Bantuan Belum Merata, GP Ansor Bireuen Desak Pemerintah Tuntaskan Nasib Seluruh Pengungsi Banjir

Bireuen, NU Online

Perjuangan panjang para pengungsi korban banjir di Kabupaten Bireuen akhirnya mulai menunjukkan hasil. Setelah bertahan selama 17 malam di tenda darurat yang didirikan di halaman Kantor Bupati Bireuen, sebagian warga kini mulai kembali ke desa masing-masing seiring dengan pencairan Dana Tunggu Hunian (DTH).

Sebanyak 13 kepala keluarga (KK) asal Desa Alue Kuta, Kecamatan Jangka, Bireuen, telah kembali ke kampung halaman mereka setelah menerima DTH sebesar Rp1.800.000 per KK yang dicairkan pada Jumat (27/3/2026).

Kepulangan ini menjadi titik terang dari perjuangan panjang yang mereka jalani, terlebih karena berlangsung di tengah bulan suci Ramadhan hingga momen Idul Fitri.

Selama berada di pengungsian, para pengungsi harus menjalani kehidupan dengan berbagai keterbatasan. Pada siang hari, mereka bertahan di bawah terik matahari dengan suhu panas yang terperangkap di dalam tenda.

“Siang hari panas sekali, apalagi saat puasa. Tapi kami tetap bertahan karena ini bagian dari perjuangan,” ujar Husni, salah satu perwakilan warga, pada Ahad (29/3/2026).

Memasuki malam hari, kondisi tidak jauh berbeda. Dengan fasilitas yang sangat terbatas, para pengungsi beristirahat di tenda sempit. Anak-anak tidur berdesakan, sedangkan orang tua tetap berjaga dan saling menguatkan.

Hari Raya Idul Fitri yang biasanya dirayakan bersama keluarga di rumah, tahun ini harus dijalani di tenda pengungsian. Meski demikian, semangat kebersamaan tetap terjaga di tengah keterbatasan.

“Lebaran kali ini berbeda. Kami rayakan di tenda, tapi tetap bersyukur,” kata salah seorang warga.

Keputusan untuk bertahan di halaman Kantor Bupati bukan tanpa alasan. Para pengungsi memilih langkah tersebut sebagai bentuk perjuangan untuk menuntut hak yang belum terpenuhi pascabanjir yang melanda wilayah mereka beberapa bulan lalu.

Selama 17 hari, mereka menyampaikan aspirasi secara damai tanpa aksi anarkis maupun kerusuhan. Mereka tetap bertahan dengan harapan mendapatkan kepastian dari pemerintah.

“Kalau kami tidak bertahan di sini, mungkin suara kami tidak didengar,” ujar Husni.

Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil. Selain pencairan DTH, sebagian warga mulai memperoleh kejelasan terkait pembangunan hunian tetap (huntap) yang tengah dikerjakan oleh pihak donatur.

Bantuan belum merata

Namun demikian, perjuangan para pengungsi belum sepenuhnya selesai. Hingga kini, masih terdapat 17 KK yang tetap bertahan di tenda di halaman Kantor Bupati Bireuen. Mereka berasal dari sejumlah wilayah, yakni Desa Kapa Peusangan, Gampong Raya Dagang Peusangan, dan Desa Salah Sirong.

Warga yang masih bertahan tersebut belum menerima bantuan secara menyeluruh, baik dalam bentuk DTH maupun kepastian hunian tetap.

Dedi Hermanto, salah satu pengungsi, mengaku tetap bertahan karena belum mendapatkan hak yang sama.

“Kami hanya ingin diperlakukan adil. Kami juga korban banjir dan berhak mendapatkan bantuan,” ujarnya.

Di tengah perjuangan tersebut, para pengungsi juga sempat menghadapi insiden yang menambah beban psikologis. Sejumlah barang milik mereka diangkut tanpa izin saat sebagian warga tengah mengurus pencairan DTH di bank.

Meski demikian, para pengungsi tetap memilih bertahan secara damai dengan harapan pemerintah segera memberikan solusi yang adil dan menyeluruh.

Ketua GP Ansor Bireuen, Khaidir, menilai perjuangan para pengungsi merupakan bentuk keteguhan masyarakat dalam menuntut hak secara bermartabat.

“Mereka bertahan di tengah Ramadan, menghadapi panas siang dan dingin malam, bahkan merayakan Lebaran di tenda. Ini perjuangan yang luar biasa,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi kesabaran serta ketertiban para pengungsi dalam menyampaikan aspirasi tanpa menimbulkan gangguan.

“Mereka tidak melakukan tindakan anarkis. Ini contoh bagaimana masyarakat memperjuangkan haknya dengan cara yang santun,” tambahnya.

Khaidir menegaskan bahwa pemerintah tidak boleh hanya fokus pada sebagian korban, sementara yang lain masih tertinggal di pengungsian.

“Tidak boleh ada yang pulang sementara yang lain masih bertahan di tenda. Pemerintah harus memastikan semua korban mendapatkan hak yang sama,” tegasnya.

Menurutnya, persoalan ini tidak sekadar berkaitan dengan administrasi, melainkan menyangkut kemanusiaan dan keadilan sosial.

“Setiap hari yang mereka habiskan di tenda adalah penderitaan. Ini harus segera diselesaikan,” katanya.

Ia mendesak pemerintah daerah maupun pusat segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan seluruh persoalan yang dihadapi korban banjir, termasuk percepatan pembangunan hunian tetap dan penyaluran bantuan secara merata.

Bagi 13 KK yang telah kembali, perjuangan belum berakhir karena mereka harus membangun kembali kehidupan dari kondisi yang tersisa. Sementara bagi 17 KK yang masih bertahan, halaman Kantor Bupati tetap menjadi ruang perjuangan.