Jakarta, NU Online

 

Hamas mengumumkan pembubaran badan pemerintahan yang telah mengelola Jalur Gaza selama hampir dua dekade. Mereka menyatakan menyerahkan kekuasaan ke komite teknokratis untuk mengambil alih pemerintahan sipil di wilayah yang porak-poranda akibat perang tersebut. Langkah tersebut diumumkan di Rumah Sakit Al-Aqsa di Deir el-Balah, Gaza tengah, pada Senin (6/7/2026). 

 

Melansir Al-Jazeera, Direktur Jenderal Kantor Media Pemerintah Gaza, Ismail al-Thawabta, mengumumkan pengunduran diri Mohammed al-Farra dari jabatannya sebagai kepala administrasi Hamas di Gaza. 

 

Ia menyatakan Hamas akan menyerahkan kekuasaan kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (National Committee for the Administration of Gaza/NCAG), sebuah komite teknis yang dijalankan warga Palestina dan didukung Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai bagian dari kesepakatan gencatan senjata yang dimediasi AS.

 

“Semua karyawan yang bekerja di bidang penyediaan layanan adalah 'pegawai negeri' dan sepenuhnya siap bekerja di bawah Komite Nasional untuk Administrasi Gaza,” ujarnya, dikutip NU Online dari Al Jazeera, Rabu (8/7/2026).

 

Lebih lanjut, ia mendesak semua pihak terkait untuk mempercepat proses masuknya NCAG ke Gaza agar bisa segera menjalankan tugas dan tanggung jawab administratifnya.

 

Sementara itu, Ketua NCAG Ali Shaath menyambut baik pengumuman tersebut. Namun, ia menegaskan sejumlah syarat mendasar harus dipenuhi agar komitenya dapat benar-benar menjalankan fungsi pemerintahan. Ia menyebut persyaratan tersebut harus mencakup keberadaan satu otoritas tunggal dengan kerangka hukum yang jelas, serta aparat keamanan yang bertanggung jawab penuh di bawah otoritas tersebut.

 

Sebelumnya, pada Rabu (1/7/2026) NCAG melaporkan bahwa mereka baru saja menyelesaikan serangkaian pertemuan kerja produktif selama dua hari di Siprus. Melalui unggahan resmi di akun X.

 

Pertemuan tersebut melibatkan para ahli dan penasihat dari Dewan Perdamaian (@BoardOfPeace), Kantor Perwakilan Tinggi untuk Gaza, serta Tony Blair Institute.

Fokus utama dari diskusi intensif tersebut adalah merumuskan tahap selanjutnya dalam meringankan penderitaan warga Palestina di Gaza melalui inisiatif dan proyek yang dapat segera diterapkan di lapangan.

 

Selain membahas langkah darurat, pertemuan di Siprus tersebut juga meninjau cetak biru rekonstruksi jangka panjang, sektor keamanan, serta tata kelola pemerintahan. 

 

Selanjutnya, NCAG juga mengonfirmasi telah menyelesaikan pengaturan kelembagaan (institutional arrangements) yang dirancang khusus untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas tinggi yang dipersyaratkan oleh para donor internasional.

 

"Kami berkomitmen pada Rencana Komprehensif dan siap mengambil semua langkah yang diperlukan, berkoordinasi dengan Dewan Perdamaian dan Kantor Perwakilan Tinggi, agar NCAG dapat mengemban tanggung jawabnya begitu kondisi yang tepat terpenuhi," jelas NCAG dalam unggahannya di X, dikutip Rabu (8/7/2026).

 

Rangkaian lokakarya di Siprus tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan yang telah digelar sebelumnya di Kairo, Mesir, pada 23-24 Juni 2026 lalu. Kagiatan tersebut menjadi bagian dari kesiapan global NCAG untuk memastikan kesiapan instrumen pemerintahan demi melayani rakyat Gaza. Setelahnya, NCAG menyatakan akan mengumumkan langkah-langkah strategis berikutnya dalam waktu dekat.

 

"Langkah-langkah selanjutnya akan diuraikan dan diumumkan pada waktunya," tulisnya.

 

Menanggapi pengumuman Hamas, Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP) mengeluarkan pernyataan resmi terkait dinamika politik terbaru di Jalur Gaza. Melalui unggahan di akun X resminya pada Senin (6/7/2026), lembaga tersebut menyoroti pengumuman pembubaran "Komite Darurat" dan mendesak penyerahan kekuasaan yang utuh kepada Komite Nasional untuk Administrasi Gaza (NCAG).

 

BoP menyatakan bahwa fokus utama saat ini harus tertuju pada pemenuhan kebutuhan kritis rakyat Gaza. Pihaknya menegaskan tidak akan berkompromi pada janji-janji politik, melainkan pada tindakan nyata di lapangan.

 

"Pada akhirnya, penilaian kami akan dipandu oleh tindakan, bukan janji, untuk memenuhi kebutuhan kritis rakyat Gaza," tulis lembaga tersebut dalam akun X mikiknya, Senin(6/7/2026).

 

Lebih lanjut, BoP mendesak agar implementasi Peta Jalan (Roadmap) untuk memajukan tata kelola, keamanan, dan masa transisi di Gaza segera dituntaskan. Peta jalan tersebut, menurut BoP dirancang sebagai landasan legal dan operasional agar NCAG dapat mengambil alih otoritas pemerintahan secara penuh dan independen dalam mengeksekusi kebijakan administratif.

 

Selain itu, lembaga tersebut menggarisbawahi prinsip fundamental yang harus dipatuhi selama masa transisi kekuasaan ini demi menjaga stabilitas jangka panjang.

 

"Prinsip inti tetap satu otoritas, satu hukum, dan satu senjata," tulisnya.

 

Hal tersebut berarti seluruh faksi atau kekuatan bersenjata yang ada di Gaza harus dikonsolidasikan dan dilebur di bawah satu kendali resmi NCAG. Langkah tersebut dinilai selaras dengan kesepakatan dalam Rencana Perdamaian Gaza Komprehensif serta mandat internasional yang tertuang dalam Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) Nomor 2803.

 

Pernyataan dari Board of Peace tersebut turut memperkuat rangkaian pertemuan strategis yang sebelumnya telah dilakukan NCAG bersama para ahli internasional di Kairo dan Siprus pada akhir Juni lalu, yang berfokus pada kesiapan kelembagaan, transparansi donor, dan rekonstruksi pasca-konflik di Gaza.

 

Sebagai informasi, NCAG dipimpin teknokrat asal Gaza, Ali Shaath, dan berbasis sementara di Kairo, dibentuk pada Januari 2026 berdasarkan Resolusi 2803 Dewan Keamanan PBB sebagai bagian dari rencana perdamaian 20 poin yang dibawa Trump untuk mengakhiri perang Israel di Gaza. Komite ini sejauh ini belum diizinkan Israel untuk masuk ke wilayah Gaza, dan tetap berkantor sementara di Mesir.

 

Sembilan bulan sejak gencatan senjata ditandatangani pada Oktober 2025, negosiasi antara Israel dan Hamas masih menemui jalan buntu terkait implementasi fase kedua kesepakatan, termasuk soal pelucutan senjata Hamas dan rekonstruksi Gaza. Hamas bersikeras fase pertama kesepakatan harus dijalankan lebih dulu termasuk penarikan penuh pasukan Israel dan pembukaan penuh akses bantuan kemanusiaan sebelum pihaknya bersedia membahas soal senjata.