IMG-LOGO
Nikah/Keluarga

Kapan Orang Tua Tak Wajib Lagi Menafkahi Anak?

Sabtu 1 Desember 2018 22:30 WIB
Share:
Kapan Orang Tua Tak Wajib Lagi Menafkahi Anak?
Ilustrasi (via lookbio.ru)
Sebagai kepala rumah tangga, seorang ayah berkewajiban untuk menafkahi anaknya, baik itu anak laki-laki ataupun perempuan. Kewajiban menafkahi anak ini ditegaskan dalam Al-Qur’an:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنّ بِالْمَعْرُوفِ

“Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.” (QS. Al-Baqarah: 33)

Menafkahi anak bagi orang tua merupakan kewajiban yang dibebankan oleh syara’ berdasarkan nilai kasih sayang, sehingga kewajiban ini meski sejatinya dikhususkan bagi ayah, namun kewajiban menafkahi menjadi gugur jika ibu atau orang lain terlebih dahulu memberikan kepada anak (tabarru’) keperluan dan kebutuhan sehari-harinya.

Kadar menafkahi anak tidak ditentukan dalam nominal uang atau ukuran makanan, sebab kebutuhan masing-masing anak berbeda-beda berdasarkan usia dan gaya hidupnya. Namun secara umum, komoditi yang diperlukan oleh anak biasanya meliputi makanan, minuman, pakaian dan tempat tinggal, serta kebutuhan-kebutuhan lain yang bersifat pokok. Selebihnya hanya bersifat sekunder yang hanya wajib jika anak membutuhkannya, seperti pelayan, barang elektronik dan kebutuhan lainnya (Taqiyuddin Abu Bakar al-Husni, Kifayah al-Akhyar, juz 2, hal. 115).

Baca juga: Waktu dan Besaran Nafkah Anak kepada Orang Tua
Pembahasan yang cukup penting untuk diketahui yaitu tentang batas waktu kewajiban orang tua menafkahi anak, sampai kapankah mereka wajib menafkahi anaknya?

Salah satu alasan wajibnya menafkahi anak bagi orang tua adalah dikarenakan tidak mampunya anak dalam bekerja untuk menghasilkan uang atau karena anak sama sekali tidak memiliki simpanan uang yang cukup untuk biaya hidupnya. Sehingga ketika anak sudah beranjak baligh dan telah mampu untuk bekerja maka orang tua pada saat demikian sudah tidak wajib untuk menafkahinya, meskipun pada saat itu anaknya masih belum mendapatkan pekerjaan. 

Berbeda halnya ketika anak yang telah mampu untuk bekerja sedang dalam tahap mencari ilmu, seperti belajar di pesantren atau institusi pendidikan yang lain, sekiranya jika pendidikannya ditempuh dengan sambil bekerja, maka pendidikannya akan terbengkalai. Dalam kondisi demikian orang tua tetap wajib untuk menafkahi anaknya.

Hal lain yang menjadikan orang tua tidak wajib menafkahi anak adalah ketika anak telah memiliki simpanan uang yang banyak hingga bisa disebut sebagai orang kaya, misalnya ia memiliki harta dari hasil warisan, maka dalam keadaan demikian orang tua tidak wajib untuk menafkahi anaknya, meskipun sang anak masih kecil.

Penjelasan di atas sesuai dengan keterangang yang terdapat dalam kitab Hasyiyah al-Baijuri:

فالغني الصغير او الفقير الكبير لا تجب نفقته – إلى أن قال - وقد استفيد مما تقدم ان الولد القادر على الكسب اللائق به لا تجب نفقته بل يكلف الكسب بل قد يقال انه داخل في الغني المذكور. ويستثنى ما لو كان مشتغلا بعلم شرعي ويرجى منه النجابة والكسب يمنعه فتجب حينئذ ولا يكلف الكسب

“Anak kecil yang kaya atau orang baligh yang fakir tidak wajib (bagi orang tua) menafkahi mereka. Dan dapat pahami bahwa anak yang mampu bekerja yang layak baginya tidak berhak lagi menerima nafkah, sebaliknya ia (justru) dituntut untuk bekerja. Bahkan, ada pendapat yang mengatakan bahwa anak yang mampu bekerja ini masuk kategori anak yang kaya. Dikecualikan ketika anak yang telah mampu bekerja ini sedang mencari ilmu syara’ dan diharapkan nantinya akan menghasilkan kemuliaan (dari ilmunya) sedangkan jika ia bekerja maka akan tercegah dari rutinitas mencari ilmu, maka dalam keadaan demikian ia tetap wajib untuk dinafkahi dan tidak diperkenankan untuk menuntutnya bekerja.” (Syekh Ibrahim al-Baijuri, Hasyiyah al-Baijuri, juz 2, hal. 187)

Ketentuan di atas adalah ketentuan baku perihal batas menafkahi anak sesuai dengan rumusan para ulama’ yang kompeten, meski begitu alangkah baiknya dalam penerapannya,orang tua tetap mempertimbangkan kondisi anak tentang kesiapan mereka untuk hidup mandiri dengan cara bekerja dan tidak bergantung pada orang tua, jika memang secara mental belum siap, atau ia masih belum menemukan pekerjaan yang layak baginya, maka bijaknya orang tua dalam keadaan demikian tetap memberi nafkah pada anaknya, meskipun hal ini tidak wajib, hal ini mereka lakukan dengan tetap mendorong anak agar selalu berusaha hidup secara mandiri. Wallahu a’lam

(Ali Zainal Abidin)

Tags:
Share:
Senin 26 November 2018 15:0 WIB
Apakah Suami Berhak Melarang Istri Bercadar?
Apakah Suami Berhak Melarang Istri Bercadar?
Ilustrasi (RT.com)
Cadar adalah persoalan yang debatable. Para ulama berbeda pandangan tentang wajib dan tidaknya seorang perempuan untuk menutup wajahnya, salah satunya dengan perantara cadar. Perbedaan pendapat ini disinyalir berangkat dari pemahaman para ulama dalam salah satu ayat di Al-Qur’an:

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ

“Dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (Auratnya ) kecuali yang biasa terlihat, dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dada (dan leher) mereka.” (QS. An-Nur Ayat 31)

Ulama yang mengatakan wajib menutup wajah, mengarahkan bahwa diksi “janganlah menampakkan perhiasannya” mencakup terhadap bagian wajah wanita, sehingga menutupnya dengan menggunakan cadar adalah suatu kewajiban, pandangan ini misalnya seperti dalam mazhab  Hanbali dan Syafi’i. Sedangkan ulama yang berpandangan tidak wajib menutup wajah mengarahkan bahwa diksi tersebut tidak mencakup terhadap wajah, seperti dalam mazhab Hanafi dan Maliki.

Selain termasuk dalam kategori furu’iyyah fiqih, persoalan cadar juga tidak lepas kaitannya dengan adat atau tradisi yang berlaku di suatu tempat. Di Indonesia misalnya, meski banyak yang mengatakan bahwa penduduk Indonesia mayoritas bermazhab Syafi’i, namun kenyataannya dalam persoalan cadar, para muslimah di Indonesia mayoritas lebih cenderung mengikuti pola adat yang berlaku di tempatnya yaitu dengan menggunakan busana tanpa cadar, sehingga dalam persoalan ini mereka tidak lagi mengikuti pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi’i. Fenomena ini menunjukkan bahwa persoalan cadar sebenarnya bukan murni didasari fanatisme mazhab, tapi juga terdapat pengaruh adat dan tradisi yang berlaku.

