Jakarta, NU Online

Krisis air yang terus berulang setiap musim kemarau bukan semata-mata akibat fenomena alam. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai persoalan tersebut berkaitan erat dengan kebijakan dan tata kelola sumber daya air yang belum mampu menjamin ketersediaan air secara berkelanjutan.

 

Pengampanye Urban Berkeadilan Eksekutif Nasional Walhi, Wahyu Eka Styawan mengatakan persoalan tersebut semakin serius seiring meningkatnya jumlah penduduk dan menipisnya sumber air. Kondisi itu, menurutnya, berpotensi menurunkan kesejahteraan masyarakat.

 

“Dengan penduduk yang banyak dan sumber air yang semakin menipis, tentu, kesejahterannya akan semakin menurun. Hampir di wilayah Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur rata-rata, bahkan di wilayah pegunungan orang-orang mengalami kesulitan air,” ujarnya kepada NU Online, Sabtu (16/8/2026).

 

Wahyu menilai krisis air yang muncul berulang menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan pemerintah. Pihaknya mendesak pemerintah melakukan audit dan moratorium sebagai bagian dari upaya membenahi tata kelola sumber daya air.

 

“Kita dorong untuk dilakukan audit, moratorium dan lain-lainnya. Artinya kita memang perlu membongkar ulang kebijakannya, perlu membongkar ulang tata kelolanya dan memang harus mulai menata dari awal lagi,” katanya.

 

Menurut Wahyu, akar persoalan krisis air tidak dapat dilepaskan dari ketimpangan dan eksploitasi air. Pemerintah tidak cukup hanya melihat air sebagai bagian dari rantai pasok untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi sumber air.

 

“Akar masalahnya ini kan ketimpangan air, eksploitasi air, dan lain-lainnya. Nah masalahnya kadang, pemerintah itu hanya melihat air hanya sebentar rantai pasoknya kebutuhannya saja,” katanya.

 

Ia menegaskan, kekeringan seharusnya dipandang sebagai persoalan kebijakan, bukan sekadar bencana alam. “Kalau kita melihatnya bukan bencana alam ya, kita alam tidak pernah membuat bencana, tapi kita lihatnya itu adalah sebagai bencana kegagalan dari kebijakan,” ujarnya.

 

Untuk jangka pendek, Wahyu menyebut rekayasa cuaca, akses air terdekat, serta pembangunan saluran air yang berkeadilan sebagai langkah yang dapat ditempuh.​​​​​​Namun, solusi tersebut tidak cukup untuk menjawab persoalan jangka panjang.

 

“Jangka panjangnya adalah memulihkan ekosistemnya. Karena debit air itu perlu dipulihkan,” ucapnya.

 

Ia juga mendorong penguatan kawasan resapan, ruang terbuka hijau, serta kawasan penyangga. Di tingkat masyarakat, sistem penyimpanan air dapat dikembangkan, terutama di wilayah kering.

“Terutama membangun sistem air yang terintegrasi, terutama penyimpanan air yang memang untuk mencukupi kebutuhan selama musim kemarau,” pungkasnya.