Belakangan, menjadi seseorang yang antusias terhadap dinamika politik, akan dipandang sinis oleh orang lain. Mendiskusikan kondisi kebijakan negara pun tak luput dari teguran, karena dianggap terlalu sensitif. Kondisi ini wajar, sebab situasi negara saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Terlepas dari itu semua, Islam justru menekankan untuk melek terhadap politik. Mengapa?
Perlu diketahui, kata politik bukan berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan birokrasi atau politik praktis. Secara luas, politik diartikan sebagai mekanisme, proses, kebijakan, aktivitas dalam mengelola kekuasaan serta pengambilan keputusan. Hal ini ditinjau apakah berdampak pada segelintir orang atau merata. Jadi, memahami dinamika politik sama dengan memahami kebijakan pemerintah.
Alasan seorang Muslim perlu memahami politik, seorang pemimpin mengambil keputusan, didasarkan pada karakter manusia itu sendiri. Menurut Al-Mawardi, pada dasarnya Allah menciptakan manusia sebagai spesies yang rentan dan lemah. Berbeda dengan sebagian jenis hewan, tabiat manusia justru saling membutuhkan satu sama lain. Ibnu Khaldun membahasakan manusia sebagai, “Al-Insan Madani bit Thabi'i” dan Aristoteles menggunakan istilah, “Zoon Politikon”.
ثُمَّ جَعَلَ الْإِنْسَانَ أَكْثَرَ حَاجَةً مِنْ جَمِيعِ الْحَيَوَانِ؛ لِأَنَّ مِنْ الْحَيَوَانِ مَا يَسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ عَنْ جِنْسِهِ، وَالْإِنْسَانُ مَطْبُوعٌ عَلَى الِافْتِقَارِ إلَى جِنْسِهِ. وَاسْتِعَانَتُهُ صِفَةٌ لَازِمَةٌ لِطَبْعِهِ، وَخِلْقَةٌ قَائِمَةٌ فِي جَوْهَرِهِ
Artinya, “Kemudian Allah menjadikan manusia lebih banyak kebutuhannya daripada seluruh hewan; karena ada di antara hewan yang dapat hidup mandiri dari sesamanya, sedangkan manusia secara fitrah diciptakan dalam keadaan membutuhkan sesamanya. Saling meminta bantuan adalah sifat yang melekat pada tabiatnya dan ciptaan yang tertanam dalam hakikat dirinya.” (Adabud Dunya wa Ad-Din,[Beirut, Darul Maktabah Al-Hayah: 1986], halaman 129)
Agar ketergantungan kolektif dapat terpenuhi, perlu ada pemimpin serta kebijakan yang mengelolanya. Ibnu Sina mengilustrasikan ketergantungan kolektif berskala mikro sampai makro, sehingga adanya politik menjadi urgent. Tuturnya, manusia memerlukan tempat tinggal untuk menyimpan perolehan yang didapatkan sepanjang hari. Untuk menjaganya, perlu adanya rekan, dalam hal ini pasangan. Apabila terlalu fokus menjaganya, kebutuhan pokok lainnya tidak akan terpenuhi. Dari sinilah muncul ketergantungan satu sama lain.
Seiring berjalannya waktu, keturunan demi keturunan hadir. Konsekuensinya, kebutuhan semakin besar. Untuk memenuhinya, perlu ada pembantu dan pekerja. Begitu juga dengan keluarga-keluarga yang lain. Alhasil, terbentuklah ketergantungan kolektif makro yang mencakup rakyat dari suatu negara.
Sebagaimana para domba, harus ada penggembala yang rumput dan air bagi ternaknya di siang hari, menyediakan kandang dan pagar di malam hari, mengawasi padangnya, melepaskan anjing-anjing penjaga di segala penjuru untuk melindungi dari binatang buas, bahaya mendadak, pencuri, penyerang, dan perampok. Harus ada kebijakan dan pemimpin yang memenuhi ketergantungan kolektif manusia. (As-Siyasah li Ibni Sina, [Alexandria, Muassasah Syabab: t.t.], halaman 84)
Adapun perangkat yang digunakan untuk memutuskan kebijakan adalah ilmu politik. Islam menyebut ilmu tersebut bernama hikmah madaniyah. Instrumen pengetahuan yang menjelaskan hubungan antara seseorang dengan masyarakat luas. (Jalaluddin As-Suyuthi, Mu’jam Maqalidul Ulum fl Hudud war Rusum, [Mesir, Maktabah Al-Adab: 2004], halaman 131)
Kendatipun tidak memiliki posisi strategis di pemerintahan, sebagai rakyat harus mengawasi arah politik negara ini. Sejatinya, politik punya tujuan yang mulia. Bukan sebatas jual beli jabatan atau memanipulasi kebijakan.
وَكانَتِ السِّياسَةُ هِيَ أَنْ تَكُونَ الأَفْعَالُ وَالسُّنَنُ الْفاضِلَةُ مُوَزَّعَةً فِي الْمُدُنِ وَالأُمَمِ
Artinya, “Adapun politik berupa perbuatan-perbuatan serta kebiasaan-kebiasaan yang luhur terwujud dan tersebar di tengah kota-kota dan bangsa-bangsa.” (Ibnu Hazm, Rasail Ibnu Hazm, [Beirut, Muassasah Al-Arabiyah: 1983], Juz IV, halaman 14)
Tujuan inilah yang mengharuskan umat Islam untuk tidak sinis pada politik, tapi peduli serta mengawasi peta politik yang terus bergulir. Sederhananya, bagaimana bisa nilai-nilai Islami bisa diamalkan, sedangkan kondisi politik tidak mengarah pada kemaslahatan.
Berdasar pada komitmen untuk terus menyebar kebaikan, politik menjadi sarananya. Tidak dengan dinamika yang disalahgunakan oleh sebagian orang. Terlebih karakter manusia memiliki karakter saling membutuhkan. Pada akhirnya, seorang muslim harus melek terhadap politik. Wallahu A’lam.
Shofi Mustajibullah, Mahasiswa Pascasarjana UNISMA dan Pengajar Pesantren Ainul Yaqin.
