Jakarta, NU Online

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memaparkan sejumlah program prioritas sektor ekonomi di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, mulai dari target swasembada energi hingga rencana pemangkasan jumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemaparan itu disampaikan Airlangga dalam Konferensi Pers RAPBN dan Nota Keuangan 2027 di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

 

Airlangga menjabarkan sektor hilirisasi dan penguatan rantai pasok mencakup peletakan batu pertama (groundbreaking) 26 proyek hilirisasi, di antaranya gasifikasi batu bara menjadi dimethyl ether (DME), hilirisasi tembaga, serta proyek waste to energy.

 

"Beberapa capaian program prioritas yaitu swasembada energi dengan program B50 yang luar biasa. Kemudian pengelolaan PT DSI yang mengelola tiga komoditas strategis dan dinilai oleh S&P Rating ini adalah baik untuk mengurangi under-invoicing dan transfer pricing," kata Airlangga.

 

Ia turut menyinggung agenda reformasi bursa saham oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui skema demutualisasi, serta rencana Presiden Prabowo membentuk bursa mineral yang tengah digodok Pemerintah.

 

Terkait akses perdagangan internasional, Airlangga mengeklaim Indonesia telah mengimplementasikan 25 perjanjian dagang dalam setahun terakhir, dengan lima di antaranya baru terealisasi pada periode yang sama. 

 

"Terhadap akses perdagangan, Indonesia dalam satu tahun terakhir ini sudah 25 perjanjian dagang diimplemetasikan, lima di antaranya baru dalam satu tahun terakhir," ucap dia.

Ia juga menyinggung rencana efisiensi jumlah BUMN yang akan dipaparkan lebih rinci oleh Menteri BUMN Rosan Roeslani, dengan target pemangkasan hingga 290 BUMN dari total 1.074 entitas saat ini, sehingga jumlah BUMN maksimal tersisa 300 pada akhir tahun. 

 

"Kemudian tadi efisiensi BUMN nanti pak Rosan sampaikan 290 BUMN ditutup dari 1.074 dan maksimum di akhir tahun 300 BUMN," imbuh Airlangga 

 

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pernyataan terkait rencana pembentukan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis, yang menurutnya akan memperkuat posisi tawar Indonesia dalam perdagangan komoditas global.

 

Dalam Pidato Kenegaraan dan Penyampaian Nota Keuangan RAPBN 2027 di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo menilai Indonesia selama ini kerap berada pada posisi lemah kendati berstatus produsen utama sejumlah komoditas strategis dunia, seperti nikel, timah, emas, batu bara, minyak, dan gas komoditas yang menurutnya semestinya memberi nilai tambah lebih besar bagi Indonesia, termasuk dalam hal penentuan harga jual di pasar internasional.

 

"Kalau mereka tidak mau harga yang kita pasang, tidak usah beli!," ujar Prabowo di hadapan anggota DPR dan MPR RI.

 

Ia bahkan menegaskan sikapnya lebih memilih menyimpan sebagian sumber daya alam strategis tersebut ketimbang menjualnya dengan harga yang dinilai tidak menguntungkan Indonesia. 

"Lebih baik komoditas itu nikel itu, timah itu, emas itu diam di tanah untuk anak cucu kita," tegasnya.