Jombang, NU Online

Komprominya sejumlah elit kepada Belanda di era Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 direspon tegas oleh Nahdlatul Ulama (NU) melalui keputusan Muktamar NU 1946 yang menuntut merdeka 100 persen.

​​​​​​

Hal tersebut diungkapkan sejarawan Unesa, Rojil Bayu Aji, pada Ziarah (Buku) Sejarah Masyayikh dan NU dalam Perang Sabil di Museum Islam Indonesia KH Hasyim Asy'ari Jombang, Jawa Timur, Kamis (27/8/2026).

 

"Saat itu para muktamirin menolak perundingan-perundingan dengan Belanda yang terlalu kompromistis. Lebih baik kita mati semua daripada dijajah kembali, itu ungkapan yang keluar dari muktamirin di Muktamar NU Purwokerto 1946," urai Rojil. 

 

Menurut Rojil, Muktamar tersebut juga menegaskan dukungan pada Resolusi Jihad 1945.  "Menurut para muktamirin, perjuangan mempertahankan kemerdekaan tidak bisa hanya dengan pembicaraan atau perundingan saja," lanjutnya. 

 

Sementara itu penulis buku tersebut Erwien Kusuma mengapresiasi keteguhan hati para ulama Islam yang bersedia merevisi 7 kata di Piagam Jakarta menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa".

 

"Padahal sangat jelas bahwa Revolusi Kemerdekaan 1945-1949 merupakan revolusi Islam, perang Sabil. Tapi, para kiai NU dan tokoh Islam lain mau merangkul kelompok lainnya dengan menyepakati terbentuknya negara nasional yang condong sekuler," tandas Erwien. 

 

Muktamar 2026 Diharapkan Jadikan NU  Mandiri 100 Persen

Mengambil inspirasi dan semangat Muktamar 1946, Ketua Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Universitas Indonesia (IKA PMII UI) mengharapkan Muktamar NU 2026 dapat menghasilkan pemimpin dan keputusan yang membuat NU mandiri 100 persen.

 

"Dulu di tahun 1946, para muktamirin menuntut merdeka 100 persen. Kini saatnya di Muktamar 2026, para muktamirin bermusyawarah untuk menghasilkan Rais Aam dan Ketua Umum PBNU yang mampu membawa NU mandiri 100 persen secara ekonomi dan politik", tegas Alfanny yang juga Wakil Sekjen DPP Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi).