk alam yang Nabi Muhammad SAW diutus untuknya membawa rahmat itu, baik kalangan mukmin atau kalangan kafir ataukah yang dikehendaki hanya orang berimannya saja dengan menisbikan ahli kafirnya? Sebagian kalangan ahli ta’wil ini menjawab: Allah SWT bermaksud seluruh alam, baik orang mukminnya maupun orang kafirnya.” (Lihat Ibnu Jarir al-Thabary, M., Jâmi’u al-Bayan ‘an Ta’wîli al-Qurân Juz 18, Mesir: Daru al-Maarif, tt., 551)

Universalitas rahmat merupakan inti dari diutusnya Baginda Rasulillah SAW. Pendapat yang sama senada juga disampaikan oleh Ibnu Katsîr di dalam kitab tafsirnya, dengan menukil penakwilan dari Ibnu Abbas radliyallaahu ‘anhu:

من تبعه كان له رحمة في الدنيا والآخرة ، ومن لم يتبعه عوفي مما كان يبتلى به سائر الأمم من الخسف والقذف

Artinya: “Barang siapa yang mengikuti Nabi Muhammad SAW, maka baginya rahmat di dunia dan akhirat. Dan barang siapa yang tidak mengikutinya, maka diampuni dari terkena musibah yang dulu pernah ditimpakan kepada umat-umat terdahulu, dari dibinasakan dan dilaknati.” (Lihat: Ismail Ibnu Katsîr, Tafsir al-Qurân al-‘Adhim, Juz 5, Mesir: Daru al-Thayyibah, 2002, 335!)

Berdasarkan riwayat ini, jelas bahwa maksud utama diutusnya Baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat adalah tidak untuk mengadzab orang yang tidak mengikutinya, karena hak adzab secara khusus dalam bentuk membinasakan dan melaknati adalah hak Allah SWT.  

Jadi, kembali kepada tema sentral bahasan bahwa maqashid al-sharî’ah adalah bermuara pada kemaslahatan, yakni menegakkan kemaslahatan manusia selaku makhluk sosial yang senantiasa membutuhkan bantuan dan uluran orang lain guna memenuhi hajat hidupnya. Allah SWT berfirman:

ياأيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا

Artinya: Wahai manusia, bertakwalah kalian kepada Tuhan kalian, Dzat yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, lalu menciptakan darinya istrinya, lalu menebarkan dari keduanya generasi-generasi yang banyak serta istri-istrinya. Bertakwalah kalian kepada Allah Dzat yang dengan nama-Nya kalian tolong-menolong dan menjalin silaturahmi antara satu dengan yang lain. Sesungguhnya Allah senantiasa menjaga dan mengawasi kalian.” (Q.S. Al-Nisa: 1)

Walhasil, syariat harus dilaksanakan lengkap dengan maqâshid-nya sehingga kemaslahatan bisa terwujud. Dengan demikian, maqâshid al-sharî’ah adalah sentral rujukan utama. Keluar dari standart maqâshid adalah sama dengan berbuat ghuluw (berlebih-lebihan) dan al-dhulmu (kedhaliman). Lawan dari al-dhulmu dan al-ghuluw adalah al-‘adl (setimbang/standar). Jadi, berpegang teguh pada maqâshid adalah salah satu ciri dari individu yang ‘adil. Allah SWT berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِين الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ وَإِذَا كَالُوهُمْ أَو وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ

Artinya: “Kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain maka ia meminta dipenuhi. Namun apabila menakar untuk orang lain atau menimbang, maka ia mengurangi. Tidakkah mereka meyakini bahwa mereka kelak akan dibangkitkan.” (QS. Al-Muthaffifîn: 1-4)

Dalam ayat ini Allah SWT melaknati secara umum bahwa dalam mu’amalah, seorang individu beriman harus adil. Andaikan inti utama syarî’ah hanya diperuntukkan bagi orang mukmin, maka pasti perintah itu hanya dikhususkan bagi mukmin saja. Perintah melakukan keadilan dalam takaran dan timbangan tidak berbunyi sebagai: “jika menakar untuk kalangan mukmin, maka harus dipenuhi, namun apabila menakar untuk orang kafir, maka harus dicurangi.” Untuk itu, perintah ini adalah bersifat universal. Keuniversalan inilah yang dimaksud sebagai maslahah. 


Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Bersambung…

Tags:
Share:
Rabu 28 November 2018 13:30 WIB
Fiqih Maqashid (2): Solusi Problem Ekonomi Syariah
Fiqih Maqashid (2): Solusi Problem Ekonomi Syariah
Al-Syâthiby di dalam kitab al-Muwâfaqat-nya mengatakan bahwa:

هذه الشريعة ....وضعت لتحقيق مقاصد الشارع في قيام مصالحهم في الدين والدنيا معا

Artinya: “Syariat ini….. adalah diturunkan guna mewujudkan tujuan-tujuan (maqâshid) Sang Pencipta di dalam mewujudkan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat.” (Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah ditahqiq oleh ‘Abdullah Darrâz, Kairo: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, tt., 322)

Berdasarkan keterangan di atas, titik sentral maqashid al-Syathiby ada pada kemaslahatan. Maslahah ini oleh al-Ghazali dibahasakan sebagai sabîli al-ibtida, yaitu suatu jalan menggapai kesejahteraan. Tidak ada kesejahteraan tanpa upaya menjaga kemaslahatan. Hanya saja, dalam mewujudkan kemaslahatan tersebut, ada perbedaan yang menyolok antara al-Syathiby dan al-Ghazali. Al-Ghazali menerima beberapa kaidah mutlak istihsân, sementara al-Syathiby lebih memilih melalui proses evolusi manath menjadi tiga, yaitu: takhriju al-manath (identifikasi masalah), tahqîqu al-manath (analisis masalah) dan tanqîhu al-manath (keputusan hukum). 

Penting diketahui bahwa antara al-Syathiby dan al-Ghazâli memiliki perbedaan dalam memandang kemaslahatan. Menurut al-Ghazâly, maslahah (maslahat) hanya bisa dicapai dengan jalan dar-ul-mafâsid muqaddam ‘ala jalbi al-mashâlih, yaitu mengutamakan menolak timbulnya mafsadah dibanding mencari kemaslahatan. Konsep al-Ghazâli ini umum berlaku dalam kaidah maslahatu al-mursalah. Sebagaimana kasus sebelumnya dicontohkan misalnya antara makan atau sholat dulu, Imam al-Ghazali memilih makan dulu disebabkan hilangnya kekhusyukan karena lapar atau makanan adalah dianggap sebagai mafsadah (kerusakan). 

Adapun al-Syathiby, memandang bahwa yang dinamakan maslahah itu harus bersifat universal dan umum (kully). Dengan kata lain, menurut konsep al-Syathiby, suatu perkara disebut maslahah manakala ia tidak hanya dirasakan kebaikannya oleh mukallaf saja, melainkan harus bisa diterima oleh semua kalangan. Itulah sebabnya, konsep manath (doktrin syarî’ah) ia bagi menjadi tiga, yakni takhrîju al-manath, tahqîqu al-manath dan tanqîhu al-manath. Karena alasan ini pula, selanjutnya al-Syathibi membagi maslahah menjadi dua, yaitu mashlahah ashly dan mashlahah tâbi’.

Mashlahah ashly merupakan instruksi langsung dari Syari’. Sementara mashlahah tâbi’ merupakan hasil olah akal yang diselaraskan dengan mashlahah ashly. Upaya menuju ke mashlahah tabi’ dari mashlahah ashly wajib melalui tiga tahapan deskripsi, analisis dan keputusan manath. Dengan kasus sederhana yang sama dengan sebelumnya, hal ini dicontohkan, makan dulu ataukah sholat dulu? Berdasar maqashidnya al-Syathiby, hal itu diperinci. Jika karena meninggalkan makan dulu hal itu tidak sampai menimbulkan mudlarat yang besar bagi musholli - seperti kematian - maka hal yang harus didahulukan adalah sholat dulu dibandingkan memakan hidangan yang ada di sampingnya. 

