Instruksi Kapolri soal Tembak di Tempat Dinilai Berbahaya, Negara Harus Lakukan Evaluasi

Jakarta, NU Online

Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo terkait tindakan tembak di tempat terhadap pihak yang menyerbu markas kepolisian menuai kritik. Sejumlah kalangan menilai kebijakan tersebut berbahaya dan meminta pemerintah melakukan evaluasi serius terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi.

Listyo menegaskan bahwa markas kepolisian (Mako) tidak boleh diterobos massa. Ia memerintahkan jajarannya untuk bertindak tegas, termasuk menggunakan peluru karet apabila ada pihak yang masuk hingga ke asrama.

"Haram hukumnya yang namanya Mako diserang, haram hukumnya. Dan kalau kemudian mereka masuk ke asrama, tembak. Rekan-rekan punya peluru karet, tembak," kata Sigit dalam konferensi video yang beredar di media sosial.

Kapolri juga menegaskan dirinya siap bertanggung jawab penuh atas instruksi tersebut.

"Tidak usah ragu-ragu, jika ada yang menyalahkan Kapolri, Listyo Sigit siap dicopot," tegasnya.

Instruksi ini mendapat sorotan dari Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid. Ia menyesalkan adanya instruksi Presiden kepada Kapolri dan Panglima TNI yang kemudian diterjemahkan ke dalam kebijakan "tembak di tempat" terhadap pengunjuk rasa yang disebut "anarkis".

Menurut Usman, negara seharusnya merespons tuntutan publik dengan perubahan kebijakan yang menyeluruh, bukan langkah represif.

"Misalnya, membatalkan kebijakan kenaikan pajak, kebijakan proyek strategis nasional (PSN), Danantara, MBG, sulitnya lapangan kerja, pelanggaran HAM berat, hingga tunjangan finansial bagi anggota parlemen yang dinilai sangat tidak adil bagi rakyat yang sedang kesulitan ekonomi," ujarnya.

Usman menekankan perlunya evaluasi serius terhadap pola pengamanan aksi demonstrasi, termasuk mengusut aparat yang melakukan kekerasan.

"Dari mulai pemukulan, penangkapan sewenang-wenang, sampai penggunaan kendaraan yang melindas Affan Kurniawan sampai tewas," tegasnya.

Ia menilai sanksi internal saja tidak cukup. Negara harus melakukan investigasi independen dan terpercaya.

"Bukan hanya memberi sanksi ringan secara internal dan memilih memperkuat narasi yang menyudutkan masyarakat dengan terminologi ‘anarkis’. Pilihan kebijakan ini hanya menambah luka dan memperlebar jarak antara rakyat dengan negara," jelasnya.

Amnesty juga menilai instruksi “tembak di tempat” tetap berbahaya meskipun menggunakan peluru karet. Menurut Usman, kebijakan itu berisiko menimbulkan luka fatal, bahkan dapat mengenai warga yang tidak bersalah.

"Instruksi dari Presiden dan Kapolri juga bisa berbahaya karena menutupi akar persoalan, yaitu maraknya ketidakpuasan rakyat atas praktik kebijakan negara yang buruk dan tidak adil. Dengan menggiring opini publik bahwa demonstrasi identik dengan kerusuhan, negara justru mempersempit ruang kebebasan berekspresi dan membenarkan tindakan represif," tambahnya.

Usman menilai perintah Kapolri kepada jajarannya untuk menembak di tempat dengan peluru karet terhadap massa pasca-aksi protes kematian Affan Kurniawan merupakan langkah keliru dan berbahaya.

Instruksi tersebut, menurutnya, lahir bukan dari refleksi kritis atas kebijakan negara, melainkan respons reaktif terhadap gelombang kemarahan publik yang justru dipicu oleh sikap represif aparat.

“Kematian Affan yang tidak bersalah namun menjadi korban brutal kendaraan taktis Brimob telah menjadi simbol kegagalan negara membuat kebijakan yang adil untuk rakyat dan dalam memastikan aparat melayani serta melindungi warganya," tegas Usman.

Lebih lanjut, Usman menyatakan bahwa negara memang berwenang menindak vandalisme atau penjarahan. Namun, hal itu harus dilakukan secara terukur, akuntabel, dan sesuai prinsip HAM.

"Negara tidak boleh mengobarkan pendekatan emosi dan penggunaan kekuatan senjata api sebagai jawaban atas kemarahan rakyat. Yang lebih mendesak saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan negara yang menyangkut kehidupan sosial ekonomi rakyat, serta perbaikan pola pengamanan unjuk rasa agar lebih manusiawi," jelasnya.

Sementara itu, Jaringan Gusdurian menilai Kapolri gagal bertanggung jawab atas berulangnya tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran.

Senior Advisor Gusdurian, Savic Ali, menegaskan bahwa Kapolri Listyo Sigit Prabowo seharusnya mundur dari jabatannya sebagai bentuk tanggung jawab moral dan politik.

"Di banyak negara, pejabat yang gagal bertanggung jawab memilih mundur. Itu akan menjadi teladan yang baik bagi bangsa ini," kata Savic dalam Konferensi Pers Gusdurian di Asrama Haji, Pondok Gede, Jakarta Timur, Ahad (31/8/2025).

Savic menegaskan, mundurnya seorang pimpinan yang tidak mampu menjaga keamanan nasional akan menjadi contoh positif.

"Tetapi kalau tidak, berarti harus ada pergantian kepemimpinan. Kita tidak bisa berharap ada perubahan kalau tidak ada yang berubah dari dalam kepolisian," tambahnya.

Ia menilai kekerasan aparat, termasuk kasus pelindasan Affan Kurniawan oleh kendaraan taktis Brimob, adalah bukti hilangnya empati pejabat publik terhadap penderitaan warga.

Selain menuntut pengunduran diri Kapolri, Savic juga mendukung aspirasi masyarakat yang menolak kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR. Menurutnya, kebijakan tersebut memperlihatkan kesenjangan sosial yang sangat lebar.

Meski begitu, Savic tetap mengimbau masyarakat agar tidak terprovokasi melakukan tindakan anarkis.

"Seruan menahan diri juga harus ditujukan kepada pejabat publik dan aparat bersenjata, bukan hanya kepada demonstran," tegasnya.
Savic menegaskan bahwa yang perlu dimintai tanggung jawab justru adalah DPR dan aparat keamanan.

"Yang salah duluan adalah DPR yang menaikkan tunjangan begitu besar, ditambah pernyataan-pernyataan arogan. Lalu kita juga menyaksikan aparat bertindak represif, bahkan terang-terangan melindas orang yang sudah terjatuh. Itu disaksikan oleh seluruh rakyat republik ini," ujarnya.