Jakarta, NU Online

Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) Dahnil Anzar Simanjuntak menegaskan komitmen pemerintah untuk menghentikan praktik yang menjadikan jamaah haji dan umrah sebagai komoditas.

Penegasan tersebut disampaikan sebagai tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto agar penyelenggaraan ibadah haji tidak hanya berjalan baik, tetapi juga menjadi sarana transformasi bangsa.

"Mulai era Kementerian Haji dan Umrah, pasangkan di hati Bapak-Ibu semuanya, ini era di mana praktik menjadikan jamaah haji dan jamaah umrah sebagai komoditas harus dihentikan," ujar Dahnil di Lapangan Makodau I, kawasan Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, Senin (6/7/2026).

Ia menegaskan tidak boleh ada lagi pihak-pihak yang memanfaatkan posisi jamaah sebagai objek untuk meraih keuntungan finansial sepihak.

Menurut Dahnil, tantangan penyelenggaraan haji ke depan semakin besar mengingat jumlah masyarakat yang menunggu keberangkatan ke Tanah Suci kini telah mencapai jutaan orang.

"Sekali lagi saya ingatkan Bapak-Ibu ASN Kementerian Haji dan Umrah, ini era di mana kita harus menghentikan aktor-aktor yang menjadikan jemaah haji dan jemaah umrah sebagai komoditas," tegasnya.

Pelayanan Haji Harus Transparan

Dahnil menekankan bahwa seluruh proses pelayanan jamaah haji harus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari berbagai bentuk penyimpangan.

"Memang seharusnya tidak boleh ada praktik korupsi, tidak boleh ada praktik manipulasi, tidak ada praktik-praktik receh di Kementerian Haji dan Umrah," katanya.

Ia menegaskan bahwa penyelenggaraan ibadah haji merupakan amanah yang bersifat sakral sehingga pelaksanaannya tidak boleh dinodai oleh praktik-praktik yang bertentangan dengan integritas.

"Kita keluarga besar Kementerian Haji dan Umrah mengurusi hal yang suci," tegasnya.