Fatayat NU Tegaskan PKN Jadi Syarat Wajib Calon Ketua di Semua Tingkatan

Tangerang Selatan, NU Online

Ketua Umum Pimpinan Pusat Fatayat Nahdlatul Ulama Margaret Aliyatul Maimunah menegaskan bahwa Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) kini menjadi syarat wajib bagi kader yang ingin mencalonkan diri sebagai ketua di semua tingkatan, baik cabang, wilayah, maupun pusat. Hal itu disampaikannya saat membuka PKN di Wisma Syahida Inn, Ciputat, Tangerang Selatan, Jumat (27/6/2025).

Kegiatan yang berlangsung selama tiga hari ini diikuti oleh 100 peserta terpilih dari berbagai provinsi. Mereka sebelumnya telah melalui seleksi administratif, wawancara, dan verifikasi berjenjang dari total 130-an pendaftar yang ingin mengikuti forum strategis ini.

“PKN adalah jenjang kaderisasi tertinggi di Fatayat NU. Siapa pun yang ingin menjadi ketua di cabang, wilayah, atau pusat, mulai saat ini wajib memiliki sertifikat PKN,” ujar Margaret.

Ia menambahkan, sistem kaderisasi Fatayat NU kini telah dirancang secara utuh, terstruktur, dan berjenjang, mencakup LKD (Latihan Kader Dasar), LKL (Latihan Kader Lanjutan), hingga PKN. Tidak ada lagi ruang bagi kader yang langsung meloncat ke jenjang tertinggi tanpa mengikuti tahapan sebelumnya.

“Tidak bisa ikut LKL kalau tidak punya sertifikat LKD. Tidak bisa ikut PKN kalau tidak punya LKL. Ini soal komitmen dan konsistensi kaderisasi, bukan sekadar urusan administratif,” tegasnya.

Bagi Fatayat NU, kualitas kepemimpinan perempuan tidak hanya diukur dari retorika atau pengalaman organisasi semata, melainkan dari proses kaderisasi yang menjamin integritas, kompetensi, serta pijakan nilai-nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah.

“Fatayat ingin mencetak pemimpin perempuan yang punya wawasan keislaman, punya sensitivitas gender, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan inovasi berkelanjutan,” lanjutnya.

 

PKN kali ini mengusung tema Perempuan Tangguh: Mewujudkan Kepemimpinan Transformatif dan Inovasi Berkelanjutan, serta menghadirkan para narasumber dari kalangan Menteri, Ketua Lembaga Tinggi Negara, akademisi, hingga aktivis perempuan.

Margaret mengingatkan seluruh peserta untuk serius mengikuti PKN karena tidak semua kader memiliki kesempatan yang sama.

“Forum ini sangat selektif. Jika tidak disikapi dengan kesungguhan, maka ini kerugian besar,” ujarnya.

Selain penguatan kaderisasi, Margaret juga menyampaikan bahwa PP Fatayat NU saat ini sedang memperkuat kelembagaan strategis, seperti LKP-3A (Lembaga Konsultasi dan Pendampingan Perlindungan Perempuan dan Anak). Lembaga ini sudah dibentuk hingga tingkat cabang dan sedang diperkuat dengan pelatihan konseling dan paralegal.

Dalam waktu dekat, Fatayat NU juga akan membentuk Lembaga Bantuan Hukum (LBH) sebagai langkah lanjutan untuk memastikan pendampingan hukum terhadap perempuan dan anak korban kekerasan bisa dilakukan secara lebih menyeluruh.

Di sisi lain, Fatayat NU memperluas basis gerakan dengan membentuk GARFA (Garda Fatayat NU), sebagai respons atas meningkatnya partisipasi perempuan muda di ruang digital. GARFA diarahkan untuk menjaring kembali potensi kader yang tercerai dari struktur formal organisasi.

Sejak April 2025, PP Fatayat telah menyelenggarakan Diklatsar GARFA dan akan dilanjutkan dengan tiga tahap pelatihan lanjutan hingga akhir tahun.

 

"Kami tidak hanya berjalan, tapi berlari untuk memperkuat basis gerakan dan regenerasi,” ujar Margaret.

Ia juga mengingatkan visi bersama Fatayat NU: Menguat Bersama. Menurutnya, visi tersebut bukan sekadar slogan.

"Ini adalah semangat kolektif bahwa Fatayat NU harus terus tumbuh, berkualitas, dan memberi kontribusi nyata untuk umat, bangsa, dan peradaban,” tandasnya.

Tampak hadir Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Rumadi Ahmad, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifah Choiri Fauzi, serta Deputi Kesetaraan Gender KemenPPPA Amruwani Dwi Lestariningsih. Hadir pula Staf Khusus Menteri PPPA Zahratul Ihya dan sejumlah penulis muda alumni Fatayat, termasuk Nesha Rizky yang tengah mempersiapkan karya film bertema perempuan dan ke-NU-an.

PKN kali ini diikuti oleh 100 peserta terpilih dari berbagai provinsi. Mereka sebelumnya telah melewati seleksi administratif, wawancara, hingga verifikasi akhir dari total lebih dari 130 pendaftar.