Contoh lain dalam kasus pembiayaan ekonomi syariah misalnya, konsep bai’u al-’uhdah adalah dipandang sebagai pengalihan isue (hilah) dari aslinya pinjaman berbunga menjadi akad jual-beli. Menurut konteks maqashid-nya al-Syathibi, bai’u al-’uhdah, maka hukumnya adalah tidak mutlak haram juga tidak mutlak diperbolehkan sebagaimana hal itu disampaikan oleh Ibnu Qudamah dari kalangan Hanabilah. Ada catatan yang menyebabkan kebolehan bai’u al-’uhdah, yang di sisi lain juga memandang keharamannya bila tidak ditemui illat hukum. Illat hukum kebolehan adalah manakala tidak dijumpai sistem pembiayaan yang lain yang jelas kehalalannya. Hal itu berangkat dari konsep bahwa yang dinamakan akad qardlu adalah mustinya qardlu hasan (pinjaman lunak) dan diperuntukkan untuk tolong-menolong (ta’awun). Namun, apabila dijumpai adanya sistem pembiayaan yang jelas kehalalannya, maka bai’u al-’uhdah menjadi tidak boleh disebabkan ada unsur pengalihan diri dari transaksi riba tersebut.

Semestinya, bai’u al-uhdah masuk dalam akad rahn (gadai). Namun, jika memakai akad rahn, maka pihak penerima gadai (murtahin) tidak boleh memanfaatkan barang, karena pemanfaatan ini akan diputus sebagai riba. Persoalannya, jika kemudian yang digadaikan adalah tanah/tambak. Apakah akan dibiarkan begitu saja tanah dan tambak itu? Jika dibiarkan begitu saja, maka justru akan timbul mafsadah berupa rusaknya tanah dan tambak disebabkan tumbuhnya tumbuhan yang membutuhkan biaya besar mengembalikan ke kondisi siap operasional lagi. Jadi, pemanfaatan ini sifatnya adalah suatu keharusan. Jika sifatnya adalah sebuah keharusan, maka tidak bisa memakai akad rahn. Jadi akad apa yang bisa dipakai? Tentu harus berupa akad jual beli. Namun di sisi yang lain, pihak pemilik tidak menghendaki kehilangan barang akibat terjual. Masak hanya butuh dana 10 juta lantas harus menjual tanah seluas satu hektar tambak? Inilah illat hukum yang bisa dipergunakan lewat maqashid al-Syathibi sehingga bisa beralih ke bai’u al-uhdah disebabkan karena mempertimbangkan faktor kemaslahatan sementara konteks dalil asal rahn tidak mungkin diterapkan. 

Kasus pemecahan yang sama akan berbeda bila memakai konteks maqashid Imam al-Ghazali. Menurut maqâshid al-Ghazali, bai’u al-’uhdah bisa diputus langsung sebagai mutlak dibolehkan sebab unsur menghindar dari mafsadah. Apalagi konsep dasar bai’u al-’uhdah adalah “jual beli”, meskipun ada syarat tempo berupa waktu yakni harus dijual kembali kepada pemilik asalnya setelah selesai masanya. Jual beli adalah jelas kehalalannya berdasarkan teks Al-Qur’an selagi syarat yang disertakan tidak bersifat menghilangkan hak memanfaatkan barang. Jadi kuncinya terletak pada pemanfaatan harta. Harta tidak hanya terdiri atas ‘ainun wujud. Harta juga bisa terdiri atas manfaat. Anda membeli pulsa, maka pulsa yang sifatnya tidak tampak ini adalah disebut harta manfaat, sehingga ia bukan termasuk ainun wujud. 

Contoh aplikasi maqashid al-Ghazali ini misalnya adalah pada kasus bai’u al-‘uhdah jual beli sende. Jual beli sende hukumnya boleh disebabkan jelas peralihan haknya. Tidak bolehnya pembeli menjual barang yang sudah dibelinya secara ‘uhdah tersebut ke pihak lain disebabkan keharaman lain yaitu khianat terhadap janji/amanah. Itulah sebabnya dalam banyak ibarat dan dalil yang ditemui di dalam kitab, banyak fuqaha’ yang menyebut bai’u al-‘uhdah (jual beli sende) ini sebagai bai’u al-amanah atau bai’ bi al-amânah. Pembaca bisa merujuk pada kitab karya Habib ‘Alawi al-Segaf, Tarsyikhu al-Mustafiddin ‘ala Fath al-Mu’în, terbitan Dar al-Fikr, halaman 226.


Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Bersambung…



Selasa 27 November 2018 16:0 WIB
Fiqih Maqashid (1): Solusi Problem Ekonomi Syariah
Fiqih Maqashid (1): Solusi Problem Ekonomi Syariah
Mempelajari teknik penyelesaian sengketa syariah adalah tidak lepas dari mengenal fiqih maqâshid. Meskipun akar kaidah maqâshid memiliki titik tolak yang sama, yaitu  الأمور بمقاصدها , yang artinya: “Setiap perkara (solusinya) tergantung pada maqâshidnya,” namun karena kacamata pendekatannya berbeda, maka produk hukum fiqih yang dihasilkan pun dapat berbeda. 

Penting diketahui, bahwa banyak terjadi perbedaan di kalangan ulama dalam menjabarkan istilah maqâshid ini. Tercatat kurang lebih ada 17 teori maqâshid saat ini. Itulah sebabnya, mengapa setiap kali ada sebuah problem Syariah, maka penting mengetahui terlebih dahulu teori maqâshid yang diterapkan oleh seorang fuqaha’ dalam memandang masalah. Setiap teori memiliki relevansi hukum dengan produk karena teori berkaitan erat dengan metode istinbath-nya (penggalian hukum).

Banyak hukum fiqih yang lahir karena perbedaan maqâshid. Ulama tekstualis-literalis, seperti kalangan Wahabi dan kawan-kawannya, tentu akan memilih konsep maqâshid yang berbeda dibanding ulama kontekstualis-literalis, sebagaimana kalangan Syafi’iyah dan Mu’tazilah. Pada kesempatan tulisan kali ini, penulis coba menghadirkan fiqih maqashidnya al-Ghazaly dan al-Syathiby sebagai strategi pendekatan agar mudah kita memahami pentingnya memperhatikan aliran fiqih maqashid ini. 

Misalnya fiqih maqâshidnya Al-Ghazâli. Fiqih maqâshid Imam al-Ghazali ini tergambar secara jelas dalam pernyataan beliau pada kitab Shifâu al-Ghalîl. Di dalam kitab tersebut, beliau - Sang Imam – menyampaikan:

 فرعاية المقاصد عبارة حاوية للإبقاء ودفع القواطع، وللتحصيل على سبيل الابتداء

Artinya: “Penjagaan terhadap maqâshid syarî’ah adalah memuat upaya mendasar penjagaan eksistensi (hidup), menahan faktor-faktor penyebab kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.” (Al-Ghazâly, Shifau al-Ghalîl, Baghdad: Mathba’ah al-Irshâd, 1971, 159)

Berdasarkan definisi ini, al-Ghazâly memberikan penekanan tujuan dari diterapkannya syariah, pertama kalinya adalah untuk menjaga eksistensi hidup. Hak ini hanya bisa dicapai apabila faktor penyebab kerusakan – yang selanjutnya disebut mudharrât – bisa dihilangkan sehingga faktor-faktor menuju pada tercapainya kesejahteraan (being welfare)/maslahah bisa terus menerus dipacu dan didorong. 

Sekarang mari kita bandingkan dengan konsep maqâshid milik al-Shathiby. Al-Shathiby menyampaikan bahwa: 

المقاصد قسمان : أحدها يرجع إلى قصد الشارع, والآخريرجع إلى قصد المكلف

Artinya: “Maqâshid terbagi menjadi dua, yaitu: pertama berkaitan dengan maksud Tuhan selaku Dzat Pencipta Syariat, dan kedua berkaitan dengan tujuan dasar mukallaf.” (Al-Syâthibî, al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî’ah.  ditahqiq oleh ‘Abdullah Darrâz, Kairo: Maktabah al-Tijâriyah al-Kubrâ, tt., 322)

Al-Syâthibi dalam definisi ini membagi maqashid menjadi dua bagian, yaitu dikembalikan kepada Allah SWT selaku Syâri’ (Pembuat Syariat) yang menghendaki kemaslahatan dunia dan akhirat bagi hambanya. Sementara di sisi yang lain, maqâshid dikembalikan pada kemaslahatan mukallaf (manusia muslim yang terkena beban hukum taklify) sebagai individu yang mendapat tanggung jawab menggapai kemaslahatan di dunia dan akhirat dalam hidupnya. 