Dalam menjelaskan hal ini, ulama kenamaan mesir, Syekh Ali Jum’ah mengatakan:

وقضية الثياب مرتبطة ارتباطا وثيقا بعادة القوم وبالنسبة للواقع المصري فالأنسب له أن يلتزم رأي الجمهور لأن غطاء المرأة وجهها مستغرب في مجتمعنا المعاصر ويتسبب في شرذمة للعائلات, أما المجتمعات الأخرى التي يتناسب معها مذهب الحنابلة, فلا بأس بأن تلتزم النساء فيه بهذا المذهب لموافقته لعاداته وعدم ارتباطه بتديّن المرأة وإنما جرى العرف عندهم والعادة أن تغطي المرأة وجهها 

“Persoalan pakaian sangat memiliki kaitan yang kuat dengan adat dari kaum. Jika dinisbatkan pada realitas yang terjadi di Mesir, maka yang paling pantas adalah mengikuti pandangan mayoritas, sebab perempuan menutup wajahnya merupakan hal yang aneh di masyarakat kami (Mesir) dan hanya digandrungi kelompok kecil dalam beberapa rumah tangga. Adapun dalam masyarakat lainnya yang terbiasa mengamalkan mazhab Hanbali maka bukanlah sebuah persoalan apabila para wanita mengikuti mazhab Hanbali ini sebab sesuai dengan adat di wilayah tersebut dan hal ini (memakai cadar) tidak ada kaitannya dengan sifat agamis dari seorang perempuan, hanya sebatas menjalankan kebiasaan yang berlaku berupa wanita menutup wajahnya.” (Syeikh Ali Jum’ah, Al-Bayan Li Ma Yusygilu al-Adzhan, hal. 351)

Persoalan tentang cadar menjadi lebih kompleks ketika terjadi perbedaan pandangan antara suami dan istri dalam menyikapi kewajiban bercadar. Suami menginginkan agar istri tidak memakai cadar dalam segala aktivitasnya, sedangkan istri lebih cenderung untuk menjaga kehormatan dirinya dengan mengikuti ulama yang mewajibkan menutup wajah dengan cara bercadar. Dalam konteks demikian, apakah suami selaku kepala rumah tangga memiliki hak untuk  melarang istrinya bercadar?

Dalam ketentuan fiqih, terdapat larangan bentuk hamlun nas ala madzhabihi (mengarahkan orang lain untuk mengikuti pendapatnya) larangan ini didasari dari kaidah:

لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه
 
“Hal yang menjadi silang pendapat (oleh para ulama) tidak dapat diterapkan nahi munkar, hal yang dapat diterapkan nahi munkar hanya pada hal yang telah disepakati ulama.”

Berdasarkan ketentuan ini, seolah-olah orang lain tidak memiliki hak untuk melarang siapa pun untuk bercadar, sebab berarti ia menuntut agar orang lain mengikuti pendapatnya, sedangkan hal ini tidak diperbolehkan. Namun kaidah demikian tidak berlaku bagi seseorang yang memiliki hak atas orang lain, seperti dengan adanya hubungan suami-istri, maka suami memiliki hak melarang istrinya  untuk melakukan perbuatan yang tidak diinginkan oleh suaminya, meskipun menurut mazhab yang dianut oleh istri, perbuatan yang ia lakukan adalah hal yang diperbolehkan. Seperti yang dijelaskan dalam kitab Ar-Rad ala ‘Ushuli Khawarij al-Ashr

والقاعدة المقررة وإن كانت أنه "لا ينكر المختلف فيه وإنما ينكر المجمع عليه" إلا أن هذه القاعدة الصحيحة في نفسها ليست على إطلاقها بل هي مقيدة بعدة قيود مذكورة في محلها منها أن يكون للمنكر فيه حق، قال السيوطي كالزوج يمنع زوجته من شرب النبيذ إذا كانت تعتقد إباحته 

“Kaidah yang terlaku berupa ‘Hal yang menjadi silang pendapat (oleh para ulama) tidak dapat diterapkan nahi munkar, hal yang dapat diterapkan nahi munkar hanya pada hal yang telah disepakati ulama kaidah ini tidaklah bersifat mutlak, namun dibatasi dengan beberapa batasan di antaranya ketika orang yang melakukan nahi munkar memiliki hak. Imam Suyuthi berkata: “hal ini seperti seorang suami yang melarang istrinya untuk minum Nabidz (minumam memabukkan selain khamr) ketika istrinya berpandangan bahwa Nabidz adalah minuman yang halal. (Ahmad Mamduh Sa'dun, Masail min 'Ilmay Ushul al-Fiqh wa al-Qawa'id al-Fiqhiyyah, dalam Ar-Rad ala ‘Ushuli Khawarij al-Asr (Madji 'Asyur, ed.), hal. 70)

