Jakarta, NU Online

 

Perwakilan MBG Watch sekaligus Aliansi Ibu Indonesia Annette Mau menyebutkan bahwa Program Makan Bergizi Gratis belum berbasis pada perencanaan yang kuat (framework) dan didukung data teoretis dan bukti ilmiah di lapangan.

 

Ia melihat, masalah tersebut menjadi penghambat utama dalam upaya memusatkan kembali sasaran Program MBG. Hal itu disampaikan Annette melalui keterangan yang diterima NU Online Kamis (6/8/2026).

 

"Atas dasar bukti dan data mengenai kompleksnya masalah MBG yang telah merugikan kesehatan siswa, membebani fiskal negara, serta menyebabkan kerugian multidimensi lainnya bagi seluruh warga, MBG Watch tetap mendesak pemerintah untuk menghentikan MBG," jelasnya.

 

Ia juga menilai bahwa Kementerian Kesehatan sebagai sektor unggulan di bidang gizi sebelum dibentuknya Badan Gizi Nasional (BGN), semestinya lebih berani melakukan perubahan dari dalam. 

 

"(Semestinya) Memperjuangkan penyelenggaraan program intervensi gizi yang berbasiskan data, program, dan panduan gizi yang telah dibangun Kementerian Kesehatan selama ini," katanya.

 

Selain itu, Annette memandang bahwa konflik kepentingan dalam kepemilikan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam pusaran elite partai politik dapat berpotensi mengubah MBG dari program pemenuhan gizi menjadi instrumen pemborosan anggaran pendidikan yang dialokasikan untuk program tersebut.

 

Menurutnya, kasus keracunan yang mengganggu proses belajar-mengajar seharusnya mendorong Kementerian Kesehatan mempertimbangkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 40/PUU-XXIV/2026.

 

"(Kami) mendesak agar anggaran MBG segera dipisahkan dari pos pendidikan mulai tahun 2027," jelasnya.

 

Diketahui, pada 5 Agustus 2026 pemerintah menargetkan penataan ulang sasaran penerima manfaat Program MBG. Menurut Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Kementerian Kesehatan dan BGN akan menyusun kembali sasaran penerima manfaat serta standar menu MBG bersama para ahli gizi.

 

"Kita mau refine (menyempurnakan) sekolah mana yang mau dikasih, usia mana, SD-nya di mana, lokasinya di mana, fokusnya ke daerah stunting dan lain sebagainya. Lalu, ibu hamil yang bagaimana, balitanya gimana, itu kita harapkan tanggal 5 Agustus 2026 sudah selesai semua," katanya dalam rapat perbaikan tata kelola MBG di Gedung Kemenko Pangan, Jakarta Pusat, Rabu (29/7/2026).

 

Ia menambahkan Kementerian Kesehatan dan BGN akan mengkaji dampak Program MBG terhadap penerima manfaat, termasuk melalui pemantauan di posyandu sebagai upaya menurunkan angka stunting.

 

"Semua anak yang stunting kita ada by NIK, by name, by address sudah ada, kita tandai dia dapat MBG apa enggak. Kita akan bisa ikuti setiap bulan, karena yang bersangkutan ditimbang di Posyandu," terangnya.