Jakarta, NU Online

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) Ubaid Matraji mencatat jumlah korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) sepanjang Januari hingga awal Agustus 2026 mencapai 12.656 orang.

“Jika diakumulasikan sejak tahun 2025, total korban telah mencapai 40.759 orang yang tersebar di 36 provinsi,” kata dia dalam keterangannya, Kamis (13/8/2026).

Ubaid menyebut mayoritas kasus terkonsentrasi di Pulau Jawa. Jawa Tengah menjadi provinsi dengan persentase kasus tertinggi, yakni 34 persen, disusul Jawa Timur 18 persen dan Jawa Barat 9 persen.

“Secara kumulatif, ketiga provinsi ini mencakup 61 persen dari seluruh kasus nasional, yang menunjukkan perlunya pengawasan ekstra ketat di wilayah padat penduduk tersebut,” jelasnya.

Selain itu, kasus keracunan juga tercatat cukup tinggi di Kalimantan Barat dan Lampung yang masing-masing menyumbang 5 persen, serta DKI Jakarta sebesar 4 persen.

“Meskipun banyak provinsi lain mencatat angka di bawah 3 persen, keberadaan korban di hampir seluruh provinsi (36 provinsi) menegaskan bahwa masalah ini merata secara geografis,” katanya.

Menurut Ubaid, tingginya jumlah korban dan luasnya persebaran kasus hingga mencakup 36 provinsi menjadi peringatan terhadap sistem pengawasan program dan prosedur keamanan pangan MBG.

“Ini peringatan keras terhadap sistem pengawasan program dan prosedur keamanan pangan yang ada saat ini,” katanya.

BGN Janji Perketat Integritas Program MBG

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono menegaskan komitmennya menerapkan kebijakan tanpa toleransi terhadap praktik korupsi maupun berbagai bentuk penyimpangan dalam penyelenggaraan program MBG.

Sudaryono menekankan bahwa BGN akan dikelola secara profesional, akuntabel, dan bebas dari praktik yang berpotensi merugikan keuangan negara. Menurutnya, integritas menjadi fondasi utama dalam menjalankan program strategis nasional tersebut.

“Doakan kami semua untuk bisa amanah dan menjalankan program ini dengan sebaik-baiknya, zero tolerance (tanpa toleransi) untuk praktik-praktik korupsi dan copet-copetan,” kata Sudaryono seusai dilantik sebagai Kepala BGN di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/7/2026).