Jakarta, NU Online

Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, meminta penyusunan buku ajar untuk jenjang SD hingga SMA yang digalakkan Presiden Prabowo Subianto terbebas dari kepentingan politik dan bisnis pengadaan.

Menurut Ubaid, penyusunan buku ajar semestinya berbasis pada kebutuhan peserta didik dan bukti ilmiah, bukan selera pejabat atau keinginan setiap pemerintahan untuk memiliki buku pelajaran versinya sendiri.

“Jangan sampai alasan memperbaiki kualitas buku menjadi pintu masuk bagi proyek bisnis buku pelajaran. Pemerintah harus transparan mengenai buku apa yang akan diganti, berapa anggarannya, siapa yang menyusun, siapa yang menilai, siapa yang mencetak, dan bagaimana proses pengadaannya,” kata Ubaid, Senin (10/8/2026).

Lebih lanjut, Ubaid mengatakan kualitas buku ajar perlu diuji dari sisi kemampuannya membantu anak memahami pelajaran, membangun rasa ingin tahu, serta meningkatkan kemampuan literasi, numerasi, dan penalaran.

Baginya, pembenahan buku pelajaran juga harus ditempatkan sebagai bagian dari reformasi pembelajaran secara menyeluruh, bukan sebagai program yang berdiri sendiri.

“Kalau setiap lima tahun kita mengganti buku, tetapi kemampuan membaca, berhitung, dan bernalar anak tetap rendah, berarti yang bermasalah bukan sekadar bukunya, tetapi sistem pendidikannya. Jangan sampai pendidikan Indonesia kaya proyek, tetapi miskin prestasi,” jelasnya.

Pemerintah Perlu Audit Buku Ajar yang Digunakan Saat Ini

Ubaid mengatakan, sebelum memutuskan mengganti buku, pemerintah seharusnya melakukan audit secara menyeluruh terhadap buku-buku yang saat ini digunakan.

Ia menegaskan bahwa audit harus mampu menjawab secara jelas buku mana yang sudah tidak layak, buku mana yang hanya membutuhkan revisi sebagian, dan buku mana yang masih dapat digunakan.

“Jangan semua persoalan buku dijawab dengan pengadaan buku baru. Kalau yang bermasalah hanya beberapa bagian, revisi bagian itu. Jangan kemudian seluruh buku diganti hanya karena pemerintahan berganti. Itu berpotensi menjadi pemborosan anggaran, bahkan bisa menggeser agenda pendidikan menjadi sekadar proyek pengadaan,” tegasnya.

Pemerintah Matangkan Pembaruan Buku Ajar

Sebelumnya, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menjelaskan bahwa pemerintah terus mematangkan langkah pembaruan buku ajar nasional sebagai bagian dari upaya memperkuat fondasi pendidikan Indonesia.

“Saat (Presiden Prabowo) mengecek buku pelajaran, beliau melihat satu per satu. Kemudian, ada yang bahannya mudah rusak, ada yang sudah rusak juga, kemudian tulisannya kecil-kecil sehingga anak-anak SD khususnya membacanya sangat dekat. Kalau dibaca, kurang baik,” katanya pada Jumat (7/8/2026).

“Sehingga atas dasar itu, beliau mau mengecek buku-buku dari SD sampai SMA semuanya,” sambungnya.