GKMNU dan UNFPA Siapkan Tim Pemetaan  Kurikulum Kespro di Pesantren

Jakarta, NU Online

Gerakan Keluarga Maslahat Nahdlatul Ulama (GKMNU) bersama United Nations Population Fund (UNFPA) menyiapkan tim untuk memetakan pengajaran kesehatan reproduksi (Kespro) di pesantren. Pemetaan ini menjadi tahap awal sebelum penyusunan rekomendasi penguatan pendidikan Kespro di pesantren.

 

Persiapan tersebut dilakukan melalui Workshop Penyelarasan Persepsi dan Pembekalan Tim Kurikulum Pesantren yang digelar di Hotel Orchardz Jakarta, Selasa (29/9/2026).

 

Penanggung Jawab Program Fahmi Akbar Idries mengatakan, kegiatan tersebut menjadi tahap penting untuk menentukan alat ukur yang akan digunakan dalam pemetaan.

 

"Ini memang harus confirm. Kenapa harus confirm? Karena ini merupakan alat ukur pertama. Kalau alat ukurnya bagus, nanti ketika kita turun ke field, ke pesantren, ataupun saat menjalankan program ini, semuanya menjadi lebih confirm, lebih terstruktur, dan hasilnya juga lebih bisa dipertanggungjawabkan," kata Fahmi.

 

Menurut Fahmi, apabila template atau metode yang digunakan dalam pemetaan tersebut telah disepakati dan dapat diterapkan, model itu dapat digunakan untuk kegiatan serupa.

 

"Model, cara, dan metodologi ini bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan. Misalnya, suatu saat kita mau melakukan penelitian atau kegiatan terkait metode pengajaran. Katakanlah metode pengajaran untuk mata pelajaran tertentu. Model ini bisa digunakan untuk melihat, misalnya, bagaimana cara menyampaikan materi X di pesantren A, pesantren B, dan pesantren C. Dari situ bisa menjadi sebuah sintesis," katanya.

 

Rencananya, tim akan melakukan pengamatan di enam titik, yakni Aceh, DKI Jakarta, Cirebon, Jombang, Yogyakarta, dan Surabaya.

 

Fahmi mengatakan, pemetaan tersebut mencakup pesantren dengan beragam model pendidikan. Di antaranya pesantren Salafiyah yang tidak memiliki pendidikan formal, pesantren dengan sistem pendidikan campuran antara Salafiyah dan madrasah formal, hingga pesantren yang seluruh pendidikannya berbasis madrasah formal.

 

"Dari enam titik itu, kita sudah menganalisis pesantren yang murni pesantren Salafiyah dan tidak memiliki model pendidikan formal. Ada juga yang campuran, yaitu ada Salafiyah dan madrasah formal. Ada yang full madrasah formal, ada madrasah formal ala pesantren, dan ada madrasah formal yang menginduk ke Kementerian Agama," katanya.

 

Menurut Fahmi, keberagaman model pesantren tersebut penting untuk melihat kondisi riil pengajaran kesehatan reproduksi. Sebab, materi yang sama belum tentu diterapkan dengan cara dan tingkat efektivitas yang sama di setiap pesantren.

 

"Kita belum tahu hasil akhirnya. Mungkin di sana sudah dilaksanakan atau bahkan semuanya sudah dilaksanakan, tetapi pengaruh, efektivitas, ataupun impact dari pengajaran tersebut bisa berbeda-beda. Saya kira itu yang akan menjadi next step-nya," jelasnya.

 

Tim pemetaan nantinya akan melihat, antara lain, apakah materi kesehatan reproduksi telah terdapat dalam bahan ajar yang bersumber dari pemerintah maupun kitab-kitab rujukan yang digunakan pesantren.

 

"Kalau tidak ada, berarti kita perlu mengadakan atau menambahkannya. Kalau sudah ada, kita akan melihat apakah materi tersebut sudah bisa diajarkan dengan baik atau belum," katanya.

 

Penilaian juga akan melihat penerimaan santri terhadap materi tersebut serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. "Maksudnya, apakah materi tersebut bisa diterima dengan baik oleh para santri atau tidak. Kalau santri bisa menerima dengan baik, apakah pengetahuan tersebut kemudian implemented atau diterapkan dalam kehidupan mereka?" imbuhnya.