Titik singgung perbedaan antara kedua definisi tersebut adalah pada konsep rujukan pertama saat seorang faqih berinteraksi dengan “problem hukum”. Saat berinteraksi, Imam al-Ghazâly menekankan pada mendahulukan menjaga hak eksistensi hidup dan menjauhi mudharrât. Sementara itu, menurut al-Syathiby, ia lebih mengedepankan aspek al-Syâri’ (Pembuat Syariat), sementara menjauhi mudlarrât merupakan alternatif berikutnya apabila solusi pertama tidak bisa dicapai. 

Sebagai gambaran imajiner dari kedua pendekatan ini dalam konteks ekonomi syari’ah adalah sebagai contoh kasus berikut: 

Sebut saja Pak Tono dan Pak Ahmad, keduanya adalah para pengusaha. Seiring perkembangan zaman yang begitu cepat, mereka menemukan sebuah peluang usaha mengekspor barang. Agar terlaksana keinginan tersebut, maka keduanya mendirikan sebuah badan usaha berbasis kemitraan secara patungan. Setelah dilakukan kalkulasi modal dan biaya usaha, agar badan usaha tersebut bisa berdiri, maka diperlukan asupan dana sebesar 1 triliun rupiah. Karena Pak Tono dan Pak Ahmad adalah sama-sama dari kalangan pengusaha menengah, maka modal yang terkumpul tidaklah mampu mencukupi kebutuhan biaya sehingga harus ada pemodal ketiga. Akan tetapi, seiring nota yang sudah terlanjur disepakati dan ditangani dalam kerjasama dengan pihak asing, bahwa harus mereka berdua yang menjalankan usaha itu, maka akhirnya diputuskan solusi untuk pinjam ke bank. Kekurangan dana sebesar 500 miliar harus ditanggung mereka berdua dengan jalan dibagi dua. Pak Tono harus mengupayakan 250 miliar dan sisanya diupayakan oleh Pak Ahmad. 

Untuk menutup kekurangan itu, Pak Tono langsung berani mengambil langkah mengajukan pembiayaan/kredit ke perbankan. Bunga yang sebesar 10 persen per tahun tidak menjadi soal baginya seiring kebutuhan yang mendesak dan terikat janji memenuhi akad usaha. Sementara itu Pak Ahmad masih memikir-mikir ulang. Ia mengalkulasi terlebih dahulu aset yang dimilikinya. Ia menghitung, jika dijual maka mampu berapa aset tersebut akan laku? Setelah ditotal, ternyata kurang, dan kekurangannya tidaklah sedikit, yakni sebesar 200 miliar. Bingung dia menghadapinya. Sementara itu, Pak Tono sudah siap dengan biaya kekurangannya karena sudah dibantu lewat skema pembiayaan perbankan. Adapun Pak Ahmad masih terus mencari celah barangkali bisa ditemukan solusi lain. Begitu mentok permasalahan, ternyata Pak Ahmad juga mencari solusi yang sama dengan yang dilakukan oleh Pak Tono, yaitu mencari alternatif bantuan pembiayaan ke bank. 

Saudara pembaca bisa menengarai, mengapa terjadi perbedaan dalam pemecahan masalah permodalan antara Pak Tono dan Pak Ahmad di atas, bukan? Pendekatan yang dilakukan oleh keduanya berbeda. Sederhananya pendekatan yang dilakukan oleh Pak Tono adalah menyerupai pendekatan al-Ghazaly dalam maqashidnya. Sementara pendekatan yang diterapkan oleh Pak Ahmad, adalah menyerupai al-Shathibi dalam maqashid-nya. 

Sebuah contoh lain gambaran perbedaan hukum adalah dalam hal makanan yang berada di samping orang yang shalat. Menurut al-Ghazaly, makanlah dulu, baru kemudian melakukan shalat. Menurut al-Syathiby, shalatlah dulu, baru kemudian makan. 

