Anggota Komisi X DPR: Lembaga Pendidikan Harusnya Dibantu Bukan Dipajaki
Cak Udin menambahkan, dalam Pasal 31 UUD 1945 tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya.
Kumpulan artikel kategori Mitra
Cak Udin menambahkan, dalam Pasal 31 UUD 1945 tegas dinyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan dan dalam hal ini pemerintah harus membiayainya.
Wakil Ketua DPR RI H Abdul Muhaimin Iskandar mengapresiasi para pemuka agama yang secara konsisten berusaha mencerdaskan anak bangsa lewat lembaga pendidikan pesantren.
Anggota Komisi VIII DPR RI KH. Maman Imanul Haq mengkritisi, dewasa ini madrasah cenderung menguatkan sektor infrastruktur seperti bangunan. Menurutnya hal itu bukan berarti buruk, namun optimalisasi kualitas tenaga pendidik maupun peserta didik tidak kalah penting.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan kesiapannya menghadapi revolusi industri 4.0, khususnya dalam melakukan transformasi pada sektor ketenagakerjaan. Menaker Ida pun membeberkan beberapa strategi untuk mendorong kesiapannya menghadapi transformasi ketenagakerjaan.
Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memastikan komitmennya untuk terus berupaya menghapus pekerja bagi anak.
Kemnaker akan segera melakukan investigasi terkait adanya lima Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI) yang nekat kabur dengan meloncat dari lantai 4.
Rencana pemerintah mengenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap jasa pendidikan memantik kontroversi. Wacana ini akan memberikan dampak serius bagi masa depan penyelenggaraan pendidikan.
Anggota Komisi VII DPR, Ratna Juwita Sari meminta pemerintah tidak buru-buru mengubah skema pemberian subsidi energi pada 2022. Ia mengkhawatirkan justru rencana tersebut membuat semakin banyak masyarakat yang berhak tidak mendapatkan manfaat subsidi
Kementerian Ketenagakerjaan terus mengembangkan dan memperkuat BLK Komunitas sebagai salah satu jawaban tantangan ketenagakerjaan saat ini.
Wakil Ketua DPR RI Bidang Korkesra Abdul Muhaimin Iskandar meminta kebijakan itu ditinjau ulang. Menurutnya, langkah tersebut berpotensi semakin memberatkan kehidupan masyarakat bawah
Anggota Komisi IX DPR RI, Nur Nadlifah menyatakan penanganan stunting harus dilaksanakan secara serius dan tidak boleh main-main oleh BKKBN yang berperan sebagai leading sector penanganan stunting.
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah memberikan apresiasi dan merasa senang masyarakat di Tasikmalaya mampu bertahan dengan pengembangan budidaya ikan nila dan lobster di masa pandemi Covid-19