Jelang Muktamar Ke-35 NU, PCINU AS-Kanada Usulkan Penguatan Pendidikan-Ekonomi dan Meritokrasi

Jakarta, NU Online

 

Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Amerika Serikat dan Kanada mengusulkan penguatan pendidikan tinggi, kemandirian ekonomi, meritrokasi sebagai agenda strategis nasional pada Muktamar ke-35 mendatang, Sabtu (23/8/2026).

 

Ketua PCINU AS-Kanada Annas Rolli Muchlisin menyampaikan bahwa penataan pendidikan tinggi serta pemberdayaan ekonomi warga NU merupakan dua prioritas krusial yang harus mendapat perhatian penuh dari kepemimpinan mendatang.

 

"Kami berharap kepemimpinan PBNU ke depan menjadikan pendidikan tinggi, meritokrasi, dan kemandirian ekonomi sebagai agenda strategis NU," ujarnya kepada NU Online, Sabtu (23/8/2026).

 

Annas menegaskan bahwa dukungan konkret terhadap peningkatan kapasitas intelektual para santri akan menjadi penentu utama daya saing organisasi dalam merespons tantangan global.

 

"Pendidikan tinggi bagi santri dan warga NU perlu didukung secara serius, termasuk kesempatan untuk melanjutkan studi ke luar negeri, karena penguatan kapasitas intelektual akan menentukan kemampuan NU dalam menjawab tantangan zaman dan berkiprah di tingkat global," ungkapnya.

 

Di samping pilar intelektual, Annas menilai penguatan ekosistem ekonomi warga amat penting dibangun agar jajaran kader memiliki ketahanan finansial yang mandiri. Menurutnya, langkah tersebut ditujukan untuk memperluas jangkauan internasionalisasi organisasi ke tingkat global.

 

"PCINU Amerika Serikat berharap Muktamar dapat semakin memperkuat internasionalisasi NU, sehingga NU tidak hanya hadir sebagai gerakan keagamaan di Indonesia, tetapi juga semakin berperan dalam percakapan global tentang Islam, perdamaian, demokrasi, dan kemanusiaan," ungkapnya.

 

Annas menambahkan bahwa gerakan internasionalisasi tersebut harus senantiasa berpijak dan berjalan selaras dengan upaya pemberdayaan masyarakat di tingkat akar rumput.

 

"Internasionalisasi ini perlu berjalan seiring dengan penguatan gerakan di akar rumput, terutama melalui pendidikan, kaderisasi, dan pemberdayaan ekonomi warga NU," ungkapnya.

 

Guna memastikan setiap potensi dapat terserap maksimal, ia mendorong penerapan prinsip meritokrasi dalam sistem kaderisasi agar kader-kader berprestasi mendapatkan ruang pengabdian yang optimal.

 

"Kami juga berharap NU semakin mengedepankan meritokrasi, sehingga kader terbaik dari berbagai latar belakang dapat memperoleh ruang untuk berkontribusi dan membawa NU memasuki berbagai bidang kehidupan," ujarnya.

 

Meritokrasi merupakan sistem yang menempatkan seseorang dalam jabatan, posisi, atau peran berdasarkan kemampuan, kompetensi, prestasi, dan integritas, bukan karena faktor kekerabatan, kekayaan, atau kedekatan individu. Karenanya, Annas memandang bahwa pemetaan keahlian serta potensi warga Nahdliyin lintas negara sebagai langkah mendesak yang perlu dieksekusi secara efisien.

 

"Pendataan warga NU secara nasional dan global menjadi penting, termasuk mengetahui latar belakang pendidikan, keahlian, profesi, serta kondisi sosial-ekonomi mereka," tuturnya.

 

Annas berharap melalui kehadiran basis data yang terintegrasi secara nasional dan internasional tersebut, dapat membantu PBNU dalam menempatkan kader-kader terbaik sesuai dengan kapasitasnya, sekaligus melahirkan kebijakan organisasi yang presisi.

 

"Dengan data tersebut, NU dapat menyusun kebijakan yang lebih tepat sasaran dan membuka ruang bagi kader-kader terbaik untuk berkontribusi di berbagai peran dan lapisan masyarakat," pungkasnya.

 

Menyinggung penerapan Fiqih Peradaban di kawasan Barat, Annas berharap wacana tersebut tidak sekadar berhenti sebagai gagasan teoretis, melainkan dapat dibumikan secara nyata dalam interaksi sosial sehari-hari.

 

"Sebaiknya tidak hanya diperkenalkan sebagai konsep, tetapi diterjemahkan ke dalam praktik kehidupan bersama, seperti dialog lintas agama, kewargaan, perdamaian, lingkungan, dan keadilan sosial," ungkapnya.

 

Menurut Annas, malui pendekatan praktis tersebut PCINU dapat memosisikan diri sebagai jembatan yang efektif dalam memperkenalkan nilai-nilai Islam Nusantara, seperti tawassuth (moderat) dan tasamuh (toleran), dalam bahasa yang mudah dipahami oleh publik internasional.

 

Lebih lanjut, ia menekankan bahwa proses diplomasi pemikiran tersebut memerlukan dukungan kader yang tidak hanya ahli dalam ilmu keagamaan, tetapi juga menguasai berbagai disiplin ilmu pengetahuan modern.

 

"NU juga perlu memiliki kader yang tidak hanya kuat dalam ilmu agama, tetapi juga menguasai sains, teknologi, ekonomi, hukum, kesehatan, dan berbagai bidang profesional," tegasnya.

 

Di sisi lain, Annas memaparkan tantangan nyata yang dihadapi PCINU AS-Kanada terkait persoalan regenerasi, keterbatasan sumber daya, hingga penyesuaian bentuk gerakan agar tetap relevan dengan dinamika masyarakat setempat.

 

"Salah satu tantangan PCINU di luar negeri adalah bagaimana membangun organisasi yang relevan dengan konteks masyarakat setempat, sementara struktur dan kebijakan organisasi masih banyak berorientasi pada konteks Indonesia," ungkapnya.

 

Terkait tata kelola organisasi, Annas menilai perlunya pembagian ruang gerak yang lebih fleksibel bagi PCINU. Penyesuaian melalui revisi AD/ART NU dianggap krusial agar kepengurusan luar negeri memiliki kepastian wewenang dalam melebarkan jejaring kemitraan global.

 

"PCINU di luar negeri menghadapi konteks yang berbeda dengan struktur NU di Indonesia, sehingga tidak semua mekanisme organisasi dapat diterapkan secara persis sama," ujarnya.

 

"Kami melihat perlunya pengaturan yang memberikan PCINU ruang gerak yang lebih fleksibel sesuai dengan hukum, budaya, dan kebutuhan organisasi di negara masing-masing," pungkas Annas.