Jakarta, NU Online
Koordinator Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) Melky Nahar membongkar paradoks energi hijau. Ia menyebut bahwa narasi transisi energi hijau yang selama ini dipromosikan sebagai solusi krisis iklim global menyimpan kontradiksi mendasar.
Di balik label “bersih” dan “terbarukan”, ia menilai bahwa energi hijau tetap bertumpu pada praktik ekstraksi yang kotor, merusak lingkungan, dan menghancurkan ruang hidup masyarakat.
“Energi tidak pernah netral, ia adalah alat kuasa,” ujar Melky dalam Diskusi bertajuk Membongkar Politik Transisi Energi di Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Ia menjelaskan bahwa sejak awal abad ke-19, kombinasi mesin uap dan batu bara telah menjadi fondasi pemusatan tenaga kerja, mobilisasi modal secara masif, serta transformasi lanskap alam dalam skala besar.
“Energi sejak awal adalah alat untuk memperluas kontrol kapital atas manusia dan alam,” katanya.
Menurut Melky, krisis iklim kemudian dijadikan momentum peralihan dari batu bara menuju sumber energi yang dilabeli bersih dan terbarukan. Ia menilai, kerangka global seperti UNFCCC tahun 1992 dan Paris Agreement memperkuat arah tersebut dengan dalih komitmen pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK).
“Momentum ini membuka pasar energi baru di bawah label terbarukan dan bersih. Kontradiksi fundamental energi terbarukan,” ucap Melky.
Ia menilai, meski sumber energi terbarukan berasal dari alam seperti angin, air, matahari, dan panas bumi, proses ekstraksi yang menyertainya tetap memunculkan bentuk-bentuk kerusakan ekologis baru.
“Yang diperbaharui hanya narasi dan teknik ekstraksi, bukan cara produksi secara fundamental,” tegasnya.
Melky mengatakan, persoalan energi kerap dipersempit hanya pada emisi karbon sebagai “dosa utama” dalam narasi energi bersih. Energi bersih kemudian disederhanakan sebagai energi dengan emisi GRK rendah, sementara energi kotor dilekatkan pada emisi tinggi.
“Padahal kategori ini mengaburkan dampak struktural, sosial, ekologis, di luar kalkulasi karbon,” katanya.
Ia mencontohkan ekstraksi rare earth di Baotou, Mongolia Dalam, yang menjadi bahan baku panel surya, turbin angin, dan baterai kendaraan listrik.
Aktivitas tersebut memicu terbentuknya danau limbah beracun akibat pencemaran air tanah, kehancuran pertanian, serta penyakit kronis pada warga sekitar.
“Keuntungan dinikmati perusahaan multinasional, sementara kerugian ditanggung rakyat lokal. Rantai produksi energi hijau sangat kotor, hanya tidak terlihat dari negara konsumen,” ujarnya.
Selain itu, panas bumi juga masuk kategori energi terbarukan dan rendah karbon, terutama sejak momentum UNFCCC. Namun, Melky mengingatkan bahwa wilayah operasi panas bumi umumnya berada di kawasan geologi gunung api yang kerap tumpang tindih dengan wilayah adat.
“Proses produksi energi pengeboran hingga 2 ribu meter, injeksi air berskala besar, ekstraksi fluida panas geotermal,” tuturnya.
Ia menambahkan, risiko operasional panas bumi tidak kecil, mulai dari potensi pelepasan gas beracun hingga durasi eksploitasi yang bisa mencapai 37-57 tahun dan bahkan dapat diperpanjang 20 tahun.
“Infrastruktur proyek panas bumi dapat mencakup hingga 200 ribu hektare per wilayah kerja dengan dampak perampasan tanah, pencemaran air minum, hingga penyakit mematikan,” ujar Melky.
Lebih jauh, ia menyoroti kebijakan energi nasional melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) dan Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) yang menargetkan penambahan kapasitas panas bumi hingga 5,2 gigawatt pada periode 2034-2060.
Menurutnya, orientasi kebijakan tersebut lebih mengarah pada pemenuhan kebutuhan listrik industri manufaktur dan pusat data, bukan pada desentralisasi energi atau pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.
“Jika emisi turun, tetapi tanah dan hutan hilang, ekosistem dirusak, air tercemar arsenik dan logam berat, penduduk mati karena gas beracun, wilayah adat terhapus dari peta, warga penolak didiskriminasi dan ditangkap, maka energi hijau hanyalah wajah baru dari ekstraktivisme lama,” katanya.