Sebenarnya, apa yang dicontohkan dan diilustrasikan sebagai pola pemikiran al-Ghazaly di sini bukanlah menisbikan realitas teks. Konsep maqâshid sendiri diterapkan adalah manakala sudah tidak ditemui solusi lain yang bisa membawa kepada kemaslahatan bagi mukallaf selain mengambil jalan alternatif. Untuk konteks solusi mengembalikan kepada Syâri’ sudah otomatis merupakan hak dan tanggung jawab individu mukallaf sehingga tidak perlu mendapatkan penekanan lagi dalam kaidah. Namun, konsep ini berbeda dengan polanya al-Syathiby. Teks harus didekati terlebih dahulu, masalah dengan realitas difikirkan sambil melakukan identifikasi masalah (takhriju al-manath), analisis hukum (tahqîhu al-manath) dan terakhir aplikasi hukum (tanqîhu al-manath). 


Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim

Bersambung…

Jumat 23 November 2018 12:0 WIB
Istihsan dalam Konsep Ekonomi Syariah
Istihsan dalam Konsep Ekonomi Syariah
Istihsan merupakan sebuah kecenderungan pengambilan hukum karena menganggap bahwa hukum yang kedua adalah lebih baik dibanding praktik yang berlaku dari hukum asal. Dalam kaidah fiqih Syafi’iyah, istihsān dilakukan dengan jalan berpindah dari qiyas menuju ‘urf. ‘Urf merupakan konsensus yang kadangkala disepakati kebaikannya sebab dipandang ada sisi maslahahnya. 

Terkadang istihsan itu dilakukan dengan seolah meninggalkan dalil asal. Sebagai contoh dialektika bunga pinjaman bank. Dalil asal bunga pinjaman adalah haram disebabkan karena memenuhi definisi riba. Dan bunga bank merupakan kaidah furu’ (kaidah cabang) dari riba tersebut. Oleh karena itu, dengan mengenyampingkan unsur moral, maka bunga pinjaman bank langsung bisa diputus sebagai riba yang haram. Namun, kita tidak boleh lupa bahwa komponen dasar insan kamil itu ada tiga. Sebagaimana hal ini diungkap dalam hadith Jibril, yaitu: 

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبته إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال له الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت فعجبنا له يسأله ويصدقه قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبث مليا ثم قال يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم رواه مسلم

Artinya: “Diriwayatkan dari ‘Umar ibn al-Khattab R.A juga, ia berkata: ketika kami sedang duduk-duduk di dekat Rasulullah –Shallallahu ‘alaihi wasallam- pada suatu hari, tiba-tiba muncul di hadapan kami seorang laki-laki dengan pakaian yang sangat putih, dan rambut yang sangat hitam. Tak tampak padanya bekas menempuh perjalanan dan tak seorangpun di antara kami yang mengenalnya, hingga ia duduk di hadapan Nabi Saw. Ia menyandarkan lututnya ke lutut Nabi dan meletakkan tangannya di atas pahanya, dan berkata: Hai Muhammad. Beritahukan kepadaku apa itu Islam! Rasulullah Saw berkata: “Islam adalah Anda bersaksi tiada Ilaah yang disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, tegakkan shalat, bayarkan zakat, puasakan Ramadhan, laksanakan haji jika Anda mampu berjalan ke sana. Ia berkata: Anda benar. Kami heran, ia bertanya kemudian ia membenarkan. Ia berkata lagi: Beritahukan kepadaku apa itu Iman! Rasul menjawab: Anda percaya kepada Allah, Malaikat-Nya, kitan-kitab-Nya, Rasul-rasul-Nya, hari Akhir, dan anda beriman kepada qadar baik dan buruk. Ia menjawab: Anda benar. Ia berkata lagi: Beritahu aku apa itu Ihsan! Rasul berkata: “Anda sembah Allah seolah-olah melihatnya, dan jika Anda tidak dapat melihatnya, maka Ia pasti melihatmu. Ia berkata: Beritahu aku tentang Kiamat! Nabi menjawab: “Yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya”. Ia berkata lagi: Maka beritahu aku tentang tanda-tandanya!. Ia menjawab: “Budak wanita melahirkan tuannya, dan Anda lihat orang-orang yang tak beralas kali, miskin, telanjang, penggembala kambing, berlomba-lomba membangun bangunan tinggi”. Kemudian laki-laki itu pergi dan kami terdiam. Kemudian Rasul berkata: “Hai Umar. Tahukah engkau siapa orang tadi? Aku menjawab: Allah dan RasulNya yang lebih mengetahui. Kata Nabi: “Ia adalah Jibril, datang kepada kamu untuk mengajari kamu tentang persoalan agamamu.” (HR Muslim)