Salah satu hak yang dimiliki oleh suami termasuk juga dalam hal melarang istrinya untuk bercadar, sebab menurut pandangan suami bercadar tidaklah wajib bagi wanita, sehingga istri tidak dapat bersikukuh untuk mengikuti pendapat yang mengatakan bahwa cadar adalah hal yang wajib dalam rangka menaati perintah suaminya yang merupakan suatu kewajiban khusus baginya, hal ini ditegaskan dalam referensi yang sama: 

يحصل في بعض الأحوال أن تكون الزوجة ترى وجوب ستر الوجه ويرى الزوج عدم الوجوب ولا يريد من زوجته أن تستر وجهها فتصر المرأة على التمسك برأيها ومخالفة زوجها حتى قد يتطور الأمر في أنها قد تجعل الأمر يصل الى الطلاق في حال عدم نزوله على رأيها والرضوخ لمذهبها. وهذه مخالفة الشرع من حيث أراد لزوجها أن تطيعه فطاعة الزوج واجبة وهي من مقتضيات ولوازم قوامته على زوجته, وكونه ولي أمرها حتى لو أمرها بشيء في مسائل الخلاف فعليها أن تطيعه وتنزل على رأيه فيه

“Dalam keadaan tertentu, istri berpandangan bahwa menutup wajah adalah hal yang wajib baginya, sedangkan suami berpandangan tidak wajib menutup wajah perempuan, dan ia ingin agar istrinya tidak menutup wajahnya (tidak bercadar), namun istri bersikukuh untuk mengikuti pandangannya bahwa menutup wajah adalah hal yang wajib, hingga urusan ini berlanjut sampai menyebabkan pada talak, sebab sang suami tidak ingin mengikuti pendapat dan mazhab istri. 

Persoalan demikian adalah hal yang melanggar terhadap ketentuan syara’, sebab  syara’ menghendaki agar suami ditaati oleh istri, sebab taat pada suami adalah hal yang wajib dan merupakan bagian dari hak-hak suami atas istri, dan suami menguasai urusan-urusan istri. Bahkan jika suami memerintahkan istri pada permasalahan yang bersifat mukhtalaf fih (diperdebatkan antar ulama) maka wajib baginya untuk mentaati suami dan mengikuti pendapat suami dalam persoalan tersebut.” (Syekh Abdullah bin Bayyah, Ar-Rad ala ‘Ushuli Khawarij al-Asr, Hal. 70)

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bercadar adalah persoalan yang terjadi perbedaan di antara ulama dalam menentukan wajib tidaknya, namun jika perbedaan pendapat ini terjadi dalam pasangan suami istri, maka suami memiliki hak untuk melarang istrinya bercadar, namun alangkah baiknya  suami melarang hal ini dengan cara yang halus serta dilandasi dengan alasan yang kuat, sehingga ia juga melaksanakan perintah syara’ berupa berkomunikasi dengan istri dengan cara yang baik. Wallahu a’lam.

(Ali Zainal Abidin)

Ahad 18 November 2018 14:0 WIB
Makna Ayat 'Suami-Istri adalah Pakaian bagi Pasangannya'
Makna Ayat 'Suami-Istri adalah Pakaian bagi Pasangannya'
Ilustrasi (via funytv.ir)
Pernikahan merupakan ikatan suci bagi pasangan suami istri. Pernikahan juga bentuk komitmen antara laki-laki dan wanita yang saling mencintai untuk hidup bersama. Tidak mudah menyamakan persepsi bagi dua insan yang berbeda, baik secara fisik maupun psikis. Maka, Islam mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pernikahan, mulai dari akad nikah, hak-hak dan kewajiban pasangan, hingga persoalan talak. Hal ini dimaksudkan agar tujuan pernikahan sebagaimana yang disyariatkan agama Islam dapat tercapai. Di antara tujuan pernikahan adalah terciptanya keluarga yang sakinah (tenteram dan bahagia),  yang berdiri di atas podasi mawaddah wa rahmah (cinta dan kasih sayang.

