Kumpulan artikel kategori Mitra
Resesi yang sudah berada di depan mata tidak boleh disikapi dengan cara terkaget-kaget. Resesi bukanlah sesuatu yang menyeramkan. Paling penting, ada langkah yang dilakukan pemerintah serta semua elemen masyarakat sebagai solusinya.
Cucun menyampaikan bahwa pihaknya, sebagai anggota dewan yang mempunyai fungsi pengawasan terhadap Pemerintah, turun untuk mengecek program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ke bawah.
Beredarnya isu pasien meninggal karena Covid-19 di rumah sakit meski hasil tes akhir atau swab belum dirilis, Wakil Ketua MPR RI, Jazilul Fawaid, mendorong pemerintah untuk melakukan investigasi secara menyeluruh terhadap rumah sakit yang terburu memvonis terjangkit virus korona setiap orang meninggal.
Meski pemberian subsidi kuota internet baru dimulai lima bulan setelah PJJ berlangsung legislator Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini tetap mengapresiasi terhadap respons pemerintah. Paling penting, ucap dia, pemerintah hadir ketika masyarakat mengeluhkan setiap kebijakan.
Peraturan Presiden (Pepres) Nomor 98/2020 tentang Gaji dan Tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan menjadi dasar pengangkatan 51 ribu tenaga honorer yang lolos seleksi PPPK tahun 2019 termasuk 34.959 guru honorer. Karenanya, ia menyambut gembira.
Ia mengingatkan kepada pejabat pemerintah yang hadir untuk bergandengan tangan dengan PP IPNU agar resonansi gerakan dalam mengatasi problematika pendidikan semakin baik.
Bahkan obat-obatan tersebut mudah ditemui di supermarket termasuk jajanan anak-anak sekolah yang mengandung zat berbahaya untuk kesehatan.
DPR RI ingin memaksimalkan keterlibatan dokter dalam kegiatan uji lab obat-obatan dan makanan yang akan diberikan sertifikasi oleh Badan Pengawasan Obat-obatan dan Makanan (BPOM) RI.
Meski Pilkada belum ada kepastian ditunda atau tidak, komitmen masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan harus terus diperkuat.
BPJPH harus menjamin kemudahan pelayanan mendapatkan sertifikat halal bagi pelaku usaha. Kata dia, selama ini keluhan yang dia terima salah satunya menyangkut berbelit-belitnya birokrasi dan lamanya mendapatkan sertifikat halal.
Kondisi wabah yang belum terkendali dan mengancam keselamatan jiwa masyarakat. Justru kata Lukman, penundaan pelaksanaan pilkada sampai pandemi dapat dikendalikan sebagai upaya melindungi hak konstitusional rakyat untuk memilih dan dipilih.
Menurutnya, pemerintah dan DPR telah mempertimbangkan dampak ekonomi akibat pandemi ini, misalnya saja gelombang PHK yang tak bisa dihindari.
