Jakarta, NU Online

Presiden Prabowo Subianto menyebut sebanyak 10.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) telah beroperasi di berbagai daerah untuk membangun pusat ekonomi rakyat. Dari jumlah tersebut, ia mengklaim sebanyak 3.300 koperasi telah berjalan secara optimal.

Hal itu disampaikan Prabowo saat menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

“Sisanya masih menghadapi masa penyesuaian,” ujar Prabowo di hadapan peserta sidang.

Ia menilai koperasi yang berjalan optimal ditandai dengan tersedianya berbagai sarana penunjang serta sistem tata kelola yang terhubung secara digital. Perputaran barang, kata dia, dapat dipantau melalui sistem tersebut.

Selain itu, Kopdes Merah Putih diarahkan untuk menjalankan fungsi sebagai off-taker, yakni pembeli hasil pertanian dan perikanan masyarakat sekitar. Koperasi juga disebut telah dilengkapi sarana transportasi untuk memobilisasi hasil produksi warga.

“Ini juga saya kira pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, bahwa koperasi diorganisir, dibantu dan dilengkapi angkutannya sendiri,” katanya.

Prabowo menilai keberadaan alat transportasi tersebut penting untuk menghindari hasil panen yang rusak akibat tidak terserap pasar. Ia mencontohkan berbagai komoditas seperti rambutan, mangga, dan hasil pertanian lainnya yang rentan rusak apabila tidak segera dipasarkan.

“Tidak ada lagi nanti panen yang rusak karena tidak ada yang mau beli. Karena tidak ada truk yang bisa mengambil panen tersebut,” ujarnya.

Pemerintah menargetkan sebanyak 30.000 Kopdes Merah Putih dapat beroperasi secara optimal pada akhir 2026. Prabowo mengakui target tersebut sangat tinggi. Namun, menurutnya, target tersebut diperlukan untuk mendorong kerja maksimal.

“Kalau saya taruh target 12 ribu nanti sampainya 11 ribu. Kalau nanti 30 ribu sampainya 29 ribu. Ini prestasi,” tandasnya.

Petani Keluhkan Dampak Pembangunan Kopdes

Sementara itu, pada pertengahan Maret 2026, petani di Desa Sarirejo, Kecamatan Pati, mengeluhkan saluran pembuangan air yang tersumbat material pembangunan gedung Kopdes Merah Putih. Kondisi tersebut disebut mengganggu aktivitas pertanian.

Keluhan tersebut menjadi catatan bahwa pembangunan Kopdes Merah Putih perlu memperhatikan dampak terhadap aktivitas dan kebutuhan masyarakat sekitar.