Di era teknologi informasi yang semakin canggih seperti sekarang ini, semua orang dapat menikmati media sosial dengan mudah. Dengan memanfaatkan media, mereka akan meraih keuntungan besar baik bersifat materi maupun ilmu pengetahuan. Di sisi lain media sosial justru menjadi alat sekaligus pemicu terjadinya masalah, termasuk masalah rumah tangga.

Salah satu contoh pemanfaatan media sosial yang tidak tepat adalah sebagai ajang penyebar fitnah, provokasi, dan ajang curhat bagi pasangan suami istri. Seringkali istri mengeluhkan kondisi keluarganya di media, sehingga ribuan manusia bisa menyaksikan. Begitupun sebaliknya, suami mengeluhkan atas sikap istri kepada semua pembaca. Mereka tidak menyadari bahwa apa yang diluapkan itu adalah aib yang seharusnya diselesaikan dan ditutup rapat. 

Yang demikian ini sama halnya dengan membuka keburukan dan kegagalan dalam keluarganya. Hal ini tentu menjadi perhatian bersama terutama bagi pasangan suami istri. Allah ﷻ menggambarkan dalam Al-Qur’an bahwa pasangan suami istri ibarat pakaian.

أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ 

“Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu. Maka sekarang campurilah mereka dan ikutilah apa yang telah ditetapkan Allah untukmu, dan Makan minumlah hingga terang bagimu benang putih dari benang hitam, Yaitu fajar. kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai (datang) malam, (tetapi) janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam mesjid. Itulah larangan Allah, Maka janganlah kamu mendekatinya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepada manusia, supaya mereka bertakwa.” (Q.S. Al-Baqarah[2]: 187).

Fungsi pakaian secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu sebagai penutup aurat dan penghangat badan. Mengapa Al-Qur’an mengibaratkan pasangan suami istri seperti layaknya pakaian?

Syaikh Jalaluddin dalam Tafsir Jalalain menjelaskan, setidaknya ada tiga makna pakaian sebagaimana disebutkan dalam ayat di atas.

Pertama, sebagai bentuk kedekatan pasangan. Pasangan suami istri diibaratkan seperti pakaian dari sisi kedekatannya. Pakaian selalu menempel dengan kulit. Tidak ada jarak yang memisahkan keduanya. Maka dalam rumah tangga seharusnya ada rasa saling percaya, transparansi, tanggung jawab, dan saling setia.

Kedua, saling merangkul. Sebagaimana umumnya, merangkul adalah aktivitas yang menunjukkan adanya rasa sayang, memiliki, bahagia, suka, dan tempat bersandar. Begitulah semestinya pasangan suami istri. Ada rindu jika jauh, ada kedamaian jika berada di sisi. Mereka adalah dua insan yang saling menghangatkan baik di kala suka maupun duka. Tempat bersandar di tengah kesedihan yang melanda. 

Ketiga, saling membutuhkan. Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam rumah tangga ada hak dan kewajiban. Keduanya harus memiliki sikap responsif terhadap pasangan. Dalam hal ini pasangan suami istri berperan sebagai partner dalam menjalani kehidupan. Saling membantu, saling menopang, saling meringankan dan sebagainya. (Syaikh Jalaluddin, Tafsir Jalalain, Daru Ihya, juz I, hal. 27) 

Imam Nawawi dalam Tafsir Nawawi menjelaskan makna pakaian bagi pasangan suami istri yaitu saling menutupi keburukan di antara keduanya (Syaikh Nawawi, Tafsir An-Nawawi, Surabaya: Dar Al-Ilmi, juz I, hal. 49). Pasangan suami istri tidak boleh membeberkan keburukan masing-masing kepada orang lain. Bahkan kepada orang tua sendiri.
 
