Jakarta, NU Online

Banjir bandang yang melanda tujuh desa di Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah pada Rabu (25/3/2026) malam bukan pertama kali terjadi. Banjir yang disebabkan karena luapan dari Sungai Babakan di wilayah Kecamatan Ketanggungan ini terus berulang setiap hujan turun di wilayah tersebut. 

Warga Brebes, Ilham mengatakan banjir di Ketanggungan terjadi hampir setiap musim hujan. Bahkan, sepanjang tahun 2026 ini, banjir telah terjadi sekitar 10 kali.

"Setiap tahun pasti banjir. Jadi kalau di Ketanggungan Selatan hujan deras, kami sudah saling memberi informasi. Warga membuat grup khusus Kali Babakan untuk memberi peringatan dini jika ada kiriman air dari selatan,” ujarnya kepada NU Online, Sabtu (28/3/2026).

Ilham menceritakan banjir umumnya dipicu oleh limpasan air dari salah satu bendungan Cisadap yang terletak di sungai Babakan, Desa Buara selatan Desa Muara. Jika angka limpasan sungai mencapai 140 sentimeter, maka banjir hampir pasti terjadi.

 

"Biasanya 140 sentimeter sudah banjir, 160 sentimeter sampai 180 sentimeter lebih besar lagi. Kalau 200 sentimeter itu sudah porak-poranda. Kemarin, Rabu (25/3), bahkan mencapai 250 sentimeter,” katanya.

Kondisi tersebut menjadikan banjir kali ini sebagai salah satu yang terparah. Air dengan cepat masuk ke sejumlah desa dan merendam rumah warga. "Warga di sini sudah cuku kebal karena kita hidup berdampingan dengan bencana. Berdamai sih sudah berdamai, menerima sih menerima tapi pemerintah seperti tidak ada tindakan," jelas Ilham.

 

Warga berharap langkah nyata dari pemerintah. Menurut Ilham, upaya yang diperlukan bukan sekadar peninjauan lokasi, melainkan langkah konkret seperti normalisasi sungai, pengerukan, pembangunan tanggul yang memadai, serta memastikan aliran air dari hulu ke hilir berjalan lancar.

"Pemerintah setiap tahun ganti bupati, gubernur, sudah sering cek kali (sungai) yang meluap tapi cuma dicek.  Bayangkan cuma dilihat-lihat. Harusnya sungai itu dinormalisasi, dikeruk, dibikin tanggul yang benar," ungkapnya kesal.

 

Ia menyoroti penyebab banjir salah satunya karena kondisi daerah hulu di Ketanggungan Selatan yang dinilai mengalami penurunan daya serap air akibat alih fungsi lahan. Kawasan perbukitan yang sebelumnya menjadi daerah resapan kini banyak dimanfaatkan untuk pertanian.

 

"Pengamatan warga ada Perhutani di Ketanggungan Selatan yang pegunungan dan bukitnya itu banyak ditebang dibuat tanaman jagung, kedelai seperti di Aceh, Kalimatan yang ditanami sawit. Akhirnya resapan semakin berkurang," tutur Ilham.

"Intinya daerah resapan di atas sudah hampir gundul jadi hujan lebat sedikit di wilayah Ketanggungan Selatan bisa menyebabkan banjir porak poranda di Ketanggungan bawah," ujarnya.

 

Bagi warga, persoalan utama bukan hanya banjir besar yang sesekali terjadi, melainkan dampak berulang yang terus mengganggu kehidupan sehari-hari.

 

"Banjir itu selalu merepotkan. Setiap ada pengumuman limpasan Sungai mencapai 140 sentimeter, kita (warga) siap-siap menaikkan barang-barang, siap nguras, siap bebersih. Pemerintah cuma bagi-bagi sarapan, foto, memberi bantuan," kata Ilham.

 

Warga berharap pemerintah dapat memberikan solusi jangka panjang agar banjir tidak terus berulang setiap tahun. Bagi mereka, yang dibutuhkan bukan sekadar bantuan saat bencana, melainkan kepastian untuk hidup lebih aman dan tenang.

 

"Kami pengin (ingin)  hidup normal. Pengin (ingin) enggak was-was ketika hujan datang. Hidup kami selalu was-was," ungkapnya.

 

Ilham menuturkan, banjir pada Rabu malam mencapai ketinggian dada orang dewasa, jauh lebih tinggi dibandingkan biasanya yang hanya setinggi lutut. Akibatnya, banyak barang warga rusak dan tidak dapat digunakan kembali.

