Surabaya, NU Online

Pimpinan Wilayah (PW) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Jatim mendesak pemerintah untuk melakukan penertiban sound horeg, terutama terkait tingkat kebisingan yang tidak wajar dan dampak buruk lain di tengah-tengah masyarakat. 

 

Wakil Sekretaris PW GP Ansor Jatim, Ahmad Zainuddin, menyampaikan bahwa pihaknya menerima banyak keluhan masyarakat mengenai dampak sound horeg terhadap ketertiban dan kenyamanan lingkungan sosial kemasyarakatan. 

 

"Karena itu, pemerintah harus hadir dan mengambil tindakan tegas terhadap praktik sound horeg yang melanggar aturan dan mengganggu ketertiban serta kenyamanan masyarakat,” kata Zainuddin dalam keterangannya, Kamis (10/9/2026) diberitakan NU Online Jatim.

 

Selain persoalan tingkat kebisingan yang berpotensi mengganggu masyarakat, Ansor Jatim juga menyoroti adanya sejumlah kegiatan yang menurut laporan masyarakat kerap disertai praktik yang bertentangan dengan norma sosial dan keagamaan, seperti Tindakan erotisme dan konsumsi minuman keras.

 

"Yang menjadi persoalan utama karena dilakukan di tempat umum, yang rentan disaksikan pula oleh anak-anak di bawah umur," tuturnya.

 

Menurutnya, persoalan sound horeg tidak boleh dibiarkan tanpa pengaturan. Sebab itu, ia meminta pemerintah dan aparat penegak hukum tidak ragu menertibkan sound horeg yang melanggar aturan. 

 

"Penertiban bukan berarti mematikan kreativitas masyarakat, tetapi memastikan kebebasan tidak mengorbankan hak masyarakat lain untuk mendapatkan ketenangan dan kenyamanan,” katanya.

 

Zainuddin menegaskan, pihaknya siap mendukung aparat keamanan dalam menjaga ketertiban masyarakat sepanjang penindakan dilakukan berdasarkan aturan dan ketentuan hukum yang berlaku.

 

“Kami siap membantu aparat apabila masih gamang atau ragu mengambil tindakan terhadap pelaku sound horeg yang melanggar aturan. Ketertiban masyarakat harus menjadi kepentingan bersama,” ucapnya.

 

Kecam Hinaan terhadap Ulama
Dirinya juga mengecam keras penyebutan 'kiai goblok' dari salah satu pengusaha sound horeg yang ditujukan kepada Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jatim KH Ma’ruf Khozin, dalam tayangan program Catatan Demokrasi di TVOne yang membahas sound horeg.

  

Pernyataan tersebut dinilai telah melewati batas kepatutan dalam menyampaikan perbedaan pendapat. Kritik terhadap ulama merupakan hal yang sah dalam ruang publik, tetapi penghinaan tidak dapat dibenarkan dengan alasan apa pun.

 

“Tidak boleh menggunakan perbedaan sikap sebagai alasan untuk merendahkan dan menghina pihak lain. Ansor Jatim setia dan patuh kepada ulama. Ketika ulama dinistakan dan direndahkan di depan publik, kami tidak akan tinggal diam. Siapa pun orangnya, tindakan amoral seperti itu harus dilawan,” tegasnya.

 

Menurut Zainuddin, menjaga kehormatan ulama merupakan bagian dari menjaga adab dan marwah kehidupan sosial. Ansor Jatim tidak alergi terhadap kritik dan perbedaan pandangan, tetapi menolak keras cara-cara yang merendahkan ulama.

 

“Silakan berbeda pendapat, silakan mengkritik. Tetapi jangan menghina kiai. Ulama memiliki kedudukan penting dalam menjaga moral masyarakat. Karena itu, penghinaan terhadap ulama di ruang publik tidak boleh dinormalisasi,” pungkasnya.