Di antara salah satu sebab gagalnya rumah tangga adalah pasangan yang belum mencapai kedewasaan dalam menghadapi masalah rumah tangganya. Setiap kali ada masalah cerita kepada orang tuanya, sehingga menjadikan masalah justru semakin bercabang. Belum lagi jika kedua belah pihak keluarga saling menyalahkan satu sama lainnya. Permasalahan semakin kompleks ketika tumpang tindih dengan persoalan lain seperti kurangnya penerimaan pasangan atas kondisi ekonomi yang pas-pasan, perselingkuhan, dan lainnya.

Semoga kita semua dapat menciptakan surga dunia bersama keluarga untuk menuju surga yang abadi di hadapan Allah ﷻ. Amiin.


Jaenuri, Dosen Fakultas Agama Islam UNU Surakarta

Rabu 7 November 2018 16:15 WIB
Ketika Wali Nikah Lebih dari Satu, Siapa yang Paling Berhak?
Ketika Wali Nikah Lebih dari Satu, Siapa yang Paling Berhak?
Ilustrasi (thepersonette.wordpress.com)
Sepasang calon pengantin datang ke Kantor Urusan Agama. Sebagaimana prosedur yang ada ketika seseorang hendak melangsungkan perkawinan sebelumnya ia mesti melakukan proses pemeriksaan data nikah yang mesti dihadiri oleh calon pengantin laki-laki, calon pengantin perempuan, dan wali dari calon pengantin perempuan.

Namun saat itu yang menghadiri proses pemeriksaan data hanyalah sepasang calon pengantin saja, tanpa kehadiran seorang laki-laki yang kelak akan menjadi wali nikah bagi pengantin perempuan. Saat ditanya oleh petugas KUA perihal keberadaan walinya sang calon pengantin perempuan justru menyampaikan sebuah pertanyaan, “Bolehkah yang menjadi wali orang yang saya pilih sendiri?”

Tentunya pertanyaan ini membuat petugas KUA menaruh curiga dan berkeinginan untuk menyelidiki lebih jauh tentang wali sang calon pengantin perempuan. Pada akhirnya didapat satu kesimpulan bahwa orang yang bisa menjadi wali nikah dari calon pengantin perempuan ini adalah saudara kandung laki-lakinya.

Permasalahan muncul ketika jumlah saudara kandung laki-lakinya lebih dari satu dan si calon pengantin perempuan menghendaki untuk menikah dengan wali adik laki-lakinya, bukan kakak laki-lakinya. Ia beralasan bahwa selama ini yang banyak memberikan perhatian dan mencukupi kebutuhan hidupnya adalah si adik kandung, bukan si kakak kandung. Karenanya untuk menghormati dan menghargai sang adik maka ia meminta agar wali nikahnya adalah si adik. Namun sayangnya ternyata si kakak berkeinginan untuk menjadi wali nikah.

Kasus sebagaimana di atas tidak sedikit terjadi di masyarakat. Berkumpulnya beberapa orang yang berhak menjadi wali nikah sering kali menimbulkan masalah tersendiri dalam proses perkawinan sepasang calon pengantin. Tak jarang di antara para wali itu terjadi perselisihan karena sama-sama berkeinginan dan merasa lebih berhak untuk menjadi wali nikah bagi pengantin perempuan. Tapi juga tidak sedikit mereka yang merasa legawa berbesar hati untuk tidak menjadi wali dan menyerahkan sepenuhnya hak perwalian kepada yang lain. 

Lalu bagaimana fiqih Islam mengatur dan memberi solusi atas permasalahan seperti ini? Ketika ada beberapa orang yang berhak menjadi wali nikah, siapakah yang paling berhak menjadi wali di antara mereka?

Permasalahan seperti ini biasanya muncul ketika ada lebih dari satu orang yang memiliki hak untuk menjadi wali nikah dan kesemuanya memiliki derajat yang sama. Misalnya seorang perempuan yang akan menikah tidak memiliki ayah dan kakek namun ia memiliki tiga orang saudara laki-laki kandung, baik kakak ataupun adik, yang kesemuanya memiliki persyaratan untuk menjadi wali sebagaimana contoh kasus di atas. Atau pengantin perempuan memiliki wali berupa paman (saudara laki-lakinya ayah) dan jumlahnya lebih dari satu orang.

