Kumpulan artikel kategori Mitra
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan memastikan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memenuhi persyaratan sudah dapat melakukan klaim manfaat program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) per 11 Februari 2022.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan bahwa pihaknya akan melakukan revisi aturan pelaksana program Jaminan Hari Tua (JHT). Saat ini, pelaksanaan JHT tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.
Kementerian Ketenagakerjaan melakukan serah terima bantuan Gedung Workshop BLK Komunitas Tahun 2021 kepada 11 pondok pesantren yang berasal dari Ponorogo, Ngawi, Madiun, dan Bojonegoro, Jawa Timur.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Anwar Sanusi, mengemukakan langkah penting dalam melakukan Konsultasi Tripartit pada laporan penerapan Konvensi International Labour Organization (ILO) adalah melalui komunikasi dengan perwakilan kelompok pekerja dan pengusaha.
Pemerintah menghormati adanya pihak yang mengajukan uji materiil Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua (JHT) ke Mahkamah Agung (MA). Sebab, uji meteriil merupakan hak konstitusional setiap warga negara yang dijamin UUD NRI 1945 dan merupakan bagian dari dinamika demokrasi.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan bahwa Permenaker Nomor 2 Tahun 2022 dibentuk atas dasar rekomendasi dan aspirasi berbagai stakeholder yang mendorong pemerintah menetapkan kebijakan yang mengembalikan program JHT sesuai dengan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh UU No. 40 Tahun 2004 tentang SJSN.
Menurut Menaker Ida, perubahan skema pencairan manfaat JHT, sejatinya dilakukan karena pekerja akan memperoleh serangkaian manfaat jaminan sosial melalui program lain, misalnya program kehilangan pekerjaan (JKP) sebagai program jaminan sosial dikhususkan untuk mengcover risiko Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).
Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan peran BLK Komunitas guna mengakselerasi peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Untuk itu, selain menjadi lembaga pelatihan, saat ini Kemnaker juga mendorong BLK Komunitas sebagai inkubator bisnis.
Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi, mengatakan salah satu konsep atau rekomendasi yang akan ditawarkan dalam Presidensi G20 nanti, yakni kebijakan tentang pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis komunitas (BLK Komunitas). Melalui BLK Komunitas ini diyakini akan memperkuat akses dan kualitas pelatihan, terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung, termasuk masyarakat pedesaan (rural areas).
Kementerian Ketenagakerjaan berupaya untuk terus fokus dalam mencapai target dan kinerja yang telah ditetapkan meskipun di tengah kondisi yang belum kondusif akibat kembali merebaknya Covid-19.
Untuk menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan pasar swalayan kecil (minimarket) yang diberi nama Migrant Mart. Gagasan pendirian Migran Mart ini dilakukan oleh para Pekerja Migran Indonesia (PMI) purna yang telah berhenti bekerja sebagai PMI di luar negeri.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, mengingatkan kalangan santri untuk memperkuat diri dengan keterampilan bidang teknologi dan informasi. Menurutnya, keterampilan ini memiliki peran besar untuk membangun kehidupan yang mandiri, serta menjadi alat pendukung untuk berdakwah.
