Jakarta, NU Online

Wacana pemerintah untuk memangkas pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari dalam sepekan menuai perhatian publik.

Isu ini menguat setelah adanya pembahasan efisiensi anggaran yang disebut berpotensi mengurangi frekuensi penyaluran program tersebut.

Menanggapi hal itu, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan bahwa arah kebijakan MBG ke depan tidak semata berbasis pengurangan hari melainkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas program.

Ia menegaskan bahwa pada 2026, BGN akan memprioritaskan mutu layanan kepada penerima manfaat.

"Tahun 2026 BGN fokus pada peningkatan kualitas seperti instruksi Presiden dan juga menjaga efektivitas Program," ujar Dadan saat dihubungi NU Online, pada Jumat (27/3/2026).

Menurutnya, sistem penyaluran MBG dirancang berbasis data penerima dengan mekanisme distribusi makanan segar siap santap yang dikirim langsung ke lokasi sasaran.

"Basis penyaluran MBG berupa makanan segar siap santap dan dikirimkan ke lokasi penerima manfaat berbasis daftar yang telah didata," jelasnya.

Dadan memaparkan, penyaluran dilakukan sesuai karakteristik kelompok penerima. Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, distribusi dilakukan melalui posyandu atau langsung ke rumah.

Sementara itu, anak sekolah menerima MBG di sekolah masing-masing, termasuk santri dan peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan yang mendapatkannya di tempat mereka mondok.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa khusus untuk anak sekolah, pemberian MBG sangat bergantung pada kehadiran dan sistem hari belajar.

"Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah 5 hari maka mereka akan mendapatkan MBG 5 hari, sementara jika ada sekolah yang 6 hari maka MBG diberikan 6 hari," tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa distribusi tidak dilakukan saat kegiatan belajar tidak berlangsung.

"Jika libur, maka MBG berhenti disalurkan," kata Dadan.

Ia menyebut bahwa berdasarkan data yang dimiliki BGN, mayoritas sekolah di Indonesia memang menerapkan sistem lima hari belajar. Karena itu, pola penyaluran MBG secara praktik akan mengikuti kondisi tersebut.

Sementara itu, Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa kebijakan pengurangan hari pelaksanaan MBG hingga kini belum bersifat final.

Ia menyebutkan bahwa keputusan resmi masih menunggu kebijakan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

"Saat ini Menko Ekonomi sedang menyusun kebijakan, jika diumumkan resmi, kita menyesuaikan diri," ujar Nanik.

Ia juga menambahkan bahwa skema lima hari bukanlah hal baru dalam pelaksanaan program tersebut.

"Dulu juga lima hari kok sebelum enam hari," katanya.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan adanya rencana efisiensi pada program MBG, salah satunya melalui pengurangan jumlah hari operasional dari enam menjadi lima hari dalam sepekan.

Menurut Purbaya, langkah tersebut berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun, meski perhitungan tersebut masih bersifat awal.

"Kan biasa seminggu 6 hari, dia bilang 5 hari. Jadi ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja (hemat) Rp 40 triliun setahun, hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih," ujarnya di Jakarta, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, langkah ini menunjukkan BGN berupaya melakukan efisiensi anggaran di tengah kondisi ekonomi saat ini yang bergejolak imbas konflik geopolitik global.

"Ini bukan saya yang motong ya, emang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini," kata Purbaya.

Namun demikian, ia menegaskan bahwa usulan tersebut berasal dari BGN dan belum menjadi keputusan final pemerintah. Kebijakan itu juga masih akan dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi.