RMINU Jabar Dorong Pemprov Tindak Lanjuti Evaluasi Hibah Pesantren

Bandung, NU Online Jabar
Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (RMINU) Jawa Barat, Abdurrohman, menyatakan dukungannya terhadap langkah Gubernur Jawa Barat yang mengevaluasi penyaluran dana hibah pesantren. Namun, ia menyayangkan tidak adanya tindak lanjut konkret setelah proses evaluasi dilakukan oleh pemerintah provinsi.

“Kalau secara umum, saya sepakat dengan Gubernur soal evaluasi dana hibah pesantren. Karena memang selama ini tidak transparan dan tidak tepat sasaran. Yang dapat bantuan itu-itu saja, biasanya yang punya akses ke pemerintahan,” ujar Abdurrohman, Kamis (25/7/2025).

Ia menegaskan bahwa evaluasi seharusnya menjadi pintu masuk untuk memperbaiki skema hibah agar lebih adil dan menyentuh pesantren kecil yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, pesantren dengan jumlah santri di atas 500 bahkan tidak lagi layak menerima hibah, karena dianggap sudah mampu mandiri.

“Yang patut jadi prioritas itu justru pesantren kecil, yang santrinya di bawah 500. Mereka butuh perhatian. Tapi setelah dievaluasi, sayangnya tidak ada formula baru yang disusun oleh Pemprov. Itu yang kami sesalkan,” ungkapnya.

Seperti diketahui, pada tahun anggaran 2025, Pemprov Jabar memangkas anggaran hibah pesantren dari Rp153,6 miliar menjadi hanya Rp9,25 miliar. Dana tersebut hanya dialokasikan kepada dua lembaga, yakni LPTQ Jabar (Rp9 miliar) dan satu yayasan pesantren di Kabupaten Bogor (Rp250 juta). Gubernur Dedi Mulyadi menyebut kebijakan ini sebagai bagian dari upaya pembenahan tata kelola hibah agar lebih transparan dan tidak lagi berpihak pada segelintir yayasan tertentu.

Menurut Abdurrohman, langkah ini seharusnya dibarengi dengan pelibatan langsung stakeholder pesantren, khususnya dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ia menyebut RMI sebagai lembaga yang paling memahami kondisi riil pesantren di lapangan.

“Kalau bicara pesantren, pasti bicara NU. Di Jabar ini ada sekitar 6.000–7.000 pesantren yang aktif dan butuh perhatian. Pemprov seharusnya mengajak kami berdiskusi sebelum menetapkan kebijakan. Jangan hanya andalkan rekomendasi dari Kemenag wilayah,” ujarnya.

RMINU Jabar juga mendorong agar skema penyaluran hibah dilakukan secara terbuka, termasuk dengan mekanisme survei lapangan. Ia bahkan mengusulkan agar ajuan hibah disalurkan melalui asosiasi seperti RMI agar tepat sasaran.

“Kami siap bantu, kami terbuka. Kalau RMI dilibatkan, kami bisa pastikan bantuan jatuh ke pesantren yang betul-betul layak. Jangan sampai pesantren besar yang santrinya ribuan masih dapat dana miliaran, sementara yang kecil dibiarkan jalan sendiri,” kata Abdurrohman.

Selengkapnya klik di sini.