Kompensasi Tak Setimpal, Warga Bantargebang Menanggung Risiko Besar

Bekasi, NU Online

 

Ketua Pimpinan Ranting GP Ansor Bantargebang, Kota Bekasi Lukmanul Hakim, mengungkapkan bahwa dampak lingkungan dari Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang, Kota Bekasi, Jawa Barat merembet ke aspek sosial dan ekonomi warga yang tidakberkeadilan.

 

Hal tersebut ia sampaikan dalam Dirosah Lingkungan bertajuk Refleksi TPST Bantargebang & TPA Sumurbatu Menuju Kedaulatan Lingkungan yang diselenggarakan oleh Pimpinan Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Bantargebang di Bekasi, pada Ahad (12/4/2026).

 

Menurutnya, keberadaan TPST Bantargebang memang menciptakan lapangan kerja, tetapi bersifat informal dan penuh risiko.

 

“TPST memang menciptakan lapangan kerja informal bagi ribuan pemulung. Namun, pekerjaan ini sangat berisiko tinggi dari segi kesehatan dan keselamatan, serta tidak memberikan jaminan sosial yang layak,” katanya.

 

Selain itu, pemerintah selama ini memberikan dana kompensasi kepada warga terdampak yang dikenal dengan istilah “uang bau”. Namun, kebijakan tersebut dinilai belum mencerminkan keadilan. Besaran kompensasi yang diterima warga, seperti Rp400.000 per bulan untuk wilayah Cikiwul dan Sumur Batu, dianggap tidak sebanding dengan dampak yang mereka tanggung setiap hari.

 

“Warga banyak yang mengatakan kalau jumlah ini tidak sebanding dengan risiko kesehatan, ketidaknyamanan, dan biaya tambahan yang harus mereka keluarkan untuk air bersih dan pengobatan. Bahkan, ada warga di sekitar Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sumur Batu yang sama sekali tidak menerima kompensasi,” ucapnya.

 

Situasi ini, menurut Lukman, menjadi bentuk nyata ketidakadilan lingkungan. Kelompok masyarakat rentan harus menanggung beban terbesar dari persoalan yang dihasilkan oleh populasi yang lebih luas dan relatif lebih sejahtera.

 

Sementara itu, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bekasi Wildan Fathurahman menyoroti rencana proyek Pengolahan Sampah menjadi Listrik (PSL) di Bantargebang.

 

Ia menegaskan pentingnya keterlibatan warga lokal agar tidak kembali menjadi pihak yang tersisih di tanahnya sendiri.

 

“Ini harus sebesar-besarnya melibatkan masyarakat setempat dalam konteks ketenagakerjaannya. Jangan sampai lagi-lagi masyarakat ini cuma jadi penonton atas proyek yang ada,” tegasnya.

 

Wildan juga mendesak agar keterlibatan tersebut dituangkan secara jelas dalam perjanjian kerja sama, termasuk komposisi tenaga kerja lokal.

 

“Maka kita desak tuangkan dalam perjanjian kerjasama tersebut proyek ini baik dalam proses pembangunannya sampai nanti operasional terlangsung itu mayoritas 60 persen setidak-tidaknya adalah pekerjanya dari warga Bantargebang,” ujarnya.

 

Tak hanya soal tenaga kerja, ia turut menyoroti lemahnya realisasi hak-hak dasar warga, seperti santunan kematian bagi korban bencana di area TPST Bantargebang.

 

Wildan mencontohkan kasus longsor pada Maret lalu yang hingga kini belum mendapatkan kejelasan kompensasi.

 

“Kematian masyarakat Bantargebang yang tertimbun longsor bulan Maret kemarin, itu hari ini belum juga terrealisasi atas perjanjian kerja sama di lima tahun kebelakang,” ungkapnya.

 

Ia mendesak pemerintah untuk memastikan seluruh warga Bantargebang terdaftar dalam program perlindungan sosial, khususnya BPJS Ketenagakerjaan.

 

“Kita desak pemerintah Kota Bekasi serius mendaftarkan seluruh masyarakat Bantargebang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sehingga ketika ada yang meninggal masyarakat Bantargebang bisa mengklaim BPJS Ketenagakerjaan itu,” pungkasnya.