5 Rekomendasi Ponpes KHAS Kempek ke Pemerintah terkait Masa Depan Dunia Pesantren

Cirebon, NU Online

Pondok Pesantren KHAS Kempek Cirebon mendorong pemerintah agar memperluas pengakuan formal terhadap kompetensi lulusan pesantren dan menjadikannya prioritas nasional di berbagai sektor pembangunan. Dorongan itu disampaikan melalui rumusan rekomendasi hasil Seminar Nasional “Menjaga Ruh Pesantren di Era Teknologi: Peran Tasawuf dalam Peradaban Modern” pada Sabtu (23/8/2025).

Rekomendasi tersebut menyoroti tantangan yang dihadapi pesantren di era teknologi 5.0, antara lain kesenjangan regulasi, stigma negatif di pasar kerja, minimnya kemitraan strategis dengan pelaku ekonomi, dan terbatasnya akses internasional untuk diplomasi budaya Islam moderat. 

“Pesantren sudah terbukti menjadi benteng moral bangsa, tapi dukungan regulasi dan kesempatan kerja masih belum setara dengan lembaga pendidikan lainnya,” kata Ketua Panitia, Ustaz Ahmad Ashif Shofiyullah, Sabtu (23/8/2025).

Dalam rekomendasinya, Ponpes KHAS Kempek menekankan lima bidang strategis yang perlu ditangani. Pertama, bidang kebijakan dan regulasi, pemerintah pusat dan daerah diminta memperluas pengakuan formal kompetensi lulusan pesantren melalui sertifikasi yang diakui nasional dan internasional. Kebijakan lintas sektor juga harus diselaraskan agar pesantren menjadi prioritas dalam pendidikan, ketenagakerjaan, ekonomi, dan kesehatan.

Kedua, dukungan ekonomi dan bisnis, pelaku industri diminta membuka kemitraan berkelanjutan dengan pesantren di bidang agribisnis, teknologi, industri kreatif, dan jasa. Insentif fiskal, akses pembiayaan, serta pelatihan manajemen usaha juga diusulkan untuk unit bisnis pesantren.

Ketiga, pemberdayaan dan penyerapan tenaga kerja, lulusan pesantren perlu diprioritaskan dalam program magang dan penempatan kerja di sektor formal. Pemerintah dan dunia usaha diharapkan menyediakan beasiswa, pelatihan, dan inkubasi bisnis berbasis teknologi untuk alumni pesantren.

Keempat, peran pesantren dalam kesehatan dan kesejahteraan sosial, termasuk menjadikan pesantren mitra strategis dalam kampanye kesehatan nasional seperti gizi, sanitasi, kesehatan mental, dan pencegahan penyakit. Pesantren juga diusulkan terlibat aktif dalam penanggulangan bencana dan pembangunan berkelanjutan di tingkat lokal maupun nasional.

Kelima, diplomasi budaya dan peran global, pemerintah diminta memfasilitasi pesantren dalam pertukaran pelajar, pelatihan lintas budaya, dan forum internasional. Diplomasi budaya berbasis nilai tasawuf diharapkan mampu memperkuat citra Indonesia di tingkat global.

“Semua poin ini tidak hanya untuk memperkuat posisi pesantren, tapi juga untuk mengangkat peran Indonesia dalam percaturan dunia,” ujar dia.

Ia menambahkan, rekomendasi yang disepakati peserta seminar ini akan dikirimkan ke pemerintah pusat, pemerintah daerah, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lainnya sebagai acuan strategis pengembangan pesantren di masa depan.

Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil diskusi panel yang melibatkan pengasuh pesantren, akademisi, tokoh masyarakat, dan perwakilan pemerintah. Seminar ini dihadiri puluhan tokoh perwakilan pesantren dari wilayah Cirebon, Indramayu, Majalengka, dan Kuningan.