Pemerintah Tutup Ratusan BUMN Tak Efektif, Presiden Prabowo Klaim Negara Hemat Puluhan Triliun

Jombang, NU Online
Presiden Republik Indonesia H Prabowo Subianto secara resmi menutup Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambakberas, Jombang, Jawa Timur, Senin (31/8/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo menyatakan bahwa dalam dua tahun pemerintahan yang ia pimpin telah menutup 290 Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang tidak menguntungkan dan tidak punya kinerja baik. Langkah ini diklaim telah menghemat puluhan triliun.

“Dengan itu pemerintah telah menghemat 50 T dan pemerintah pada Desember 2026 nanti akan menutup lagi paling sedikit 700 BUMN. Nantinya tinggal 250 BUMN,” katanya.  

Prabowo berharap bisa menghemat 100 T dari biaya rutin gaji direksi, gaji komisaris. Penghematan di berbagai bidang tiap tahun mendekati mendekati 300 T.

Uang hasil penghematan itulah yang akan dialihkan dan digelontorkan sebanyak-banyaknya untuk kebutuhan rakyat. Prabowo juga menegaskan pemerintahannya berusaha tidak mau terlalu banyak pinjam uang dari luar negeri.

“Ajak investasi boleh. Kalau kita mau pinjam uang ambil yang bunganya sekecil mungkin,” terangnya. 

Dia menyatakan, Menteri Keuangan sempat ditawari pinjaman dari IMF, namun ditolak, karena Indonesia masih mampu tanpa tambahan pinjaman utang.

Indonesia adalah negara besar dan menganut sistem demokrasi. Secara bentang geografis, Indonesia memiliki cakupan wilayah yang sebanding dengan daratan Eropa. Luas ini setara dengan gabungan area yang ditempati oleh lebih dari 27 negara anggota Uni Eropa atau NATO.

“Tidak mungkin negara sebesar ini hanya dipimpin satu partai. Ini delapan partai sudah luar biasa efisiensinya, negara lain mungkin sudah belasan dan puluhan partai,” tuturnya. 

Di Jepang walau hanya dua partai besar, tapi sering ganti perdana menteri, di Inggris dalam lima tahun, tujuh hingga delapan kali ganti perdana menteri. Ini dikarenakan pemerintahan butuh stabilitas.

Prabowo juga menanggapi kritik dari berbagai elemen masyarakat yang menganggap bahwa kabinet yang ia bentuk terlalu gemuk atau tidak efisien. 

“Padahal ada negara Timor Leste yang  penduduknya satu juta, lebih kecil dari satu provinsi di Inonesia, lebih kecil dari banyak kabupaten di Indonesia. Bogor, lebih besar dari Timor Leste. Kabinetnya 28,” tandasnya.