 

Sejumlah pelaku usaha kecil turut terdampak. Freezer milik pedagang es batu rusak, mesin cuci usaha laundry tidak dapat digunakan, hingga perlengkapan toko alat tulis terendam air.

"Kondisi warga saat ini baik-baik saja, tapi pengin (ingin) ditindaklanjuti. Banjir kali ini banyak kerugian karena memang banjir terbesar ini paling parah," tuturnya.

Harapan Warga

Memasuki hari ketiga setelah banjir, kebutuhan utama warga adalah air bersih karena sumur tercemar, serta pembersihan jalan yang dipenuhi lumpur.

 

Warga berharap pemadam kebakaran dapat membantu membersihkan jalan-jalan kampung agar tidak licin dan membahayakan aktivitas masyarakat.

 

"Saya ingin pemadam kebakaran ke sini nyoroti jalan. Yang terjadi kan ada pemadam datang cuma nyemprot rumah, toko, masjid yang bayar. Rumah yang enggak bayar enggak disemprot padahal penuh dengan lumpur," kata Ilham.

 

"Prioritaskan jalan karena buat lalu lintas ekosistem masyarakat apalagi lagi banyak pemudik termasuk jalanan kampung," bebernya.

 

Di sisi lain, Ilham juga menyoroti penggunaan anggaran penanganan banjir yang dinilai perlu dioptimalkan, khususnya untuk normalisasi Sungai Babakan.

Ia mengusulkan agar material hasil pengerukan sungai tidak diletakkan di bantaran, melainkan diangkut ke lokasi lain agar tidak kembali terbawa arus saat hujan deras.

 

Menurutnya, material tersebut bahkan dapat dimanfaatkan secara ekonomi. Mengingat banyak warga di bantaran sungai berprofesi sebagai pengrajin bata, hasil kerukan dapat diolah menjadi bahan bangunan seperti bata merah atau genteng.

 

"Kalau ide saya ini karena orang-orang yang tinggal di Sungai Babakan kebanyakan pengrajin bata, pemerintah memanfaatkan pasir dari kerukan sungai Babakan dibuat jadi bata merah, genteng. Kan lagi ada gentengisasi program Presiden Prabowo," saran Ilham. 

 

"Pembelinya diwajibkan dari sektor kantor kedinasan, sekolah, bangunan itu ambil dari produksi pemerintah hasilnya dari kerukan Kali (sungai). Jadi lumpur bisa dimanfaatkan jadi urugan (penimbunan tanah) pembuatan pabrik, pembangunan perumahan," imbuhnya. 

 

Normalisasi Sungai 

Pemerintah Kabupaten Brebes telah membangun embung untuk mengatasi banjir namun hal itu dinilai belum efektif. Menurut Ilham, pembangunan embung di lokasi tersebut menimbulkan persoalan, terutama karena status tanah yang merupakan wakaf. Padahal anggaran yang dikeluarkan untuk pembebasan lahan dan kompensasi dinilai cukup besar mencapai Rp270 miliar.

"Menurut saya, ini kurang tepat karena makam tersebut merupakan tanah wakaf. Tanah wakaf itu dibayarkan sekitar 3 miliar rupiah kepada pemilik tanah. Orang-orang yang makamnya berada di situ mendapatkan ganti rugi per orang sebesar 3 juta rupiah, belum termasuk biaya pembuatan embungnya. Akhirnya banyak batu nisan baru, agar mendapat ganti rugi 3 juta rupiah," ungkapnya.

"Kenapa membuat embung di tanah makam? padahal ganti ruginya terlalu banyak. Apakah memang tidak ada lahan kosong lain?" 

Padahal, kata Ilham, pembangunan embung di beberapa titik belum sepenuhnya menjawab persoalan utama banjir di wilayah tersebut. "Akhirnya, dengan anggaran 270 miliar, efektivitasnya menjadi sulit tercapai. Seharusnya fokus pada normalisasi sungai, membuat tanggul dengan paku bumi, serta membersihkan bantaran kali," ujarnya.

Ilham menambahkan, langkah normalisasi Sungai Babakan seharusnya menjadi prioritas utama sebelum pembangunan infrastruktur lain dilakukan. "Membuat embung tidak masalah, tetapi akan lebih efektif dan efisien jika dilakukan di tanah kosong yang bukan makam," pungkas Ilham.