Kalimantan Jadi Episentrum Karhutla 2026, Tata Kelola Gambut Dinilai Gagal Cegah Bencana Berulang

Jakarta, NU Online

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menyebut Pulau Kalimantan menjadi episentrum kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2026. Lonjakan titik panas (hotspot) yang terjadi pada Juli bukan semata dampak menguatnya El Nino, melainkan juga cerminan rapuhnya tata kelola gambut dan lemahnya penegakan hukum terhadap korporasi yang wilayah konsesinya berulang kali terbakar.

Koordinator Pengkampanye Eksekutif Nasional Walhi Uli Artha Siagian menjabarkan sepanjang 1 Januari hingga 27 Juli 2026, terdapat 118.420 titik hotspot di Indonesia dengan luas indikatif karhutla mencapai 107.649 hektare.

 

Hal tersebut ia sampaikan dalam dalam konferensi pers Karhutla Meningkat di Kalimantan: Alarm Krisis Ekologi Kembali Berbunyi di Jakarta, Rabu (29/7/2026).

 

Uli menyampaikan bahwa dari seluruh wilayah Indonesia, Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi. “Kalau kita melihat tren grafik hotspot dari Januari hingga Juli, di Maret itu sebenarnya sempat meninggi hotspotnya. Lalu kemudian April, Mei, Juni dia sempat melandai. Tetapi kemudian di Juli dia meningkat sangat tinggi sekali,” ujarnya.

 

Data Walhi mencatat jumlah hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan mencapai 263 titik pada Maret. Angka tersebut turun menjadi tidak lebih dari 74 hotspot setiap bulan pada April hingga Juni. Namun, pada Juli jumlahnya melonjak drastis menjadi 778 hotspot.

 

Menurutnya, peningkatan tersebut memperlihatkan keterkaitan erat antara cuaca panas akibat El Nino dan kerusakan ekosistem gambut yang belum tertangani secara serius. Gambut yang telah mengalami degradasi kehilangan kemampuan menyimpan air sehingga lebih mudah terbakar saat musim kemarau datang.

 

“Ini menunjukkan bahwa sebenarnya ada korelasi yang erat antara kondisi panas, dalam hal ini El Niño dengan kategorisasi super, berpadu dengan kondisi gambut yang rusak parah. Itu kemudian menyebabkan lonjakan hotspot yang sangat tinggi di bulan Juli,” katanya.

 

Dia memperingatkan situasi dapat memburuk pada Agustus hingga awal 2027 apabila prediksi BMKG mengenai peningkatan intensitas musim kemarau benar terjadi.

 

“Kalau kita mengacu pada prediksinya BMKG bahwa Agustus itu akan semakin tinggi, bahkan kemudian level tingginya itu bisa sampai di awal tahun 2027, maka kita bisa bayangkan ada jauh lebih banyak hotspot, jauh lebih luas areal yang akan terbakar. Kami meyakini kebakaran tahun ini itu bisa jadi jauh lebih besar ketimbang kebakaran di 2015 dan 2019,” tegasnya.

 

Selain faktor iklim, Uli menyoroti masih dominannya hotspot di kawasan konsesi perkebunan sawit, perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH), dan pertambangan.

Menurut dia, berulangnya kebakaran di area yang sama menunjukkan belum adanya efek jera bagi pelaku usaha.

 

“Keberulangan perusahaan itu menggambarkan tidak ada upaya penegakan hukum yang kuat. Kalau kemudian upaya penegakan hukum ini selalu lemah, selalu tunduk pada kepentingan perusahaan, selalu tunduk pada kepentingan investasi, maka sebenarnya kebakaran hutan dan lahan ini hanya ibarat seperti dongeng yang dibacakan setiap tahun,” pungkas Uli.