Dalam hadits ini tercantum sebagai satu kesatuan rumpun insan kamil, yaitu Iman, Islam dan Ihsan. Istihsan memiliki akar kata yang sama dengan ihsan. Istihsan memiliki makna upaya menuju hasan (baik) atau upaya menuju ihsan (perbaikan / rekonstruksi). Imam al-Ghazali menyampaikan dalam kitab al-Mustashfa:

من استحسن فقد شرع

Artinya: “Barangsiapa melakukan istihsan (upaya rekonstruksi kebaikan), maka benar-benar telah menjalankan syariat.”  (Abū Hāmid Al-Ghazāly, al-Mustashfa, Beirut: Daru al-Fikr, tt.,  247)

Karena praktik penerapan istihsan adalah dengan jalan intiqāl dari qiyas jaly (qiyas yang jelas) menuju qiyas khafi (qiyas yang samar dan rinci), maka dalam praktiknya,, istihsan ini dibagi menjadi beberapa macam yang salah satunya adalah istihsan bi al-maslahah dan istihsān bi al-urf

Istihsan bi al-maslahah merupakan upaya meninggalkan qiyas menuju kepada kaidah umum yang diduga pada obyeknya menyimpan unsur kemaslahatan. Sebagai contoh, misalnya: kebolehan dokter dalam melihat aurat ajnaby (aurat orang lain) karena faktor kemaslahatan dalam pengobatan. Asal-asalnya hukum melihat aurat ajnaby adalah haram. Namun, karena ada tujuan utama yang lain, sehingga menyebabkan kebolehan melihat aurat itu disebabkan faktor kemaslahatan. Dan konsep ini umum berlaku dalam setiap klinik dan rumah sakit tanpa bisa ditolak oleh masyarakat yang berobat. 

Istihsān bi al-‘urf merupakan upaya meninggalkan qiyas menuju kepada kebiasaan umum yang berlaku di masyarakat sebab ada unsur saling percaya dan aman dari fitnah. Sebagai contoh aplikasi ini adalah wakaf tunai, wakaf mobil, wakaf buku, dan lain sebagainya. Hukum asal wakaf adalah terjadi pada barang yang tidak bergerak (‘iqār). Namun, karena adanya unsur kemaslahatan lain yang bisa diharapkan dari aset bergerak, maka wakaf dalam bentuk tunai menjadi dibolehkan disebabkan faktor kebaikan dan kemaslahatan tersebut. 

Dalam perkembangannya, istihsān banyak dipakai dalam konsep ekonomi syarīah. Banyak akad-akad yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki konsep dasar dlarurat. Jika anda memeriksa banyak Fatwa DSN, anda akan banyak menemui kaidah “al-dlarūrātu tubīhu al-mahdhūrāt,” yaitu kondisi darurat membolehkan sesuatu yang dilarang. Ini adalah bagian dari fakta DSN yang menjadi fondasi utama dari akad bank syariah. Menurut hemat pengkaji, dasar ini bukannya menyalahi aturan syariat. Akan tetapi, kondisi yang memaksa suatu akad ditetapkan fatwanya terkadang memiliki nilai kemaslahatan yang besar terhadap masyarakat. 

Dalam suatu kesempatan, penulis pernah menyampaikan suatu kajian bahwasanya bunga bank - dilihat dari perspektif moral - memiliki unsur ketepatan disebabkan karena beberapa hal, antara lain: 

1. Karena pasar selalu memiliki unsur mekanisme keadilan. Selama ini mekanisme ini sering dipakai oleh Bank Indonesia – selaku Bank Sentral yang ada di Indonesia – untuk menetapkan Rasio Suku Bunga

2. Bank sudah lama berdiri bertahun-tahun. Selama itu pula, bank sudah berlaku sebagai soko guru ekonomi bangsa dan negara Indonesia. 

