Jakarta, NU Online

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin memastikan pemerintah belum berencana menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah kondisi keuangan lembaga tersebut yang mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan.

Pernyataan itu disampaikan Budi dalam konferensi pers RAPBN dan Nota Keuangan Tahun Anggaran 2027 di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan, Jumat (14/8/2026).

“Belum ada rencana untuk kenaikan BPJS (Kesehatan),” ujar Budi.

Ia mengungkapkan masyarakat tidak perlu khawatir meski BPJS Kesehatan mengalami defisit. Menurutnya, pemerintah pusat akan memberikan dukungan dana tambahan untuk menutup kebutuhan tersebut.

“Teman-teman enggak usah khawatir, kalau BPJS (Kesehatan)-nya defisit, pasti pemerintah pusatnya akan support,” tegasnya.

Defisit Rp2 Triliun Sebulan

Pernyataan Budi muncul di tengah kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang tercatat mengalami defisit sekitar Rp2 triliun setiap bulan. Kondisi tersebut terjadi karena beban klaim kesehatan jauh melampaui penerimaan iuran peserta.

Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito sebelumnya mengungkapkan lembaganya harus membayar klaim kesehatan sekitar Rp16,5 triliun per bulan, sementara iuran yang masuk hanya sekitar Rp14 triliun.

“Ini menghasilkan pembayaran Rp500 miliar sehari, dan sebulan sebesar Rp16 triliun, kurang lebih Rp16,5 triliun. Dan iuran yang masuk sebesar Rp14 triliun. Jadi setiap bulan kita defisit Rp2 triliun,” kata Prihati dalam rapat kerja bersama Komisi IX DPR RI, Selasa (9/6/2026).

Prihati menyebut BPJS Kesehatan saat ini melayani sekitar 2 juta transaksi layanan kesehatan setiap hari. Tingginya volume pemakaian tersebut mendorong rasio klaim mencapai 108,72 persen, jauh melampaui total penerimaan iuran yang menopang operasional lembaga.

Ia menyamakan kondisi tersebut dengan periode defisit yang pernah dialami BPJS Kesehatan pada 2018–2020.

“BPJS ini mempunyai pengalaman defisit itu mulai tahun 2018-2020. Kemudian pandemi Covid sedikit efisien, kemudian sampai sekarang rasio klaim sudah sampai 108,72 persen,” ujarnya.

Prihati mengakui BPJS Kesehatan masih memiliki cadangan dana untuk menutupi klaim hingga awal tahun depan.