Dalam kasus yang demikian maka bila semua orang yang ada memiliki kesamaan derajat namun berbeda kedekatan dengan pengantin perempuan, misal sama-sama sebagai saudara namun salah satunya adalah saudara seayah seibu dan satunya lagi saudara seayah saja, maka saudara yang seayah seibu lebih didahulukan dari pada saudara seayah saja. 

Namun apabila semua orang yang ada memiliki derajat dan kedekatan yang sama terhadap pengantin perempuan, misal sama-sama saudara seayah dan seibu semua, maka yang didahulukan untuk menjadi wali nikah adalah orang yang tertua, teralim, dan ter-wara’ di antara mereka.

Meski demikian, tidak mengapa dan akad nikah tetap sah apabila yang menjadi wali nikah adalah bukan saudara yang tertua, teralim dan ter-wara’ karena ia hak untuk menjadi wali masih tetap melekat pada dirinya.

Ini berdasarkan qaul jadid yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmû’:

وان استوى اثنان في الدرجه وأحدهما يدلى بالابوين والآخر بأحدهما كأخوين أحدهما من الاب والام والآخر من الاب ففيه قولان. قال في القديم: هما سواء، لان الولاية بقرابة الاب وهما في قرابة الاب سواء، وقال في الجديد: يقدم من يدلى بالابوين لانه حق يستحق بالتعصيب فقدم من يدلى بالابوين على من يدلى بأحدهما كالميراث، فان استويا في الدرجة، والادلاء فالمستحب ان يقدم اسنهما واعلمهما واورعهما، لان الاسن اخبر، والاعلم اعرف بشروط العقد، والاورع احرص على طلب الحظ، فان زوج الآخر صح لان ولايته ثابته

Artinya: “Apabila ada dua orang yang sama derajatnya di mana salah satunya memiliki kedekatan dari sisi bapak dan ibu sedangkan satunya lagi memiliki kedekatan dari salah satu sisi saja, seperti dua orang saudara laki-laki yang salah satunya sebapak dan seibu sedangkan lainnya saudara sebapak saja, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Di dalam qaul qadim Imam Syafi’i berpendapat bahwa keduanya sama saja karena perwalian disebabkan adanya kekerabatan dengan ayah, sedangkan keduanya sama-sama memiliki kekerabatan dengan ayah. Sedangkan di dalam qaul jadid Imam Syafi’i berpendapat bahwa orang yang memiliki kedekatan sebapak dan seibu lebih didahulukan karena ia berhak atas bagian ashabah. Maka orang yang memiliki kedekatan sebapak dan seibu lebih didahulukan dari pada orang yang memiliki kedekatan sebapak saja, sebagaimana dalam warisan. Sedangkan apabila keduanya memiliki kesamaan derajat dan kedekatan maka yang disukai adalah mendahulukan orang yang lebih tua usianya, lebih alim, dan lebih wara’. Karena orang yang lebih tua usianya lebih berwawasan, yang lebih alim lebih mengetahui syarat-syaratnya akad, dan yang lebih wara’ lebih berhati-hati dalam mencari keberuntungan. Namun bila yang mengawinkan adalah orang selainnya maka tetap sah akadnya karena perwalian orang tersebut tetap ia miliki.”  (Yahya bin Syaraf An-Nawawi, Al-Majmû’ Syarhul Muhadzdzab, [Jedah: Maktabah Al-Irsyad, tt.], Juz XVII, hal. 242)

Pada prakteknya bila terjadi kasus yang demikian langkah musyawarah dengan sesama anggota keluarga sangat dianjurkan. Dengan musyawarah ini diharapkan setiap orang yang memiliki hak untuk menjadi wali semuanya akan ridlo dan rela siapapun yang kelak ditunjuk dan bertindak sebagai wali dalam akad nikah. Dengan demikian kerukunan semua anggota keluarga tetap terjaga dan ijab kabul dapat berjalan dengan baik penuh berkah untuk mengantar terbentuknya keluarga dan rumah tangga kedua mempelai yang sakinah mawadah wa rahmah. Wallâhu a’lam.

(Yazid Muttaqin)