 

Setelah pemetaan selesai, tim akan melihat kebutuhan rekomendasi terkait pengajaran kesehatan reproduksi di pesantren. "Jadi, pendekatannya memang dilakukan secara bertahap, step by step, seperti itu," imbuhnya.

 

Fahmi menyebut penyelarasan persepsi diperlukan untuk menyatukan perspektif dan pengalaman para Kiai, Nyai, serta tim assessment yang nantinya akan diterjunkan ke pesantren.

 

"Kita berharap hasil dari pertemuan ini melahirkan formulasi dan panduan yang lebih nyaman serta adaptif untuk dibawakan oleh para Kiai, Nyai, dan tim saat turun langsung ke pesantren soal kespro,” ujar Fahmi.

 

Fahmi mengatakan, perbedaan model pendidikan tersebut akan memberikan gambaran mengenai variasi pengajaran kesehatan reproduksi di lingkungan pesantren. Menurutnya, materi kesehatan reproduksi mungkin telah diberikan di sejumlah pesantren. Namun, keberadaan materi Kespro tersebut belum otomatis menunjukkan bahwa pengajaran memiliki pengaruh dan efektivitas yang sama.

 

"Kita belum tahu hasil akhirnya. Mungkin di sana sudah dilaksanakan atau bahkan semuanya sudah dilaksanakan, tetapi pengaruh, efektivitas, ataupun impact dari pengajaran tersebut bisa berbeda-beda,” ujarnya.

 

Kespro Perlu Dilihat dari Ekosistem Pesantren

Konsultan Program Alissa Wahid mengatakan, pembahasan kesehatan reproduksi perlu dilakukan secara komprehensif, mulai dari dampak kematian ibu dan bayi, praktik perkawinan anak, harmful practices terutama terhadap perempuan, kasus kekerasan seksual, hingga perencanaan kehidupan berkeluarga.

 

"Jadi, kalau kita ingin mempersiapkan santri dalam hal kesehatan reproduksi secara komprehensif, kita tidak bisa hanya melihat santrinya. Kita harus melihat seluruh ekosistem yang ada di sekitarnya," jelasnya.

 

Alissa mengatakan, persoalan kesehatan reproduksi tidak hanya terjadi di lingkungan pesantren, tetapi masih menjadi persoalan di Indonesia secara keseluruhan. "Bayangkan, dunia sudah berkembang seperti itu, tetapi kita masih harus memikirkan bagaimana mempersiapkan anak-anak kita, terutama para remaja, agar dapat menjaga kesehatan sistem reproduksinya dan membangun enabling environment bagi kesehatan reproduksi," kata Alissa.

 

Ia menilai penguatan pendidikan kesehatan reproduksi juga berkaitan dengan kualitas sumber daya manusia yang menjadi salah satu fondasi menuju Indonesia Emas.

 

"Katanya kita mau menuju Indonesia Emas. Indonesia Emas hanya bisa terwujud kalau sumber daya manusianya berkualitas. Itu pasti," tandasnya.

 

UNFPA Dorong Pemetaan Jadi Landasan Penyusunan Modul

Perwakilan UNFPA Margaretha Sitanggang mengapresiasi PBNU melalui GKMNU atas inisiatif dan tindak lanjut berkesinambungan dari hasil diskusi awal yang telah dilakukan sebelumnya.

 

Menurut Retha, pemetaan dan asesmen dibutuhkan sebagai landasan dalam penyusunan modul, pedoman, hingga arah kebijakan pelaksanaan pendidikan kesehatan reproduksi di pesantren.

 

"Hasil ini diharapkan menjadi bahan advokasi bersama. Kami ingin memastikan materi pendidikan kesehatan reproduksi disusun secara menyeluruh, berkesinambungan, serta menjawab kebutuhan santri dan pengelola pesantren," ungkap Retha.

GKMNU dan UNFPA sebelumnya telah berkolaborasi dalam penguatan edukasi kesehatan reproduksi di lingkungan berbasis agama, khususnya melalui pesantren dan madrasah di Indonesia. Pemetaan ini menjadi salah satu tahapan untuk melihat kebutuhan pendidikan kesehatan reproduksi yang sesuai dengan kondisi pesantren dan santri.