LPNU: Kegagalan Kebijakan Domestik Jadi Akar Krisis Energi di Indonesia

Jakarta, NU Online

Anggota Lembaga Perekonomian Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (LP PBNU) Amrullah Hakim mengatakan bahwa krisis energi yang membayangi Indonesia bukan semata akibat gejolak global, melainkan karena kegagalan kebijakan domestik yang tak kunjung dibenahi.

Amrullah menyampaikan bahwa akar persoalan krisis energi di Indonesia bukan hanya dari konflik antara Iran dengan Amerika Serikat dan Israel, tapi masalah utama justru berasal dari dalam negeri.

“Akar utamanya adalah kegagalan kebijakan domestik. Faktor global seperti gangguan di Selat Hormuz hanya menjadi pemicu. Yang membuat Indonesia sangat rentan adalah cadangan BBM yang hanya cukup 20 hingga 25 hari, subsidi BBM yang tidak tepat sasaran, serta ketergantungan impor yang kronis. Kita tidak pernah serius membangun ketahanan energi domestik, sehingga setiap gejolak luar negeri langsung memukul rakyat kecil,” ujarnya kepada NU Online, Selasa (7/4/2026).

Ia juga menyoroti keputusan pemerintah yang tidak menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) di tengah lonjakan harga minyak dunia. Menurutnya, kebijakan tersebut membawa konsekuensi serius terhadap keuangan negara.

“Dampaknya sangat serius. Setiap kenaikan harga minyak dunia satu dollar Amerika Serikat per barel saja menambah beban subsidi Rp10,3 triliun. APBN 2026 masih memakai asumsi 70 dollar Amerika Serikat per barel, padahal harga dunia sudah di atas 100 dollar Amerika Serikat,” ujarnya.

Menurutnya, uang yang seharusnya untuk program bantuan sosial (bansos) dan kesehatan masyarakat terpaksa teralihkan untuk menahan harga BBM.

“Jangka panjang ini menciptakan defisit fiskal yang membengkak, melemahkan ruang fiskal negara, dan menghambat pembangunan infrastruktur serta program sosial lainnya,” tegasnya.

Lebih lanjut, Amrullah menilai ketergantungan Indonesia terhadap impor energi semakin memperparah kerentanan ekonomi nasional.

“Indonesia adalah net importer minyak. Ketika pasokan global terganggu, harga langsung melonjak, nilai tukar rupiah tertekan, dan biaya impor naik. Kerentanan ini bukan hanya soal harga, tapi juga soal kedaulatan, kita kehilangan kendali atas harga energi yang menjadi tulang punggung ekonomi sehari-hari,” jelasnya.

Ia mengatakan bahwa kebijakan subsidi energi saat ini juga sudah tidak lagi relevan dan justru menjadi beban fiskal yang berat.

“Subsidi BBM yang merata sudah tidak relevan dan justru menjadi beban fiskal berat. Lebih banyak dinikmati kelompok mampu daripada rakyat kecil. Kebijakan ini menghambat reformasi karena menciptakan distorsi harga, menghalangi investasi di energi baru, dan membuat pemerintah enggan mempercepat transisi ke gas domestik, panas bumi, dan bahan bakar hijau. Sudah saatnya diubah menjadi bantuan tunai langsung kepada yang benar-benar membutuhkan,” katanya.