Jakarta, NU Online

Pengurus Besar Ikatan Alumni Pengurus Besar Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PB IKA PMII) menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) di Mercure Convention Center Ancol, Jakarta, Kamis (5/3/2026). Forum ini secara khusus membahas strategi memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah krisis dan dinamika global yang kian kompleks.

Ketua Umum PB IKA PMII Fathan Subchi mengatakan, Rapimnas menjadi ruang diskusi strategis untuk merespons berbagai tantangan global yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi, pangan, dan energi Indonesia.

Menurutnya, Rapimnas perdana pada periode kepengurusan ini difokuskan pada penguatan internal organisasi sekaligus mempersiapkan kontribusi alumni dalam menghadapi dinamika global.

“Kita akan memperkuat alumni berkontribusi ke internasional, bagaimana ekonomi, pangan, energi kita. Kita akan melihat bagaimana situasi-situasi yang saya kira sulit untuk tahun-tahun ke depan, tapi kalau kita bersatu, kita kuat,” ujar Fathan.

Sementara itu, Ketua Steering Committee Rapimnas PB IKA PMII Zainul Munasichin menyampaikan bahwa kegiatan tersebut diikuti seluruh Ketua Pengurus Wilayah IKA PMII dari berbagai daerah di Indonesia. Selain agenda internal, Rapimnas juga membahas isu-isu eksternal, terutama perkembangan ekonomi global.

“Kita ingin bahwa IKA PMII bisa ambil bagian dalam memperkuat perhubungan nasional, berkolaborasi dengan pemerintah melalui perkembangan strategis yang sekarang sudah dijalankan oleh pemerintah,” ujarnya.

Zainul menegaskan, Rapimnas diarahkan untuk merumuskan kontribusi konkret IKA PMII dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika politik internasional yang semakin penuh tantangan.

“Di Rapimnas ini kita akan coba merumuskan kontribusi IKA PMII untuk memperkuat positioning Indonesia dalam konstelasi kualitas global. Seperti kita ketahui hari ini dinamika politik internasional sungguh sangat penuh tantangan,” katanya.

Ia juga menyinggung situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi kondisi ekonomi nasional, termasuk konflik di kawasan Timur Tengah.

“Fenomena penyerangan Israel-AS dengan Iran itu tentu akan menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat Indonesia. Kita ingin tahu seberapa yang sudah dilakukan mitigasi oleh pemerintah kita menyikapi potensi dampak ekonomi dari situasi terakhir perang di Timur Tengah ini,” ujarnya.

Menurut Zainul, penting memastikan kebijakan makroekonomi tidak hanya berorientasi pada angka pertumbuhan, tetapi juga berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketahanan ekonomi nasional.

“Jadi kita ingin melihat sebetulnya kondisi ekonomi Indonesia hari ini seperti apa sih. Melihat ke depan kira-kira kalau perang ini masih terus berlanjut, apa yang harus kita siapkan agar ketahanan ekonomi kita tetap kuat, tidak rapuh. Termasuk juga bagaimana agar masyarakat kita juga bisa mendapatkan penjelasan yang lebih utuh dan objektif dari pemerintah,” ujar Zainul.

Ia menambahkan, wacana ekonomi berkeadilan tidak boleh berhenti pada indikator makro semata.

“Kita selalu bicara soal ekonomi berkeadilan. Dalam kebijakan makroekonomi, misalnya pertumbuhan ekonomi harapannya 8 persen, itu jangan hanya di level angka besarnya saja. Tapi apakah pertumbuhan ekonomi yang 8 persen itu punya dampak signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, pembukaan lapangan kerja,” tuturnya.

Selain mendorong ekonomi berkeadilan, Rapimnas juga menekankan pentingnya pembangunan berkelanjutan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dan transisi energi.

“Kita juga memberikan rekomendasi yang kedua soal ekonomi berkelanjutan. Selain berkeadilan, kita juga mendorong ekonomi itu berkelanjutan. Dengan menempatkan pertimbangan soal lingkungan, ekosistem, energi hijau, dan lain-lain. Agar seluruh pembangunan yang sedang-sedang ini nanti bisa diminati oleh generasi saat ini,” kata Zainul.

Di samping membahas isu eksternal, Rapimnas turut menjadi momentum evaluasi satu tahun pertama kepengurusan periode 2025-2030, termasuk penataan struktur organisasi di tingkat wilayah hingga kabupaten/kota.

“Evaluasi selama setahun kepengurusan adalah penataan organisasi ke depan. Penataan struktur, mulai dari IKA PMII di tingkat wilayah, provinsi maupun kabupaten, kota,” ucapnya.