Namun, penting diperhatikan sebuah catatan dari Syeikh Tajuddin Al-Subki bahwa mekanisme istihsān tidak boleh disertai dengan nafsu pemaksaan hukum. Hal ini sebagaimana ungkapan beliau dalam mengomentari pendapat Imam Al-Ghazaly di atas - yang mana pendapat tersebut oleh al-Ghazaly dinisbatkan kepada Imam Al-Syafi’iy. Syeikh Tajuddin al-Subky menyampaikan:

أَنَا لَمْ أَجِدْ إِلَى الْآن هذَا فِي كَاَkمِهِ نَصًّا، وَلَكِنْ وَجَدْتُ فيِ الْأُمِّ فِي الْإِقْرَارِ وَالْإِجْتِهَادِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يطْلَقُ عَلَى الْقاَئِلِ بِهِ أَبْلَغُ مِنَ الْإستِحسَانِ فَلَقَدْ قَالَ فِي هذَا البَابِ: أَنَّ مَنْ قَالَ بِالْإِسْتِحْسَانِ فَقَدْ قَالَ قَوْلًا عَظِيْمًا، وَوَضَعَ نَفْسَهُ -فِي رَأْيِهِ واجتهاده وَاسْتِحْسَانِهِ- عَلَى غَيْرِ كِتَابٍ وَلاَ سُنَّةٍ مَوْضِعَهَا فِي أَنْ يُتْبِعَ رَأْيَهُ كَمَا ابْتَغَاهُ وَفِي أَنَّ رَأْيَهُ أَصْلٌ ثَالِثٌ أَمَرَ النَّاس بِإِتْبَاعِهِ

Artinya: “Aku belum menemukan hingga hari ini pernyataan Sang Imam sebagaimana di atas dalam kalamnya. Namun, aku menemukan di dalam Al-Umm, bab Iqrar dan Ijtihad bahwa sesuatu yang disandarkan pengucapannya kepada Sang Imam itu adalah berlebih-lebihan dibanding konsep istihsān itu sendiri. Sesungguhnya beliau (Imam Syafii) (hanya) menyampaikan di dalam bab itu bahwasannya orang yang berkata (berhujjah) dengan dasar istihsān maka ia telah bertutur dengan perkataan yang agung. Namun, ia telah menaruh dirinya, pendapatnya, ijtihadnya dan istihsānnya di atas hujjah selain al-Qur’an dan al-Sunnah. Tujuannya mengikuti pendapatnya sebagaimana ia kehendaki. Di dalam pandangannya ada perkara mendasar ketiga, yaitu memerintahkan manusia agar mengikutinya.” (Tajuddin al-Subky, al-Asybāh wa al-Nadhāir, Juz 2, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1991, halaman: 194). 

Inti dari apa yang disampaikan oleh Syeikh Tajuddin al-Subky ini adalah bahwa istihsan tidak boleh dilakukan dalam rangka menuruti nafsu. Istihsan boleh dilakukan manakala ada sisi baik kemaslahatan umum yang bisa dituai akibat proses itu. Bunga pinjaman bank bisa diterapkan manakala ada sisi kemaslahatan dalam penerapannya. Yang dilarang adalah bilamana terjadi penindasan disebabkan faktor bunga tersebut. Terakhir, dalam sebuah hadits, beliau Rasulillah SAW bersabda:

ما رآه المسلمون حسنا فهو حسن رواه أحمد

Artinya: “Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik pula hal tersebut.” HR. Ahmad

Wallahu a’lam bi al-shawab.

Muhammad Syamsudin, Pengasuh PP Hasan Jufri Putri P. Bawean dan saat ini menjabat sebagai Tim Peneliti dan Pengkaji Bidang Ekonomi Syariah - Aswaja NU Center PWNU JATIM dan Wakil Sekretaris Bidang Maudlu’iyah LBM PWNU Jatim