Aceh Timur, NU Online

Penyaluran Dana Tunggu Hunian (DTH) bagi warga terdampak bencana di Kabupaten Aceh Timur masih menghadapi berbagai kendala administratif. Kondisi ini menyebabkan sebagian warga yang telah lama mengungsi belum menerima bantuan yang seharusnya menjadi hak mereka.

Berdasarkan data per 31 Maret 2026, dari total 432 kepala keluarga (KK) yang diusulkan pada tahap pertama, baru 366 KK yang telah menerima bantuan. Sementara itu, puluhan KK lainnya masih tertahan akibat persoalan teknis, seperti ketidaksesuaian data hingga perbaikan administrasi.

Sebanyak 59 KK dilaporkan belum dapat mencairkan bantuan karena data mereka masih dalam proses verifikasi di Bank Syariah Indonesia pusat di Jakarta. Selain itu, ditemukan pula permasalahan lain seperti alamat penerima yang tidak lengkap serta pembatalan sepihak dari pihak desa akibat tumpang tindih dengan program hunian sementara (huntara).

Kondisi ini berdampak langsung pada kehidupan warga terdampak yang hingga kini masih bertahan di pengungsian. Di beberapa wilayah, khususnya kawasan pegunungan seperti Kecamatan Serbajadi, warga terpaksa tinggal di tenda darurat berbahan terpal dengan fasilitas yang sangat terbatas.

Bupati Aceh Timur, Iskandar Usman Al-Farlaky, menyatakan bahwa pemerintah daerah terus berupaya mempercepat proses pencairan bantuan melalui validasi data di lapangan. Koordinasi intensif dilakukan dengan camat dan geuchik guna memastikan tidak ada lagi kesalahan data yang menghambat penyaluran bantuan.

“Langkah ini kami lakukan agar bantuan tahap berikutnya dapat segera dicairkan. Prioritas kami adalah mempercepat proses agar warga tidak terlalu lama bertahan di tenda pengungsian yang kondisinya sudah tidak memadai,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua GP Ansor Aceh, Azwar A. Gani, menyampaikan keprihatinannya terhadap kondisi yang dialami masyarakat terdampak bencana. Ia menilai persoalan administrasi tidak seharusnya menjadi penghambat dalam penyaluran bantuan kemanusiaan.

“Kami sangat prihatin. Warga yang sudah terdampak bencana seharusnya mendapatkan perhatian dan bantuan secara cepat. Jangan sampai mereka kembali menjadi korban karena lambatnya proses administrasi,” tegasnya, Selasa (31/3/2026).

Azwar juga mendorong pemerintah dan seluruh pihak terkait untuk segera menyelesaikan persoalan data agar bantuan dapat diterima secara tepat sasaran. Ia menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, aparat desa, dan lembaga terkait dalam mempercepat proses penyaluran.

Di tengah kondisi tersebut, warga diimbau untuk tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana susulan, terutama di wilayah rawan longsor. Cuaca yang tidak menentu menjadi ancaman tersendiri bagi warga yang masih bertahan di lokasi pengungsian.

Situasi ini menunjukkan bahwa percepatan penyaluran bantuan bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga kebutuhan mendesak demi keselamatan dan kelangsungan hidup masyarakat terdampak bencana di Aceh Timur.