P2G Soroti Skema MBG 5 Hari: Harus Disesuaikan dengan Kalender Sekolah

Jakarta, NU Online

 

Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) menyoroti rencana pemerintah memangkas hari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi lima hari per pekan.

 

Kepala Bidang Advokasi Guru P2G Iman Zanatul Haeri menegaskan bahwa isu utama bukan sekadar jumlah hari distribusi, tetapi kesesuaian program dengan kalender sekolah dan kondisi nyata di lapangan.

 

"Saya kira masalah mendasar dalam distribusi MBG ke sekolah itu bukan hanya soal lima atau enam hari, tetapi MBG itu harus menyesuaikan kalender sekolah. Karena, libur itu bukan hanya Sabtu atau Minggu," ujar Iman saat dihubungi NU Online, Jumat (27/3/2026).

 

Menurutnya, anak-anak memiliki hari libur yang bervariasi, termasuk hari libur nasional dan kegiatan sekolah di luar kelas. 

 

"Kalau mereka mengadakan kegiatan di luar sekolah, dengan jumlah yang cukup besar, berarti ada MBG yang tidak akan dimakan oleh para siswa. Nah, kami berharap MBG ini adalah program yang memberikan daya dukung terhadap pembelajaran," tambahnya.

 

Iman menekankan bahwa MBG harus menyesuaikan kalender sekolah, bukan hanya soal lima atau enam hari dalam sepekan. 

 

"Salah satunya adalah MBG ini menyesuaikan dengan kalender sekolah. Jadi bukan hanya soal lim atau enam hari. Ini saya kira masukan kami sudah sejak lama kami sampaikan, tetapi mungkin baru diterapkan sekarang," terangnya.

 

Ia menambahkan, penyaluran MBG harus dipisahkan antara sekolah umum, sekolah keagamaan, dan lembaga non-sekolah, seperti lansia. 

 

"Ya, saya kira pengurangan dari enam hari ke lima hari itu tidak akan mengurangi keruwetan distribusi MBG di sekolah-sekolah, karena tadi masalah utamanya adalah kalender sekolah ini bukan hanya Sabtu-Minggu. Lalu kemudian, karena MBG ini didistribusikan juga untuk non-sekolah seperti lansia dan lain sebagainya, makanya saya kira juga harus terpisah antara MBG yang disalurkan ke sekolah dengan disalurkan kepada lembaga-lembaga non-sekolah ataupun sekolah keagamaan yang jadwal kalendernya berbeda lagi," ujarnya.

 

Iman menekankan perlunya perencanaan sistemik, terencana, dan berbasis data lapangan. 

 

"Itu yang saya kira seharusnya dipikirkan secara sistemik, terencana dan juga berbasiskan data lapangan," jelasnya.

 

Ia juga mengingatkan bahwa distribusi MBG harus benar-benar bermanfaat dan mendukung kurikulum. BGN diminta untuk tidak hanya memikirkan distribusinya saja, tetapi kebermanfaatan MBG di sekolah juga harus menjadi pemikiran utama sehingga fungsi MBG sebagai school means ini berjalan. 

 

Saat ini, ia menilai MBG berjalan secara sporadis, sekolah libur atau tidak, hingga kondisi anak-anak tampak tidak dipikirkan. 

 

"Apalagi harusnya dirinci lagi, didata lagi, lebih profesional lagi. Bahkan lebih detail lagi, apakah jumlah anak-anak yang tidak bisa hadir karena tadi ada kegiatan, ini juga harus dihitung," paparnya.

 

Iman menegaskan pihaknya tidak ingin uang negara digunakan secara mubazir. "Kami juga tidak mau uang negara digunakan secara mubazir, kira-kira itu," ujarnya.

 

Arah MBG menurut BGN

 

Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyatakan bahwa arah kebijakan MBG ke depan tidak semata berbasis pengurangan hari melainkan pada peningkatan kualitas dan efektivitas program.

 

"Tahun 2026 BGN fokus pada peningkatan kualitas seperti instruksi Presiden dan juga menjaga efektivitas Program," ujar Dadan.

 

Ia menjelaskan, penyaluran MBG dilakukan sesuai karakteristik kelompok penerima dan berbasis data. 

 

"Basis penyaluran MBG berupa makanan segar siap santap dan dikirimkan ke lokasi penerima manfaat berbasis daftar yang telah didata," jelasnya.

 

Untuk ibu hamil, ibu menyusui, dan balita, distribusi dilakukan melalui posyandu atau langsung ke rumah. Sementara anak sekolah menerima MBG di sekolah masing-masing, termasuk santri dan peserta didik di lembaga pendidikan keagamaan.

 

"Khusus untuk anak sekolah, MBG akan disalurkan bila mereka hadir di sekolah. Jika sekolah 5 hari maka mereka akan mendapatkan MBG 5 hari, sementara jika ada sekolah yang 6 hari maka MBG diberikan 6 hari," tegas Dadan. Ia menambahkan bahwa distribusi tidak dilakukan saat kegiatan belajar tidak berlangsung. "Jika libur, maka MBG berhenti disalurkan," katanya.

 

Wakil Kepala Bidang Komunikasi Publik dan Investigasi BGN Nanik Sudaryati Deyang menegaskan bahwa kebijakan pengurangan hari pelaksanaan MBG hingga kini belum bersifat final dan menunggu kebijakan dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

 

"Saat ini Menko Ekonomi sedang menyusun kebijakan, jika diumumkan resmi, kita menyesuaikan diri," ujar Nanik. 

 

Ia menambahkan bahwa skema lima hari bukan hal baru. "Dulu juga lima hari kok sebelum enam hari," katanya.

 

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut rencana efisiensi ini berpotensi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun per tahun. 

 

"Kan biasa seminggu enam hari, dia bilang lima hari. Jadi, ada efisiensi juga dari MBG, ada pengurangan cukup banyak tuh. Dia bilang aja (hemat) Rp 40 triliun setahun, hitungan pertama kasar, tapi bisa lebih," ujar Purbaya.

 

Menurut Purbaya, langkah tersebut menunjukkan upaya BGN mengefisienkan anggaran di tengah kondisi ekonomi yang bergejolak akibat dinamika geopolitik global.

 

"Ini bukan saya yang motong ya, emang dia (BGN) melakukan sendiri karena dia bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan yang seperti sekarang ini," katanya.