Muktamar ke-35 NU Tetapkan 5 Rekomendasi untuk Pemerintah, Mulai Tata Kelola Alam hingga Pendidikan dan Ekonomi

Jombang, NU Online

Sidang Pleno III Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) mengesahkan lima rekomendasi yang telah dirumuskan oleh Komisi Rekomendasi. Pengesahan tersebut dilakukan setelah komisi menghimpun, membahas, dan merumuskan berbagai aspirasi serta masukan dari peserta Muktamar.

Wakil Pimpinan Sidang Ahmad Suaedy menyampaikan bahwa lima rekomendasi tersebut mencakup sejumlah isu strategis. Rekomendasi pertama berkaitan dengan tata kelola sumber daya alam, keadilan energi, dan ketahanan pangan.

“Pemerintah harus memastikan kebijakan pengelolaan sumber daya alam berorientasi pada kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, keberlanjutan ekologis, keadilan antargenerasi, pemerataan manfaat ekonomi, perlindungan masyarakat lokal dan masyarakat adat, serta transparansi dan akuntabilitas,” ujarnya dalam Sidang Pleno III yang berlangsung di Gedung Serbaguna (GSG) Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, pada Sabtu (29/8/2026).

Rekomendasi kedua berkaitan dengan lingkungan hidup dan teknologi terbarukan. Suaedy menjelaskan bahwa rekomendasi tersebut menyoroti pentingnya pengelolaan lingkungan hidup di tengah semakin besarnya tantangan kerusakan lingkungan dan bencana.

“Pemerintah harus konsisten menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan menyeimbangkan kepentingan ekonomi, sosial, lingkungan, dan penegakan hukum,” terangnya.

Selain itu, rekomendasi tersebut menekankan pentingnya pelaksanaan komitmen pembangunan berkelanjutan untuk mewariskan kehidupan yang lebih baik kepada generasi mendatang. Pemerintah juga didorong untuk mengendalikan pemberian izin pemanfaatan sumber daya alam yang berpotensi merusak lingkungan.

Rekomendasi ketiga adalah penguatan peran agama dan masyarakat dalam mewujudkan perdamaian dunia. Rekomendasi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya kekerasan dan konflik bersenjata di berbagai wilayah. 

“Karakter Islam Nusantara yang inklusif, toleran, dan menjunjung kesetaraan harus menjadi posisi tawar yang kokoh di tengah perubahan politik global yang saat ini cenderung mengedepankan perlombaan senjata,” ungkapnya.

Suaedy menegaskan bahwa nilai-nilai spiritual yang inklusif juga perlu menjadi kekuatan ideologis untuk melawan arus radikalisme transnasional. Menurutnya, hal tersebut penting untuk menghadapi narasi global yang dapat memperkeruh kondisi geopolitik serta menangkal doktrin-doktrin keagamaan yang memicu sentimen permusuhan dan kekerasan atas nama agama.

Rekomendasi keempat berkaitan dengan perbaikan tata kelola pendidikan serta peningkatan kesejahteraan guru dan dosen. Langkah tersebut dinilai penting untuk mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkeadilan.

“Pemerintah wajib memperketat pemberian izin pendidikan, sekolah, madrasah, dan perguruan tinggi dengan merujuk pada prinsip kebutuhan, pemerataan, mutu, relevansi, dan keberlanjutan,” jelasnya.

Adapun rekomendasi kelima berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi rakyat melalui koperasi berbasis komunitas yang inklusif dan berdaya saing sebagai respons terhadap sejumlah program pemerintah yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Koperasi Merah Putih yang ada dengan mendasarkan prinsip utama koperasi sebagai kekuatan ekonomi rakyat berasaskan kekeluargaan dan gotong royong, agar rakyat tidak hanya menjadi objek pasar, tetapi menjadi pemilik, pelaku, sekaligus penerima manfaat utama pembangunan ekonomi,” paparnya.

Mufidah Adzkia