Harga Pertamax Naik, Pengguna BBM Nonsubsidi Khawatir Beban Ekonomi Bertambah

Jakarta, NU Online

Pemerintah melalui PT Pertamina (Persero) kembali melakukan penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) nonsubsidi. Harga Pertamax (RON 92) kini dipatok Rp16.250 per liter dan mulai berlaku pada Rabu (10/6/2026).

Kebijakan tersebut memunculkan beragam tanggapan dari masyarakat. Sejumlah pengguna BBM nonsubsidi mempertanyakan latar belakang kenaikan harga tersebut serta dampaknya terhadap kondisi ekonomi masyarakat.

Salah seorang pengguna BBM nonsubsidi, Moch Ilham Noer Sunan (26), menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang transparan terkait berbagai kebijakan fiskal dan program prioritas yang sedang dijalankan.

“Saya melihat ada kemungkinan bahwa kebutuhan pembiayaan program-program prioritas pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG), turut memengaruhi ruang fiskal negara,” katanya kepada NU Online, Rabu (10/6/2026).

Mahasiswa Pascasarjana Kesejahteraan Sosial Universitas Indonesia itu mengingatkan bahwa setiap program pemerintah perlu menunjukkan hasil yang jelas, terukur, dan sebanding dengan anggaran yang telah dikeluarkan.

“Jangan sampai masyarakat diminta menanggung kenaikan biaya hidup, sementara efektivitas program yang menyerap anggaran besar masih menjadi perdebatan dan menghadapi berbagai persoalan implementasi di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, pengguna BBM nonsubsidi lainnya, Imam Nurwanto (26), menilai kenaikan harga BBM berpotensi menambah tekanan bagi kelompok masyarakat menengah dan bawah yang masih menghadapi tantangan ekonomi serta keterbatasan lapangan kerja.

Menurutnya, berbagai program strategis pemerintah perlu benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.

“Hal ini jelas bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial. Program yang seharusnya menjadi sarana meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru dikhawatirkan berimplikasi pada munculnya berbagai kebijakan yang memberatkan masyarakat,” katanya.

Pandangan serupa disampaikan Syakira (24). Ia menilai pemerintah perlu lebih memperhatikan kondisi masyarakat, terutama kelompok kelas menengah yang memiliki peran penting dalam menggerakkan perekonomian nasional.

“Kelas menengah merupakan penggerak dan memiliki peran krusial bagi ekonomi negara. Ketika kesejahteraan mereka dikesampingkan, dampaknya akan sangat terasa terhadap perekonomian nasional,” terangnya.

Para narasumber berharap pemerintah dapat memastikan setiap kebijakan ekonomi yang diambil tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat serta menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya beli warga.