Pemilu Perdana Muslim Bangsamoro Buka Jalan Negosiasi Politik, Redam Kekerasan

Jakarta, NU Online 

 

Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) di Filipina selatan untuk pertama kalinya menggelar pemilihan parlemen pada Senin, (14/9/2026).

 

Peneliti Muslim Minoritas di Asia Tenggara Ahmad Suaedy menilai pemilihan parlemen perdana Wilayah Otonom Bangsamoro di Muslim Mindanao (BARMM) di Filipina dapat membuka jalur baru bagi penyelesaian konflik antara pemerintah Filipina dan Bangsamoro. Kehadiran parlemen dinilai membuat proses politik di wilayah otonom tersebut tidak lagi hanya bergantung pada negosiasi antarkelompok atau tokoh.

 

“Saya kira kita punya optimisme bahwa konflik yang selama ini terus menjadi hantu antara pemerintah Filipina dan pemerintahan Bangsamoro itu pelan-pelan akan terjadi perdamaian,” kata Suaedy kepada NU Online, Kamis (17/9/2026).

 

Menurut Suaedy, pembentukan pemerintahan sekaligus parlemen membuat Bangsamoro memiliki struktur kelembagaan yang lebih mapan sebagai daerah otonom. Dengan begitu, hubungan politik dengan pemerintah pusat dapat berlangsung melalui lembaga pemerintahan formal.

 

“Mindanao mungkin akan menjadi daerah otonom yang established karena bukan hanya ada pemerintahannya, tapi juga ada parlemennya,” ujar Ketua Senat Akademik Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) itu.

 

Suaedy mengatakan keberadaan parlemen memungkinkan negosiasi antara Bangsamoro dan pemerintah pusat berlangsung melalui lembaga legislatif. Hubungan tersebut tidak lagi semata-mata melibatkan pemerintah atau organisasi seperti Moro Islamic Liberation Front (MILF) yang sebelumnya menjadi salah satu aktor penting dalam proses perdamaian.

 

“Negosiasinya nanti tidak hanya antara pemerintahan yang diakui maupun tidak diakui. Pemerintahan yang formal bukan hanya antara pemerintah dan pemerintah, tapi juga antara parlemen di Selatan dengan parlemen di pusat,” kata Suaedy.

 

Menurut dia, karakter Bangsamoro juga berbeda dengan sejumlah daerah otonom di Indonesia seperti Papua dan Aceh. Bangsamoro merupakan wilayah yang terdiri atas sejumlah provinsi yang berada dalam satu wilayah otonom, bukan satu provinsi tunggal.

 

“Mindanao itu kan tidak hanya satu provinsi. Itu wilayah yang terdiri dari berbagai provinsi. Ada beberapa provinsi yang jadi satu, kemudian membentuk daerah otonomi yang parlemennya diwakili oleh provinsi-provinsi,” ujarnya.

 

Suaedy menilai struktur tersebut dapat memperluas ruang dialog dalam penyelesaian berbagai persoalan antara Bangsamoro dan pemerintah Filipina. Perselisihan tidak hanya dibawa oleh tokoh atau organisasi, tetapi dapat dibahas melalui institusi pemerintahan dan parlemen.

 

“Jadi ini antara pemerintahan, ada eksekutif dan legislatif. Negosiasinya antarlembaga pemerintahan,” kata dia.

 

Menurut Suaedy, pelembagaan proses politik tersebut berpotensi mengurangi ketergantungan pada jalur negosiasi informal. Dialog melalui institusi pemerintahan dan parlemen, kata dia, dapat menjadi salah satu mekanisme untuk menjaga penyelesaian konflik tetap berada di jalur politik dan menghindarkan Bangsamoro dari kekerasan.